Terhutang pajak Bumi dan Bangunantahun 1996, Nomor 73.15.070.001.0000154.7/9601, tertanggal 1 April1996 atas nama Baba Pai bermaterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya, lalu diberi kode T.10;Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunantahun 1996, Nomor 73.15.070.001.0000154.7/9601, tertanggal 1 April1996 atas nama Baba Pai bermaterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya, lalu diberi kode T.11;Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunantahun

;Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunantahun 2000, Nomor 73.15.070.001.0000154.7, tertanggal 1 Maret 2000atas nama Baba Pai bermaterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya, lalu diberi kode T.18;Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunantahun 2000, Nomor 73.15.070.001.0000154.7, tertanggal 1 Maret 2000atas nama Baba Pai bermaterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya, lalu diberi kode T.19;Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunantahun 2003, Nomor 73.15.070.001.0000153.7/9601, tertanggal 7 Januari2003 atas nama Baba Pai bermaterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya, lalu diberi kode T.26;Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunantahun 2006, Nomor 73.15.070.001.0000153.0 tertanggal 1 Januari 2006atas nama Baba Pai bermaterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya, lalu diberi kode T.27;Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi

Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunantahun 2014, Nomor 73.15.070.001.0000157.0, tertanggal 14 Februari2014, atas nama Baba Pai bermaterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya, lalu diberi kode T.34;Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunantahun 2014, Nomor 73.15.070.001.0000159.0 tertanggal 17 Februari2014 atas nama Baba Pai bermaterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya, lalu diberi kode T.35;Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak

Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunantahun 2015, Nomor 73.15.070.001.0000154.0, tertanggal 16 Februari2015 atas nama Baba Pai bermaterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya, lalu diberi kode T.42;Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunantahun 1996, Nomor 73.15.070.001.0000159.0, tertanggal 16 Februari2015 atas nama Baba Pai bermaterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya, lalu diberi kode T.43;Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunantahun

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan an. Made Sujana,dkk. tanggal 1 Juli 2019 diberi tanda PP4;5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan an. Made Sujana,dkk. tanggal 1 Juli 2019, diberi tanda PP5;6.

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, atas nama Loyoktahun 1987 diberi tanda T1,2,3 10 ;Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 136/Pat.G/2019/PN Gin11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, atas nama Loyoktahun 1988 diberi tanda T1,2,3 11 ;12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, atas nama Loyoktahun 1992 diberi tanda T1,2,3 12 ;13. Fotokopi Surat Surat Tanda Terima Setoran (STTS), atas nama Loyoktahun 1992 diberi tanda T1,2,3 13 ;14.

Fotokopi Surat Pemberitahuan PajakManca tahun 2010 diberi tanda T1,2,3 29 ;Terhutang,Terhutang,Terhutang,Terhutang,Terhutang,Terhutang,Terhutang,Terhutang,Terhutang,Terhutang,Terhutang,Terhutang,Terhutang,Terhutang,Terhutang,Terhutang,atasatasatasatasatasatasatasatasatasatasatasatasatasatasatasatasnama Loyoknamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanamanama Loyok Loyok Loyok Loyok Loyok Loyok Loyok LoyokLoyokLoyokLoyokLoyok Madenama Ketutnama MadeHalaman 21 dari 40 Putusan Nomor 136/Pat.G/2019/

Fotokopi Surat Pemberitahuan PajakSubaga tahun 2019 diberi tanda T1,2,3 48 ;Terhutang,Terhutang,Terhutang,Terhutang,Terhutang,Terhutang,Terhutang,Terhutang,Terhutang,Terhutang,Terhutang,Terhutang,Terhutang,Terhutang,Terhutang,Terhutang,Terhutang,Terhutang,Terhutang,atasatasatasatasatasatasatasatasatasatasatasatasatasatasatasatasatasatasatasnama nama nama nama nama nama nama nama nama nama nama nama nama nama nama nama nama nama nama KetutMadeKetutMadeKetutMadeKetutMadeKetutMadeKetutMadeKetutMadeKetutMadeKetutMadeKetutHalaman

dengan demikian bukti surat tersebut hanya menerangkan kedudukan ParaPenggugat didalam silsilah keturunan Kerekok (alm) tersebut;Menimbang, bahwa Para Penggugat selain mengajukan bukti surat PP 1tersebut yang mengenai silsilan keturunan Kerekok (alm) yang mempunyai anakbernama Loyok (alm), dan juga mengajukan bukti surat PP 2 mengenai SuratKetetapan luran Pembangunan Daerah tertanggal 25 Maret 1979 atas nama Kerekok (alm) serta mengajukan bukti surat PP 4 dan PP 5 mengenai SuratPemberitahuan Pajak Terhutang

Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunantahun 1998, selanjutnya disebut T1.4;Halaman 23 dari 32Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Lbo10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunantahun 2018, selanjutnya disebut T1.5;Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunantahun 2020, selanjutnya disebut T1.6;Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang tanda pembayaran pajakbumi dan

bangunan tahun 1988, selanjutnya disebut TIl.1;Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang tanda pembayaran pajakbumi dan bangunan tahun 1990, selanjutnya disebut TIl.2;Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunantahun 1994, selanjutnya disebut TII.3;Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunantahun 1997, selanjutnya disebut TII.4;Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunantahun 2000, selanjutnya disebut TII.5;Fotocopy surat

pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunantahun 2005, selanjutnya disebut TII.6;Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunantahun 2010, selanjutnya disebut TII.7;Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunantahun 2015, selanjutnya disebut TII.8;Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunantahun 2020, selanjutnya disebut TII.9;Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.491, selanjutnya disebut T.III.1;Fotocopy surat keterangan

Nomor B.20/MKR/8034/VII/2020, perihal suratketerangan Bank, selanjutnya disebut TIIl.2;Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunantahun 1994, selanjutnya disebut TIII.3;Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunantahun 1995, selanjutnya disebut TIII.4;Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunantahun 1998, selanjutnya disebut TIII.5;Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunantahun 2000, selanjutnya

TIV.1;Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunantahun 1998, selanjutnya disebut TIV.2;Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunantahun 2000, selanjutnya disebut TIV.3;Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunantahun 2005, selanjutnya disebut TIV.4;Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunantahun 2011, selanjutnya disebut TIV.5;Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunantahun

Probolinggo;1.1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun 2004, NOP: 35.13.150.007.0050092.0. Letak Objek Pajak: Dsn. Krajan, RT. 001 RW.01,Rangkang Kraksaan, Kab. Probolinggo. Nama dan Alamat WajibPajak: Ruspandi, Dsn. Krajan, RT.001 RW.01, Rangkang, Kab.Probolinggo. Tanggal 16 Nov 2011;1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun 2005, NOP: 35.13.150.007.0050092.0. Letak Objek Pajak: Dsn.

Tanggal 16 Nov 2011;1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun 2006, NOP: 35.13.150.007.0050092.0. Letak Objek Pajak: Dsn. Krajan, RT.001 RW.01,Rangkang Kraksaan, Kab. Probolinggo. Nama dan Alamat WajibPajak: Ruspandi, Dsn. Krajan, RT.001 RW.01, Rangkang Kab.Probolinggo. Tanggal 16 Nov 2011;1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun 2007, NOP: 35.13.150.007.0050092.0. Letak Objek Pajak: Dsn.

Tanggal 16 Nov 2011;1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun 2008, NOP: 35.13.150.007.0050092.0. Letak Objek Pajak: Dsn. Krajan, RT.001 RW.01,Rangkang Kraksaan, Kab. Probolinggo. Nama dan Alamat WajibPajak: Ruspandi, Dsn. Krajan, RT.001 RW.01, Rangkang, Kab.Probolinggo. Tanggal 16 Nov 2011;1(satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun 2009, NOP: 35.13.150.007.0050092.0. Letak Objek Pajak: Dsn.

Tanggal 16 Nov 2011;1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun 2007, NOP: 35.13.150.007.0050092.0. Letak Objek Pajak: Dsn. Krajan, RT.001 RW.01,Rangkang Kraksaan, Kab. Probolinggo. Nama dan Alamat WajibPajak: Ruspandi, Dsn. Krajan, RT.001 RW.01 Rangkang, Kab.Probolinggo. Tanggal 16 Nov 2011;1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun 2008, NOP: 35.13.150.007.0050092.0. Letak Objek Pajak: Dsn.

Tanggal 16 Nov 2011;1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun 2009, NOP: 35.13.150.007.0050092.0. Letak Objek Pajak: Dsn. Krajan, RT.001 RW.01,Rangkang Kraksaan, Kab. Probolinggo. Nama dan Alamat WajibPajak: Ruspandi, Dsn. Krajan, RT.001 RW.01 Rangkang, Kab.Probolinggo. Tanggal 16 Nov 2011;1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun 2010, NOP: 35.13.150.007.0050092.0. Letak Objek Pajak: Dsn.

satu) Tahun;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon atas nama :

HADI SISWANTO

- Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3505-LT-19032021-0004, Kutipan Akta Nikah Nomor: 280/02/XI/1989, KTP NIK: 3505112504640001 dan KK Nomor : 3505111805061314) dengan

SISWANTO

- Sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1823 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

Bahwa Pemohon memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)dengan NOP: 35.05.210.006.004.0120.0, dalam SPPT tersebut identitasPemohon tertulis SISWANTO yang beralamat di Lingkungan Tawangsari RT004 RW 007 Kelurahan Tawangsari Kecamatan Garum Kabupaten Blitar;.

Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon dalam dokumen milik Pemohon,demi kepastian hukum dan demi benarnya identitas Pemohon, Pemohonberinisiatif untuk mengajukan persamaan nama di Pengadilan Negeri Blitaryang mana HADI SISWANTO (dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505LT190320210004, Kutipan Akta Nikah Nomor: 280/02/X1/1989, KTP NIK:3505112504640001 dan KK Nomor: 3505111805061314) denganSISWANTO (dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1823 dan SuratPemberitahuan Pajak Terhutang NOP: 35.05.210.006.004.0120.0

Menetapkan bahwa nama Pemohon antara HADI SISWANTO (dalamKutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505LT190320210004, Kutipan AktaNikah Nomor: 280/02/X1/1989, KTP NIK: 3505112504640001 dan KKNomor: 3505111805061314) dengan SISWANTO (dalam Sertipikat HakMilik Nomor: 1823 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP:35.05.210.006.004.0120.0) kedua nama tersebut adalah orang yangsama dan satu orang;Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonanyang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;Menimbang

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP:35.05.210.006.004.0120.0 atas nama SISWANTO, selanjutnya diberitanda P 7.Bahwa buktibukti Surat tersebut dipersidangan telah diperiksa, P 1sampai dengan P 5 tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya, P 6surat Asli sedangkan P 7 Fotokopi dari fotokopi, dan kesemua bukti tersebuttelah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan untukmemperkuat pembuktian dalam perkara permohonan ini;Menimbang, bahwa selain mengajukan buktibukti Surat

Menetapkan nama Pemohon atas nama : HADI SISWANTO(Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3505LT190320210004, Kutipan Akta Nikah Nomor: 280/02/X1/1989, KTPNIK: 3505112504640001 dan KK Nomor : 3505111805061314) dengan SISWANTO(Sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1823 danSurat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP35.05.210.006.004.0120.0).Kedua nama tersebut adalah orang yang sama dan satu orang yaituPemohon;3.

Yk120.000.000 ( seratus dua puluh juta rupiah) ;Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat Rekonvensi dalampersidangan telah mengakui tidak memberi nafkah kepada PenggugatRekonvensi/Termohon Konvensi/Terbanding sejak bulan Januari 2011 (selama48 bulan), akan tetapi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Pembandingmenolak untuk membayar nafkah terhutang dengan berbagai alasan, yangmana alasanalasan tersebut tidak berarti dapat membebaskan PemohonKonvensi/T ergugat Rekonvensi/Pembanding dari kewajibannya

sebagai mana tertuang dalam putusan HakimPengadilan Agama pada Halaman 26, maka Majelis Hakim Pengadilan TinggiAgama Yogyakarta tidak sependapat dan akan memberikan pertimbangansendiri sebagai berikut:Menimbang, bahwa komponen Nafkah Terhutang adalah meliputibiaya makan, pakaian, tempat tinggal, maka oleh karenanya apabilaHal. 8 dari 13 put.No.29/Pdt.G/2015/PTA.

(madhiyah) maupun nafkah iddah adalah sama, yaitu makanan, pakaian dantempat tinggal, dengan demikian baik nafkah terhutang maupun nafkah iddahperbulannya adalah sama;Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan TinggiAgama telah menetapkan besaran nafkah terhutang perbulannya sebesarRp. 750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) , sedang komponen nafkahIddah dengan nafkah terhutang adalah sama, maka sudah selayaknya apabilapenentuan besaran nafkah iddah setiap bulannya diasumsikan dengan

besarannafkah terhutang;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat dipandangpantas dan layak apabila Tergugat Rekonvensi/PemohonKonvensi/Pembanding dihukum untuk membayar kepada PenggugatRekonvensi/Termohon Konvensi/Terbanding berupa nafkah iddah sebesar Rp.Hal. 9 dari 13 put.No.29/Pdt.G/2015/PTA.

YkRekonvensi berupa :1.1 Nafkah terhutang (madhiyah) sebesar Rp. 36.000.000,00 (tigapuluh enam juta rupiah)1.2 Nafkah iddah sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus limapuluh ribu rupiah);1.3 Mutah berupa uang sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan jutarupiah) ;2. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard ) gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 1994, No. SPPT 0270013 / 9401, tanggal 01 Juli 1994,Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 2;2: Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 1994, No.

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 1999, No. SPPT 73.13.050.012.027.,0023.0 / 99 01,Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 16;17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 1999, No.

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 1999, No. SPPT 73.13.050.012.026.,0007.0 / 99 01,Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 18;19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 1999, No.

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 1999, No. SPPT 73.13.050.012.027.,0015.0 / 99 01,Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 20;21. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 1999, No.

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 1999, No. SPPT 73.13.050.012.189.,0005.0 / 99 01,Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 22;23. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 1999, No.

Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2020 atas nama RIDWAN, diberitanda P2 ;3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2014 atas nama RIDWAN, diberitanda P3 ;4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2012 atas nama RIDWAN, diberitanda P4 ;5.

Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2017 atas nama RIDWAN, diberitanda P5 ;6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2011 atas nama RIDWAN, diberitanda P6 ;7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2013 atas nama RIDWAN, diberitanda P7 ;Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 183/Pdt.G/2020/PN. Jkt.Brt.8.

Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2007 atas nama RIDWAN, diberitanda P8 ;9.

Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2015 atas nama RIDWAN, diberitanda P9 ;10.Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2018 atas nama RIDWAN, diberitanda P10;11.Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2019 atas nama RIDWAN, diberitanda P11;12.Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Perdesaan dan

Seri : 000190, No.Induk ; 00291 tahun 1991 atas nama I ketutBeratha, Luas 3,75 M2, diberi tanda P 9.5 ;Fotocopy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan( SPPT PBB ) No. 244010400291/00291 tahun 1992 atas nama I ketutBeratha, Luas 3,75 M2, diberi tanda P 9.6;Fotocopy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan( SPPT PBB ) No. 244010400291/00291 tahun 1993 atas nama I ketutBeratha, Luas 3,75 M2, diberi tanda P 9.7 ;Fotocopy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak

;Hal 25 dari 37 halaman Putusan Perdata Nomor 307/Pdt.G/2015/PN Dps26Fotocopy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan( SPPT PBB ) No. 51.03.101.006.0470109.0 /9702 tahun 1997 atas nama Iketut Beratha, Luas 3,75 M2, diberi tanda P 9.11 ;Fotocopy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan( SPPT PBB ) No. 51.03.101.006.0470109.0 /9801 tahun 1998 atas nama Iketut Beratha, Luas 3,75 M2, diberi tanda P 9.12 ;Fotocopy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan( SPPT PBB ) No. 51.03.101.047.0109.0 tahun 2001 atas nama I ketut Beratha,Luas 3,75 M2, diberi tanda P 9.16;Fotocopy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan( SPPT PBB ) No. 51.03.101.006.0470109.0 tahun 2002 atas nama I ketutBeratha, Luas 3,75 M2, diberi tanda P 9.17 ;Fotocopy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan( SPPT PBB ) No. 51.03.101.047.01090109.0 tahun 2003 atas nama I ketutBeratha, Luas 3,75

M2, diberi tanda P 9.18 ;27Fotocopy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan( SPPT PBB ) No. 51.03.101.047.0000109.0 tahun 2004 atas nama I ketutBeratha, Luas 3,75 M2, diberi tanda P 9.19 ;Fotocopy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan( SPPT PBB ) No. 51.03.101.006.0470109.0 tahun 2005 atas nama I ketutBeratha, Luas 3,75 M2, diberi tanda P 9.20 ;Fotocopy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan( SPPT PBB ) No. 51.03.101.006.0470109.0 tahun

2006 atas nama I ketutBeratha, Luas 3,75 M2, diberi tanda P 9.21 ;Fotocopy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan( SPPT PBB ) No. 51.03.101.006.0470109.0 tahun 2007 atas nama I ketutBeratha, Luas 3,75 M2, diberi tanda P 9.22 ;Fotocopy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan( SPPT PBB ) No. 51.03.101.006.0470109.0 tahun 2008 atas nama I ketutBeratha, Luas 3,75 M2, diberi tanda P 9.23 ;Fotocopy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan( SPPT

Penginapan WismaSutra, selanjutnya bertanda P9 ;Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 1997 dan STTS tahun 1997 An. Perum PT. Intrada,selanjutnya bertanda P10;Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 1997 dan STTS tahun 1997 An. Penginapan WismaSutra, selanjutnya bertanda P11 ;Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2009 dan STTS tahun 2009 An. Perum PT.

Penginapan WismaPajak Terhutang Pajak Bumi dantahun 2011 An. Perum PT. Intrada,Pajak Terhutang Pajak Bumi dantahun 2011 An. Penginapan WismaPajak Terhutang Pajak Bumi dantahun 2014 An. Perum PT. Intrada,Pajak Terhutang Pajak Bumi dantahun 2014 An. Penginapan WismaPajak Terhutang Pajak Bumi dantahun 2015 An. Perum PT. Intrada,Pajak Terhutang Pajak Bumi dantahun 2015 An.

Intrada, P11 berupa Foto copyHalaman 18 dari 27 Halaman Putusan No. 19/PDT.G/2015/PN.SmdSurat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun1997 dan STTS tahun 1997 An. Penginapan Wisma Sutra, P12 berupa Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan BangunanTahun 2009 dan STTS tahun 2009 An. Perum PT. Intrada, P13 berupa Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan BangunanTahun 2009 dan STTS tahun 2009 An.

Penginapan Wisma Sutra, P14berupa Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2011 dan STTS tahun 2011 An. Perum PT. Intrada, P15berupa Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2011 dan STTS tahun 2011 An. Penginapan Wisma Sutra,P16 berupa Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumidan Bangunan Tahun 2014 dan STTS tahun 2014 An. Perum PT.

Intrada, P17 berupa Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2014 dan STTS tahun 2014 An. Penginapan Wisma Sutra,P18 berupa Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumidan Bangunan Tahun 2015 dan STTS tahun 2015 An. Perum PT. Intradadan P19 berupa Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun 2015 dan STTS tahun 2015 An.

ABDUL GAFAR LAHASE; 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak terhutang, pajak Bumi danBangunan tanggal 20 Januari 2014 an. ABDUL GAFAR LAHASE; 1 (satu) lembar surat tanda terima setoran (STTS) tanggal pembayaran 24Maret 2014 an. ABDUL SAMAD LAHASE; 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak Bumi danBangunan tanggal 20 Januari 2014 an. ABDUL SAMAD LAHASE; 1 (satu) lembar surat tanda terima Setoran (STTS) tanggal pembayaran18 September 2013 an.

ABDUL GAFAR LAHASE; 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan pajak terhutang, pajak Bumi danBangunan tanggal 02 Februari 2013 an. ABDUL GAFAR LAHASE; 1 (satu) lembar Surat tanda setoran (STTS) tanggal pembayaran18 September 2013 an. ABDUL SAMAD LAHASE; 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi danbangunan tanggal 02 februari 2013 an. ABDUL SAMAD LAHASE;Dikembalikan kepada saksi ZUBAEDAH; 1 (satu) buah tiang balok karya berukuran 8 x 10 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;3.

ABDUL GAFAR LAHASE;1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak terhutang, pajak Bumi danBangunan tanggal 20 Januari 2014 an. ABDUL GAFAR LAHASE;1 (satu) lembar surat tanda terima setoran (STTS) tanggal pembayaran24 Maret 2014 an. ABDUL SAMAD LAHASE;1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak Bumi danBangunan tanggal 20 Januari 2014 an. ABDUL SAMAD LAHASE;1 (satu) lembar surat tanda terima Setoran (STTS) tanggal pembayaran18 September 2013 an.

ABDUL GAFAR LAHASE;1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan pajak terhutang, pajak Bumi danBangunan tanggal 02 Februari 2013 an. ABDUL GAFAR LAHASE;1 (satu) lembar Surat tanda setoran (STTS) tanggal pembayaran18 September 2013 an. ABDUL SAMAD LAHASE;1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi danbangunan tanggal 02 Februari 2013 an. ABDUL SAMAD LAHASE;Tetap terlampir dalam berkas perkara; 1 (satu) buah tiang balok kayu berukuran 8 x 10 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;5.

SPPT (NOP) : 31.75.010.005.0410719.0,Sejumlah Rp. 2.424.500,, tanggal 17/10/2000.Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunantahun 2001, No. SPPT (NOP) : 31.75.010.005.0410719.0, NamaWajib Pajak : Sie Tjok Khoo, letak obyek pajak : JI. Band. Utara No. 52A/5, letak tanah : JI. Band.

SPPT (NOP)31.75.010.005.0410719.0, Sejumlah Rp. 5.415.800,, tanggal27/08/2004.Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunantahun 2005, No. SPPT (NOP) : 31.75.010.005.0410719.0, NamaWajib Pajak : Sie Tjok Khoo, letak obyek pajak : JI. Band. Utara No. 52A/5, letak tanah : JI. Band.

SPPT (NOP)31.75.010.005.0410719.0, Sejumlah Rp. 7.113.000,, tanggal30/08/2005.Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunantahun 2006, No. SPPT (NOP) : 31.75.010.005.0410719.0, NamaWajib Pajak : Peter Sidharta, letak obyek pajak : JI. Band. Utara No. 52A/5, letak tanah : JI. Band.

SPPT (NOP)31.75.010.005.0410719.0, Sejumlah Rp. 8.776.600,, tanggal14/08/2007.Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunantahun 2008, No. SPPT (NOP) : 31.75.010.005.0410719.0, NamaWajib Pajak : Peter Sidharta, letak obyek pajak : JI. Band. Utara No. 52A/5, letak tanah : JI. Band.

SPPT (NOP)31.75.010.005.0410719.0, Sejumlah Rp. 11.069.000,, tanggal25/08/2011.Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunantahun 2012, No. SPPT (NOP) : 31.75.010.005.0410719.0, NamaWajib Pajak : Peter Sidharta, letak obyek pajak : JI. Band. Utara No. 52A/5, letak tanah : JI. Band.

(SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan:51.03.020.018.012.0093.0, tertera atas nama Tanah Negara/Men Dasmi, luas4970 M2, dan pada huruf (b) yaitu sebidang tanah dengan Hak Milik nomorSurat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan:51.03.020.018.012.0020.0, tertera atas nama Tanah Negara/Men Dasmi, luas1222 MP;Bahwa kekaburan berkaitan dengan legalitas tanah yang oleh Para Tergugatadalah menyangkut Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak BumiDan Bangunan sebagaimana tersebut di

atas dinyatakan sebagai Hak Milik;Pertanyaan yang timbul apakah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)Pajak Bumi Dan Bangunan secara hukum dapat dinilai menurut hukum sebagaibukti kepemilikan subyek hukum terhadap sebidang tanah?

Selain menggarap, memanfaatkan dan menghasilitanah dimaksud, maka Para Tergugat telah melakukan kewajibanpembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan atas kedua bidang tanahtersebut, sebagaimana Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)Pajak Bumi Dan Bangunan: 51.03.020.018.012.0093.0, luas 4970 M2, danSurat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi DanBangunan: 51.03.020.018.012.0020.0, luas 1222 M?

, dan pada huruf (b) yaitu sebidang tanah dengan Hak Milik nomorSurat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan:51.03.020.018.012.0020.0, tertera atas nama Tanah Negara/Men Dasmi, luas1222 M2;Bahwa kekaburan berkaitan dengan legalitas tanah yang dimaksud oleh ParaTergugat adalah menyangkut Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)Pajak Bumi Dan Bangunan sebagaimana tersebut di atas dinyatakan sebagaiHak Milik;Pertanyaan yang timbul apakah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT

(danseterusnya), maka berarti Penggugat mendalilkan dua bidang tanah sengketa tersebutadalah merupakan Hak Milik, namun demikian Penggugat mendasarkan Hak Miliktersebut dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi danBangunan, padahal Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi danBangunan adalah merupakan bukti tentang kewajiban Wajib Pajak (WP) untukmelakukan pembayaran pajak atas tanah, dan sama sekali bukan sebagai buktikepemilikan atas tanah, sehingga dengan demikian

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Amag Serah diberitanda buktiT.81;1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Amaq Jumenah diberi tandabukti T.9.101;1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Inaq Mul diberi tanda buktiT.111;1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama

Asadri diberi tanda buktiT.12.131;1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Amaq Mahur diberitanda buktiT.141;1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Amagq Katun diberitanda buktiT.15.161;1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Amagq Suhar diberitanda buktiT.171;1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan

Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Inaq Halil diberi tanda buktiT.181;1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Amagq Senal diberi tanda buktiT.191;1(satu) lembar fotokopi surat pernyataan jual beli tanah kebun antara AmaqDahlan dan Lalu Darwin tanggal 12 Agustus 1999 diberi tanda bukti T.201;1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun 2008 atas nama Lalu Darwin diberi

satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Amaq Sudah diberitanda buktiT.271;1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Inaq Sohri diberi tanda buktiT.291;1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Amagq Ema diberi tanda buktiT.301;1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun

2015 atas nama Inaq Amat diberi tanda buktiT.311;1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Senun diberi tanda bukti T.32 1;1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun 2006 atas nama Amaq Herman diberi tandabukti T.33.34.351;1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Amagq El diberi tanda buktiT.361;1 (satu) lembar fotokopi Surat

Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah terhutang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ; 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.226.000,- ( dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Menghukum pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya saat menikah dan nafkah terhutang (madliyah) sebesar Rp.3.580.000,-4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 222.000,-(dua ratus dua puluh dua ribu rupiah )

selama menikah antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi hubunganbadaniah (qablah dukhul), oleh karenanya status anak menjadi tidak jelas (syubhat) dan untuk itutidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;Menimbang, bahwa permintaan Termohon tentang biaya saat nikah, sesudah menikah danbiaya melahirkan, maka berdasarkan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai denganpenghasilan Pemohon dalam setiap bulan, ajelis Hakim hanya mempertimbangkan biaya saatmenikah dan kewajiban nafkah terhutang

(madliyah) yang harus dibayar Pemohon oleh karenanyadipandang adil untuk membayar kepada Termohon berupa := Biaya saat menikah sebesar Rp. 1.00.000, Biaya nafkah terhutang sebesar 170 X Rp. 15.000, = Rp. 2.550.000 sehingga jumlahkeseluruhannya sebesar Rp. 3.580.000,Menimbang, bahwa berdasarkan pasal dengan ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukumIslam yang bersangkutan;MENGADILI1.

Yahya, , diberi tanda P 23;Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan Tahun 2016 dengan NOP: 73. 14. 060. 014.0170072. Oatas nama Tanrere/M. Yahya, diberi tanda P 24;Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan Tahun 2017 dengan NOP: 73. 14. 060. 014.0170072. 0 atas nama Tanrere/M. Yahya, diberi tanda P 25;Fotokopi Surat Tanda Teriam Setoran (STTS) tahun 2018, atas namaTanrere/M.

TIl4;Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan, atas nama Muh. Nur B Laming, tahun 2017,Nomor 73.14.060.014.0170059.0, diberi tanda TI.TII5;Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan tahun 2016 dan Surat Tanda Terima Setoran(STTS) atas nama Muh.

Nur B Laming, tahun 2016, Nomor73.14.060.014.0170059.0, diberi tanda TI.TII6;Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan tahun 2014 Nomor 73.14.060.014.0170059.0,atas nama Muh. Nur B Laming, diberi tanda TI.TII+7;Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan tahun 2012 Nomor 73.14.060.014.0170059.0,atas nama Muh.

Bumi dan BangunanP2,atas nama Caga M NurB Laming, diberi tanda TI.TII16;Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan tahun 2015 Nomor 73.14.060.014.0170059.0,atas nama Muh.

Nur B Laming Nomor 73.14.060.014.0170057.0, diberi tanda TI.TII21;Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan tahun 2015 dan Surat Tanda Terima Setoran(STTS) atas nama Muh.

Mutah berupa uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluhlima juta rupiah);2.4.Nafkah terhutang sebesar Rp25.000.000,00(dua puluh lima jutarupiah);3.Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah-nafkahsebagaimana dalam diktum angka 2.2, 2.3, dan 2.4, dalam diktumRekonvensi ini sebelum ikrar talak diucapkan;4.Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi-Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untukmembayar biaya perkara

Nafkah terhutang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima jutarupiah);2.2. Nafkah selama masa iddah berupa uang sebesar Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah);2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);2.4. Nafkah anak minimal Rp2.000.000,00 setiap bulan sampai anaktersebut dewasa dan mandiri dengan tambahan 10 % setiap tahun;3.

Pembayaran nafkah yang terhutang sejak bulan Agustus2018 dengan jumlah Rp25.000.000,00 (Dua puluh limajuta rupiah) per bulan sampai dengan perkara ini diputusoleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur;b. Pembayaran nafkah selama masa Iddah sejumlahRp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) per bulan;c. Pembayaran Mutah yang layak kepada Termohonsejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);d.

Nafkah anak sesuai dengan kemampuannya dan langsung kepada anakPembanding dan Terbanding;2. nafkah terhutang mampu memberikan sebesar Rp1.500.000,00 (satujuta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak bulan Agustus 2018;3. Nafkah iddah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);4. Mutah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00(lima juta rupiah);HIm. 9 dari 18 hlm. Nomor 65/Pdt.G/2019/PTA.

(nafkah madliyah atau nafkah terhutang) sesuai Yurisprudensi MahkamahAgung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 dan sejalan dengandoktrin hukum Islam dalam Kitab Al Muhadzdzab juz halaman 178 yangdiambil alin sebagai pendapat sendiri yang berbunyi sebagai berikut :cCuine sir go lg aaa) Urge)!

sejumlahRp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);Menimbang, bahwa gugatan masalah nafkah iddah dan mutah sertanafkah terhutang atau nafkah lampau (madhiyah) adalah merupakan hakperempuan yang harus dilindungi pasca perceraian maka nafkah iddah mutahserta nafkah terhutang atau nafkah lampau (madhiyah) oleh karena akibatperceraian yang ditetapkan tidak besar jumlahnya, maka sebelum pengucapanikrar talak dari Terbanding, harus membayar terlebih dahulu kewajiban tentangnafkah terhutang (madhiyah

No. 115/B/PK/PJK/2005Penanaman Modal Asing Satu juga dianggaptidak terhutang Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa dalam hal ini, pihak Kantor PelayananPajak Penanaman Modal Asing Satu sependapatdengan Pemohon Banding bahwa atas jasa maklonyang dilakukan di KBN atas produk yang diolahlebih lanjut dan untuk = orientasi eksporadalah tidak terhutang Pajak PertambahanNilai;Bahwa pada tahun 2003, telah dilakukanpemeriksaan oleh Kantor Pelayanan PajakPenanaman Modal Asing Empat (yang merupakanpecahan dari Kantor

Pelayanan Pajak PenanamanModal Asing Satu) atas kewajiban PajakPertambahan Nilai yang Pemohon Bandinglakukan di tahun 2001 dan tahun 2002 (MasaJanuari 2001 sampai dengan Mei 2002) dan ataskegiatan penyerahan jasa maklon yang PemohonBanding lakukan di tahun 2001 dan 2002 olehTerbanding dianggap menjadi terhutang PajakPertambahan Nilai berdasarkan Keppres 96Tahun 1993;Bahwa oleh Kantor Pelayanan Pajak PenanamanModal Asing Empat atas penyerahan jasa maklonyang dianggap terhutang tersebut, kemudianditerbitkan

Pajak Pertambahan Nilai Pemohon Bandingdi tahun 1999 dan 2000 tersebut, maka untukpelaporan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai ditahun 2001 dan 2002, yang Pemohon Banding Iakukanjuga tidak ada perubahan, artinya sama denganpelaporan untuk tahun 1999 dan 2000 yaitu bahwapenyerahan jasa maklon di KBN kepada PengusahaKena Pajak di dalam KBN tidak terhutang PajakPertambahan Nilai;Bahwa pelaporan Pemohon Banding di tahun 2001sama dengan hasil pemeriksaan tahun 1999 dan 2000adalah dikarenakan bahwa sampai

Pajak Pertambahan Nilai danmenyampaikan ke pembeli bahwa atas jasa maklondalam KBN adalah terhutang Pajak PertambahanNilai sehingga Pemohon Banding dapat menungutPajak Pertambahan Nilai dari pembe i yangHal 7 dari 30 hal.

Pajak Pertambahan Nilai, dimanahal ini dalam rangka mendorong ekspor dan cashflow Pengusaha Kena Pajak di dalam KBN;Bahwa dengan demikian maka penghitungan PajakPertambahan Nilai yang terhutang menurut PemohonBanding adalah nihil atau dengan perhitungansebagai berikut: No Uraian Jumlah (Rp)1.