Kompol Brusel Duta Samodra,S.IK., S.H., tertanggal 16 Desember 2015 adalah merupakanPertimbangan Pejabat yang berwenang QUOD NON, hal tersebut adalahtidak berdasar hukum, hal mana dikarenakan Surat Kepala KepolisianDaerah Jawa Barat Nomor: R/1806/XIVV2015/Ro.SDM tanggal 16Desember 2015 Perihal Usulan PTDH dari dinas Polri a.n.

Terlebih lagi, Surat KepalaKepolisian Daerah Jawa Barat Nomor: R/1806/X1I/2015/Ro.SDMtanggal 16 Desember 2015 Perihal Usulan PTDH dari dinas Polria.n.

Bukti T9 : Putusan Tingkat Banding oleh Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT BANDING/08/IX/2014/KOM BANDING tanggal 29September 2014, (fotokopi sesuai dengan asli);10.Bukti 710: Surat Kapolda Jabar kepada Kapolri NomorR/1806/X1V2015/Ro SDM tanggal 16 Desember 2015perihal usul PTDH dari dinas Polri a.n.

Menguatkan Keputusan Sidang KKEP NomorPut/13/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 berupa: Rekomendasi PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri (vide Bukti T9,=P16)Menimbang, bahwa Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat telahmenerbitkan Surat Nomor R/1806/X1/2015/Ro SDM tertanggal 16 Desember2015, Perihal Usulan PTDH dari Dinas Polri a.n.

., yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian NegaraRepublik Indonesia (vide Bukti T10);Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Maret 2016 telah dilaksanakanRapat Koordinasi dalam rangka membahas usul penerbitan KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat PTDH a.n.

Berdasarkan disposisi tersebutmaka Karo SDM telah mengirimkan Nota Dinas kepada Kapolda JabarNomor : R / ND132 / VII / 2016 / Ro SDM tanggal 18 Juli 2016 perihalPengesahan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)sebagai anggota Polri a.n.

No. 12/G/2017/PTUNBDGBahwa saksi mengetahui Penggugat telah diproses sidang PTDH dansudah diupacarakan ; 3.

Yuris Apolo Dhermawan yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai PNS dibagian Sumda Polda JawaBarat, dibagian Pemisahan dan Penyaluran dengan tugas pokok menanganiAnggota Polri dan PNS Polri yang akan di Pensiun dan di PTDH ; Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah diproses sidang kode etik karenadisersi yang bersangkutan tidak masuk kerja berturutturut selama 30 haridan Banding putusannya ditolak selanjutnya Penggugat di PTDH ; 4.

No. 12/G/2017/PTUNBDGPenggugat sesuai Berita Acara Penyerahan tanggal 22 Agustus 2016 ; bahwa karena Penggugat telah mengetahui objek sengketa (PemberhentianTidak Dengan Hormat) sejak tanggal 22 Agustus 2016 yaitu pada saatpelaksanaan upacara PTDH dan menerima petikan PTDH, maka pengajuangugatan yang disampaikan oleh Pengggugat telah bertentangan denganPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat diajukanpada tanggal 9 Januari

Briptu Ade Sri Nurendah, dan T55 berupadokumentasi photo kegiatan pelaksanaan upacara PTDH Briptu Ade Sri Nurendah,dan saksi bernama TRI SURYANTI, U.

Bahwa penggugat secara Inperson (KHOIRUL AZAMI SIREGAR ),Pangkat Briptu, Nrp 89070150, Jabatan terakhir Brigadir Sat IntelkamKesatuan Polres Padangsidimpuan Polda Sumatera Utara, telahdiberhentikan tidak dengan hormat ( PTDH ) dari dinas Polri olehTergugat sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kepolisian DaerahSumatera Utara ( Tergugat ) Nomor : Kep/1474/XII/2017 tanggal 12Desember 2017 perihal pemberhentian tidak dengan hormat dari dinasPolri (PTDH) karena Penggugat telah terbukti melakukan perbuatansebagaimana

Bahwa berdasarkan dalil dalil yang diuraikan diatas bahwa SubstansiPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Penggugat dari dinas Polritelah terpenuhi sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 12 ayat (1) hurufa PPRI Nomor Tahun 2003 Tentang Pemberhentian anggota Polri. 2. Tentang Kewenangan ;a.

GINTING,SH, Jabatan Kanit Idik III SatReskrim Polres Padangsidempuan selaku anggota (cadangan) makadengan demikian pembentukan KKEP tersebut adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum ;Bahwa oleh karena Penggugat berpangkat/golongan Bintara, maka yangberwenang memberhentikan Tidak Dengan Hormat ( PTDH ) Penggugatdari dinas Polri adalah Tergugat sebagaimana diatur dalam Perkap No 8tahun 2015 Pasal 26 ayat 2 menyebutkan "Pengakhiran dinas pegawainegeri pada Polri meliputi PDH dan PTDH kemudian Pasal

29 ayat 1menyebutkan "PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf b,bagi anggota Polri dilaksanakan apabila : Melakukan Tindak Pidana.; Melakukan pengalanggaran dan/atau:; Meninggalkan tugas atau hal lain;Dalam Pasal 38 Ayat (1) hurf b angka 2 Perkap No 8 Tahun 2015menyebutkan bahwa "Tata cara Pengajuan PTDH bagi anggota Polri,PUTUSAN NO.50/G/2018/PTUNMDN Hal. 15Kasatker Polda mengajukan permohonan tertulis terhadap anggota Polriyang telah mendapat putusan sidang KKEP yang sudah berkekuatanhukum

atau alasan penjatuhan keputusan PTDH terhadapanggota Polri oleh pejabat yang berwenang salah satunya yaitu karena anggotaPolri melakukan melakukan tindak pidana, dan keputusan PTDH tersebutdilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;Menimbang, bahwa alasan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dalamSurat Keputusan Objek Sengketa (Bukti P1 = T18), adalah karena Penggugattelah melanggar pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia

Kalau dihadapkan dua pilihan maka kami Penggugatmemilin Keputusan yang Pertama, karena keduanya nilainya sama yaituPENSIUN dengan harapan tetap memperoleh hak Pensiun.Mengingat bahwa, Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor :862/37/KEPT/403.203/2020 tanggal 26 November 2020 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Ir.

