Ditemukan 1962 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : iktiar
Penelusuran terkait : Koperasi ikhtiar sejahtera vs direktur jenderal pajak;;
Pengadilan PN SOE Pidana Khusus Perdagangan Orang
Register : 20-07-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN SOE Nomor -84/Pid.Sus/2018/PN Soe
Tanggal 4 Oktober 2018 — -SARIFUDIN Als.UDIN (TERDAKWA)
257 — 186
  • Putusan No: 84 / Pid.Sus/ 2018/ PN Soetindakan dengan persetujuan korban yang secara melawan hukum (denganadanya suratsurat yang isinya tidak benar) telah memanfaatkan tenaga ataukemampuan Anak Korban untuk mendapatkan keuntungan materiil (Sejumlahuang tertentu) yang dalam hal ini dilakukan terhadap seorang anak untukdikirimkan keluar negeri ;Menimbang, bahwa oleh karenanya, ikhtiar yang diperoleh daripengertian eksploitasi tersebut, eksploitasi tersebut tidak mensyaratkan bahwasuatu eksploitasi
Pengadilan PA JEMBER Perdata Agama
Register : 08-08-2018 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PA JEMBER Nomor 4045/Pdt.G/2018/PA.Jr
Tanggal 25 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
100 — 30
  • Seseorangdikatakan ikhtiar dalam keadaan tindakan apabila ia melakukanperbuatan atas dasar pilihannya bukan karena pilihan orang lain,tentu saja setelah memikirkan dengan matang;Halaman 15 dari 68 halaman Putusan Nomor 4045/Pdt.G/2018/PA.Jr.Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 210 (1) mensyaratkanpemberi hibah telah berumur sekurangkurangnya 21 (dua puluhsatu) Tahun;b.
Pengadilan PN BOJONEGORO Pidana Khusus
Register : 20-06-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PN BOJONEGORO Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Bjn
Tanggal 15 Juli 2019 — Pemohon:
Syamsul Hadi, Ak, CA.
Termohon:
Kejaksaan Negeri Bojonegoro
76 — 42
  • Hal ini nyatanyata sesuai dengan pertimbangan dan amar Putusan MK No. 21/PUUX1I/2014 tanggal 28 April 2015 (Putusan MK No. 21/2014), yang masingmasing menyatakan sebagai berikut: Pertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi, halaman 105106Putusan MK No. 21/2014:Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari prosespenyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusiamaka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakanobyek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukumpranata
Pengadilan PN SOASIU Pidana Khusus
Register : 07-02-2022 — Putus : 22-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN SOASIU Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Sos
Tanggal 22 Februari 2022 — Pemohon:
Ailen Goeslaw, S.E
Termohon:
Kejagung RI. Cq. Kejati Maluku Utara Cq. Kepala Kejari Hatim
101 — 89
  • praktek peradilan melalui putusanPraperadilan atas penetapan Tersangka tersebut di atas, sertapertimbangan hukum (ratio decidendi) Majelis Hakim Konstitusi dalamPutusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUUXII/2014, tanggal 28 April 2015, yang berbuny/i:..0leh karena penetapan Tersangka adalah bagian dari prosesPenyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusiamaka seharusnya penetapan Tersangka oleh Penyidik merupakan objekyang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus
Register : 09-07-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 13-08-2018
Putusan PN PELALAWAN Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Plw
Tanggal 7 Agustus 2018 — Pemohon:
SUKHDEV SINGH
Termohon:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Cq DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Cq BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA Seksi Wilayah II
2.BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA Seksi Wilayah II
96 — 145
  • 2014tanggal 28 April 2015, dengan tegas menyatakan terhadap penetapantersangka dapat diajukan praperadilan, sebagaimana tercantum dalampertimbangan putusan tersebut pada halaman 1055 huruf k. yangberbunyi sebagai berikut :Bahwa betul apabila pasal 1 ayat 2 KUHAP dilakukan secara ideal danbenar maka tidak diperlukan pranata praperadilan, namunpermasalahannya adalah bagaimana ketika tidak dilakukan secara idealdan benar, dimana seorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangkamemperjuangkan haknya dengan ikhtiar
Pengadilan PN Sei Rampah Pidana Khusus
Register : 05-05-2020 — Putus : 02-06-2020 — Upload : 18-06-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Srh
Tanggal 2 Juni 2020 — Pemohon:
MARSAN
Termohon:
1.Ka Kepolisian Polres Sergei cq Kepolisian Polres Sergei KASAT RESKRIM
2.Kejaksaan Agung RI Cq Ka KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SEI RAMPAH
44 — 26
  • Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum Majelis HakimKonstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik IndonesiaNomor: 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 yang berbunyi Olehkarena penetapan Tersangka adalah merupakan bagian dari prosespenyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusiamaka seharusnya penetapan Tersangka oleh penyidik merupakan objekyang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranatapraperadilan.
