Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan TataUsaha Negara Ambon dengan Putusan Nomor 27/G/2016/PTUN.ABN,tanggal 15 Maret 2017, kemudian permohonan banding terhadap putusantersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassardengan Putusan Nomor 107/B/2017/PT.TUN.Mks, tanggal 10 Agustus 2017;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 September 2017, kemudianterhadapnya

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar Nomor: 107/B/2017/PT.TUN.MKS tanggal 10 Agustus 2017juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor:27/G/2016/PTUN.ABN tanggal 15 Maret 2017;Il. Dan Mengadili Sendiri:1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar Nomor: 107/B/2017/PT.TUN.MKS tanggal 10 Agustus 2017juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor:27/G/2016/PTUN.ABN tanggal 15 Maret 2017;2.

31/G/2017/PTUN.ABN

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 31/PENDIS/2017/PTUN.ABN, tanggal 18 Desember 2017 Tentang Lolos Dismissal;2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 31/PENMH/2017/PTUN.ABN, tanggal 18 Desember 2017 Tentang Penetapan MajelisHakim;3. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 18 Desember 2017 oleh PLT.Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;4.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor: 31/PENPP/2017/PTUN.ABN, tanggal 20 Desember 2017 TentangHari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;Halaman 2 dari 40 Halaman Putusan Nomor 31/G/2017/PTUN.ABN5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 31/PENHS/2017/PTUN.ABN, tanggal 24 Januari 2018 Tentang HariSidang Terbuka Untuk Umum;6.

Berkas perkara, mendengar keterangan saksi serta mendengar keteranganpara pihak yang bersengketa dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal12 Desember 2017 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Ambon dengan Register Perkara Nomor: 31/G/2017/PTUN.ABN,tanggal 18 Desember 2017 dan telah diperbaiki pada pemeriksaaan persiapanpada tanggal 24 Januari 2018, dengan mengemukakan halhal sebagai berikut:l.

sebagai pelaksanaputusan pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap, tanggal 18 Juli 2017 2 T2 Surat permohonan Pembatalan Hak dari Ny. fotokopi sesuaiHermelina Pesulima tanggal 12 Januari 2015 dengan aslinya Halaman 20 dari 40 Halaman Putusan Nomor 31/G/2017/PTUN.ABN 3 T3 Surat Tugas Nomor : 55/ST81.71/1/2015 fotokopi sesuaitanggal 15 Januari 2015 dengan aslinya4 T4 Berita Acara Pelaksanaan Tugas Nomor: fotokopi sesuai01/BAP.71/1/2015 tanggal 19 Januari 2015 dengan aslinya5 T5 Risalah

WARISMAN SIMANJUNTAK, S.H.PANITERA PENGGANTITtdHASAN ATTAMIMI, S.H.Halaman 39 dari 40 Halaman Putusan Nomor 31/G/2017/PTUN.ABNPerincian Biaya Perkara Nomor 31/G/2017/PTUN.ABN:1. PNBP : Rp. 35.000,2. BiayaATK : Rp. 120.000,3. Biaya Panggilan Plhak : Rp. 322.000,4. Meterai : Rp. 6.000,JUMLAH : Rp. 483.000.(empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)Halaman 40 dari 40 Halaman Putusan Nomor 31/G/2017/PTUN.ABN

01/G/2012/PTUN.ABN

Gubernur MalukuKesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum dari GubernurPropinsi Maluku, tempat kedudukan di Jalan Raya Pattimura Nomor 1Ambon, berdasarkan Surat Tugas Pemerintah Provinsi Maluku Nomor841.5DD/0068 THN 2012 tanggal 17 Januari 2012 dan Surat KuasaKhusus tertanggal 17 Januari 2012 ; 02 22 2225Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; 00nn nnn nennnPengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut ; e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 01/PEN/2012/PTUN.ABN

tanggal 10 Januari 2012 tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;e Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 0O1/PENHS/2012/PTUN.ABN tanggal 10 Januari 2012 tentang Hari dan TanggalPemeriksaan Persiapan ;e Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 01/PENHS/ 2012/PTUN.ABN tanggal O06 Pebruari 2012 tentang Penetapan Hari Sidang ;e Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut dan telah pulamendengar keterangan Para Pihak, Keterangan

Saksi, dan Keterangan Abhli dipersidangan ; TENTANG DUDUKNYA SENGKETA Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tertanggal 5 Januari 2012 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal5 Januari 2012 dengan register perkara nomor : 01/G/2012/PTUN.ABN yang telahdiperbaiki tanggal 6 Pebruari 2012, yang isinya sebagai berikut ; 1.