Dalam hal PNS yang di PTDH karena melakukan tindak pidana/penyelewengan memenuhi syarat diberikan jaminan pensiun atasusul dari Pejabat yang Berwenang (PyB) kepada PPK dengantembusan kepada Kepala Kantor Regional BKN.3). Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN atas usulpemberhentian dari PPK atau PyB, selanjutnya BKN akanmemberikan pertimbangan teknis pensiun PNS dan janda/dudakepada PPK (Bupati).4).

Bukti P3 : Fotokopi Surat dari Ir Daduk Agustyantatanggal 5 Februari 2021 Perihal Keberatan atas KeputusanBupati Tentang PTDH Ir DADUK AGUSTYANTA (Sesuai denganaslinya);4. Bukti P4 : Fotokopi Surat Bupati MagetanTanggal 8 Maret 2021 Nomor: 188/60/403.01.3/2021 HalTanggapan Terhadap Keberatan atas Keputusan BupatiTentang PTDH Ir Daduk Agustyanta (Sesuai dengan aslinya);5.

Bukti T14: Fotokopi Surat Dari Bupati Magetantanggal 8 Maret 2021 Nomor: 188/63/403.012/2021 Hal:Tanggapan fTerhadap Keberatan Atas Keputusan BupatiTentang PTDH Ir Daduk Agustyanta (fotokopi);15. Bukti T15: Fotokopi Surat dari Kepala BadanKepegawaian Negara Kantor Reg Il, Tanggal 27 Mei 2021Nomor: 314/KR.II.K/V/2021 Perihal: Permohonan SuratKeterangan (Sesuai dengan aslinya);16.

,belum bisa di digunakan pasal 252, jadi pendapat Saksi selama diamasih aktif dan kemudian melakukan tindak pidana tindak pidana yangkarena jabatannya bisa di PTDH. Tetapi kalau sudah tidak aktifkemudian proses perkara ini masih berproses kemudian pada saatInkrath ASN pensiun, maka tidak bisa PTDH, karena di pasal 294 ayat4 itu secara legalitas mengatur seperti itu.Halaman 35 dari 50 hal.

Aiptu Ke bawahbertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek kepada Kapolda ditetapkanayat (4) berobunyi Keputusan PTDH yang telah ditetapkan oleh kapoldasebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuatkan salinan dan petikankeputusan PTDH ditandatangani oleh Karo SDM Polda tembusan As SDMKapolri.Ayat (5) berbunyi salinan dan petikan keputusan kapolda tentang PTDHanggota Polri yang telah ditandatangani oleh Karo SDM sebagaimnandimaksud pada pasal ayat (4) Wajib disampaikan kepada kepala satuan

kerjadan Kapolres pengusul dengan tembusan Kabidku Polda paling lama 7(tujuh) hari setelah di tanda tanganinya salinan keputusan PTDH.

T1213.14.15.16.17.18.T 13T 14T 15T 16T 17T 18:Putusan sidang Komisi Kode Etik = Polri Nomor:PUT/KKEP/02/XII/2020/KKEP tanggal 15 Desember 2020 yangmemutuskan Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) an. Khalid Ashshidqi (sesuai dengan asli);: Surat Kepala Kepolisian Resor Banyuasin Nomor:R/370/XII/HUK.12.10/ST/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentangusulan pemberhentian tidak dengan hormat an.

PTDH sebagai Anggota POLRI;(2) Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, hurufe, huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratif beruparekomendasi.;(3) Sanksi Administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf g dikenakan kepada pelanggar KEPP yangmelakukan pelanggaran meliputi: huruf d. melanggar sumpah/janjianggota POLRI, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;.

PTDH sebagai Anggota POLRI;(2) Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e,huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratif berupa rekomendasi;(3) Sanksi Administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf g dikenakan kepada pelanggar KEPP yang melakukanpelanggaran meliputi: huruf d. melanggar sumpah/janji anggota POLRI,sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Juni 2020 Penggugat telahmenandatangani Surat Pengakuan

Penggugat ;Bahwa Saksi tahu kalau tibatiba sudah dibuat SK PTDH;.

Keterangan SAKSI NIRMAWATI :Bahwa Saksi dan Penggugat dijatuhi hukuman pidana pada tanggal 10Nopember 2016 ;Bahwa pada saat Saksi dan Penggugat menjalani hukuman pidana, secarastruktural jabatan mereka tidak diganti ;Bahwa hakhak Saksi dan Pengugat bberjalan normal ;Bahwa Saksi dan Penggugat terakhir menerima gaji pada bulan Juni 2019 ;Bahwa Saksi menerima SK PTDH Saksi yang diantar kerumah pada bulanAgustus 2019 dan Saksi telepon isteri Penggugat dan isteri Penggugatbyangmengambil SK PTDH Penggugat

kan;Halaman 28 dari 58 Halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.ABN Bahwa Prosedur proses PTDH harus ada 3 (tiga) yaitu : Asas Negara Hukum(Peraturan PerundangUndangan), Asas Demokrasi, dan AsasInstrumentalia; Bahwa Kalau Asas Negara Hukum PyB harus mengusulkan kepada PPK,sehingga untuk Kota/Kabupaten Sekda selaku Pyb harus mengusulkankepada Walikota/Bupati sebagai PPK, sehingga kalau tidak ada usul itu adamaka SK PTDH cacat prosedur secara formal; Bahwa jika hal itu terjadi dalam perkara a quo maka