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Khusus Pidsus Pra Peradilan
Register : 28-10-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 23-02-2017
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 3/Pid.Pra/2016/PN Blb
Tanggal 24 Nopember 2016 — -TARUNA MARDADI K Dalam hal ini diwakili Kuasanya bernama M.ARIEF S DJAJANAGARA. SH .M.Kn (Pemohon) MELAWAN -KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA BARAT ,RESORT CIMAHI , KEPALA SATUAN RESKRIM Dalam hal ini Termohon diwakili kuasanya yakni : AKBP. IKSANTYO BAGUS PRAMONO.SH.MH , AKBP.DR.RUSMAN .SH .MH , AKBP. SUSI BINA KURNIATI.SH , KOMPOL.OESMAN IMAM Q .SH , IPDA MAMAN MAULANA .SPd , BRIPKA YOGAS.SH , dan BRIGADIR AGUNG SUGIHARTO.SH (Termohon)
223 — 48
  • Bahwa dengan memperhatikan praktek peradilan melalui putusanPraperadilan atas penetapan Tersangka tersebut di atas serta pertimbanganhukum Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah KonstitusiRepublik Indonesia Nomor 21/PUUXI/2014, tanggal 28 April 2015, yangberbunyi, Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari prosespenyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia makaseharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yangdapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Register : 16-04-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 147/Pdt.G/2018/PN Smg
Tanggal 29 Oktober 2018 — Penggugat:
Kol.Ckm PurnDR.Dr.A. BAMBANG DARWONO,SpB, SpOTK,FICS. Dkk.
Tergugat:
1.Kepolisian Daerah POLDA Jawa Tengah
2.Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang
3.Badan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah Jawa Tengah
89 — 21
  • III oleh instansi yang berkompeten melakukan perubahan statusgolongan rumah Negara tersebut .Menimbang, bahwa kemudian terhadap ikhtiar para Penggugat denganmengaitkan beberapa peraturan peraturan (Sebagaimana bukti surat bertanda :P23; P24;P25 ; P26; dan P 27) , menurut Majelis Hakim juga harusdikesampingkan , sebab dalam kontek persoalan para Penggugat dengan substansigugatannya adalah tentang permohonan permohonan yaitu mohon agar statusRumah Negara yang termasuk tanahnya yang berupa Tanah Negara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-06-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 K/Pdt/2015
Tanggal 18 Juni 2015 — SURYANI vs HENKY WONGSONEGORO
166 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penerbit Ikhtiar Baru Jakarta. Tahun 1975. halaman 108.
Pengadilan PN TUBAN Pidana Khusus
Register : 20-10-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 17-11-2020
Putusan PN TUBAN Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Tbn
Tanggal 16 Nopember 2020 — Pemohon:
SUSILO HADI UTOMO
Termohon:
Kepala Kepolisian R.I Cq. Kapolda Jawa Timur Cq. Kapolres Tuban Cq. Kasatreskrim Resort Tuban
179 — 54
  • Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum Majelis HakimKonstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik IndonesiaNomor: 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 yang berbunyi Olehkarena penetapan Tersangka adalah merupakan bagian dari prosespenyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusiamaka seharusnya penetapan Tersangka oleh penyidik merupakan objekyang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranatapraperadilan.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 26-04-2016 — Putus : 24-05-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 75/Pid/Prap/2016/PN.Jkt.Sel
Tanggal 24 Mei 2016 — HADI RAHARJA, Pekerjaan Komisaris PT. Wirajaya Packindo, bertempat tinggal di K.H.M. Mansyur No.145 D. RT.002.RW.003. Kelurahan Duri Utara Kecamatan Tambora Jakarta Barat untuk selanjutnya disebut Pemohon ;
350 — 1371
  • menyatakanbahwa penetapan tersangka adalah merupakan objek praperadilan.Dengan demikian maka Permohonan PEMOHON untuk mengujikeabsahan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka melaluipraperadilan adalah sah menurut hukum, sebagaimana dinyatakan dalampertimbangannya yang menyatakan :Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikanyangmerupakan perampasan terhadap hak asasi manusia makaseharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yangdapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Kepailitan
Register : 24-05-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 189/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst Renvoi
Tanggal 29 Juni 2021 — PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk >< Tim Kurator PT Dharma Pratama Sejati (Dalam Pailit)
856 — 363
  • Pst.bahwa kepailitan adalah ikhtiar untuk memberikan jaminan atasterbayarnya piutang kreditor dengan mekanisme sita umum atas asetdebitor, dengan tidak menjadikan keberlanjutan usaha debitorsebagai fokus utamanya. Sementara tujuan utama dari PKPU adalahditemukan dan disepakatinya formula pembayaran utang debitor yangtujuan akhirnya adalah perdamaian antara kreditor dan debitor demikeberlangsungan dan keberlanjutan usaha debitor.
