/PW02/9/2016 tanggal 22 September 2016 dengan rinciansebagai berikut :I. Pembangunan Pabrik Mini Pengolahan Kelapa Sawit :a. Realisasi Pencairan dari kas negara Rp. 2.480.000.000,b. Dikurangi Setoran pajak Rp. 242.250.908,ce Realisasi Netto pembayaran dari kas negara :Rp. 2.237.749.092,d. Prestasi yang diterima negara Rp. 1.264.367.616,e. Kerugian Negara Rp. 973.381.476,Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) joPasal 18 dari UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo.

Dasar Ahli untuk memberikan keterangan Ahli kepada Penyidik KejaksaanTinggi Sumatera Utara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalampengadaan Pabrik Mini Pengolahan Kelapa Sawit dan Alat Laboratorium Ujidi PTKI Medan tahun 2013 saat ini adalah surat Kepala Perwakilan BPKPProvinsi Sumatera Utara Nomor : S1863/PW02/5/2016 tanggal 23September 2016 hal Penugasan Pemberian Keterangan Ahli dan surattugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor : ST924/PW02/5/2016 tanggal 23 September

TPK/2016/PN.Mdnperkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pelaksanaan Kegiatan PekerjaanPengadaan Pembangunan Pabrik Mini Pengolahan Kelapa Sawit danKegiatan Pengadaan Alat Laboratorium Uji di PTKI Medan Tahun Anggaran2013 dan Nomor : S1738/PW02/5/2016 tanggal 7 September 2016 perihalPerpanjangan Waktu) Penugasan serta Surat Tugas Nomor ST694/PW02/5/2016 tanggal 18 Juli 2016 yang diperpanjang dengan SuratTugas Nomor ST871/PW02/5/2016 tanggal 7 September 2016, dimana didalam Surat Tugas tersebut memerintahkan

,MT dalam pekerjaan pembangunan pabrik mini pengolahan kelapa sawitdi PTKI Medan pada tahun 2013 telah mengakibatkan kerugian negarasebesar Rp. 973.381.476, (Sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratusdelapan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) sebagaimanaLaporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKPWilayah Sumatera Utara sesuai Surat R:78/PW02/9/2016 tanggal 22September 2016 dengan rincian sebagai berikut :.

,MT dalam pekerjaan pembangunan pabrik mini pengolahankelapa sawit di PTKI Medan pada tahun 2013 telah mengakibatkan kerugiannegara sebesar Rp. 973.381.476, (Sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratusdelapan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) sebagaimanaLaporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP WilayahSumatera Utara sesuai Surat R:78/PW02/9/2016 tanggal 22 September 2016dengan rincian sebagai berikut :.

penggunaan surat buktidimaksud.Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian Negara/daerah sebesar Rp. 2.961.128.679, (dua milyar sembilan ratus enam puluhsatu juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh sembilanrupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tersebutdalam laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Kasus TindakPidana Korupsi Pengelolaan Keuangan APBD pada Dinas Kebudayaan danPariwisata Kota Medan TA. 2008 Nomor: SR4564/PW02

penggunaan surat buktidimaksud.Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian Negara /Daerah sebesar Rp. 2.961.128.679, (dua milyar sembilan ratus enam puluhsatu juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh sembilanrupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tersebutdalam laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Kasus TindakPidana Korupsi Pengelolaan Keuangan APBD pada Dinas Kebudayaan danPariwisata Kota Medan TA. 2008 Nomor: SR4564/PW02

TPK/2015/PN.Mdnterhadap gradasi agregat sebagaimana hasil laboratorium tidak sesuaidengan Job Mix Formula; Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam RangkaPerhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pelaksanaan PekerjaanPeningkatan Jalan Dengan Hotmix No Ruas Jalan 002 Pasar IV Pasar VKecamatan Kisaran Timur Dinas Pekerjaan Umum Kab Asahan TahunAnggaran 2013 Nomor : SR120/PW02/5/2014 tanggal 24 Desember 2014terdapat

TPK/2015/PN.Mdn2013 Nomor : SR120/PW02/5/2014 tanggal 24 Desember 2014 terdapatKerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 232.212.385,37 (dua ratus tiga puluhdua juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah tiga puluhtujuh sen), dengan penghitungan dibawah ini:1) Realisasi pembayaran atas : Rp. 690.800.000,00kontrak2) Nilai Pekerjaan yang diterima: Rp. 430.153.445,00(sebagaimana lampiran III)Jumlah (1 2 ) : Rp. 260.646.555,00 Dikurang PPN (10%) > Rp. 23.695.141,36 Dikurang PPh (2%

TPK/2015/PN.MdnMenimbang, bahwa dari kekurangan pekerjaan tersebut oleh BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Privinsi SumateraUtara telan melaksanakan audit sesuai dengan surat Nomor : SR120/PW02/5/2014 tanggal 24 Desember 2014 ditemukan Kerugian KeuanganNegara sebesar Rp. 232.212.385,37 (dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus duabelas ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah tiga puluh tujuh sen) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatasmaka Majelis berkesimpulan

perbuatan Terdakwa yang dilakukan secarabersamasama dengan EDI MACHRUZAR NASUTION dan Ir.DASIDI PUTRA mengakibatkan timbulnya kerugian keuangannegara Cq. kerugian keuangan daerah yaitu Pemerintah KabupatenAsahan sebesar Rp. 28.244.830,88 (dua puluh delapan juta dua ratusempat puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh koma delapan puluhdelapan rupiah) sesuai dengan perhitungan kerugian negara olehBadan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan PropinsiSumatera Utara (BPKP) dalam surat nomor : R5882/PW02

SAPARWINSIREGAR telah mengakibatkan Negara dan Pemerintah Kabupaten SerdangBedagai mengalami kerugian sesuai dengan Laporan hasil Audit BPKPSumatera Utara Nomor : SR94/PW02/5/2015 tanggal 29 September 2015dengan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 452.115.000, (empat ratuslima puluh dua juta seratus lima belas ribu rupiah) yang merupakan biaya yangdikeluarkan negara setelah dipotong pajak, dengan rincian sebagai berikut: No Uraian Jumlah1. Pencairan Sesuai dengan SP2D Rp. 504.900.000.2.

HARTAPIP, SE, CA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut : Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan adalah sesuai dengan SuratKepala Perwakila BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor: S1989/PW02/5/2015 tanggal 15 Oktober 2015; Bahwa sebagai Ahli berdasarkan Surat Kepala Perwakila BPKP ProvinsiSumatera Utara Nomor: S1989/PW02/5/2015 tanggal 15 Oktober 2015perihal Pemberian Keterangan Ahli Bahwa Jabatan saya saat ini pada Kantor Perwakilan BPKP ProvinsiSumatera Utara adalah sebagai Auditor

TPK/2016/PN.MdnProvinsi Sumatera Utara Nomor: ST 756/PW02/5/2015 tanggal 02September 2015, Tim Audit adalah :1. Batara Lumban Tobing, SE, CfrA2. M. Hartapip3. Hasniah Agustina Harahap, SE4. Inovita Vercyani KusnadiBahwa jenis Audit berdasarkan ketentuan UndangUndag Nomor: 15Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pertanggung Jawaban KeuanganNegara dibedakan dalam :a. Audit Keuangan yaitu Audit atas laporan keuanganb.

Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keteranganlain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam dokumenpemilihan.e Bahwa berdasarkan Hasil Audit Dalam Rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan PengadaanKapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap pada Dinas43Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten LabuhanbatuAPBD Tahun Anggaran 2011 oleh Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiSumatera Utara Nomor : R95/PW02/5/2015 tanggal 08Oktober

telah melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi padakegiatan Pengadaan KapalPenangkap Ikan 5 GT dan AlatTangkap pada Dinas KelautanPerikanan dan PeternakanKabupaten Labuhanbatu TahunAnggaran 2011, telahmengakibatkan kerugian kKeuangannegara sekurangkurangnyasejumlah Rp. 341.312.457,00 (tigaratus empat puluh satu juta tigaratus dua belas ribu empat ratuslima puluh tujuh rupiah) sesuaihasil pemeriksaan audit oleh BPKPPerwakilan Provinsi SumateraUtara Nomor : R 95/PW02

APBD TahunAnggaran 2011 oleh BadanPengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi SumateraUtara Nomor : R95/PW02/5/2015 tanggal 08Oktober 2015, Hal LaporanHasil Audit Dalam RangkaPerhitungan KerugianKeuangan Negara atasPenyimpangan PengadaanKapal Penangkap Ikan 5 GTdan Alat Tangkap pada DinasKelautan Perikanan danPeternakan KabupatenLabuhanbatu.

perbuatanmenyalahgunakankewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanyakarena jabatan ataukedudukannya pada kegiatanPengadaan Kapal PenangkapIkan 5 GT dan Alat Tangkappada Dinas Kelautan Perikanandan Peternakan KabupatenLabuhanbatu Tahun Anggaran2011, telah mengakibatkankerugian keuangan negarasekurangkurangnya sejumlahRp. 341.312.457,00 (tiga ratusempat puluh satu juta tiga ratusdua belas ribu empat ratus lima107puluh tujuh rupiah) sesuai hasilpemeriksaan audit oleh BPKPPerwakilan Provinsi SumateraUtara Nomor : R 95/PW02

Hal tersebut sesuai dengan Surat Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR53/PW02/5/2015 tanggal 11 Juni 2015 perihal laporan Hasil Audit dalamrangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpanganpengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB yang bersumber dari Dana TPAPBN Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kesehatan Kota Binjai besertalampirannya berupa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan

/RAB dengan harga Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB yangsebenarnya sebagaimana harga yang tercantum dalam Faktur Distributor,selisin harga yang tidak wajar menimbulkan kemahalan harga yangmengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.3.323.766.532,20(Tiga milyar tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh enamribu lima ratus tiga puluh dua rupiah dua puluh sen).Hal tersebut sesuai dengan Surat Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR53/PW02

denda dan besarnyauang pengganti yang di jatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepadaTerdakwa, Majelis Hakim Bingkat Banding, menilainya sudah tepat dan benarserta memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat, oleh karena dalam perkaraaquo jumlah Kerugian Keuangan Negara sangat besar sejumlahRp 3.323.766.532, ( Tiga milyar tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enampuluh enam ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), sesuai Hasil Laporan AuditBPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara No. : SR53/PW02

2009 tanggal 2November 2009.sehingga apa yang menjadi maksud dan tujuan dari Programprogram DanaAlokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan tidak tercapai hal inimengakibatkan keuangan Negara dirugikan sebesar Rp.85.000.000,(delapan puluh lima juta rupiah) atau setidaktidaknya berkisar angkatersebut kerugian keuangan Negara tersebut sesuai dengan Laporan HasilPerhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Kantor Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera UtaraNomor : R2781/PW02

dituangkan dalamlaporan yaitu Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian KeuanganNegara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan PenggunaanDana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009pada Sekolah Dasar Negeri 053990 Paluh Manis Kecamatan GebangKabupaten Langkat adalah sebesar Rp.85.000.000, (delapan puluh limajuta rupiah) sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian KeuanganNegara dari Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor R2781/PW02

Lapangan sesuai dengan Surat Nomor : 094/2734/PSDKB/2012 tanggal 3 Desember 2013;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik lapangan maka dilakukan Auditperhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara yangdituangkan dalam Laporan Hasil Audit dalam Rangka perhitungan kerugiankeuangan Negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Jaringanlrigasi Pembangunan Tata Air Mikro (TAM) di Dusun Sei Karet Desa Sei ApungKecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara nomor : R7427/PW02

Fisik Lapangan sesuai dengan Surat Nomor094/2734/PSDKB/2012 tanggal 3 Desember 2013;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik lapangan maka dilakukan Auditperhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara yangdituangkan dalam Laporan Hasil Audit dalam Rangka perhitungan kerugiankeuangan Negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Jaringanlrigasi Pembangunan Tata Air Mikro (TAM) di Dusun Sei Karet Desa Sei ApungKecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara nomor : R7427/PW02

LabuhanbatuUtara, sesuai dengan Surat Nomor : R 7427/PW02/5/2012 tanggal 26 Desember2012 perihal Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian KeuanganNegara atas dugaan kasus tindak pidana korupsi proyek jaringan irigasi68pembangunan Tata Air Mikro di di Dusun Sei Karet Desa Sungai Apung Kec.Kualuh Hilir Kab.

Utara Nomor : R 7427/PW02/5/2012 tanggal 26 Desember 2012 diperoleh perhitungan sebagaiberikut :e Jumlah pembayaran atas kontrak pekerjaan Rp. 678.100.480,53Belanja konstruksi jaringan irigasi Dikurangipajak PPNe Nilai pembangunan yang seharusnya sesuai Rp. 474.720.381,10Fisik pekerjaan belanja jasa konstruksiPembangunan Tata Air Mikro Total Kerugian Negara Rp. 203.380.099,43Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara telah terpenuhi ;Ad.5.

dengan harta benda yang diperoleh daritindak pidana korupsi ;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik lapangan, makadilakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP PerwakilanSumatera Utara yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit dalam RangkaPerhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana KorupsiProyek Jaringan lIrigasi Pembangunan Tata Air Mikro (TAM) di Dusun Sei Karet DesaSei Apung Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : R 7427/PW02

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Gaman Perdana Berutu Als Gaman telahmengakibatkan negara dirugikan sebesar Rp 221.329.500, (dua ratus duapuluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus ribu rupiah)sebagaimana dituangkan dalam Surat BPKP (Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : SR98/PW02/5/2013 tanggal 23 Agustus 2013 perihal Laporan Hasil Audit dalamRangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas PenyimpanganPengadaan Bibit Gambir pada

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Gaman Perdana Berutu Als Gamantelah mengakibatkan negara dirugikan sebesar Rp 221.329.500, (dua ratus duapuluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus ribu rupiah)sebagaimana dituangkan dalam Surat BPKP (Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : SR98/PW02/5/2013 tanggal 23 Agustus 2013 perihal Laporan Hasil Audit dalamRangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas PenyimpanganPengadaan Bibit Gambir

Bahwa dalam penghitungan kerugian keuangan Negara tersebut, adadituangkan dalam laporan hasil Audit dalam rangka Penghitungan kerugianKeuangan Negara atas penyimpangan Pengadaan Bibit Gambir pada DinasPertanian dan Perkebunan Kabupaten Pakpak Bharat tahun anggaran 2009Nomor : SR 98/PW02/5/2013 tanggal 23 Agustus 2013.Menimbang, bahwa selain saksisaksi, ahli tersebut diatas, PenuntutUmum di dalam perkara ini juga telah mengajukan barang bukti ke persidanganyaitu berupa :1. 2 (Dua) lembar Surat Setoran

Balatif tersebut bahwa terjadinyakerugian keuangan Negara karena Bibit Gambir yang diserahkan tidak sesuaiSpesifikasi, antara lain tidak bersertifikat ;Menimbang, bahwa keterangan ahli tersebut diperkuat dengan Surat buktiberupa laporan hasil Audit dalam rangka Penghitungan kerugian KeuanganNegara atas penyimpangan Pengadaan Bibit Gambir pada Dinas Pertanian danPage 76Putusan Sela Pengadilan TIPIKORNo.114/Pid.Sus.K/2013/PN.MdnPerkebunan Kabupaten Pakpak Bharat tahun anggaran 2009 Nomor : SR 98/PW02

Surat Kepala Perwakilan BPKP ProvinsiSumatera Utara Nomor : S975/PW02/5.1/2018tanggal 9 Agustus 2018 perihal AuditPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atasPerkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi PadaPembangunan Ruang Kelas Baru yang Bersumberdari Dana DAK TA 2016 di SD Negeri Nomor078441 Ladea Orahua Kecamatan GidoKabupaten Nias;3.

Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP ProvinsiSumatera Utara Nomor: ST620/PW02/5.2/2018tanggal 9 Agustus 2018;Apa yang menjadi tujuan danruang lingkup penugasan saudarasesuai dengan Kepala PerwakilanBPKP Provinsi Sumatera UtaraNomor: ST620/PW02/5.2/2018tanggal 9 Agustus 2018, jelaskan ?

Nias, apakah itu mempengaruhiKerugian Keuangan Negarasebagaimana tercantum dalamLaporan Audit PenghitunganKerugian Negara Nomor : SR41/PW02/5.1/2018 tanggal 24September 2018, jelaskan ?

Kerugian Keuangan Negara yang kami audit sesuaidengan Laporan Audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara Nomor : SR41/PW02/5.1/2018tanggal 24 September 2018 denganHalaman 76Berita Acara Nomor 28/Pid.SusTPK/2019/PN Mdnmempertimbangkan Periode Tahun Anggaran /Periode Akuntansi sebagaimana diatur dalamUndang Undang dan Peraturan yang berlaku :1) Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan, yaitu. pasal 11 Tahunanggaran meliputi masa satu tahun mulai daritanggal 1 Januari sampai dengan 31

Nias setelah keluarnyaLaporan Audit PenghitunganKerugian Negara Nomor : SR41/PW02/5.1/2018 tanggal 24September 2018, jelaskan ? Saya bersama dengan tim Audit tidak dapatmelakukan penghitungan ulang padapekerjaanpembangunan ruang kelas baru yang bersumber daridana DAK T.A. 2016 di SD Negeri 078441 LadeaOrahua Kecamatan Gido Kab.

Sumut berdasarkan Surat Nomor : ST1182/PW02/5/2012 untuk melakukan perhitungan kerugian berdasarkan data yang tersediamaka kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut :e Ketekoran Kas Rp. 8.874.677.888,00.e Anggaran Tahun 2010 dibayar Tahun 2011 Rp. 3.569.411.011,00.e =Pengeluaran Fiktif Rp. 554.987.140,00.e =Pajak yang dipungut tapi belum disetor Rp. 600.737.163,00.e Nilai Kerugian Keuangan Negara/Daerah Rp. 13.599.813.202,00.e Bahwa perbuatan terdakwa AMINUDDIN, SH.MM yang telah mempergunakan

tidak dapatdipertanggungjawabkan penggunaannya sebesar Rp. 13.599.813.202,( Tiga belas Milyarlima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu dua ratus dua rupiah)atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil AuditBPKP Propinsi Sumatera Utara dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negaraatas Kasus Dugaan Penyimpangan Belanja Daerah pada Biro Umum Sekretariat DaerahProvinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Nomor : S1181/PW02

Sumut berdasarkan Surat Nomor : ST1182/PW02/5/2012 untuk melakukan perhitungan kerugian berdasarkan data yang tersediamaka kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut :e Ketekoran Kas Rp. 8.874.677.888,00.e Anggaran Tahun 2010 dibayar Tahun 2011 Rp. 3.569.411.011,00.e =Pengeluaran Fiktif Rp. 554.987.140,00.e =Pajak yang dipungut tapi belum disetor Rp. 600.737.163,00.e Nilai Kerugian Keuangan Negara/Daerah Rp. 13.599.813.202,00.Bahwa perbuatan terdakwa AMINUDDIN, SH.MM yang telah mempergunakan

diberikan tanpa paksaan, tekanan ataudiberikan secara bebas, serta Ahli membenarkan isi BAP; Bahwa benar Ahli dimintai keterangan sebagai ahli dalam perkara dugaanTindak Pidana Korupsi pada pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan danKB pada RSUD HAMS Kisaran Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013adalah sesuai dengan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kisaran Nomor : B1366/N.2.23/Fd.1/05/2015 tanggal 19 Mei 2015 yang ditindak lanjuti denganSurat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor :ST471/PW02

/5/2015 tanggal 05 Juni 2015 Perihal Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyimpangan PengadaanAlat Kedokteran, Kesehatan, dan Keluarga Berencana pada RSUD HAMSKisaran Kabupaten Asahan yang Bersumber dari TPAPBN TahunAnggaran 2013 dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP ProvinsiSumatera Utara Nomor ST609/PW02/5/2015 tanggal 24 Agustus 2015,Ahli bersama Tim Audit yang ditugaskan oleh Kepala Perwakilan BPKPProvinsi Sumatera Utara sesuai Laporan Nomor : R86/PW02/5/2015tanggal

yangditerima PT Dwi Alit Perkasa melalui rekening PT Bank Sumsel Babel dengannomor rekening: 1403059042 secara keseluruhan sebesar Rp.8.816.552.379,setelah dipotong pajak dengan rinciaan:> SP2D No: 202037G/076/112 tgl 02 Desember 2013 uang muka 20% sebesarRp. 1.764.361.909,> SP2D No: 203631G/076/112 tgl 30 Desember 2013 pelunasan 100% sebesarRp. 7.052.190.479..Bahwa dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yangdilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor: R86/PW02

puluh satu juta delapan ratus tiga puluh enamribu empat ratus delapan puluh delapan) dan sebesar Rp.1.220.295.900, (satuHalaman 50Putusan Perkara No. 122/Pid.SusTPK/2015/PN.Mdn51miliar dua ratus dua puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu Sembilan ratusrupiah) berada pada saksi Yudhistira, sehingga perbuatan tersebutmengakibatkan kerugian keuangan Negara sebagaimana Laporan Hasil AuditPerhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP PerwakilanProvinsi Sumatera Utara Nomor: R86/PW02

melaksanakanpekerjaan apalagi memperoleh keuntungan dan bertentangan dengan Pasal 11, 17Perpres No. 70 Tahun 2012 perubahan kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;Menimbang, bahwa atas fakta dan pertimbangan diatas Majelis sependapatdengan ahli dari BPKP Perwakilan Sumatera Utara bernama FETTY SONDANGRIAMA, SE dan sejalan dengan bukti surat berupa Laporan Hasil Audit PerhitunganKerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan ProvinsiSumatera Utara Nomor: R86/PW02

Surat Badan pengawasan keuangan dan pembangunan ( BPKP )perwakilan Propinsi sumtera utara Nomor : SR 25 / PW02/5/2015Tanggal 6 April 2015 perihal Laporan hasil Audit dalam rangkapenghitungan kerugian Keuangan negara atas dugaanpenyimpangan pada kegiatan pengadaan alat alat kedokterankebidanan dan penyakit kandungan ( PONEK ) di RSUD SidikalangKabupaten Dairi yang dananya bersumber dari APBD kabupatenDairi tahun anggaran 2012 Didalam Laporan Hasil Audit dalamRangka penghitungan kerugian Keuangan Negara

SdkBerdasarkan surat dari Badan Pengawasan Keuangan' danPembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : SR25/PW02/5/2015 tanggal 6 April 2015 perihal Laporan Hasil Audit dalamRangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaanPenyimpangan pada Kegiatan Pengadaan AlatAlat KedokteranKebidanan dan Penyakit Kandungan (PONEK) di RSUD SidikalangKabupaten Dairi yang dananya bersumber dari APBD TA. 2012, bahwadalam kegiatan Pengadaan tersebut telah diuraikan adanyapenyimpangan yang menimbulkan

Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : SR25/PW02/5/2015tanggal 6 April 2015 perihal Laporan Hasil Audit dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaanPenyimpangan pada Kegiatan Pengadaan AlatAlat KedokteranKebidanan dan Penyakit Kandungan (PONEK) di RSUD SidikalangKabupaten Dairi yang dananya bersumber dari APBD TA. 2012,Halaman 70 dari 107 halamanPutusan Nomor 4/ Pid.Prap /2017 / PN.

(lima ratus lima puluh satu juta tigaratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah),berdasarkan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : SR25/PW02/5/2015 tanggal 6 April 2015 perihal Laporan Hasil Audit dalamRangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaanPenyimpangan pada Kegiatan Pengadaan AlatAlat KedokteranKebidanan dan Penyakit Kandungan (PONEK) di RSUD SidikalangKabupaten Dairi yang dananya bersumber dari APBD

JUFRI ANTONI, S.T., M.Sitertanggal 9 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda T18 ;Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi Sumatera Utara Nomor : SR25/PW02/5/2015 tertanggal 6 April 2015perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara atas dugaan Penyimpangan pada Kegiatan Pengadaan AlatAlatKedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungn (PONEK) di RSUD SidikalangKabupaten Dairi yang dananya bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2012,selanjutnya

beas rupiah) atau setidaktidaknya sejumlah tersebut ; Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa baik sebahagian yang dilakukansecara bersamasama maupun secara sendirisendiri dengan saksi Asranselaku PPTK telah mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesarRp. 152.518.911,16, (seratus lima puluh dua juta lima ratus delapan belasribu sembilan ratus sebelas koma enam belas rupiah) sesuai dengan hasilperhitungan kerugian Negara yang dibuat oleh BPKP Propinsi SumateraUtara di Medan dengan Nomor : S1464/PW02

beas rupiah) atau setidaktidaknya sejumlah tersebut ;e Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa baik sebahagian yang dilakukansecara bersamasama maupun secara sendirisendiri dengan saksi Asranselaku PPTK telah mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesarRp. 152.518.911,16, (seratus lima puluh dua juta lima ratus delapan belasribu sembilan ratus sebelas koma enam belas rupiah) sesuai dengan hasilperhitungan kerugian Negara yang dibuat oleh BPKP Propinsi SumateraUtara di Medan dengan Nomor : S1464/PW02

lain yang tidak berhak sebesar Rp5.748.298.065,00 (lima milyard tujuhratus empat puluh delapan jutadua ratus sembilan puluh delapan ribu enam puluh lima rupiah), yangmengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini PemerintahDaerah Kabupaten Nias sesuai dengan Laporan Hasil perhitungankerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana KorupsiPenyimpangan Penggunaan sisa uang untuk Dipertanggungjawabkan(UUDP) Dana APBD Tahun Anggaran 2007 pada Sekretariat DaerahKabupaten Nias Nomor : SR1196/PW02

lain yang tidak berhaksebesar Rp 5.748.298.065,00 (lima milyard tujuhratus empat puluhdelapan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu enam puluh limarupiah), yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal iniPemerintah Daerah Kabupaten Nias sesuai dengan Laporan Hasilperhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak PidanaKorupsi Penyimpangan Penggunaan sisa uang untukDipertanggungjawabkan (UUDP) Dana APBD Tahun Anggaran 2007pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Nomor : SR1196/PW02

Nias dari BPKP Perwakilan Medan Nomor : SR1196/PW02/5/2010 tanggal 2010.3) Bahwa apabila fakta hukum dan ketentuan sebagaimana tersebut padapoint 1) huruf a dan b dan point 2) di atas dipertimbangkan oleh MajelisHakim, maka unsur "dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu koorporasi" sebagaimana dimaksud dalamDakwaan Subsidair Melanggar pasal 3 Undangundang RepublikHal. 47 dari 49 hal. Put.

No.1374 K/Pid.Sus/2017menimbulkan kerugian keuangan negara berdasarkan surat dari BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiSumatera Utara Nomor SR4336/PW02/5/2012 tanggal 10 Agustus 2012,perinal Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara atas dugaan penyimpangan Pekerjaan PengadaanKendaraan Angkutan Air Bermotor jenis Kapal Laut pada DinasKebudayaan Pariwisata dan Perhubungan Pemerintah Kabupaten DairiAPBD TA. 2008 yang menimbulkan Kerugian Keuangan

SIMBOLON, S.T. telahmenimbulkan kerugian keuangan negara berdasarkan surat dari BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiSumatera Utara Nomor SR4336/PW02/5/2012 tanggal 10 Agustus 2012,perinal Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara atas dugaan penyimpangan Pekerjaan PengadaanKendaraan Angkutan Air Bermotor jenis Kapal Laut pada DinasKebudayaan Pariwisata dan Perhubungan Pemerintah Kabupaten DairiAPBD Tahun Anggaran 2008 yang menimbulkan Kerugian

No.1374 K/Pid.Sus/2017dan aktif dalam terpenuhinya unsurunsur tindak pidana korupsi yangterjadi dalam pengadaan Kendaraan Angkutan Air Bermotor Jenis KapalLaut pada Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Perhubungan KabupatenDairi Tahun Anggaran 2008 yang mengakibatkan kerugian keuanganNegara sebesar Rp359.090.909,00 (tiga ratus lima puluh sembilan jutasembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) sesuai denganLaporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara NomorSR4336/PW02/ 5/2012 tanggal

Bahwa dengan adanya penyimpangan Pekerjaan PengadaanKendaraan Angkutan Air Bermotor Jenis Kapal Laut tersebut yang telahmenimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp359.090.909,00(tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh ribu sembilan ratussembilan rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit PerhitunganKerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor SR4336/PW02/5/2012 tanggal 10 Agustus 2012, telah bertentanganHal.75 dari

(e) :Perbuatan atau tindakan penyedia barang / jasa yang dikenakan sanksiadalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontraksecara bertanggung jawab.Bahwa berdasarkan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara Pembangunan Drainase Kawasan Negeri BaruKecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu TAHUN ANGGARAN 2015pada Dinas Penata Ruang dan Permukiman UPT Rantauprapat oleh BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiSumatera Utara Nomor : R80/PW02

kegiatan Pembangunan Drainase Kawasan NegeriBaru Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu TAHUN ANGGARAN2015, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sekurangkurangnyasejumlah Rp. 393.459.805,97 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta empatratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima rupiah sembilanpuluh tujuh sen) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai hasilpemeriksaan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor: R80/PW02

(e) : Perbuatan atau tindakan penyediabarang / jasa yang dikenakan sanksi adalah tidak dapatmenyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secarabertanggung jawab.Bahwa berdasarkan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara Pembangunan Drainase Kawasan Negeri BaruKecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu TAHUN ANGGARAN 2015pada Dinas Penata Ruang dan Permukiman UPT Rantauprapat oleh BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiSumatera Utara Nomor : R80/PW02

Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2017/PTMdnDrainase Kawasan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir KabupatenLabuhanbatu TA. 2015, telah mengakibatkan kerugian keuangan negarasekurangkurangnya sejumlah Rp. 393.459.805,97 (tiga ratus sembilanpuluh tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus limarupiah sembilan puluh tujuh sen) atau setidaktidaknya sekitar jumlahtersebut sesuai hasil pemeriksaan audit oleh Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor: R80/PW02

SAPARWIN SIREGAR mengakibatkanNegara dan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Mengalami kerugiansesuai dengan Laporan hasil Audit BPKP Sumatera Utara NomorSR94/ PW02/ 5/ 2015 tanggal 29 September 2015 dengan kerugiankeuangan Negara sebesar Rp 452.115.000, (biaya yang dikeluarkannegara setelah dipotong pajak) dengan rincian sebagai berikut: No. Uraian Jumlah1. Pencairan Sesuai dengan Rp. 504.900.000,00SP2D2.