Kesalahan ini terjadi karena ada SKB danancaman inilah maka PPK ambil langkah tidak melihat ketentuanketentuanyang mengikat, jadi penerapan pasal dan PP harus mengikuti sebelumPenggugat di PTDH kan ; Bahwa jika proses untuk melahirkan beschikking, meskipun wewenang tidakterpenuhi prosedur yang harus dilakukan, sekalipun ada paraf dari Sekda,tetapi tidak ada prosedur yang final, terdapat cacat yuridis; Bahwa mengingat itu substansi dan dasar mengapa Penggugat di PTDH kan.Aspek substansi itu suatu

Bukti T10 : Surat tanda Terima SK PTDH terhadap PNS Di LingkupPemerintah Kabupaten Maluku Tengah atas nama dr.

Bahwa berdasarkan Surat Nomor : R/158/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017Kapolres Lhokseumawe telah mengirimkan surat permohonan dan saranhukum kepada Kapolda Aceh , apakah perbuatan Penggugat dapatdikategorikan sebagai Pelanggaran yang dapat di PTDH dari Anggota Polri?

dan berdasarkan Surat Nomor : R/781/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 A.nKapolda Aceh, Kabidkum Polda Aceh telah mengirimkan surat kepadaKapolres Lhokseumawe bahwa perbuatan Penggugat dapat dikategorikansebagai Pelanggaran yang dapat di PTDH dari Anggota Polri dan segeradilaksanakan sidang KKEP (vide bukti T15, T16);9.

Bahwa berdasarkan surat Nomor R/10/IX/2017/KKEP tanggal 22 September2017 Ketua Komisi Sidang KKEP mengirimkan saran pertimbanganpemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) Penggugat kepada KapolresLhokseumawe dan selanjutnya berdasarkan surat Nomor R/192/IX/2017tanggal 25 September 2017 ,a.n Kapolres, Wakapolres Lhokseumawe telahmengirimkan Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atasnama Penggugat kepada Kapolda Aceh (vide bukti T29 dan T30);13.Bahwa berdasarkan Nota Dinas Nomor B/ND164

sebagai anggota Polri ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T29 dan T30 dapat diketahulsetelah Putusan sidang KKEP tersebut, Ketua KKEP telah mengirimkan surattanggal 22 September 2017 tentang saran pertimbangan PTDH Penggugat kepadaKapolres Lhokseumawe dan berdasarkan surat dari Ketua KKEP tersebutKapolres Lhokseumawe telah mengirimkan surat tanggal 28 September 2017tentang saran Pertimbangan PTDH atas nama Penggugat yang ditujukan kepadaTergugat ;Menimbang bahwa berdasarkan bukti T39 dan bukti T40

Bahwa pada tanggal 31 Desember 2014 Kapolda Aceh telah dikirimkan SuratTelegram Nomor: ST/939/XII/2014 yang menyatakan bahwa terhitung tanggal1 Januari 2015 akan dilakukan tindakan tegas berupa sidang KKEP denganhukuman PTDH bagi anggota Polri yang terbukti menyalahgunakan Narkoba (bukti T32);3.

KKEP / 01 / V / 2018 / KKEP tanggal 21 Mei 2019 yangmenyatakan penggugat secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 14ayat ( 1 ) huruf a PPRI Nomor 1 Tahun 2003 tentang PemberhentianAnggota Polri, sanksi yang dijatunkan berupa sanksi Administrasi beruparekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ( PTDH ) sebagaianggota Polri namun Penggugat tidak ada mengajukan banding terhadapputusan Sidang Kode Etik ke Komisi Banding Polda Riau.e.

Menyatakan surat keputusan Kapolda Riau NomorKep/566/IX/2018, tanggal 26 September 2018 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat dari dinas Polri (PTDH) sebagaimana tercantumdalam lampiran surat Keputusan halaman 4 nomor urut 9 atas namaBrigadir AZMAN adalah sah menurut hukum.halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor 57/G/2019/PTUN.PBR3.

Bukti P7 : Fotocopy Surat Permohonan MengajukanKeberatan Atas PTDH, yang diajukan oleh Azman(Penggugat) kepada Bapak Kapolda Riau (Sesuaidengan asli);8. Bukti P8 : Fotocopy tiga lembar surat tanda bayar berobat diRS Jiwa Tampan tanggal 30 Juni 2019 yangmenandakan Penggugat sakit dan masih tetapberobat akibat tekanan psikis atau depresi yangdialaminya, (fotocopy sesuai dengan asli);Fotocopy Surat Keputusan No.Pol : Skep /9.

BuktiT27 :Fotocopy Salinan KeputusanKAPOLDA Riau Nomor : Kep / 566 / IX / 2018 / tanggal26 September 2018 tentang PTDH dari dinas POLRIan. Brigadir AZMAN Nomor urut 9 halaman 4 kolom 9(sesuai dengan asli);28. Bukti T 28 : Fotocopy Buku Ekspedisi milikPropam Polres Pelalawan yang telah ditanda tanganiorang tua Brigadir AZMAN = an. MAZDA tanggal 04Oktober 2018 sebagai bukti SKEP PTDH BrigadirAZMAN telah diterima orang tua AZMAN (sesuaidengan asili);29.

