MANSON SIAHAAN Bahwa cara Terdakwa meniru atau membuat uang palsu tersebut yaitudengan cara pertama sekali Terdakwa menyiapkan uang asli pecahanRp. 100.000, (Seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar kemudianTerdakwa menyusin atau jajarkan diatas printer selanjutnya uang tersebutTerdakwa scan atau foto copy dengan menggunakan printer sebanyak100 (seratus) lembar setelah keluar kemudian uang asli untuk mengcopytersebut disusun kembali sejajar untuk mengcopy timbal baliknya, laluTerdakwa scan

kembali kertas yang sudah dicetak sebelumnya sehinggajadilah uang pecahan Rp. 100.000, (Seratus ribu rupiah), setelahtercetak timbal balik lalu lembaran kertas uang pecahan Rp. 100.000(seratus ribu) rupiah) palsu tersebut Terdakwa gunting denganmenggunakan gunting kemudian setelah selesai uang palsu tersebutTerdakwa rendam dengan bensin lalu dikeringkan, begitu juga caraTerdakwa untuk membuat uang pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu)palsu, uang pecahan Rp. 20.000, (dua puluh ribu) palsu dan uangpecahan

MANSON SIAHAAN Bahwa cara Terdakwa meniru atau membuat uang palsu tersebut yaitudengan cara pertama sekali Terdakwa menyiapkan uang asli pecahanRp. 100.000, (Seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar kemudianTerdakwa menyusin atau jajarkan diatas printer selanjutnya uang tersebutTerdakwa scan atau foto copy dengan menggunakan printer sebanyak100 (Seratus) lembar setelah keluar Kemudian uang asli untuk mengcopytersebut disusun kembali sejajar untuk mengcopy timbal baliknya, laluTerdakwa scan

baliknya, lalu Terdakwa scan kembali kertas yangsudah dicetak sebelumnya sehingga jadilah uang pecahan Rp. 100.000,(Seratus ribu rupiah), setelah tercetak timbal balik lalu lembaran kertasuang pecahan Rp. 100.000 (Sseratus ribu rupiah) palsu tersebut Terdakwagunting dengan menggunakan gunting kemudian setelah selesai uangpalsu tersebut Terdakwa rendam dengan bensin lalu dikeringkan, begitujuga cara Terdakwa untuk membuat uang pecahan Rp. 50.000, (limaHalaman 10 dari 41 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021

scan kembali kertas yang sudah Terdakwa cetak sebelumnyasehingga jadilah uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), setelahtercetak timbal balik lalu lembaran kertas uang pecahan Rp. 100.000(seratus ribu rupiah) palsu tersebut Terdakwa gunting dengan menggunakangunting kemudian setelah selesai Terdakwa gunting uang palsu tersebutHalaman 29 dari 41 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN SrhTerdakwa rendam dengan bensin lalu Terdakwa keringkan, begitu juga caraTerdakwa untuk membuat uang pecahan Rp.

Bahwa limbah berupa Woodchip yang di impori Terdakwatersebut ternyata mengandung atau terkontaminasi bahan berbahaya danberacun (B3) hal ini di dapat dari tanah yang ditimbun limbah Woodchip (tanahyang tercemar dengan serbuk kristal hitam yang diduga dari limbah Woodchipsisa kegiatan yang mengandung atau terkontaminasi logamlogam berat) antaralain : Arsen (AS), Kadmium (Cd), Tembaga (Cu), Nikel (Ni), Mangan (Mn),Timbal (Pb), Seng (Zn), Krommium (Cr) dan Kobal (Co), hal ini berdasarkanhasil pemeriksaan

PP 85/1999.01 Arsen (As) mg/L 0,180,48 5,0.02 Kadmium mg/L 0,422,06 1,0.03 Tembaga (Cu) mg/L 0,722,04 1004 Nikel (Ni) mg/L 0,030,53 05 Mangan mg/L 7,7818,09 06 Timbal (Tb) mg/L 0,040,99 5,007 Seng (Zn) mg/L 4,31 13,82 5,008 Kromium (Cr) mg/L 0,88,01 5,009 Kobal mg/L 0,473,77 .

Kompos (SNI 19 28032000)Min Maks. 70302004)01 Arsen As) mg/Kg 6,0412,73 Max. 13 Max. 502 Kadmium mg/Kg 3,4816,90 Max. 3 Max. 103 Tembaga (Cu) mg/Kg 46,064581,56 Max. 100 Max. 6804 Timbal (Pb) mg/Kg 4,754,18 Max. 150 Max. 005 Seng (Zn) mg/Kg 94,64 4366,46 Max. 500 1012 Hal. 3 dari 24 hal. Put.

atauaplikasinya sebagai material organic atau kompos untuk media tanam pertanianmaka dapat mempengaruhi kualitas tanaman yang ditanamnya dimana logamlogam berat yang terkadung dalam limbah B3 tersebut dapat diserap atauterakumulasi dalam tanaman tersebut, hal ini terbukti berdasarkan dari hasilpemeriksaan mutu limbah dengan Nomor Lab. 3059/KTS/2005 yaitu Ujikandungan total logam berat terhadap tanaman jagung, cabe dan singkong, adabeberapa parameter logam berat khususnya Crom (cr), Tembaga (Cu), Timbal

pembuangan Woodchip yang di import olehTerdakwa di Gunung Kijang mengadung atau tercemar logamlogam beratberdasarkan hasil pemeriksaan mutu tanah sesuai dengan hasil analisaNomor2072031 terdapat beberapa parameter logam berat yang kadarnyamelebihi tanah pembanding sebagaimana hasil pemeriksa Nomor Lab.3059/KTF/2005 yaitu : No Parameter Satuan Hasil PemeriksaanHasil Pemeriksaan SampleSample NomorNomor Lab. 3059/KTF/2005Lab. 2072031 01.Kadmium (Cd) mg/Kg 1,816 0,6002.Tembaga (Cu) mg/Kg 97,412 4,8003.Timbal

Exceptio non adimpleticontractus ini diajukan dan diterapkan dalam perjanjian timbal balik. Masingmasingdibebani kewajiban (obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik.

Prinsip Ini adalah penerapan prinsip itikad baikyang seharusnya mengatur kontrak;Menimbang, bahwa prinsip hukum Exceptio non adimpleti contractus yangditerapkan dalam perjanjian timbal balik, dimana masingmasing pihak dibebanikewajiban (obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik, sehingga Padaperjanjian seperti itu, seseorang tidak berhak menggugat dan tidak berhakmendapat perlindungan hukum, apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yangmenjadi kewajibannya dalam perjanjian;Menimbang,

bahwa berdasarkan pertimbangan yang terurai tersebut di atas,Ketua Majelis berpendapat terbukti para Terbanding semula para Penggugatmelaksanakan perjanjian timbal balik tersebut dengan tidak beritikad baik, sehinggagugatan para Terbanding semula para Penggugat tidak beralasan hukum dankarenanya harus ditolak;Menimbang, bahwa karena gugatan para Terbanding semula paraPenggugat ditolak, maka mereka dihukum untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan;Memperhatikan UndangUndang RI Nomor

Menyatakan Penggugat (PENGGUGAT) sebagai pemegang Hak Asuh (Hadhonah) atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama AMELIA PURTI (P) lahir di Boyolali 15 April 2004, Umur 8 tahun , hingga anak tersebut berumur dewasa (21) tahun , tanpa mengurangi hak-hak Tergugat untuk berkomunikasi dalam hubungannya sebagai anak dengan orangtuanya secara timbal balik , dengan sepengetahuan Penggugat ; 5.

Menyatakan Penggugat (PENGGUGAT) sebagai pemegang Hak Asuh (Hadhonah) atasanak Penggugat dengan Tergugat yang bernama AMELIA PURTI (P) lahir di Boyolali15 April 2004, Umur 8 tahun , hingga anak tersebut berumur dewasa (21) tahun , tanpamengurangi hakhak Tergugat untuk berkomunikasi dalam hubungannya sebagai anakdengan orangtuanya secara timbal balik , dengan sepengetahuan Penggugat ;5.

JUNAIDISIHOTANG alias HANGKONG dan RAHMAT TANJUNG tanpa melalui pihakKepolisian yang berwenang membuat Surat Ijin Mengemudi (SIM) melainkandengan membuat sendiri SIM tersebut dengan cara mengedit fotoHANGKONG JUNAIDI SIHOTANG alias HANGKONG dan RAHMATTANJUNG dengan menggunakan Program Photoshop Cs2 untukmembersihkan tampilan foto dan menggabungkan latar belakang fotoberwarna biru yang terdapat tulisan dan lambang satuan Polisi Lalu Lintas,lalu contoh SIM Golongan C yang lain di Scanning secara timbal

kemudian identitas HANGKONG JUNAIDI SIHOTANGalias HANGKONG dan RAHMAT TANJUNG diketik untuk dimasukkan kedalam format SIM asli yang telah diedit sebelumnya, sedangkan untuk sidikjari dan tanda tangan yang berada di dalam SIM tersebut bukanlah sidik jaridan tandatangan asli dari HANGKONG JUNAIDI SIHOTANG aliasHANGKONG dan RAHMAT TANJUNG namun merupakan sidik jari dantandatangan dari SIM asli yang telah di scan ke dalam computer, setelahselesai memasukkan data identitas tersebut lalu SIM dicetak timbal

Substansi perkawinan dalamketentuan tersebut dipahami merupakan ikatan lahir batin secara timbal antarasuami istri sehingga dapat mencapai tujuan perkawinan yakni membentukkeluarga yang bahagia. Makna a contrarionya adalah jika tidak ada lagi ikatanlahir batin secara timbal balik antara suami istri itu, maka tujuan perkawinantidak akan terwujud.

Jika tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud lagikarena sudah tidak ada ikatan lahir batin secara timbal balik antara Penggugatdengan Tergugat, maka tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 3Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yangsakinah mawaddah warahmah (bahagia dan sejahtera) tidak dapat diwujudkanlagi.

GUGATAN TIDAK DAPAT DIAJUKAN & DITERAPKAN DALAMPERJANJIAN TIMBAL BALIK DENGAN KEWAJIBAN PEMENUHANPRESTAS SECARA TIMBAL BALIK (EKSEPSI NON ADIMPLETICONTRACTUS)a.Bahwa PENGGUGAT tidak tepat dan tidak berdasar mendalilkanTERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepadaPENGGUGAT, sementara fakta hukum & substansi permasalahanyang sebenarnya teijadi adalah fakta Wanprestasinya PENGGUGATkepada TERGUGAT atas Peijanjian Kredit yang telah disepakati.Bahwa fakta hukum yang terjadi adalah adanya hubungan

Bahwa dari hubungan pemberian fasilitas kredit yang telah disepakatiHalaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2019/PN.Sdaantara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terkandung unsurPerjanjian Timbal Balik dimana masingmasing pihak dibebanikewajiban untuk memenuhi Prestasi tertentu secara timbal baliksebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit yang telah disepakatiantara PENGGUGAT dan TERGUGAT I..

Bahwa karena masingmasing pihak dibebani kewajiban untukmemenuhi prestasi secara timbal balik maka pihak yang tidakmemenuhi kewajibannya dalam perjanjian tidak berhak menggugat &Tergugat dapat mengajukan exceptio non adimpleti contractus (videM. Yahya Harahap, SH., dalam Buku Hukum Acara Perdata, hal. 461,Penerbit Sinar Grafika, Cetakan ke V april 2007)..

Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima karenaGUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) dan/atauGUGATAN KABUR/ TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) dan/atauGUGATAN TIDAK DAPAT DIAJUKAN & DITERAPKAN DALAMPERJANJIAN TIMBAL BALIK DENGAN KEWAJIBAN PEMENUHANPRESTASI SECARA TIMBAL BALIK (EKSEPSI NON ADIMPLETICONTRACTUS).

Gugatan tidak dapat diajukan & diterapkan dalam perjanjian timbal balikdengan kewajiban pemenuhan prestasi secara timbal balik (eksepsi nonadimpleti contractus);Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukaneksepsi yang antara lain:@ Eksepsi mohon dikeluarkan sebagai pihak;@ Gugatan Penggugat obscuur libel;Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2019/PN.Sda@ Gugatan Penggugat telah tersingkirkan dengan telah dibatalkannyarencana pelaksanaan lelang;Menimbang, bahwa Turut

Substansiperkawinan dalam ketentuan tersebut dipahami merupakan ikatan lahir batinsecara timbal antara suami istri sehingga dapat mencapai tujuan perkawinanyakni membentuk keluarga yang bahagia. Makna a contrarionya adalah jikatidak ada lagi ikatan lahir batin secara timbal balik antara suami tstri itu, makatujuan perkawinan tidak akan terwujud.

Jika tujuan perkawinan sudah tidakdapat terwujud lagi karena sudah tidak ada ikatan lahir batin secara timbal balikantara Penggugat dengan Tergugat, maka tujuan perkawinan sebagaimanadikehendaki Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu. untuk mewujudkankehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah (bahagia danHalaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1966/Pdt.G/2019/PAJTsejahtera) tidak dapat diwujudkan lagi.

Exceptio Non Adimpleti ContractusBahwa berdasarkan posita angka 3 surat gugatannya, Penggugatmendalilkan:bahwa dengan adanya keterlambatan angsuran oleh Penggugat, obyeksengketa diambil dan/atau ditarik oleh Tergugat dengan cara melawanhukum.1213Berdasarkan uraian posita angka 3 surat gugatan Penggugat tersebut diatas, Penggugat telah menunjukkan adanya perjanjian timbal balik antaraPenggugat dengan Tergugat yang mana kewajiban Penggugat adalahmembayar angsuran mobil kepada Tergugat dan kewajiban

Hal: 461)yang menegaskan:Eksepsi ini dapat diajukan dan diterapkan dalam perjanjian timbal balik.Masingmasing dibebani kewajiban (obligation) untuk memenuhi prestasisecara timbal balik.

Pada perjanjian seperti itu, seseorang tidak berhakmenggugat, apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadikewajibannya dalam perjanjian.Untuk itu, telah jelas dan nyata bahwa Penggugat tidak berhak mengajukangugatan kepada Tergugat, karena adanya perjanjian timbal balik yangmana Penggugat tidak memenuhi prestasinya kepada Tergugat.DALAM POKOK PERKARABahwa dengan ini Tergugat mengajukan jawaban atas surat gugatanPenggugat sebagai berikut:1.

dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus denganamar sebagai berikut:DALAM EKSEPSIHalaman 17 dari25 Putusan Nomor 15/Pdt./2014/PT TJK.e Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;e Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidak berwenangmemeriksa dan memutus perkara ini;e Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijkeverklaard) dengan alasan:e Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel);e Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan kepada Tergugat,karena adanya perjanjian timbal

Substansi perkawinan dalam ketentuan tersebut dipahamimerupakan ikatan lahir batin secara timbal antara suami istri sehingga dapatmencapai tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia. Maknaa contrarionya adalah jika tidak ada lagi ikatan lahir batin secara timbal balikantara suami istri itu, maka tujuan perkawinan tidak akan terwujud.

Jika tujuanperkawinan sudah tidak dapat terwujud lagi karena sudah tidak ada ikatan lahirbatin secara timbal balik antara Penggugat dengan Tergugat, maka tujuanperkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaituuntuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddahwarahmah (bahagia dan sejahtera) tidak dapat diwujudkan lagi.

Arifin Bin Iksan, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan KaryawanSwasta bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, dihadapan persidanganmemberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut Bahwa Saya kenal dengan Pemohon, karena saya paman Pemohon; Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan Permohonan wali adlol karena waliPemohon menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya; Bahwa saksi Alasan ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali karenaayah Pemohon menuntut timbal balik

Bahwa Saya kenal dengan Pemohon, namun saya tidak ada hubungankeluarga, hanya bertetangga; Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan Permohonan wali adlol karena waliPemohon menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya; Bahwa saksi Alasan ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali karenaayah Pemohon menuntut timbal balik; Bahwa Antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sedarahmaupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan; Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon

Putusan Nomor 731/B/PK/PJK/2016Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211), antara lain diatur bahwakepada Perwakilan Negara Asing dapat diberikan pembebasan pajak denganasas timbal balik;bahwa barang perwakilan negara asing diatur dalam Pasal 25 ayat (1) huruf aUU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan "Pembebasan bea masukdiberikan atas impor: a. barang perwakilan negara asing beserta parapejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1)

memilikidokumen PP8/PP19 pada saat melakukan pembelian kendaraan dari PemohonBanding, maka Bea Masuk yang Pemohon Banding bayarkan pada saatmelakukan impor kendaraan tersebut dikeluarkan dari harga jual dan akandimintakan pengembalian kepada Terbanding;bahwa jika kemudian Bea Masuk ini tidak dapat dimintakan pengembalian,maka beban Bea Masuk akan menjadi beban Pemohon Banding dan hal initidak sesuai dengan Konvensi Wina, karena beban Bea Masuk tersebutseharusnya menjadi beban Negara karena asas timbal

ToyotaAstra Motormengajukan surat permohonan pengembalian Bea Masuk denganSurat Nomor: 4712/FAD/AD/EX/V1I/2012 tanggal 22 Juni 2012terhadap PIB nomor 051097 tanggal 16 Agustus 2007 dengan alasanimportasi dimaksud mendapat fasilitas pembebasan bea masuk.bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 1 huruf a UndangUndang Nomor17 Tahun 2006 disebutkan bahwa Pembebasan Bea Masukdiberikan atas impor barang perwakilan negara asing beserta parapejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal baliksementara

Keputusan ini, paling banyak 1 (satu) unit selamabertugas di Indonesia.Bahwa yang dimaksud pembelian kendaraan dalam keadaan jadi(CBU) dimaksudkan sebagai pembelian untuk mendapatkan fasilitaspembebasan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf aUndangUndang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UndangUndang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang menyatakan:Pembebasan bea masuk diberikan atas impor barang perwakilannegara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesiaberdasarkan asas timbal

balikHal ini sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor:90/KMK.04/2002 yang menyatakan bahwa:Pembebasan bea masuk dan cukai diberikan atas impor barang milikperwakilan negara asing beserta pejabatnya dalam upaya menunjangtugas/fungsi diplomatik perwakilan negara asing di Indonesiaberdasarkan azas timbal balik.Bahwa Pengembalian bea masuk hanya dapat diberikan berdasarkanPasal 27 ayat (1) yang menyatakan:Pengembalian dapat diberikan terhadap seluruh atau sebagian beamasuk yang telah dibayar

sebagai berikut:Bahwa berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1961 dan 1963 yang telah disahkanoleh Pemerintah Republik Indonesia dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan DiplomatikBeserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211), antara lain diatur bahwakepada Perwakilan Negara Asing dapat diberikan pembebasan pajak denganAsas Timbal

Balik;Bahwa barang perwakilan negara asing diatur dalam Pasal 25 ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan "Pembebasanbea masuk diberikan atas impor: a. barang perwakilan negara asing besertapara pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan Asas Timbal Balik;Halaman 4 dari 25 halaman.

memilikidokumen PP8/PP9 pada saat melakukan pembelian kendaraan dari PemohonBanding, maka Bea Masuk yang Pemohon Banding bayarkan pada saatmelakukan impor kendaraan tersebut dikeluarkan dari harga jual dan akandimintakan pengembalian kepada Dirjen Bea dan Cukai;Bahwa jika kemudian Bea Masuk ini tidak dapat dimintakan pengembalian,maka beban Bea Masuk akan menjadi beban Pemohon Banding dan hal initidak sesuai dengan Konvensi Wina, karena beban Bea Masuk tersebutseharusnya menjadi beban Negara karena Asas Timbal

Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 1 huruf a UndangUndangNomor 17 Tahun 2006 disebutkan bahwa Pembebasan BeaMasuk diberikan atas impor barang perwakilan negara asingbeserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkanasas timbal balik sementara dalam Pasal 1 angka 13 UndangUndang 17 Tahun 2006 menegaskan bahwa Dalam undangundang ini yang dimaksud dengan impor adalah kegiatanmemasukkan barang ke dalam Daerah Pabean;Bahwa pengembalian bea masuk diatur dalam Pasal 27 ayat (1)huruf b UndangUndang

Putusan Nomor 747/B/PK/PJK/201613.14.menunjang tugas/fungsi diplomatik perwakilan negara asing diIndonesia berdasarkan Asas Timbal Balik.Bahwa Pengembalian bea masuk hanya dapat diberikanberdasarkan Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan:Pengembalian dapat diberikan terhadap seluruh atau sebagianbea masuk yang telah dibayar atas :b.

Substansi perkawinan dalamketentuan tersebut dipahami merupakan ikatan lahir batin secara timbal antarasuami istri sehingga dapat mencapai tujuan perkawinan yakni membentukkeluarga yang bahagia. Makna a contrarionya adalah jika tidak ada lagi ikatanlahir batin secara timbal balik antara suami istri itu, maka tujuan perkawinantidak akan terwujud.

Jika tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud lagikarena sudah tidak ada ikatan lahir batin secara timbal balik antara Penggugatdengan Tergugat, maka tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 3Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 4754/Pdt.G/2019/PAJTKompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yangsakinah mawaddah warahmah (bahagia dan sejahtera) tidak dapat diwujudkanlagi.

sejaktahun 2015 telah sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkansikap Tergugat yang sering bermain judi, Tergugat juga memiliki hubungan cintadengan perempuan lain yang telah dinikahi Tergugat bahkan dikenalkan Tergugatkepada Penggugat, Penggugat tidak terima atas sikap Tergugat itu lalu terjadipertengkaran, hingga kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudahselama satu tahun terakhir ini, tidak pernah lagi antara Penggugat dan Tergugatterjalin kebersamaan dan komunikasi timbal

dan Tergugat, telah sering terlibat perselisinan danpertengkaran yang disebabkan sikap Tergugat yang sering bermain judi,Tergugat juga memiliki hubungan cinta dengan perempuan lain yang telahdinikahi Tergugat bahkan dikenalkan Tergugat kepada Penggugat, Penggugattidak terima atas sikap Tergugat itu lalu terjadi pertengkaran, hingga kemudianTergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah selama satu tahun terakhir ini,tidak pernah lagi antara Penggugat dan Tergugat terjalin kebersamaan dankomunikasi timbal

sejak tahun 2015 telah sering terlibat perselisihan danpertengkaran yang disebabkan sikap Tergugat yang sering bermain judi, Tergugatjuga memiliki hubungan cinta dengan perempuan lain yang telah dinikahi Tergugatbahkan dikenalkan Tergugat kepada Penggugat, Penggugat tidak terima atas sikapTergugat itu lalu terjadi pertengkaran, hingga kemudian Tergugat pergimeninggalkan Penggugat sudah selama satu tahun terakhir ini, tidak pernah lagiantara Penggugat dan Tergugat terjalin kebersamaan dan komunikasi timbal

Substansiperkawinan dalam ketentuan tersebut dipahami merupakan ikatan lahir batinsecara timbal antara suami istri sehingga dapat mencapai tujuan perkawinanyakni membentuk keluarga yang bahagia. Makna a contrarionya adalah jikatidak ada lagi ikatan lahir batin secara timbal balik antara suami istri itu, makatujuan perkawinan tidak akan terwujud.

Jika tujuan perkawinan sudah tidakdapat terwujud lagi karena sudah tidak ada ikatan lahir batin secara timbal balikantara Penggugat dengan Tergugat, maka tujuan perkawinan sebagaimanadikehendaki Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu) untuk mewujudkankehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah (bahagia dansejahtera) tidak dapat diwujudkan lagi.

Substansi perkawinan dalam ketentuan tersebut dipahamimerupakan ikatan lahir batin secara timbal antara suami istri sehingga dapatmencapai tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia. Maknaa contrarionya adalah jika tidak ada lagi ikatan lahir batin secara timbal balikantara suami istri itu, maka tujuan perkawinan tidak akan terwujud.

Jika tujuanperkawinan sudah tidak dapat terwujud lagi karena sudah tidak ada ikatan lahirbatin secara timbal balik antara Penggugat dengan Tergugat, maka tujuanperkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaituuntuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddahwarahmah (bahagia dan sejahtera) tidak dapat diwujudkan lagi.

ANAK 2, (laki-laki) usia 6 tahun;berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sebagai Ibu kandung dua anak tersebut, dengan tetap menjaga hak-hak antara anak-anak tersebut dan Tegugat sebagai ayah kandung mereka, untuk bertemu langsung, dan berhubungan pribadi secara tetap dan timbal balik sebagaimana laiknya hubungan antara anak dan ayahnya, sejauh tidak mengganggu kepentingan anak-anak tersebut;5.

MajelisHakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai ibu, sangat relevan untukmenjalankan fungsi kemaslahatan bagi anak tersebut, dengan tetap menjaga hakhak asasi antara anak tersebut dan Tergugat sebagai ayah kandungnya, untuk tetapbertemu langsung, dan berhubungan pribadi secara tetap dan timbal baliksebagaimana laiknya hubungan anak dan ayahnya, sejauh tidak mengganggukepentingan anak tersebut, sesuai ketentuan Pasal 59 Ayat (2) UndangUndangNomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sehingga petitum Penggugatagar hak hadhanah atas anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat, patutdikabulkan, yaitu dengan Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugatyang bernama ANAK 2 (L) umur 6 tahun, berada dalam hadhanah Penggugatsebagai ibu kandung anak tersebut, dengan tetap menjaga hakhak antara anaktersebut dan Tergugat sebagai ayah kandungnya, untuk bertemu langsung, danberhubungan pribadi secara tetap dan timbal balik sebagaimana laiknya hubunganantara anak dan ayahnya, sejauh tidak

anak tersebut jika harus dipisah satu sama lainnya.Atas pertimbangan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun anakpertama Penggugat tersebut tidak dapat diketahui pilihannya, Majelis Hakimpatut menetapkan pula bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernamaANAK 1 umur 13 tahun, berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugatsebagai ibu kandungnya, dengan tetap menjaga hakhak antara anak tersebut danTergugat sebagai ayah kandungnya, untuk bertemu langsung, dan berhubunganpribadi secara tetap dan timbal

Hal. 17 dari 20dan berhubungan pribadi secara tetap dan timbal balik sebagaimana laiknyahubungan antara anak dan ayahnya, sejauh tidak mengganggu kepentingananakanak tersebut;5.

Substansi perkawinan dalam ketentuan tersebut dipahamimerupakan ikatan lahir batin secara timbal antara suami istri sehingga dapatmencapai tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia. Maknaa contrarionya adalah jika tidak ada lagi ikatan lahir batin secara timbal balikantara suami istri itu, maka tujuan perkawinan tidak akan terwujud.

Jika tujuanperkawina sudah tidak dapat terwujud lagi karena sudah tidak ada ikatan lahirbatin secara timbal balik antara Penggugat dengan Tergugat, maka tujuanperkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaituuntuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddahwarahmah (bahagia dan sejahtera) tidak dapat diwujudkan lagi.

Putusan Nomor 1265/B/PK/PJK/2017kepada Perwakilan Negara Asing dapat diberikan pembebasan pajak denganasas timbal balik;Bahwa barang perwakilan negara asing diatur dalam Pasal 25 ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan "Pembebasanbea masuk diberikan atas impor: a. barang perwakilan negara asing besertapara pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik:Bahwa berdasarkan pasal 27 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 17 Tahun2006 tentang Kepabeanan bahwa

memilikidokumen PP8/PP19 pada saat melakukan pembelian kendaraan dari PemohonBanding, maka bea masuk yang Pemohon Banding bayarkan pada saatmelakukan impor kendaraan tersebut dikeluarkan dari harga jual dan akandimintakan pengembalian kepada Terbanding;Bahwa jika kemudian bea masuk ini tidak dapat dimintakan pengembailian,maka beban bea masuk akan menjadi beban Pemohon Banding dan hal initidak sesuai dengan Konvensi Wina, karena beban bea masuk tersebutseharusnya menjadi beban Negara karena asas timbal

tersebut selanjutnya PT ToyotaAstra Motormengajukan Surat Permohonan Pengembalian Bea Masuk denganSurat Nomor 1536/FAD/AD/EX/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 terhadapPIB Nomor 097293 tanggal 30 Maret 2010 dengan alasan importasidimaksud mendapat fasilitas pembebasan Bea Masuk;Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 1 huruf a UndangUndang Nomor17 Tahun 2006 disebutkan bahwa Pembebasan Bea Masukdiberikan atas Impor Barang Perwakilan Negara Asing beserta ParaPejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal

Keputusan ini, paling banyak 1 (satu) unit selamabertugas di Indonesia;Bahwa yang dimaksud pembelian kendaraan dalam keadaan jadi(CBU) dimaksudkan sebagai pembelian untuk mendapatkan fasilitaspembebasan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yangmenyatakan:Pembebasan bea masuk diberikan atas impor barang perwakilannegara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesiaberdasarkan asas timbal

balik;Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor90/KMK.04/2002 yang menyatakan bahwa:Pembebasan bea masuk dan cukai diberikan atas impor barang milikPerwakilan Negara Asing beserta Pejabatnya dalam upayamenunjang tugas/fungsi diplomatik Perwakilan Negara Asing diIndonesia berdasarkan azas timbal balik;Bahwa Pengembalian bea masuk hanya dapat diberikan berdasarkanPasal 27 ayat (1) yang menyatakan:Pengembalian dapat diberikan terhadap seluruh atau sebagian beamasuk yang telah dibayar