Surat Kepala BKN Nomor K.2630/V.80.9/99 tanggal 27 Juli 2006 tentang BatasUsia Pensiun PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon dan Eselon Ilangka 1 huruf a 1.2 dan huruf b 1.2 ; (4)(5)Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2012/PTUN.ABN. Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Disiplin PegawaiNegeri Sipil yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; .

PNBP ~2 222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nce Rp. 35.000,JUMIAN 22222 nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn Rp. 441.000,Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2012/PTUN.ABN

29/G/2012/PTUN.ABN

SILOOY, SH,MH jenseesssecennesNIP : 19631204 19980006; Hal. 1 dari55 halaman Putusan Perkara No.29/G/2012/PTUN.ABN PekerjaanPNS padaPemerintah Kota JabatanKepala BagianHukum Sekretari: Nama NIP PekerjaanPNS padaPemerintah Kota Jabatan Kepala Sub BagiBantuan dan HAIBagian HukumSekretariat KotaAmbon ; NamaNIPPekerjaanJabatanNamaNIPPekerjaanJabatanL.

FARFAR, S.H.; JabatanKepala Biro Hukudan HAM padaKantor GubernurMaluku ; NamaFRANKYSAPARDI, JabatanKabag BantuanHukum dan HAMpada KantorGubernurMaluku ; NamaEMELIA MOSSE, JabatanKasubag TataUsaha Biro Hukurdan HAM padaKantor GubernurMaluku ; NamaNURHAYATIHATALA, JabatanKasubag Sengke'Hukum dan HAMpada KantorGubernurMaluku ; Nama Jabatan Staf Biro Hukumdan HAM PadaKantor GubernurMaluku ; Hal. 3 dari55 halaman Putusan Perkara No.29/G/2012/PTUN.ABN NamaDAVIDWATUTAMATA, JabatanStaf Biro Hukumdan HAM

10.NamaARON FRIDOLINPALIJAMA, SH.:; Jabatan Staf Biro Hukumdan HAM padaKantor Gubernur Kesemuanya adalah KewarganegaraanIndonesia, PegawaiNegeri Sipil pada Biro Hukum dan HAM Setda Maluku, berkantordi Jalan Raya Pattimura Nomor :1 Ambon, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor :Desember 2012;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut ;18014 Tahun 2012 tertanggal 17Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon Nomor : 29/PEN/2012/PTUN.ABN

Nomor : 29/G/2012/PTUN.ABN ;Telah membaca Putusan Sela Nomor : 29/G/2012/PTUN.ABN/INTV,tanggal 27Desember 2012 ;Hal. 5 dari55 halaman Putusan Perkara No.29/G/2012/PTUN.ABNe Telah mempelajari berkas perkara Nomor : 29/G/2012/PTUN.ABN,BuktiBukti Suratdan telah pula mendengarkan keterangan SaksiPenggugat serta Saksi Tergugat II Intervensi ;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 05November 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon pada tanggal

05 November 2012 dengan register perkara Nomor :29/G/2012/PTUN.ABN dan telah diperbaiki pada tanggal 03 Desember 2012 yangisi gugatannya adalah sebagai berikut ;I.

49/G/2019/PTUN.ABN

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor:49/PENMH/2019/PTUN.ABN, tanggal 18 Desember 2019 TentangPenetapan Majelis Hakim;. Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Nomor 49/G/2019/PTUN.ABN,tanggal 18 Desember 2019 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon,. Penunjukan Juru Sita Pengganti Perkara Nomor 49/G/2019/PTUN.ABN,tanggal 18 Desember 2019 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon,.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor: 49/PENPP/2019/PTUN.ABN, tanggal 18 Desember 2019 TentangPemeriksaan Persiapan,;. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor: 49/PENHS/2019/PTUN.ABN, tanggal 28 Januari 2020 Tentang HariHalaman 3 dari 61 Halaman Putusan Nomor 49/G/2019/PTUN.ABNPersidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (Court Calendar) SecaraElektronik Acara Jawab Menjawab;.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor: 49/PENHS/2019/PTUN.ABN, tanggal 3 Maret 2020 Tentang JadwalPersidangan (Court Calendar) Acara Pembuktian sampai denganPembacaan Putusan;.