BuktiT29 :Fotocopy dokumentasi serahterima SKEP PTDH Brigadir AZMAN dari personilPropam Polres Pelalawan kepada orang tua BrigadirAZMAN an. MAZDA (sesuai dengan copy);30.

Objek Sengketa :Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/PTDH/00862, tertanggal 16Januari 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, atas nama Penggugat (H.

B.II/8/PTDH/00519 dan kemudianKementerian Agama menyerahkan Surat Keputusan TergugatNomor B.II/3/PTDH/00862 tanggal 16 Januari 2019 pada tanggal 6Februari 2019;Bahwa Gugatan a quo diajukan pada tanggal 2 Mei 2019;Bahwa oleh karenanya Gugatan a quo diajukan masih dalamtenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimanaHalaman 5 dari 62 halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.JKT.telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 danterakhir

Miftahul Maulana M.T.I. tidak ada menggunakan hakuntuk melakukan upaya hukum selanjutnya.Bahwa Surat Keputusan Menteri Agama Nomor:B.II/3/PTDH/00862 +=tanggal 16 Januari 2019 ~~ tentangPemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilkepada Sdr. H. Miftahul Maulana M.T..

Bukti T10 :sesuai asli);: Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia NomorB.II/3/PTDH/00862 Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan atas nama H.

Menyatakan batal Obyek Sengketa, yaitu: Keputusan Menteri AgamaNomor B.II/3/PTDH/00862, tertanggal 16 Januari 2019 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan, atas nama Penggugat (H. Miftanhul Maulana, M.T.I., NIP.1968061 11992031001);3.

Brimob Poldasu oleh AKP Victor Pasaribu dan diserahkan langsungkepada Penggugat inpersoon sesuai berita acara Penyerahan danpenerimaan SKEP asli petikan PTDH sehingga pengajuan Gugatan TUN inimasih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 joUndangUndang No.9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;3.

:Skep/490/XI/2010 tanggal 11 November2010 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari DinasPolri Terhadap Brigadir HERBERT SIAHAAN , Nrp.79041212, KesatuanBa.Sat BrimobPolda Sumut;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanKepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara No.Pol.:Skep/490/XI/2010tanggal 11 Nopember 2010 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHal. 8 dari 16 hal. Put.

No. 153 K/TUN/2012Hormat (PTDH) dari Dinas Polri Terhadap Brigadir HERBERT SIAHAAN ,Nrp.79041212, Kesatuan Ba.Sat BrimobPolda Sumut;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata UsahaNegara Medan telah mengambil putusan, yaitu putusannya No.22/G/2011/PTUNMDN tanggal 30 Juni 2011 yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;2.

Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah SumateraUtara Nomor : Pol : Skep/490/XV2010 tanggal 11 Nopember 2010tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polriterhadap Brigadir Herbert Siahaan, Nrp.79041212, Kesatua Ba.SatBrimob Polda Sumut;3.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanKepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : PolSkep/490/XV2010 tanggal 11 Nopember 2010 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri terhadap Brigadir HerbertSiahaan, Nrp.79041212, Kesatua Ba.Sat Brimob Polda Sumut;4.

Yang Telah di Sahkan oleh Kapolres Muna.Tentang : Pernyataan Dalam Luar Dinas (Diluar Dinaskan) atauPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH ). Terhadap nama: La OdeArfah. Nrp : 55120815. Pangkat Bharatu. pada Polres Muna Jabatan : MinPers Polres Muna.

Perihal : Permohonan pendapat dan saran hukum atas DalamLuar Dinas (Diluar Dinaskan) atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) dari Dinas Polri, atas nama: Bharatu La Ode Arfah.

Yang Telah di Sahkan oleh Kapolres Muna.Tentang : Pernyataan Dalam Luar Dinas (Diluar Dinaskan) atauPemberhentian Tidak Dengan Hormat ( PTDH). Terhadap nama: La OdeArfah. Nrp : 55120815. Pangkat Bharatu. pada Polres Muna Jabatan : MinPers Polres Muna. Gaji pokok : Rp 19.300, ( sembilan belas ribu tiga ratus8 Bahwa Surat Kapolres Muna No.

Pol. : TR/ 1292 / 86tanggal 6 Agustus 1986, berdasarkan Surat Keputusan dinyatakan dalam TugasLuar (Di luar dinaskan) atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)terhadap atas nama.

Bharatu LA ODE ARFAH pada angka 3surat tersebut dijelaskan bahwa terhadap proses PTDH Bharatu LA ODEARFAH telah dilakukan penyelidikan yang mana Telegram KapoldaSulselra No.

harus diaturdengan Peraturan Pemerintah;Bahwa Ahli menyatakan berkaitan dengan PTDH, sesuai pasal 89 Undangundang Nomor 5 Tahun 2017 tentang ASN, tindakan pemerintah tersebutharus merujuk kepada UndangUndang dan bukan SK Bersama, karenasesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, kebijakan pemerintahitu hanya berlaku diinternal pemerintahan karena tidak memenuhi peraturanperundangundangan;Bahwa Ahli menyatakan dalam pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999, delik penyalagunaan kewenangan dan

jawab kepada Kepala Daerah dalam rangkapenyelenggaraan Pemerintahan di Daerah;Bahwa saksi menyatakan yang mengusulkan adalah SKPD Propinsi;Bahwa saksi menyatakan SKPD dan OPD sama saja, dan berdasarkanPP Nomor : 18 Tahun 2016 maka pada tanggal 10 Januari 2017 makaistilan SKPD dirubah menjadi OPD;Bahwa saksi menyatakan setelah menerima draft, maka ditelaah dandikaji substansi PTDH nya, ada beberapa aturan yang tidak berlaku lagi(muatan hukumnya) yang dipakai pada konsideran SK PTDH dan Sayakoordinasikan