Pengadilan PN LUWUK Pidana Khusus
Register : 31-01-2019 — Putus : 04-03-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PN LUWUK Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Lwk
Tanggal 4 Maret 2019 — Pemohon:
Mustapa I. Patiwael, SH.,MH.
Termohon:
Kepala kepolisian RI. Cq. Kapolda SulTeng, Cq.Kapolrest Banggai, Cq. Kasat Reskrim Polrest Banggai
83 — 21
  • Karenanya kamimembutuhkan perlindungan hukum terhadap diri Pemohon, dan karenanya sembarikami menjalani ikhtiar konstitusional melalui praperadilan ini, kami kuasa hukumpemohon telah berkonsultasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban(LPSK) . Semua ini berangkat dari itikad baik Pemohon untuk berkontribusi padapengungkapan banyak hal terkait EKSEKUSI LAHAN TANJUNG SARI demikebenaran dan hanya untuk kebenaran.A.
Pengadilan DILMILTI I MEDAN Pidana Umum Penipuan
Register : 03-10-2017 — Putus : 31-03-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 20-K/PMT-I/AD/X/2016
Tanggal 31 Maret 2017 — Subur Raharjo, Letkol Czi NRP 11930091391070
154 — 34
  • berlakuseperti yang diatur dalam Undangundang Nomor 8 tahun 1981tentang kitab Undangundang hukum acara pidana.3Setelah mendengar dan membaca Tuntutan Pidana(requisitoir) yang dibacakan oleh Oditur Militer Tinggi Medan padahari Selasa Tanggal 14 Februari 2017, tibalah kesempatan yangdiberikan kepada kami selaku) Penasehat WHukum untukmembacakan Nota Pembelaan (Pledooi), Pledooi ini bukanlahsuatu yang hendak membela kesalahan Terdakwa agar bebas diluar pertimbanganpertimbangan hukum tetapi suatu ikhtiar
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus Lain-lain
Register : 20-09-2023 — Putus : 06-02-2024 — Upload : 13-02-2024
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL
Tanggal 6 Februari 2024 — Penuntut Umum:
1.SYAIFFUL ALAM YULIASTANA,SH.,MH
2.INDAH PUSPITARINI
Terdakwa:
KURNIADI SASTRAWINATA
308 — 118
  • dilegalisir;
  • 1 (satu) bendle Fotocopy rekening koran unit Link Investa 3 yang dilegalisir;
  • 1 (satu) bendle Fotocopy rekening koran unit Link Investa 4 yang dilegalisir;
  • 1 (satu) bendle Fotocopy rekening koran unit Link Investa 5 yang dilegalisir;
  • 1 (satu) bendle Fotocopy rekening koran unit Link Investa 6 yang dilegalisir;
  • 1 (satu) bendle Fotocopy perhitungan fee Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang dilegalisir;
  • 1 (satu) buah buku asli ikhtiar
    polis nomor 1000193754 tgl. 29 Mei 2019 atas nama ROBBY jumlah premi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) berakhirnya premi tgl. 24 Mei 2020;
  • 1 (satu) buah buku asli ikhtiar polis nomor 1000201531 tgl. 4 Desember 2019 atas nama ROBBY jumlah premi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) berakhirnya premi tgl. 3 Juni 2020;
  • 1 (satu) lembar Slip pemindahan dana antar rekening Bank BCA bukti setoran penempatan dana premi dari Bank BCA atas nama ROBBY ke rekening
Pengadilan PA CURUP Perdata Agama
Register : 16-03-2021 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 07-05-2021
Putusan PA CURUP Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Crp
Tanggal 6 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
28 — 42
  • CrpDALAM REKONVENSIBahwa terhadap Permohonan Rekonvensi yang diajukan oleh PenggugatRekonvensi (Termohon Konvensi), didasari atas alasanalasan sebagai berikut:1.Bahwa dalildalil yang termuat dalam Konvensi yang memiliki relevansiterhadap dalildalil Permohonan Rekonvensi, secara mutatismutandismohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini;Bahwa sejatinya, Permohonan Rekonvensi ini diajukan oleh PenggugatRekonvensi merupakan ikhtiar terakhir
Pengadilan PN SLEMAN Perdata