SAPARWIN SIREGAR mengakibatkanNegara dan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Mengalami kerugiansesuai dengan Laporan hasil Audit BPKP Sumatera Utara NomorSR94/ PW02/ 5/ 2015 tanggal 29 September 2015 dengan kerugiankeuangan Negara sebesar Rp 452.115.000, (biaya yang dikeluarkannegara setelah dipotong pajak) dengan rincian sebagai berikut: No. Uraian Jumlah1. Pencairan Sesuai dengan SP2D Rp. 504.900.000,002.

/5/2015 tanggal 15Oktober 2015Bahwa benar sebagai Ahli berdasarkan Surat Kepala Perwakila BPKP ProvinsiSumatera Utara Nomor: S1989/PW02/5/2015 tanggal 15 Oktober 2015 perihalPemberian Keterangan AhliJabatan saya saat ini pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara adalahsebagai Auditor Ahli MadyaBahwa benar Ahli dan Tim pernah ditugaskan untuk melakukan audit dalam rangkamenghitungan kerugian keuangan negara atas pengadaan Mesin Pengolah SampahOrganik (Mesin Pencacah) di Kantor Lingkungan

Hidup Kabupaten Serdang BedagaiTA. 2012 berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi SumateraUtara Nomor: ST 756/PW02/5/2015 tanggal 02 September 2015 atas permintaanperhitungan kerugian keuangan negara dari Kepala Kejaksaan Negeri Sei RampahNomor: B 2184/N.2.29/Fd.1/12/2014 tanggal 02 Desember 2014.

Berdasarkan SuratTugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor: ST 756/PW02/5/2015 tanggal 02 September 2015, Tim Audit adalah : sBatara Lumban Tobing, SE, CfrA M. Hartapip Hasniah Agustina Harahap, SE ) 8) Inovita Vercyani Kusnadi Bahwa benar Jenis Audit berdasarkan ketentuan UndangUndag Nomor: 15 Tahun2004 tentang Pemeriksaan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara dibedakandalam :a. Audit Keuangan yaituAudit atas laporankeuanganb.

menimbulkan KerugianKeuangan Negara sebesar Rp. 144.699.699,96 (seratus empat puluh empatjuta enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus Sembilan puluhSembilan koma Sembilan puluh enam rupiah) atau setidaktidaknya sekitarjumlah itu. sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan KerugianPutusan Perkara No : 99/Pid.Sus.TPK/2015/ PN.Mdn Halaman 19 dari 117 HalamanKeuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor: SR43/PW02

dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB)dengan pekerjaan yang terpasang, sehingga menimbulkan KerugianKeuangan Negara sebesar Rp. 144.699.699,96 (seratus empat puluh empatjuta enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus Sembilan puluhSembilan koma Sembilan puluh enam rupiah) atau setidaktidaknya sekitarjumlah itu. sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan KerugianKeuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor: SR43/PW02

menimbulkan kerugiankeuangan negara sebesar Rp. 144.699.699,96 (seratus empat puluh empat jutaPutusan Perkara No : 99/Pid.Sus.TPK/2015/ PN.Mdn Halaman 80 dari 117 Halamanenam ratus Sembilan puluh Sembilan ribuenam ratus Sembilan puluh Sembilankoma Sembilan puluh enam rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu sesuaidengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yangdilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor: SR43/PW02

menimbulkan kerugiankeuangan negara sebesar Rp. 144.699.699,96 (seratus empat puluh empat jutaenam ratus Sembilan puluh Sembilan ribuenam ratus Sembilan puluh Sembilankoma Sembilan puluh enam rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu sesuaidengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yangdilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Putusan Perkara No : 99/Pid.Sus.TPK/2015/ PN.Mdn Halaman 98 dari 117 HalamanPerwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor: SR43/PW02

dari selisih antara volume dalamRAB dengan pekerjaan yang terpasang, sehingga menimbulkankerugiankeuangan negara sebesar Rp. 144.699.699,96 (seratus empat puluh empat jutaenam ratus Sembilan puluh Sembilan ribuenam ratus Sembilan puluh Sembilankoma Sembilan puluh enam rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu sesuaidengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yangdilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor: SR43/PW02