lalu dikembalkankepada BKD;Bahwa saksi menyatakan saksi tidak pernah tahu tentang ada rapatuntuk menelaah siapa saja yang diusulkan untuk PTDH;Keterangan Saksi ROSA YULIANA IMOLIANA;Bahwa saksi menyatakan tahu tentang gugatan SK PTDH;Bahwa saksi menyatakan sebagai Kasubag Evaluasi dan PengkajianProduk Hukum Daerah;Bahwa saksi menyatakan menyatakan menjabat sejak tahun 2016;Bahwa saksi menyatakan proses SK PTDH bulan Mei 2019 sudah ada diBiro Hukum;Bahwa saksi menyatakan ya, saksi yang ditugaskan

oleh Kabag sebagaiSaksi Pertama Tergugat untuk berkoordinasi dengan BKD, setelahmelihatada dasar hukum yang tidak berlaku lagi;Bahwa saksi menyatakan ya, selanjutnya saksi melakukan koordinasi;Bahwa saksi menyatakan setelah saksi sampaikan dan tanyakan tentangdasar hukum yang tidak berlaku, maka ditanggapi bahwa ini form khususuntuk SK PTDH dan dipakai diseluruh Indonesia;Bahwa saksi menyatakan format dari Kementerian Dalam Negeri dansudah disetujui sebagai format acuan untuk berlaku di seluruh

dibuat SK PTDH, diberikan ke BKDuntuk proses tanda tangan, saksi tidak tahu apa ada usul dari Sekda;Halaman 24 dari 50 Halaman Putusan Nomor 11/G/2019/PTUN.ABN Bahwa saksi menyatakan 2 (dua) orang yang diusulkan yaitu FRANKYKAREL HITIPEUW dan ANNA WAIRATTA; Bahwa saksi menyatakan diusulkan pertengahan Mei 2019, tapitanggalnya lupa; Bahwa saksi menyatakan tidak ada keterlibatan permintaan data, hanyapenyiapan draft; Bahwa saksi menyatakan sebelum menerima berkas, tidak ada rapathanya terima draft

keangotaanya sementara ini adalah difokuskan pada PNS yangterkena PTDH maupun yang berpotensi terkena PTDH;= Bahwa Forum Marwah ASN memiliki tujuan dalam membantu dansaling menguatkan serta saling memberi informasi terhadap permasalahanpemberhentian tidak dengan hormat ini;= Bahwa terkait dengan Objek Sengketa, ditandatangani pada bulanNovember 2018, akan tetapi berlakunya sejak putusan tindak pidana korupsiPengugat inkracht, kalau tidak salah tahun 2012;= Bahwa saksi dan Forum ASN mendapat data

;= Bahwa karena adanya SKB dan Surat Edaran Menteri yangmemerintahkan PTDH dengan tidak pandang bulu tahun berapa putusannya,maka sampai ada yang sudah meninggal di PTDH, ada yang sudah pensiunkemudian dikeluarkan lagi PTDH dan ada juga yang sudah aktif seperti biasa,dikeluarkan juga PTDHnya;= Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sudah menerbitkan 22 (duapuluh dua) SK PTDH, sementara ada 5 (lima) yang pensiun dan yang lainyabelum,Halaman 25 dari 64 halaman, Putusan Nomor 09/G/2019/PTUN.PGP= Bahwa

hukumannyabervariasi; Bahwa 22 (dua puluh dua) ASN yang di PTDH adalah masuk tahapkedua, sementara Penggugat masuk tahap PTDH kelompok pertamasejumlah 6 (enam) orang ASN, sehingga sementara ini Tergugat sudahmengeluarkan PTDH sejumlah 28 (dua puluh delapan) dan ada 5 (lima) yangdipensiunkan serta yang masih aktif sampai sekarang ada 1 (Satu) orang;= Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah dikenakan hukumandisiplin diturunkan pangkatnya berdasarkan informasi Penggugat; Bahwa Saksi tahu putusan Mahkamah

, dengan empat alasan, yaitu pertama forumsedang melakukan judicial review di MK, kedua forum akan menggugat SKBke PTUN Jakarta, ketiga Gubernur pernah bersurat kepada Menteri untukmenunda pelaksanaan PTDH dan keempat ada surat dari DPRD untukmenunda pelaksanaan PTDH; Bahwa sebelum dilakukan audiensi dengan Wakil Gubernur dansebelum SK PTDH turun, saksi juga pernah bertemu dengan Gubernur danmemohon agar menunda PTDH;= Bahwa yang hadir dalam audiensi dengan Wakil Gubernur seingatSaksi ada kurang

;Bahwa di Bulan September 2018, diterbitkan SK PTDH terhadap 5 (lima)orang, dari yang diminta 6 (enam) orang, karena satu sudah meninggal dunia;Bahwa disamping itu ada juga Surat BKN yang mengklarifikasi 19 (Sembilanbelas) nama PNS, apakah sudah diberhentikan atau belum, dan kami jawabsudah diberhentikan di Bulan Desember dan kita tembuskan SK itu ke BKN;Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penyampaian SK PTDH, namun dariyang disampaikan staf dan sesuai buku agenda surat BKPSDMD, SaksiHalaman 31 dari