Register : 13-02-2018 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan PN SLEMAN Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Smn
Tanggal 8 Oktober 2018 — Penggugat:
1.Tn.BAMBANG ADIYANTO
2.NY. NUR WULANDARI
Tergugat:
5.PT BANK PEMBANGUNAN DARAH DIY Cq PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH CABANG SLEMAN
6.CHRISENTIANA NUNING NUGRAHA
7.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL YOGYAKARTA
8.BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KABUPATEN SLEMAN
75 — 13
  • Gugatan Nomor 54/Pat.G/2018/PN Smnjumlah hutang Para Penggugat yang tidak pasti jumlah dan tidak tertentunilainya dengan dibebani adanya bunga dan denda, serta tidak memberikanhak Restrukturisasi Kredit yang benar sesuai prosedur perbankan, yaitutidak dihapuskannya tunggakan bunga dan denda, tidak dibuatkan AktaPengakuan Hutang yang memuat jumlah hutang pasti dan tertentu nilainya,serta tidak diberikan kesempatan pelunasan hutang pokok sebesarRp.3.000.000.000, (Tiga milyar Rupiah) dengan jalan ikhtiar
Pengadilan PN Oelamasi Pidana Khusus
Register : 13-11-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 08-11-2019
Putusan PN Oelamasi Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Olm
Tanggal 5 Desember 2018 — Pemohon:
1.AYUB TOSI
2.METUSALAK TOSI
Termohon:
2.Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kupang
3.Penyidik Satuan Reskrim Polres Kupang
123 — 66
  • bahwa dengan memperhatikan praktek peradilan melaluiputusan Praperadilan atas penetapan Tersangka tersebut di atas sertapertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan MahkamahKonstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUUXII/2014, tanggal 28 April 2015,yang berbunyi, Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari prosespenyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia makaseharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapatdimintakan perlindungan melalui ikhtiar
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus
Register : 19-05-2021 — Putus : 08-06-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN SORONG Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Son
Tanggal 8 Juni 2021 — Pemohon:
1.PETRUS TITIT
2.OKTOVIANUS BOFRA
3.YANO ASBHI WALI
4.KAMARUDDIN KASIM
Termohon:
KEJAKSAAN NEGERI SORONG
62 — 39
  • memperhatikan praktek peradilan melalui putusanPraperadilan atas penetapan Tersangka tersebut di atas, sertapertimbangan hukum (ratio decidendi) Majelis Hakim Konstitusi dalamPutusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUUX11/2014, tanggal 28 April 2015, yang berbunyi:oleh karena penetapan Tersangka adalah bagian dari prosesPenyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusiamaka seharusnya penetapan Tersangka oleh Penyidik merupakanobjek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar
Pengadilan PN BALIGE Pidana Khusus
Register : 14-06-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Blg
Tanggal 12 Juli 2021 — Pemohon:
1.Jabiat Sagala
2.Sardo Sirumapea
Termohon:
Kepala Kejaksaan Agung RI cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Medan cq Kepala Kejaksaan Negeri Samosir
107 — 74
  • 1945, termasuk diantaranya mengenai pranata Praperadilan,sebagaimana pertimbangan hukum dalam halaman 105106 dan amarmengadili poin 1.3 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014 yangmenyebutkan sebagai berikut:Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN BigOleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikanyang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia makaseharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yangdapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar