Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LembagaBantuan Hukum HAQ (Humanism, alea jacta est, quasi), .berdasarkan suratKuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2020Pengadilan Tinggi Tersebut :Telah membaca :1. Penetapan Penunjukan Majelis penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut tanggal O8 Januari2021 Nomor 26/PID/2021/PT MKS ;2.

obat (BKO)yaitu Sildenafil Sitrat dan Busur Api Obat Kuat dan Tahan Lama positifmengandung bahan kimia obat (BKO) yaitu Sildenafil Sitrat danParacetamol sedangkan Montalin positif mengandung bahan kimia obat(BKO) yaitu Paracetamol dan Piroksikam saya ketahui dari laporan hasil ujiyang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Denpasar pada tanggal 15Nopember 2018, tanggal 16 Nopember 2018, Tanggal 10 Desember 2018juga saya ketahui berdasarkan surat edaran atau Public Warning dariBadan POM RI.Bahwa Obat Quasi

adalah Obat dengan bahan aktif dengan efekfarmakologi untuk keluhan ringan.Bahwa Persyaratan produk Obat Quasi untuk dapat diedarkan diwilayahIndonesia harus memiliki nomor ijin edar dari Badan POM RI.Hal 17 dari 37 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2019/PN Dps Bahwa Barang bukti Pi Kang Shuang 28 Tube yang disita pada hari Selasatanggal 16 Oktober 2018 pukul 20.00 Wita dari terdakwa di Depot JamuJampi Marai Mari Jalan Nusa Kambangan No.25 Denpasar karena nomorjin edar produk tersebut sudah dibatalkan

25Clo 5 alosl, Quasi cusyg sGbo Vo Gos Igrd Aas 5% eloaol le Sou ol dline jloiw VI SY (TE) PE po Bjg0lal Zo4 dLb Alb liag Goll yatWh garg iilArtinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah guncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat laginasehat dan perdamaian, dimana hubungan suami isteri telah hampakarena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihakdengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangandengan rasa keadilan;Menimbang, bahwa

25Clo 5 alosl, Quasi cusyg sGbo Vo Gos Igrd Aas 5% eloaol le Sou ol dline jloiw VI SY (TE) PE po Bjg0lal Zo4 dLb Alb liag Goll yatWh garg iilArtinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah guncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat laginasehat dan perdamaian, dimana hubungan suami isteri telah hampakarena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihakdengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangandengan rasa keadilan;Menimbang, bahwa

pirno aild pgodl aded ali 6 yo9 Tra Quasi 9 poplus, syLulolg,) slog al)Artinya: Wahai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mempunyaikesanggupan untuk menikah, maka segeralah menikah, karenasesungguhnya (dengan menikah) akan lebih dapat menundukkanpandangan dan memelihara syahwat (kemaluan); dan bagi mereka yangbelum mampu, maka hendaklah berpuasa, karena dengan berpuasaakan lebih dapat meredakan syahwat.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas serta memperhatikan

Oleh karenanya, campur tangan Nasionalterhadap quasi privat atau quasi publik hendaknya menunggu penyelesaian darisegi privatnya. Hal ini sebagaimana dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RINo; 2129 K/Pid/2005 tanggal 16 Oktober 2006 An.

INITERMOHON BERTEMPATTINGGAL /BERKEDUDUKAN DIJALAN CIMANUK SANDINGHalaman 2 Putusan Nomor: 13.Pdt/.Sus/2015/PN.Grt.RT.002/RW.004KELURAHAN MUARA SANDING, KECAMATAN GARUTKOTA, KABUPATEN GARUT) DAN DIAJUKAN MASIH DALAMTENGGANG WAKTU 14 (EMPAT BELAS) HARI KERJA SEJAKPUTUSAN BPSK diberitahukankepada PEMOHON KEBERATAN.3 Bahwa PEMOHON KEBERATAN SANGAT BERKEBERATANAatasPutusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tasikmalaya No.14/A/V/2015/BPSK.KT.TSM tanggal 11 Mei 2015, yang manaTERMASUKSEBAGAI QUASI

DI TEMPAT KEDUDUKANHUKUM KONSUMEN(DALAM HAL INITERMOHON BERTEMPATTINGGAL /BERKEDUDUKAN DI JALAN CIMANUK SANDINGRT.002/RW.004KELURAHAN MUARA SANDING, KECAMATAN GARUTKOTA, KABUPATEN GARUT) DAN DIAJUKAN MASIH DALAMTENGGANG WAKTU 14 (EMPAT BELAS) HARI KERJA SEJAKPUTUSAN BPSK diberitahukankepada PEMOHON KEBERATAN.3 Bahwa PEMOHON KEBERATAN SANGAT BERKEBERATANAatasPutusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tasikmalaya No.14/A/V/2015/BPSK.KT.TSM tanggal 11 Mei 2015, yang manaTERMASUKSEBAGAI QUASI

Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (quasi equity participation)dan/atau:c.

MENGENAI GUGATAN KURANG PIHAKNYA (Exception plurium litisconsortium)Bahwa para Penggugat menolak dengan tegas semua dalildalil yangdisampaikan oleh Tergugat dalam Jawabannya khususnya dalam haleksepsi mengenai Gugatan Kurang Pihak ;Bahwa dalam perkembangan praktek hukum Acara PerselisihanHubungan Industrial telah mengalami perubahan ialah Merasionalisasidoktrin hukum quasi rechts person yang mengacu pada UU.

Sehinggaberdasarkan uraian diatas maka dalil Ekspesi Tergugat pada poin A.1 danHalaman 74 dari 130 Putusan Nomor 38/Pdt.SusPHI/2018/PN SmrA.1.2 yang menyatakan bahwa Gugatan Kurang Pihak (Exceptio pluriumlitis Consortium) adalah tidak tepat dan benar karena dalam perkara aquo dan praktek perkembangan Teori Hukum yang kini telah banyakmelakukan rasionalisasi doktrin hukum quasi rechts person sehinggasudah seharusnya dalil Tergugat dalam eksepsinya ditolak dandikesampingkan.Oleh karena itu alasan para

Bahwa Tanggapan Para Penggugat dalam Eksepsi angka 1 (MengenaiGugatan Kurang Pihaknya/ Exceptio plurium litis consortium), yangmenyatakan bahwa dalam perkembangan praktek hukum AcaraPerselisinan Hubungan Industrial telah mengalami perubahanialahMerasionalisasi doktrin hukum quasi rechts person yang mengacu padaUU RI No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial bahwa pendapat Pakar dan Yurisprudensi yang di dalilkanTergugat dalam jawaban tidak dapat diterapkan lagi; Tanggapan

litis consortium) dengan demikianHalaman 79 dari 130 Putusan Nomor 38/Pdt.SusPHI/2018/PN Smrsangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa danmengadili perkara ini untuk menolak atau setidaktidaknya menyatakanGugatan Para Penggugat tidak dapat di terima (Niet OnvanklijkeVerklaard).Menimbang, bahwa dalam perkembangan praktek hukum AcaraPerselisinan Hubungan Industrial telan mengalami perubahanialahMerasionalisasi doktrin hukum quasi

Tetapi mekanisme Arbitrase pada Badan Pengelesaian SengketaKonsumen diberi kewenangan memutusan sengketa antara para pihak, oleh karenanyamekanisme penyelesaian sengketa melalui Arbitrase merupakan Quasi YudicialSettlement yang berlaku Hukum Acara Perdata sebagai hukum yang mengatur tata caramenyelesaikan sengketa;Bahwa Hukum Acara Perdata berlaku asas Verhadlungs Maxime, yang berartiluas lingkup sengketa ditentukan oleh pihak yang bersengketa, Hakim (arbiter) tidakboleh memutus melebihi dari yang

Karena tidak bersumber pada undangundang sebagaiproduk legislatif maka juga dikenal sebagai quasi legislation. Philipus M.Hardjon berpendapat bahwa peraturan kebijakan tidak terlepas darikaitan dengan ad any a freies ermessen. Peraturan kebijakanmengandung suatu. syarat pengetahuan yang tidak tertulis(angeschreven hardheidsclausule).

menyampaikan data/dokumenpendukung atas sengketa banding ini di dalam persidangan,sehingga dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali telahHalaman 35 dari 51 halaman Putusan Nomor 1669/B/PK/PJK/2016nyatanyata tidak melaksanakan kewajiban perpajakannyasebagaimana diatur dalam UndangUndang KUP;Bahwa dalam proses keberatan Termohon Peninjauan Kembalijuga tidak menyampaikan data/dokumen sebagai pembuktianatas alasan keberatannya;Bahwa sedangkan proses keberatan merupakan bentukperadilan semu (doleansi/quasi

dalam persidangan Termohon PeninjauanKembali mengakui baru) menyampaikan data/dokumenpendukung atas sengketa banding ini di dalam persidangan,sehingga dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali telahnyatanyata tidak melaksanakan kewajiban perpajakannyasebagaimana diatur dalam UndangUndang KUP;Bahwa dalam proses keberatan Termohon PeninjauanKembali juga tidak menyampaikan data/dokumen sebagaipembuktian atas alasan keberatannya;Bahwa sedangkan proses keberatan merupakan bentukperadilan semu (doleansi/quasi

Pasal 1 Angka 18 UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 menjelaskan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yangbersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membaniu, turutserta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi,menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikansuatu tindak pidana Narkotika;Menimbang, bahwa unsur ini merupakan penjabaran Pasal 132 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan quasi

melanjutkan hubunganrumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebutboleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikandengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti danhakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, makahakim menceraikan keduanya dengan talak bain.e.Pendapat ulama Malikiyah yang terdapat dalam Kitab alFigh allslami waAdillatuhu, Juz Vil, halaman 527 sampai dengan halaman 528, yangselanjutnya diambil alin menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:dure jl Slodl quasi

Karena tidak bersumber pada undangundang sebagaiproduk legislatif maka juga dikenal sebagai quasi legislation. Philipus M.Hardjon berpendapat bahwa peraturan kebijakan tidak terlepas darikaitan dengan ad any a freies ermessen. Peraturan kebijakanmengandung suatu. syarat pengetahuan yang tidak tertulis(angeschreven hardheidsclausule).

Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajibankontraktual atau kewajiban quasi contractual yang menerbitkan hak untukmeminta ganti rugi.. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkantimbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubunganHalaman23 dari30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pat.G/2015/PN.Sgr.hukum yang mana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakansuatu perbuatan biasa maupun bias juga merupakan suatu kecelakaan.3.

Surah Al Bagarah ayat 227 yang berbunyi:pale apes all old Gra Iga je olsArtinya :"Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, makasesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui ";Menimbang, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan ketentuan dalamKitab Mada Huriyatuz zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbuny/i:Cela ig Cenen Ugd es te ally Cees ll Bleed) Glew Cue Cg Dal) ali abla UG) hyaa) (ple aSay Ci) cline Sipe GY C5) Ue Oe Be Aas ll Abe Camel GuayANaeN Cg) oll laa y ars gall Gaels Quasi

para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris darialmarhum Amir Ali bin Rambi;Menimbang, bahwa ketika perkara ini sedang diperiksa oleh Majelis Hakimternyata adanya intervensi dari Pemohon Intervensi/Pelawan yang menyatakanbahwa Pelawan mempunyai hubungan hukum dan kepentingan hukum dalamperkara ini;Menimbang, bahwa intervensi itu biasanya masuk dalam katagori perkarakontentius, akan tetapi dalam perkara a quo (voluntair) dapat dibenarkan secarahukum namun tidak intervensi seutuhnya hanya quasi

Dengan demikian memberikan hak kepadaorang yang merasa dirugikan kepentingannya untuk:e Mengajukan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) yang bersifat semuatau quasi derden verzet, selama proses pemeriksaan permohonan berlangsung;e Pihak yang merasa dirugikan tersebut bertindak:a. Sebagai Pelawan,b.

Tbk menggenai Uang Pisah, mengigatpertimbangan hukum tersebut tidak dengan adagium Ius Curia Novit, sebabsuatu Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat tidakmemiliki sifat eksekutorial dan keberadaan Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Pusat hanya merupakan Quasi peradilan didalam sistem peradilan di indonesia.