., MM;Bahwa Objek Sengketa tersebut di antarkan kerumah penggugat olehSlamet Warjoko Hulopi (Kepala Bidang Pengembangan) dan danbeberapa orang staf pada tanggal 21 Maret 2019 malam pukul 20.12WITA, tanpa menyerahkan Berita Acara penyerahan;Bahwa pada tanggal 25 Maret 2019, Penggugat bersama denganRekan lain yang mendapat SK PTDH datang menghadap danmeminta Berita Acara Penyerahan SK PTDH yang di serahkan olehBapak Slamet Warjoko Hulopi (Kepala Bidang Pengembangan ) dansekaligus menyerahkan surat

Tanggal 6Maret 2019, telah pula melakukan Upaya Administratif denganmengajukan keberatan Permohonan Pembatalan SK PTDH diajukanPenggugat tanggal 25 Maret 2019, karena tidak di tanggapi olehtergugat, Penggugat kembali melayangkan surat PermohonanPengaktifan kembali sebagai ASN tanggal 2 Mei 2019, tidak ditanggapi oleh Tergugat, dan pada tanggal 20 Juni 2019 Penggugatmelayangkan Surat SOMASI ke1 yang intinya penegasan terhadapkeberatan Permohonan Pembatalan SK PTDH dan PermohonanPengaktifan kembali

PNS atas nama Penggugat;Halaman 28 dari 61 halaman Putusan Nomor : 27/G/2019/PTUN.GTOApakah ahli pernah melihat danmembaca SK PTDH yang dijadikanobjek sengketa?Menurut ahli, peraturan mana yangmengatur ASN dapat diberhentikantidak dengan hormat?Menurut ahli, apakah pelanggarandisiplin PNS sama dengan kejahatanjabatan atau tindak pidana yang adahubungannya dengan jabatan?

Apakah saksi mengetahui kronologisterbitnya SK PTDH tersebut?Apa yang saksimenerima surat dari BKN?Berapa kaliterkait SK PTDH diadakan?rapatApakah ada sanksi laindijatunkan kepada 12 orang PNSselain SK PTDH?

Kapan awal mulai proses SK PTDH?Apakah ada prosedur khusus dalamhal penanganan surat?kalipembahasaan terkait penerbitan SKPTDH tersebut?Apa yang dibahas dalam pertemuanBerapa diadakan rapattersebut?Rapat tersebut membahas SK PTDHsecara keselurunan atau masingmasing PNS?Apakah ada pemanggilan/undangankepada 12diberikan SK PTDH?Apakah saksi mengetahuihukum diterbitakannya SK PTDH,apakah putusan pengadilan negeriorang PNS~ yangdasaratau putusan kasasi?

Dan telahmenjalani Sidang Kode Etik pada hari Senin Tanggal 19Sepetember 2016 dengan hasil Sidang RekomendasiPemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH);. Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUTKKEP/01/IX/KKEP Tanggal 19 September 2016 yang amarputusannya menetapkan:a) Nama: LAMBOK SIMANJUNTAKb) Pangkat/NRP: BRIPKA/74030578c) Jabatan lama: BRIGADIR POLSEK SARIBUDOLOKd) Jabatan baru: BRIGADIR SAT SABHARAe) Kesatuan: POLRES SIMALUNGUN1.

Menjatuhkan sanksi :Sanksi bersifat Rekomendasi berupa Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) sebagai angota Polri,Bahwa hal tersebut diatas tidaklan benar, karena menurutketerangan Penggugat bahwa di Polsek Saribudolok untukmelakukan Penjagaan ditetapbkan ada tiga Regu dan masingmasing Regu dua orang anggota, yang pengaturannya sebagaiberikut: bahwa bila masuk tugas pada hari senin pagi makaHal. 9 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 104/G/2017/PTUNMDNberakhir sampai hari selasa pagi yang artinya selama

Tentang SubstansiBahwa Penggugat Inperson (BRIPKA LAMBOK SIMANJUNTAK), Nrp74030578, Jabatan terakhir Brigadir Sat Sabhara Kesatuan PolresHal. 14 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 104/G/2017/PTUNMDNSimalungun Polda Sumut telah diberhentikan tidak dengan hormat(PTDH) dari dinas Polri oleh Tergugat sesuai dengan Surat KeputusanKepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Tergugat) Nomor:Kep/715/ VI/2017, tertanggal 22 Juni 2017 perihal Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) dari dinas Polri karena Penggugat

AnggotaPolridiberhentikan dengan tidak hormat apabila meninggalkan tugas lebihdari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut turut;Bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ( PTDH ) Penggugat daridinas Polri adalah diawali Penggugat tidak melaksanakan tugas tidak sahsebagai Brigadir Polsek Saribudolok (jabatan lama), jabatan baru BrigadirSat Sabhara Polres Simalungun) sejak tanggal 01 Desember 2014 s/dtanggal 12 Maret 2015, selama 102 (seratus dua) hari kerja secaraberturutturut.

Bahwa atas pelanggaranPenggugat tersebut, terhadap Penggugat dilakukan pemeriksaanberdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/23/VV/2016/Sipropam, tanggal 06Juni 2016, akan tetapi tidak dapat lagi disidangkan karena Penggugat sudahdiberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas Polri:Bahwa setelah dilakukan Sidang KKEP terhadap Penggugat, pada tanggal1 September 2016 dilakukan tes urine terhadap Penggugat oleh PoliklinikPolres Simalungun dengan hasil bahwa urine Penggugat positifmengandung Amphetamine

PTDH.Pasal 50(1) PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf bdiberikan kepada anggota Polri yang ;a. melakukan tindak pidanab. melakukan pelanggaran, dan/atauc. meninggalkan tugas atau hal lainPasal 52(1) Pengajuan permohonan PTDH anggota Polri dan PNS Polrisebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan pada ;a. tingkat Mabes Polri, danb. tingkat Polda.Pasal 60(1) Pengajuan permohonan PTDH pada tingkat Polda sebagaimanadimaksud dalam Pasal 52 ayat 1 huruf b diajukan kepadaKapolda melalui

Kapolres.(2) Pengajuan Permohonan PTDH pada tingkat Polda sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anggota Polri danPNS Polri yang bertugas di Polda, Polres dan Polsek.Pasal 61 ayat (3) huruf b.Mengajukan usulan keputusan PTDH bagi anggota Polri yangberpangkat Aiptu kebawah yang bertugas di lingkungan Polda, Polresdan Polsek kepada Kapolda untuk ditetapkan.Dari uraian diatas, maka secara hukum Kapolda mempunyaikewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa Aquo;Halaman 7 Putusan Nomor 38

Bahwa terhadap Posita Penggugat angka 9 maka Tergugat menolakdengan tegas karena pelanggaran yang dipersangkakan kepadaPenggugat adalah pelanggaran Kode Etik Profesi Polri bukanHalaman 29 Putusan Nomor 38/G/2021/PTUN.PLGpersangkaan pelanggaran Pidana, tidak ada satu pasal pun yangmengatur bahwa anggota Polri yang melanggar Kode Etik profesi harusdi Pidana terlebih dahulu, oleh karenanya PTDH terhadap Penggugattidak cacat hukum dan sah secara hukum..

PTDH sebagai Anggota Polri;(2) Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, hurufe, huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratif beruparekomendasi;(3) Sanksi Administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf g dikenakan kepada pelanggar KEPP yangmelakukan pelanggaran meliputi: huruf d. melanggar sumpah/janjianggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;3.

Kepala Kepolisian Resor Empat Lawang memberikanrekomendasi bahwa Penggugat tidak layak lagi menjadi Anggota Polri danmenyatakan setuju Penggugat di PTDH dengan menerbitkan RekomendasiUntuk Diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) tertanggal 12 Januari 2021atas nama Penggugat (vide bukti T.22);Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 10 Februari 2021 telahdilaksanakan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri yang menjatuhkanPutusan Nomor: PUT BANDING/28/II/2021/Kom Banding dengan amar yangmenolak

Bahwa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor :Kep/46/1/2014 tanggal 17 Januari 2014 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) dari Dinas Polri terhadap Briptu Andika Ramadhani,Nrp.88050104, Kesatuan Ba Sat Sabhara Polres Tebing TinggiPolda Sumutsebagai objek sengketa, berdasarkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik PolriPolres Tebing Tinggi Nomor : Putusan KKEP/03/IX/2013/KKEP tanggal 05September 2013, yang menyatakan Penggugat telah melanggar pasal 13 PP RINo.2 tahun 2013

DinasPolri terhadap Briptu ANDIKA RAMADHANT, Nrp.88050104, Kesatuan BaSAT SABHARA Polres Tebing Tinggi Polda Sumut ; 3Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanKepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep /46/I/ 2014tanggal 17 Januari 2014 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) dari Dinas Polri terhadap Briptu ANDIKARAMADHANI, Nrp.88050104, Kesatuan Ba.

PURBA danperkara tidak masuk dinas secara tidak sah tanggal 1, 8, 9, 10, dan 15 Juli 201339yang telah dituangkan dalam laporan Polisi Nomor : LP/45/VIII/2013/Sabharatanggal 13 Agustus 2013 ; Bahwa berdasarkan dalil dalil yang diuraikan diatas bahwa SubstansiPemberhentian Tidak Dengan Hormat ( PTDH ) Penggugat dari dinas Polritelah terpenuhi sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 13 PP nomor 2 Tahun2003 Tentang Peraturan disiplin anggota Polri, sehingga dalil Penggugat yangmenyatakan PTDH Penggugat

) harus melalui Sidang Komisi Kode EtikProfesi Polri ( KKEP ),maka berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf cPeraturan Kapolri nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan TataKerja Komisi Kode Etik Polri memberi kewenangan kepada KKEP untukmemeriksa pemberhentian tidak dengan hormat ( PTDH ) anggota Polri daridinas Polri ( ic.

Photo copy Surat Kapolda Sumatera Utara Nomor : Kep/46/I/2014/ tanggal 17Januari 2014 perihal pemberhentian tidak dengan hormat(PTDH) Briptu Andika Ramadhani dari Dinas Polri, selanjutnyadiberi tanda (Bukti T35) ; Menimbang, bahwa kedua belah pihak ada mengajukan Saksisaksi dalamperkara ini ; Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan saksi,untuk mendukung dalildalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi,sebagai berikut :1.

Tahun 2003 sehinggaKomisi mengambil keputusanPENGGUGAT dinyatakan tidak layak lagmenjalankan profesi Kepolisian (PTDH)berdasarkan Surat Keputusan KomisiKode Etik Polri No. Pol.: Kep/20/III/2011tanggal 17 Maret 2011 tentang PutusanSidang Komisi Kode Etik Polri an.PENGGUGATHalaman 15 dari 37 halaman Putusan Perkara No.07/G/2011/PTUN.ABNb.

.: 8 Tahun 2006tentang Organisasi dan Tata Kerja KomisiKode Etik Polri, telah mengajukankeberatan atas putusan Komisi kepadaTERGUGAT, selanjutnya TERGUGATmenolak keberatan PENGGUGATtersebut dengan Surat PenolakanKeberatan atas Keputusan PTDH No.Pol.: SPKK PTDH/11/IV/2011 tanggal 07April 2011 ; c. Bahwa PENGGUGAT telahmenggunakan haknya sesuai pasal 12ayat (1) butir g tersebut diatas, dimanaoleh Ankum PENGGUGAT berdasarkanSKEP Kapolri No. Pol.

