Terdakwa salurkan kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atauanggotanya, melainkan Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadinya ; Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya baik pada waktumenerima maupun menyalurkan dana MAP dari Dinas Koperasi PengusahaKecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratusjuta rupiah), Terdakwa dengan sengaja tidak melibatkan bendahara maupunsekretaris Koperasi Padi Kapas Karya Mandir ;Bahwa berdasarkan keterangan ahli SUTARTO, SE.MSI

Terdakwa salurkan kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atauanggotanya, melainkan Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadinya ; Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya baik pada waktumenerima maupun menyalurkan dana MAP dari Dinas Koperasi PengusahaKecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratusjuta rupiah), Terdakwa dengan sengaja tidak melibatkan bendahara maupunsekretaris Koperasi Padi Kapas Karya Mandiri ;14Bahwa berdasarkan keterangan ahli SUTARTO, SE.MSI

Menyatakan Terdakwa H.MUCHTAR PASARAY, SE.Msi telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanapenggelapan .2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masingmasing selama 3 (tiga) bulan.3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.5.

Bina Marga Provinsi Jawa Baratberdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi JawaBarat Nomor : 821.2/Keputusan18/2013 tanggal 25 Januari 2013 tentangPerubahan pertama atas Keputusan Kepala Dinas Bina Marga ProvinsiJawa Barat Nomor : 821.2/Keputusan06/2013 tentang penunjukanPejabat / Pelaksana Penatausahaan Keuangan pada Dinas Bina MargaProvinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2013 bersamasama dengan DR.IrENGKOS KOSTAWAN, MT (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah)dan NANDI SUYANA, SE.Msi

Januari 2013 berdasarkanKeputusan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi JawaBarat Nomor 821.2/Kep18/2013 tentang PerubahanPertama atas Keputusan Kepala Dinas Bina MargaProvinsi Jawa Barat Nomor 821.2/Kep06/2013tentang Penunjukan Pejabat/PelaksanaPenatausahaan Keuangan pada Dinas Bina MargaProvinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2013 saksi DR.IrENGKOS KOSTAWAN, MT ditunjuk sebagai PejabatPembuat Komitmen (PPK), Muhammad Gunaedi,ST.Msi ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) dan Diah Kustiana, SE.Msi

Bina Marga Provinsi Jawa Baratberdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi JawaBarat Nomor : 821.2/Keputusan18/2013 tanggal 25 Januari 2013 tentangPerubahan pertama atas keputusan Kepala Dinas Bina Marga ProvinsiJawa Barat Nomor : 821.2/Keputusan06/2013 tentang penunjukanPejabat / Pelaksana Penatausahaan Keuangan pada Dinas Bina MargaProvinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2013 bersamasama dengan DR.IrENGKOS KOSTAWAN, MT (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah)dan NANDI SUYANA, SE.Msi

FERRY MULYAWAN, SE.MSi,Hal. 1 dari 123 hal. Put. No. 457K/Pid.Sus/2009Drs. AHMAD MANSUR Msi Bin SUEN dan Ir.

FERRY MULYAWAN,SE.MSi, Drs. AHMAD MANSUR Msi Bin SUEN dan Ir. IMANROCHIMANbin HADI WIDJAJA (yang perkaranya di sidang terpisah)dengan carasebagai berikut Bahwa sekitar bulan Oktober 2006, Drs. H.R. MUCHTARmenerimatelepon dari Terdakwa yang menginformasikan Bahwa ada bantuan danae dari Ditjen Dikti yangrencananya akandiberikan kepada sebuah PTS di Bandung, namun karenatidak jadidiberikan pada sebuah PTS di Bandung, bisa dialihkankepada STIEINABA.Hal. 2 dari 123 hal. Put.

FERRY MULYAWAN,SE.MSi dan mereka tertarik untuk mengajukan ProposalPermintaanBantuan.Bahwa kemudian pihak STIE INABA membuat ProposalPengajuan Bantuan yang ditandatangani oleh Drs. AHMADMANSUR selaku Ketua STIE INABA Bandung denganpermohonan senilai Rp. 1.300.000.000, (satu milyartiga ratus juta rupiah) akan tetapi berdasarkan sarandanpetunjuk Terdakwa permohonan tersebut diganti menjadisenilaiRp. 850.000.000, .Bahwa kemudian Proposal Pengajuan Bantuan tersebutdiserahkanHR.

MUCHTAR bin SARWA (PembinaYayasan Indonesia Membangun dan sesepuh STIE INABA ), H.R.FERRY MULYAWAN, SE.Msi , Ir. IMAN ROCHIMAN bin HADI WIDJAJA(Ketua Yayasan STIE INABA) dan Drs.AHMAD MANSUR Msi BinSUEN (Ketua STIE INABA) (yang perkaranya di sidangterpisah) karena jabatan atau kedudukannya mereka berempat(dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah ) yangdapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,dengan cara sebagai berikut Bahwa sekitar bulan Oktober 2006, Drs. H.R.

FERRY MULYAWAN,SE.Msi dan mereka tertarik untuk mengajukan ProposalPermintaanBantuan.Bahwa kemudian pihak STIE INABA membuat ProposalPengajuan Bantuan yang ditandatangani oleh Drs. AHMADHal. 26 dari 123 hal. Put.

yangselevel maka berlaku LEX SPESIALIS, sedangkan untuk yang berbedatingkat , maka berlaku LEX SUPERIORI, artinya peraturan yang lebihrendah dikalahkan oleh peraturan yang lebih tinggi ;Menimbang, bahwa selain itu) Penasehat Hukum Terdakwa dalampembelaanya halaman 6 berpendapat Penuntut Umum telah menggelapkan faktapersidangan dan merupakan rekayasa hukum yang dilakukan oleh Penuntut Umumyang berdalih sematamata bertugas untuk menegakkan keadilan, dengan menunjukpada keterangan saksi FREDERICK IBA, SE.Msi

selaku Ketua DPRD KabupatenFakfak yang dalam persidangan telah menerangkan sebelum saksi ikut menandatangani PERJANJIAN PENGELOLAAN DANA No AltJkt/01/VII/2002 tanggal22 Juli 2002 di Hotel Metro Makasar , sebelumnya saksi telah membahasPerjanjian tersebut semua anggota fraksi menyetujui Perjanjian PengelolaanDana tersebut, saksi berani ikut menandatangani Perjanjian tersebut sebagaipersetujuan , tetapi keterangan saksi seperti itu tidak dimuat dalam keterangansaksi FREDERICK IBA, SE.Msi pada tuntutan

Pidana yang dibuat oleh JaksaPenuntut Umum halaman 8 s/d 10 , akan tetapi sebaliknya yaitu Jaksa Penuntut saksiUmum merangkum atau menuangkan didalam keterangan tersebut bahwaFREDERICK IBA, SE.Msi bersama dengan anggota DPRD Fakfak lainnya tidakpernah membahas anggaran untuk pembiayaan perjanjian kerjasama tersebutdalam APBD maupun APBD perubahan TA. 2002 ;Menimbang, bahwa setelah Ketua Majelis Hakim mencermati perbedaanpendapat antara Penuntut Umum disatu pihak dan Penasehat Hukum dilain pihaksebagaimana

Sudirman JakartaNomor rekening: 010.120.1945 tanggal 18 September 2002.Dihubungkan dengan keterangan saksi HAMID KUMAN, SE.M.Si, saksi GIRIN SE,dan saksi saksi FREDERIK IBA, SE.Msi, yang ketiganya menerangkan bahwa dalampencairan dana sebesar Rp. 4.000.000.000, (empat milyard rupiah) belum dilakukanperubahan APBD ;Menimbang, dengan mencermati isi dari disposisi yang dibuat oleh Terdakwayang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), telahnampak adanya suatu perintah untuk mencairkan

diatur adanya persyaratan harus dibuat PeraturanDaerah terlebih dahulu;Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Ketua Majelis sebagaimanaterurai diatas, pendapat Penasehat Hukum tentang tidak diatur adanya persyaratanharus dibuat Peraturan Daerah terlebih dahulu dalam ketentuan pasal 87 UndangUndang No. 22 tahun 1999 adalah benar sepanjang mengenai pembuatan perjanjianpengelolaan dana, namun tidak tepat bila dihubungkan dengan pencairan dana atasbeban APBD, mengacu pada keterangan saksi FREDIRICK IBA, SE.Msi

Bahwa sesuai dengan hasil pengukuran dari Dinas Perindustrian dan PerdaganganKoperasi dan UKM Kabupaten Sintang Nomor: 510/574/INDAGKOPC Tanggal 19Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Joni Sianturi,SE.Msi. dengan hasil pengukuranPremum sebanyak 7.700 (tujuh ribu tujuh ratus liter) sekarang menjadi 7.150 (tujuhribu seratus lima puluh liter) sehingga menjadi penyusutan sebanyak 550 (lima ratuslima puluh liter) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 55 UndangUndang

Menyatakan Terdakwa H.MUCHTAR PASARAY, SE.Msi telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanapenggelapan .2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masingmasing selama 3 (tiga) bulan.3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.5.

Ida Nuryadi,SE.Msi/ Lurah Jatimulya, Kecamatan TambunSelatan e Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor594/38/Pem/VIII/2011 tanggal 08082011yang diterbitkan oleh LurahJatimulya;e Surat Keterangan Lurah Jatimulya Nomor594/38/Pem/VIII/201 1 tanggal08082011 ;e Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. H.Payumi tanggal15082011 ;22 22 nene Surat Keterangan Waris atas nama H.

./2017/PN. tg.supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yakni dilakukandengan perbuatan atau caracara antara lain sebagai berikut:Bermula terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan pribadinyaselanjutnya melakukan rangkaian kebohongan dengan terlebih dahulumenelpon acak ke nomor handphone 085397933784 milik saksi Anmad ZainiBisri, SE.Msi, selanjutnya setelan melakukan perkenalan dengan mengakusebagai pengurus Apegti pusat dan terdakwa mengatakan akan membentukDPD apegti (asosiasi Pengusaha

BCA Indomaret Jalan Pancasila Kota Tegal tempattempat tersebut masihwilayah Kota Tegal atau setidaktidaknya di suatu tempat dalam Daerah HukumPengadilan Negeri Tegal, dengan sengaja dan melawan hukum memiilikibarang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukandengan perbuatan atau caracara antara lain sebagai berikut:Bermula terdakwa menelpon acak ke nomor handphone 085397933784 miliksaksi Ahmad Zaini Bisri, SE.Msi

Tamat Belajar SekolahDasar dan Kartu Keluarga adalah: IMAM ZAINUDIN MUSTOFA;keterangan para saksi telah diperoleh fakta hukum bahwa nama Pemohon dalampaspornya yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam tangal 25September 2012 No.A 3670911 tertulis MUSTAFA dan tanggal lahir Pemohon tertulis Kediri tanggal :08 Oct 1970 (Vide bukti P.6);n Menimbang bahwa,kekeliruan pencantuman nama Pemohon dan tanggal lahirPemohon yang tertera dalam bukti P6 berdasarkan keterangan saksi EARIASWIRAWAN,SE.Msi

., AnakAgung Ngurah Darma Ningrat, Anak Agung Ngurah Harta Ningrat, AnakAgung Ngurah Wijaya Ningrat,SE.Msi., dan Anak Agung Ngurah SemaraNingrat atau setidaktidaknya mereka itu turut digugat sebagai para Tergugat,namun hal ini tidak dilakukan oleh Anak Agung Made Agung, maka olehkarenanya gugatan Penggugat termasuk katagori kurang pihak (Plurium LitisConsorsium) sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapatditerima dan tidak boleh dilanjutkan dengan memutus pokok perkara ; e Bahwa

ARTHA BOGA CEMERLANG; Bahwa berdasarkan keterangan AHLI dari KANTOR JASAAKUNTANSI PUTU GEDE DIATMIKA berdasarkan Laporan AkuntanIndependen Atas Hasil Audit Prosedur Audit yang disepakati atasKepatuhan Penerapan Standar Operasional Procedure (SOP) dalamPenginputan Credit Nota dan Debet Nota (CN / DN) Pada PT ARTHA BOGACEMERLANG Depo Mulaboh periode Agustus 2015 April 2016 Nomor:01/KJA/PDB/IV/2017 tanggal 11 April 2017 oleh ZAINAL PUTRA,SE,MMBin Alm.ZULKIFLI dan BUDIANTO SE.Msi Bin SUNAWAR disimpulkanbahwa

BUDIANTO SE.MSI adalah staf ahli auditor KantorJasa Akuntansi Putu Gede Diatmika Registered chartered Accountant,Accounting,Financial & Management Concultant Ijin usaha KJAKeputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 115 / KM.1 PPPK / 2015 yangberalamat di Jin. Cica Buduk 3x Lingkungan Banjar Cica AbianbaseMengwi Badung Bali; Bahwa Adapun dasar Ahli melakukan audit pada Depo MeulabohPT. ARTHA BOGA CEMERLANG adalah MOU antara PT.

BUDIANTO SE.MSI ada menemukanada penerbitan dokumen CN oleh bagian ADM tidak sesuai dengan SOPyang berlaku mulai dari Agustrus 2015 S/d April 2016 yangmenyebabkan kerugian perusahaan PT.

Artha Boga CemerlangDepo Meulaboh sesuai dengan jumlah yang tertera didalam fakturpenjualan, toko laris ternyata juga tidak mendapatkan ekstra bonusberupa CN sebagaimana yang telah diterbitkan oleh bagian ADM PT.Artha Boga Cemerlang Depo Meulaboh;Terhadap keterangan saksi Ahli, para Terdakwa menyatakan tidakkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;2.Saksi BUDIANTO SE.Msi Bin SUNAWAR, yang dibacakan di persidanganpada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa Adapun cara Ahli mengetahui

Menyatakan Terdakwa SRI SUGIYANTI,SE.MSi Binti TUGIMIN tidakterbukti bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang UndangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalamDakwaan Primair ;.

Menyatakan Terdakwa SRI SUGIYANTI,SE.MSi Binti TUGIMIN terbuktibersalah melakukan tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dallam Pasal 3 Jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam DakwaanSubsidiair ;.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRI SUGIYANTI,SE.MSi BintiTUGIMIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam)bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan di Rumah TahananNegara ;. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa SRI SUGIYANTI,SE.MSiBinti TUGIMIN Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiair 3(tiga) bulan kurungan ;.