Berkas Perkara Nomor 49/G/2019/PTUN.ABN. beserta seluruh lampiranyang terdapat di dalamnya;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal17 Desember 2019 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Ambon dengan Register Perkara Nomor 49/G/2019/PTUN.ABN,tanggal 17 Desember 2019 dan juga telah diperbaiki pada PemeriksaaanPersiapan pada tanggal 28 Januari 2020, dengan mengemukakan halhalsebagai berikut:Objek Sengketa:KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

RISAKOTA, S.H., M.H.Perincian Biaya Perkara Nomor 49/G/2019/PTUN.ABN:1. ATK > Rp. 205.000, 2. PNBP > Rp. 30.000, 3. Biaya Panggilan Pihak > Rp. 80.000, 4. Pemeriksaan Setempat > Rp. 5. Meterai > Rp. 12.000, 6. Redaksi > Rp. 10.000. JUMLAH > Rp. 337.000, (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)Halaman 60 dari 61 Halaman Putusan Nomor 49/G/2019/PTUN.ABNHalaman 61 dari 61 Halaman Putusan Nomor 49/G/2019/PTUN.ABN

2/P/FP/2020/PTUN.ABN

, tanggal 13 Oktober 2020 Tentang Penetapan Majelis Hakim;HIm. 2 dari 56 hlm Putusan Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.ABN.

Surat Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.ABN tanggal 13Oktober 2020 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon; Surat Penunjukan Juru Sita Pengganti Perkara Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.ABN, tanggal13 Oktober 2020 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon; Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor2/P/FP/PENHS/2020/PTUN.ABN, tanggal 13 Oktober 2020 Tentang Hari Sidang TerbukaUntuk Umum; Berkas perkara, mendengar keterangan saksi serta

Bahwa sudah sepatutnya jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quomemutuskan dan menyatakan objek gugatan dalam perkara a quo tidak jelas atauerror (error in objecto) dan oleh karenanya menyatakan permohonan tidak dapatditerima (niet ontvakelijke verklaard/NO);Hm. 13 dari 56 hlm Putusan Nomor 2/P/F P/2020/PTUN.ABN.4.

;Meyatakan bahwa Objek Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon Kabur/Error(Error in Objecto);HIm. 29 dari 56 hlm Putusan Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.ABN.4.

,S.H.HIm. 55 dari 56 hlm Putusan Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.ABN.Perincian Biaya Perkara Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.ABN Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,,p00 ATK : Rp. 205.000,00 Panggilan :Rp. 76.000,00 Meterai :Rp. 6.000,00 Redaksi :Rp. 10.000,00 PNBP Rp. 10.000,00panne ene eee eee eee een een ene nenenenenenenenenens 4Jumlah : Rp. 337.000,00(tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)HIm. 56 dari 56 hlm Putusan Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.ABN.

16/G/2012/PTUN.ABN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA, tempatkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Ohoijang, Langgur, KabupatenMaluku Tenggara ; Hal. 1 dari91 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2012/PTUN.ABN Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada :1. JUNUS M. PARERA, SH, NIP. 19641003 1986031 005, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanKepala Seksi Sengketa, Konflik, dan PerkaraPertanahan ;2.

ABDUL HALIKROROA, SH., M.Hum, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokatdan Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Baldu Hadat No. 66, DesaMangon, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : 25/ADV/AHR/VII/2012 tanggal O06 Juli Hal. 3 dari91 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2012/PTUN.ABN Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSIS ;Selanjutnya secara bersamasama disebut sebagai PARATERGUGAT II INTERVENS gpa

9/G/2012/PTUN.ABN

Kartini, Masohi ;Hal. 1 dari 82 halaman Putusan Perkara No.09/G/2012/PTUN.ABN Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada :1. INamaWarga NegaraMASUHADuJI TUAKYA, SH Vln tennant Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan danPenyuluhan Hukum pada Kantor BupatiMaluku Tengah ;Tempat tinggal : Jalan Geser No.4 Masohi ;2.

Kartini Masohi ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 522.3/203/ DISHUTBUNMT/2012tertanggal 26 Maret 2012 ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut ;e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon Nomor : 09/PEN/2012/PTUN.ABN tertanggal 12Maret 2012tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutusperkara ini ;e Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan TataUsaha Negara Ambon Nomor : 09/PENHS/2012/PTUN.ABNtertanggal

13 Maret 2012 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; e Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan TataUsaha Negara Ambon Nomor : 09/PENHS/2012/PTUN.ABNtertanggal 09 April 2012 tentang Hari Sidang ;e Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 07 Maret 2012yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon pada tanggal 07 Maret 2012 dengan register perkaraNomor : 09/G/2012/PTUN.ABN dan telah diperbaiki pada tanggal 09April 2012;e Telah membaca dan mempelajari Buktibukti

dan berkas perkaraNomor : 09/G/2012/PTUN.ABN serta telah pula mendengarkanketerangan para pihak dan Para Saksi di persidangan;TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal07 Maret 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon pada tanggal 07 Maret 2012 dengan Register Perkara No. 09/G/2012/PTUN.ABN dan telah diperbaiki pada tanggal 09 April 2012, yang isi gugatannyaadalah sebagai berikut :I.

Wana Karya Utama harusmenyetorkan jaminan Bank Garansi Dana Reboisasi (DR) danProvisi Sumber Daya Hutan (PSDH) kayu sebesar 100 % daritarget produksi kayu bulat yang ditetapkan dalam izin, dimanaBank Garansi tersebut harus diterbitkan oleh Bank Pemerintah diKabupaten Maluku Tengah dengan masa berlaku selama 1Hal. 11 dari82 halaman Putusan Perkara No.09/G/2012/PTUN.ABN(satu) tahun dan dapat dicairkan sepihak oleh Bupati MalukuTengah apabila CV.

3/G/2019/PTUN.ABN

Tata Usaha Negara Ambon Nomor 3/PENMH/2019/PTUN.ABN, tanggal 13 Maret 2019 Tentang Penetapan MajelisHakim;Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Nomor 3/G/2019/PTUN.ABN,tanggal 13 Maret 2019 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon;Penunjukan Jurusita Pengganti Perkara Nomor 3/G/2019/PTUN.ABN,tanggal 13 Maret 2019 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 3/PENPP/2019/PTUN.ABN, tanggal 13 Maret 2019 Tentang Haridan

Perkara Nomor 3/G/2019/PTUN.ABN tanggal 12 Maret 2019 dan telahdiperbaiki pada Pemeriksaaan Persiapan pada tanggal 2 April 2019, denganmengemukakan halhal sebagai berikut:OBJEK SENGKETA;Sertifikat Hak Pakai Nomor 44, yang diterbitkan tanggal 17 Juli 2001, sesuai suratukur No. 5/2000, tanggal 28 Februar 2000, dengan Luas 42.737 M2, atas namaPemerintah Provinsi Maluku, yang terletak di Desa Passo, Kecamatan Baguala,Kota Ambon, Provinsi Maluku;.

Pemohon Intervensi sebagai pihak dalam perkaraNomor 3/G/2019/PTUN.ABN, yang mendudukkan Pemohon Intervensi atasnama Pemerintah Provinsi Maluku sebagai Tergugat ll Intervensi;Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, PihakTergugat Il Intervensi telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal30 April 2019 yang pada pokoknya menyampaikan halhal sebagai berikut:.

DALAM POKOK PERKARA,Dengan ketentuan apabila dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsiditerima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokokperkaranya, namun apabila dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsidinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim akan melanjutkanpertimbangannya terhadap pokok perkaranya;Halaman 34 dari 44 Halaman Putusan Nomor 3/G/2019/PTUN.ABN.

GOHA, SH., MH.Halaman 43 dari 44 Halaman Putusan Nomor 3/G/2019/PTUN.ABNPerincian Biaya Perkara Nomor 3/G/2019/PTUN.ABN:1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,2. Biaya ATK : Rp. 205.000,3. Biaya Panggilan : Rp. 99.000,4. Meterai : Rp. 12.000,5. Redaksi : Rp. 5.000,6. BiayaPS : Rp. 2.500.000,JUMLAH : Rp. 2.851.000,(dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah)Halaman 44 dari 44 Halaman Putusan Nomor 3/G/2019/PTUN.ABN

M E N G A D I L I :- MenerimaPermohonan Banding dariPembandingsemula Tergugat I dan Tergugat II tersebut; ----------------------------------------------------------------------- MenguatkanPutusanPengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor : 13/B/2015/PTUN.Abn, tanggal10 November 2015 yang dimohonkanbanding tersebut ; -------------------------------------------------------------------------

Telah membaca SalinanPutusanPengadilan Tata Usaha NegaraAmbonNomor : 13/G/2015/PTUN.Abn, tanggal10 November 2015 dansuratsurat yang berkaitan; 3.

Penggugat Mengajukan Kontra Memori Banding masingmasinguntuk menanggapi Memori Banding dari Tergugat dan Tergugat II yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 25Pebruari 2016; =n aan ne anneBahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon. telahmemberitahukan lewat surat kepada masingmasing pihak untuk melihatberkas/inzage dengan surat bertanggal 22 Desember 2015; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwaPutusanPengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor : 13/G/2015/PTUN.Abn

UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentangPeradilan TataUsaha Negara serta pasalpasal dari peraturan perundangundangan yangberkaitan dengan perkara ini ; MENGADILI: MenerimaPermohonan Banding dariPembandingsemula Tergugat danTergugat tersebut; MenguatkanPutusanPengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor :13/B/2015/PTUN.Abn, tanggal10 November 2015 yangdimohonkanbanding tersebut ; MenghukumPembandinguntukmembayarbiayaperkaradalamkeduatingkatperadilan yang dalam tingkatbandingditetapkansebesarRp. 250.000,

Gugatan Tidak Jelas (Obscuur Libel);Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan TataUsaha Negara Ambon dengan Putusan Nomor 10 G/2020/PTUN.ABN.

PemohonKasasi/Penggugat sebagai mahasiswa sebagaimana mestinya sesuaiperaturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonankasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar Nomor 215/B/2020/PT.TUN.MKS., tanggal 6Januari 2021, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassardengan Putusan Nomor 215/B/2020/PT.TUN.MKS., tanggal 6 Januari2021, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 10/G/2020/PTUN.ABN., tanggal 29 September 2020;MENGADILI SENDIRI:Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2. Menyatakan batal Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor1859/UN44/KP/2019 Tentang Pemberhentian (Putus Studi/Drop Out)sebagai Mahasiswa Universitas Khairun atas nama Ikra S.

10/G/2020/PTUN.ABN

Nomor10/PENMH/2020/PTUN.ABN., tanggal 8 April 2020, tentang PenunjukanMajelis Hakim;Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN., tanggal8 April 2020;Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN., tanggal8 April 2020;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 10/G/PENPP/2020/PTUN.ABN., tanggal 9 April 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 10/G/PENHS/2020/PTUN.ABN

Tenggang Waktu Gugatan1.Bahwa objek gugatan dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 12Desember 2019;Bahwa Penggugat mendengar informasi tentang objek gugatan a quoyang beredar di kalangan mahasiswa secara lisan tentang 4 mahasiswa di drop out, pada tanggal 26 Desember 2019;HIm. 5 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.3.

Bahwa dengan memperhatikan surat Gugatan yang dibuat olehKuasa Hukum Penggugat dalam perbaikan Surat Gugatan TataUsaha Negara Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN tanggal 11 Juni 2020yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat ditujukan kepadaRektor Universitas Khairun selaku Tergugat dalam perkara ini;3.

Dalam Gugatannya Kuasa Hukum Penggugathanya memuat jabatan dari Tergugat yaitu selaku Rektor UniversitasKhairun, dan tidak menyebutkan nama Tergugat dalam Gugatannya;HIm. 23 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.4.

FEDEKE)~~nonnnn anna mn nnnnnmnnnnnnnnmnmimnnnn Rp. 10.000,Cm Rp. 10.000.JUMLAH : Rp. 565.000,(Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)HIm. 85 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.

12/G/2012/PTUN.ABN

Jailolo Kab.Halmahera Barat ; Hal.1 dari 31 halaman Putusan Perkara No.12/G/2012/PTUN.ABN 2. Nama : Drs. JULIUS MARAU, MLSi ;NIP : 119670707 198803 1 O08 ;Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. HalmaheraBarat ;Alamat : Jalan Pengabdian Nomor 1, Porniti Kec. Jailolo Kab.Halmahera Barat ; Dalam hal ini memberikan Hak Substitusi kepada :FIREL E. SAHETAPY, SH, SAMUEL AR SAHETAPY, SH,EDUWARD DIAS, SH, Ketiganya Warga Negara Indonesia, berkantorpada Kantor FIREL E.

SAHETAPY, SH & REKAN, Jalan Danau KopraNo. 1/29 Ambon, pekerjaan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusitertanggal 5 April 2012 ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor : 12/PEN/2012/PTUN.ABN tertanggal 29 Maret 2012 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor : 12/PEN.HS

/2012/PTUN.ABN tertanggal 30 Maret2012 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor: 12/PEN.HS/2012/PTUN.ABN tertanggal 09 April2012 tentang Hari Sidang ;Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini ;Telah membaca dan mempelajari buktibukti surat yang diajukan oleh parapihak dalam persidangan ; Telah mendengarkan keterangan para pihak dan Saksi dari Penggugat ;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal

26 Maret 2012yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 26Maret 2012 dengan Register Perkara No. 12/G/2012/PTUN.ABN dan telah diperbaiki padatanggal 26 April 2012, yang isi gugatannya adalah sebagai berikut :1.Bahwa Penggugat adalah Kepala Desa Sarau, Kecamatan Ibu Selatan,Kabupaten Halmahera Barat, berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor : 226Tahun 2007 tanggal 26 Nopember 2007, tentang pengesahan Kepala Desaterpilih pada 5 (lima) desa di Kecamatan Ibu Selatan

PNBP Rp. 35.000,Jumlah Rp. 141.000,(Seratus empat puluh satu ribu rupiah)Hal. 31 dari 31 halaman Putusan Perkara No.12/G/2012/PTUN.ABN

-----------------------------Kewarganegaraan : Indonesia;---------------------------------------------------------Pekerjaan : Wiraswasta;------------------------------------------------------Tempat tinggal : di Dusun Mena Belakang Telkom, RT.003/RW.003, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;--------------------------------------------------------------- Dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Nomor: 19/PEN.INS/2017/PTUN.ABN

19/G/2017/PTUN.ABN

KAMARUDDIN, SH., Kepala Seksi PenangananPerkara Pertanahan Kantor Wilayah BPN ProvinsiMaluku Utara.Kesemuanya memilih alamat dan berkedudukan padaKantor Wilayah Provinsi Maluku Utara di Sofifi;Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut telah membaca ;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 19/PENDIS/2017/PTUN.ABN, tanggal 19 Juni 2017, Tentang Lolos Dismissall;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 19/PENMH/2017/PTUN.ABN,

PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Ambon);Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor: 19/PENPP/2017/PTUN.ABN, tanggal 20 Juni 2017, Tentang Haridan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor:19/PEN.INS/2017/PTUN.ABN, tanggal 01 Agustus 2017, TentangMengabulkan Permohonan Pemohon atas nama IRSAN GAILEA dan AISAHalaman 2 dari 35 Halaman Putusan Nomor 19/G/2017/PTUN.ABNUMASUGI sebagai Kuasa Insidentil untuk mewakili TAMRIN GAILEA

dalamPerkara Nomor: 19/G/2017/PTUN.ABN3"2 22202 22 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor: 19/PENHS/2017/PTUN.ABN, tanggal 16 Agustus 2017, TentangHari Sidang Terbuka Untuk Umum) Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor: 19/G/2017/PTUN.ABN, tanggal O06 September 2017, TentangPemanggilan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten KepulauanSula melalui atasan langsung Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Maluku Utara agar

hadir di Persidangan untuk menanggapigugatan dalam perkara Nomor: 19/G/2017/PTUN.ABN; Berkas perkara, mendengar keterangan saksi serta mendengar keteranganpara pihak yang bersengketa di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 12Juni 2017 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon dengan Register Perkara Nomor: 19/G/2017/PTUN.ABN, tanggal 16Juni 2017 dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 16Agustus

MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor:19/G/2017/PTUN.ABN berkenaan menjatuhkan putusan, sebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangtelah diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No 164/DesaFagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Maluku Utara, Propinsi Maluku,Gambar Situasi tanggal 17 Januari 1998 Nomor : 225/ 1998, Luas 1082MP?

3/G/2020/PTUN.ABN

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor :3/PENDIS/2020/PTUN.ABN, tanggal 18 Maret 2020, Tentang LolosDismisal;2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor :03/PENMH/2020/PTUN.ABN, tanggal 18 Maret 2020, Tentang PenunjukanSusunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara;3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 03/G/2020/PTUN.ABN, tanggal 18 Maret 2020, Tentang Penunjukan PaniteraPengganti;4.

Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 03/G/2020/PTUN.ABN, tanggal 19 Maret 2020, Tentang Penunjukan JurusitaPengganti;Halaman 2 dari 38 Halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.ABN5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 3/PENPP/2020/PTUN.ABN,tanggal 18 Maret 2020, Tentang Pemeriksaan Persiapan;6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 3/PENTUN/2020/PTUN.ABN,tanggal 24 Maret 2020, Tentang Penundaan Pemeriksaan Persiapan;7.

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 3/PENMH/2020/PTUN.ABN, Tanggal 08 Juni 2020, Tentang PenunjukanSusunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara;9. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 3/ PENMH/2020/PTUN.ABN, tanggal 26 Juni 2020, Tentang Penunjukan SusunanMajelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara;10.

Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara dan mendengarketerangan para pihak di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannyatertanggal 4 Maret 2020 dan didaftarkan secara elektonik di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada Tanggal 11 Maret 2020 denganRegister Perkara Nomor: 3/G/2020/PTUN.ABN dan terakhir telah diperbaiki dandinyatakan sempurna pada Tanggal 22 April 2020, lalu diajukan padapersidangan elektronik melalui Sistem

PNBP.................:00e ee Rp. 10.000, JUMLAH: Rp. 319.000,Halaman 37 dari 38 Halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.ABN(Tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)Halaman 38 dari 38 Halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.ABN

23/G/2014/PTUN.ABN

PUTUSAN Nomor : 23/G/2014/PTUN.ABN.* DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasatelah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :KAPRESSY CHARLES, SH, MSi. kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Tiakur Kabupaten Maluku Barat Dayamemberikan kuasa kepada, NOYA LENDA MEILANNY, SH,MH dan NOIJAFILEO

, tentang LolosDismissal; e Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, tanggal 18 Juni 2014, Nomor: 23/PENMH/2014/PTUN.ABN tentang Penunjukan Majelis Hakim ; e Penetapan Ketua Majelis, tanggal 18 Juni 2014, Nomor : 23/PEN.PP/ 2014/PTUN.ABN Tentang Pemeriksaan Persiapan ; e Penetapan Ketua Majelis, tanggal 7 Juli 2014, Nomor : 23/PEN.HS/2014/PTUN.ABNTentang Hari Sidang ; Surat gugatan tertanggal 12 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Ambon tanggal 12 Juni

2014 dengan register perkara Nomor : 23/G/2014/PTUN.ABN dan telah diperbaiki pada tanggal 7 Juli 2014; e Penetapan Majelis Hakim Nomor : 23/G/2014/PTUN.ABN, tanggal 21 Juli 2014tentang Penetapan PermohonanPenundaan ;Telah membaca berkas perkara dan buktibukti serta mendengar keterangan ParaPihak, Ahli dan saksi di persidangan;Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan surat gugatannya tertanggal12 Juni 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon padatanggal 12 Juni 2014

dibawah register perkara Nomor : 23/G/2014/PTUN.ABN dan telahdiperbaiki pada tanggal 7 Juli 2014 yang isinya menerangkan sebagai berikut : 1.

+Jumlah Rp. 297.000,(Dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)Hal. 43 dari 38 halaman Putusan No.23/G/2014/PTUN.ABN

Penggugatmerasa dizalimi dan dirampas Hak Asasi yang dilindungi UndangUndang Dasar1945 Pasal 28A, Pasal 28C ayat 2 dan Pasal 28 D ayat 1,2 ;Bahwa untuk memulihkan nama baik dan membuktikan, pemberhentianPenggugat dari jabatan Sekda Maluku Tenggara adalah bertentangan denganhukum maka Penggugat mengajukan gugatan melawan Tergugat ke PengadilanTata Usaha Negara di Ambon, setelah melalui proses persidangan maka padatanggal 17 Juni 2009, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon menjatuhkanPutusan Nomor 21/G.TUN/2008/PTUN.Abn

Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ;Bahwa oleh karena Tergugat tidak merasa puas dengan putusantersebut, maka Tergugat mengajukan upaya Banding pada Pengadilan TinggiTata Usaha Negara di Makassar, akhirnya pada tanggal 30 Oktober 2009Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menjatuhkan Putusan Nomor77/B.TUN/2009/PT.TUN.MKS., amarnya berbunyi menguatkan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 21/G.TUN/2008/PTUN.Abn ;Bahwa setelah putusan tersebut disampaikan kepada Tergugat

Memerintahkan Tergugat untuk menjalankan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Nomor 21/G.TUN/2008/PTUN.Abn, 17 Juni 2009 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 77/B.TUN/2009/PT.TUN.MKS, tanggal 30 Oktober 2009, secara aman dan lestari ;6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugatsebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) setiap hari setiap Tergugatlalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapbkan sampaidilaksanakan ;7.

pertimbanganputusan Pengadilan Negeri Tual disebutkan bahwa karena beberaparangkaian tahapan Eksekusi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon,yakni Penetapan uang paksa dan pengumuman di media masa belumdilaksanakan sebagaimana mestinya, maka gugatan Penggugat ditolak (videhalaman 2122 putusan Pengadilan Negeri Tual) ;Bahwa memang benar, pada saat pemeriksaan perkara a quo di PengadilanNegeri Tual beberapa rangkaian tahapan Eksekusi oleh Pengadilan TataUsaha Negara Ambon atas putusan perkara Nomor 21/G.TUN/2008/PTUN.ABN

(bukti P.5) belum dilaksanakan, akan tetapi sepatutnya hal itudijadikan dasar untuk menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterimakarena bersifat prematur, bukan merupakan alasan untuk menolak gugatan ;Bahwa menurut hukum positif, Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negarahanya terbatas pada pernyataan batal atau membatalkan Keputusan TUNdan kerugian riil saja, dan faktanya amar putusan perkara Nomor 21/G.TUN/2008/PTUN.ABN (bukti P.5) sama sekali belum menentukan besarankerugian, bahkan kerugian riil

17/G/2021/PTUN.ABN

Setia Budi Nomor 33 Lantai 1 Gedung PerumPercetakan RI Cabang Ambon, Kecamatan Sirimau, KotaAmbon, Provinsi Maluku, email: advokat.tuhurima@gmail.com, pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum padaKantor Advokat Herman Hattu & Partners;Selanjutnya disebut sebagai Tergugat Il Intervensi;Halaman 2 Putusan Nomor 17/G/2021/PTUN.ABNPengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut telah membaca:1.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 17/PENDIS/2021/PTUN.ABN tentang Lolos Dismissal, tanggal 6 Mei

2021;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 17/PENMH/2021/PTUN.ABN tentang Penunjukan Majelis Hakim, tanggal 6 Mei 2021;Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Nomor 17/G/2021/PTUN.ABN,tanggal 6 Mei 2021 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;Penunjukan Juru Sita Pengganti Perkara Nomor 17/G/2021/PTUN.ABN,tanggal 6 Mei 2021 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 17/PENPP/2021/PTUN.ABN tentang

Hari dan Tanggal PemeriksaanPersiapan, tanggal 6 Mei 2021;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 17/PENHS/2021/PTUN.ABN tentang Hari Persidangan Pertama danJadwal Persidangan (Court Calendar) Secara Elektronik, tanggal 25 Mei 2021;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 17/PENMH/2021/PTUN.ABN tentang Penunjukan Majelis Hakim,tanggal 21 Juli 2021;Berkas perkara, mendengar keterangan saksi, mendengar keterangan ahlidan mendengar keterangan para pihak

yang berperkara di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 3 Mei2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon dengan Register Perkara Nomor 17/G/2021/PTUN.ABN, tanggal 5 Mei2021, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 25 Mei2021, serta disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui SistemInformasi Pengadilan pada tanggal 2 Juni 2021 dengan mengemukakan halhalsebagai berikut:Objek Gugatan

Panitera PenggantittdHASAN ATTAMIMI, S.H.Halaman 45 Putusan Nomor 17/G/2021/PTUN.ABNPerincian Biaya Perkara Nomor 17/G/2021/PTUN.ABNBiaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00ATK : Rp. 205.000,00Panggilan :Rp. 66.000,00Meterai : Rp. 30.000,00Redaksi :Rp. 10.000,00PNBP : Rp. 20.000,00wane eee eee eee eee eee ene nee +Jumlah : Rp. 361.000,00(Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)Halaman 46 Putusan Nomor 17/G/2021/PTUN.ABN

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor :14/G/2015/PTUN.ABN. tanggal 02 Desember 2015 yang dimohonkanbanding tersebut;Ill.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor.14/G/2015/PTUN.Abn Tanggal 02 Desember 2015 Perkara antaraBupati Halmahera Tengah, PT. Mineral Trobos melawan PT.

PerkaraKasasi Nomor : 338 K/TUN/2013 tanggal 21 Mei2013 adalah Bupati Konawe Utara.Yang menjadi objek sengketa adalah samasamasurat keputusan Bupati dalam Perkara PengadilanTata Usaha Negara Ambon Nomor 14/G/2015/PTUN.Abn Tanggal 02 Desember 2015 jo.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor14/G/2015/Ptun.Abn Tanggal 02 Desember 2015 yang dimohonkanBanding tersebut;3.

Bahwa dengan adanya kekhilafan yang nyata dari PengadilanTingkat Pertama dalam mengeluarkan Penetapan No.14/PEN/2015/PTUN.ABN tertanggal 12 Apri 2015, makaberalasan menurut hukum Penetapan tersebut harus dibatalkanoleh Judex Juns Pada Tingkat Peninjauan Kembali, danmemerintankan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambonuntuk mengirim berkas perkara Kasasi dalam perkaraPengadilan Tata Usaha Negara Ambon No. 14/G/ 2015/PTUN.Abn jo.

23/G/2013/PTUN.ABN

ARON FRIDOLIN PALIJAMA, S.H.Kesemuanya Warganegara Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum dan HAM SetdaMaluku, berlamat di Jalan Raya Pattimura Nomor 1Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut 5 Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon Nomor: 23/PEN/2013/PTUN.ABN, tanggal, 17 Oktober 2013tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutuskan danmenyelesaikan sengketa ini ; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua

Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor : 23/PENHS/2013/PTUN.ABN, tanggal, 22 Oktober2013, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor : 23/PENHS/2013/PTUNABN, tanggal, 6November 2013, tentang Hari Sidang; Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara serta suratsurat buktipara pihak dan mendengarkan keterangan para pihak di persidangan;TENTANG DUDUK SENGKETAHal.2 dari 39Hal.Putusan Perkara Nomor: 23/G/2013/PTUN.ABNMenimbang

, bahwa Penggugat dengan Gugatannya tertanggal 16Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon pada tanggal 16 Oktober 2013, dengan Registrasi Perkara Nomor :23/G/2013/PTUN.ABN, telah diperbaiki dan disempurnakan pada tanggal 6November 2013, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 169 Tahun 2013Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat LebihRendah Selama 3 (Tiga) Tahun, Tanggal 01 Mei 2013 ;Il.