Nomor : SPKK PTDH/11/IV/2011 tanggalF April BO eecereeceecerer een8.Bukti P8 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Keputusan KepalaKepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol : KEP/42/I1X/2004 tentangAtasan Yang Berhak Menjatuhkan Hukuman Disiplin Di LingkunganKepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 30 September 2004 ;9.Bukti P9: Foto Copy sesuai Aslinya Keputusan Kepala KepolisianNegara Republik Indonesia No.Pol : KEP/43/IX/2004 tentang Tata CaraPenyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepolisian Negara

atas nama Terperiksa Bripda Sulaiman tanggal 23Maret 2011; 2222 nn ene nnnennceenne=Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Perkara No.07/G/2011/PTUN.ABN17.Bukti T17: Foto Copy sesuai dengan Aslinya Nota Dinas Kabid HukumPolda Maluku Nomor : R/ND42/IV/2011/Bid Kum tanggal 4 April 2011,Perihal Pendapat dan Saran Hukum= atas Bripda Sulaiman;18.Bukti T18: Foto Copy sesuai dengan Aslinya Kabid Propam PoldaMaluku Nomor : B/ND298/IV/2011/Bid Propam Perihal Pengiriman SuratPenolakan Keberatan atas Putusan PTDH

dalam sidang KKEP PoldaMaluku an Terperiksa Bripda Sulaiman tanggal O7 April 2011;19.Bukti T19: Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat PenolakanKeberatan Atas Keputusan PTDH Nomor : SPKK PTDH/11/IV/2011 KapoldaMaluku selaku Atasan ANKUM = tanggal 07 April 2011;20.Bukti T20: Foto Copy sesuai dengan Aslinya Nomor: R/10/IV/2011/Satbm KASAD BRIMOB Polda Maluku perihal Usulan Pemberhentian tidakdengan hormat dari dinas Polri anggota Satbimob Polda Maluku.

Sehinggadapat timbulnya Skep PTDH terhadap' Penggugat telahdengan jela melalui persidangan disiplin dilingkunganPOLRI; . Bahwa Penggugat telah melaksanakan siding disiplinsebanyak 7 (tujuh) kali sehingga mendapatkan SuratKeputusan Hukuman Disiplin sebanyak 7 (tujuh) Skep(Bukti T.17).

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH): 6. Terhadap dalil Penggugat pada point 9 menyatakan bahwaPenggugat belum paham dan mengerti tentang peraturandisiplin anggota POLRI dan oleh Tergugat telah dijawabpada dalil Tergugat pada point 5 dan dalil Penggugatpoint 10 kasusnya tetap masih dalam proses penyidikanoleh penyidik Reskrim PoldaBengkulu; 7.

karena telah memenuhiunsure unsur yang dimaksud dalam Pasal 35 UndangUndang Nomor 26 #4Tahun = 1997, dan Skep~ KapolriNo.Pol:Skep/1669/XII/2000, selanjutnya sebelumdikeluarkan skep PTDH untuk Penggugat, Tergugatterlebih dahulu melaksanakan siding Komisi Kode EtikProfesi Polri (videPasal 13 ayat 2 PP Nomor 1 Tahun2003).

Skep Kapolri No.Pol,Skep/1669/XII/2000, tanggal 26Desember 2000 tentang Naskah sementara BukuPetunjuk Administrasi Penanganan Personil Polriyang Terlibat PenyalahgunaanNarkoba; Sehingga semua dasar.dasar pengeluaran Skep PTDH AnPenggugat adalah murni karena melanggar pasal pasalaturandisiplin; 10.

Menyatakan surat Keputusan Kapolda BengkuluNo.Pol:Skep/20/11/2003 tanggal 24 Februari 2003mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) AnPenggugat sah menuruthukum; 3.

Menjatuhkan saksi yang sifatnya etika berupa; Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;Menjatuhkan sanksi yang sifatnya administrative berupa:Halaman 7 dari 59 Halaman Putusan Nomor 147/G/2020/PTUNJKT direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) dari anggota Polri;9.

Tahun, belum pernah melakukan Pelanggaran Disiplin maupunKode Etik, tidak mempertimbangkan permohonan istri Pemohon Banding berkaitan dengan kelangsungan kehidupan istri dan anak PemohonBanding yang masih pada jenjang sekolah, dan Pemohon Banding sangat menyesal serta meminta maaf kepada institusi Polri karena berbuatkhilaf dalam kondisi keimanan yang labil sehingga melakukan Pelanggaran, maka terhadap dalil tersebut Ketua dan Wakil Komisi berpendapat dalil tersebut dapat diterima karena Putusan PTDH

Bahwa Hasil pelaksanaan Rapat Koordinasi verifikasi tersebutdilaporkan ke Kapolri untuk dimohonkan pengesahan KeputusanKapolri tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dariDinas Polri a.n. AKBP Drs. Jerry Marpaung, S.H., Nrp. 63070941Jabatan Pamen Ditreskrimum Polda Banten dkk 5 (lima) orangberdasarkan Nota Dinas Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusiakepada Kapolri Nomor: B/ND433/III/KEP./2020/SSDM tanggal 9 Maret2020;d.

Pasal16 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang dapat berdiri sendiridan tanpa harus menunggu pembuktian pidana terlebihdahulu dan dapat menjatuhkan sanksi PTDH termasukdidalamnya persangkaan Pasal 7 ayat 1 huruf b dan Pasal 11huruf c dan huruf d Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011tentang Kode Etik Profesi Polri yang dipersangkakan kepadaPenggugat (vide hal 12 point c SE/6/V/2014);2) Pedoman penerapan Pasal 6 s.d.

Kapolri tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri an.