Ditemukan 1870 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nasionla nasianna nasiona nasibta nasibni nasabnya nosimnya nosinnya
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 16-03-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 26-05-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 123/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 20 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat I : PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA Diwakili Oleh : PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA
Terbanding/Tergugat : Iskandar Kenanga
Turut Terbanding/Penggugat II : PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA CABANG BELAWAN
52 — 33
  • x 5 tahun = Rp. 2.155.475.500, (Dua Miliar Seratus Lima Puluh LimaJuta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah);Bahwa setelah acara Sosialisasi Tarif Sewa Lahan Yang Baru olehPenggugat II melalui General Managernya, yaitu Bapak Dicky Heriantodilaksanakan, maka seluruh pengusaha perikanan di Gabion Belawantermasuk Tergugat mengadukan nasibnya ke Asosiasi PengusahaPerikanan Gabion Belawan (AP2GB) sebagai wadah pengusahapengusaha di bidang perikanan di Gabion Belawan untuk menyalurkanpendapatnya
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 04-06-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 338/Pdt.G/2018/PN Mdn
Tanggal 11 April 2019 — Penggugat:
1.PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA
2.PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA CABANG BELAWAN
Tergugat:
ZULFAHRI SIAGIAN
49 — 8
  • x 5 tahun = Rp. 159.950.000, (Seratus Lima Puluh Sembilan JutaSembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);Bahwa setelah acara Sosialisasi Tarif Sewa Lahan Yang Baru olehPenggugat II melalui General Managernya, yaitu Bapak Dicky Heriantodilaksanakan, maka seluruh pengusaha perikanan di Gabion Belawantermasuk Tergugat mengadukan nasibnya ke Asosiasi PengusahaPerikanan Gabion Belawan (AP2GB) sebagai wadah pengusahapengusaha di bidang perikanan di Gabion Belawan untuk menyalurkanpendapatnya, dan terhadap
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor KUHP Tahun 1915
4032 — 4937
  • Tentang : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  • yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di suatutempat yang digunakan untuk menjalani pidana penjara, atau pidanakurungan, atau keduaduanya, segera sehabis pidana habis hilangkemerdekaan itu selesai, kalau diminta, boleh menjalani kurungan ditempat itu juga.(2) Pidana kurungan karena sebab di atas dijalani di tempat yang khususuntuk menjalani pidana penjara, tidak berubah sifatnya oleh karena itu.Pasal 23Orang yang dijatuhi pidana kurungan, dengan biaya sendiri boleh sekedarmeringankan nasibnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-02-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 763 K/PID.SUS/2015
Tanggal 15 Februari 2016 — H. BANGUN OLOAN HARAHAP, S.Sos
84 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • P13 ;Tanggapan :Karena kesadaran dan keberanian Pemohon Kasasi membongkarkasus korupsi di kantor Gubernur Sumatera Utara (vide buktiP8.A s/d P8.F) dimana la bertugas, yang memiliki resiko besar,nasibnya/nyawanya bisa terancam dan serangan balik akan timbulbila fakta yang diusungnya tidak benar, namun karena ia dalamposisi benar sehingga hingga saat ini ia selamat malahanmendapat pujian dari masyarkat.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 23-03-2020 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 132/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 3 Juni 2020 — Pembanding/Penggugat I : PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA
Terbanding/Tergugat : Tjin Peng
Turut Terbanding/Penggugat II : PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA CABANG BELAWAN
48 — 28
  • tarif baru yaitu sebesar Rp.35.000, x luas tanah x 5 tahun, tanpa menunjukkan dasar hukumpemberlakuan tarif tersebut, sehingga apabila dihitung, maka pembayaransewa lahan tersebut menjadi Rp. 35.000, x 5.565 m2 x 5 tahun = Rp.973.875.000, (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah);20.Bahwa setelah acara Sosialisasi Tarif Sewa Lahan Yang Baru olehPenggugat II melalui General Managernya, yaitu Bapak Dicky Heriantodilaksanakan, maka seluruh pengusaha perikanan di Gabion Belawantermasuk Tergugat mengadukan nasibnya
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 25-08-2017 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 22-03-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 108/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 6 Februari 2018 — Penggugat:
1.ELNI SUSANTI
2.YULIA RAHMANA INDRIAWATI
3.INDAH SUCIATI
4.EUIS SUPAEDAH
5.REPI HERLIAN
6.SLAMET
7.Ir SAID IQBAL ME
8.RIDEN HATAM AZIZ SH
9.IWAN KUSMAWAN AMD
10.RAMIDI
11.MIDIAN YULIUS
12.ENDRA SURYADI
13.TRI PRIYONO
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
1.PT JMTECH BUSANA GLOBAL
1.GUBERNUR JAWA BARAT
2.PT HS APPAREL
3.PT DADA INDONESIA
4.PT SELARAS KAUSA BUSANA
5.PT ANUGERAH ABADI BERSAMA
278 — 146
  • Kondisi ini semakin mengkhawatirkan, karena terdapat 97.569 orangpekerja/buruh yang ada di 89 perusahaan yang nasibnya di ujung tandukterancam di PHK karena persoalan tersebut ; Bahwa ancaman PHK terhadap para pekerja/oburuh harus secara seriusdirespon dan ditangani oleh Tergugat, mengingat bahwa berdasarkan datayang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, bahwa TingkatPengangguran Terbuka (TPT) di wilayah Provinsi Jawa Barat mencapaiangka 8,49% atau melampaui TPT Nasional yang berada di
    Kondisi ini semakinmengkhawatirkan, karena terdapat 97.569 orang pekerja/buruh yang adaHalaman 119 dari 258 halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2017/PTUNBDGdi 89 perusahaan yang nasibnya di ujung tanduk terancam di PHK karena persoalan tersebut;Bahwa ketidaksanggupan perusahaan untuk membayar upah yang telahditetapbkan sebelumnya di dalam UMK Tahun 2017 serta timbulnyakekhawatiran perusahaan tidak dapat bersaing dengan daerah lain yangmemiliki upah yang lebih rendah, berimbas secara nyata padapengurangan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-04-2012 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 94/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 16 April 2012 — KARNO ROSO,S.SosI Bin EDI SUBROTO (TERDAKWA)
79 — 31
  • FUAD SIROJUDDIN selaku Bendahara KPMDB bersama dengan EUISNOOR FAUZIAH;bahwa saksi tidak tahu Ketika habis masanya 5 bulan apa terdakwa selakupenanggungjawab memberi laporan ;bahwa mengenai ATK saksi dapat berupa buku/alatalat tulis dan Modul ;bahwa Tutor dan penyelenggara nasibnya seperti saksi tapi ada yang diberihonor sampai 6 bulan;/ bahwa ...............28bahwa dasar pergantian pengurus adalah MUNAS dan pergantian pengurussetiap tiga tahun sekali ganti;bahwa dalam Program keaksaraan fungsional
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 25-04-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 77/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 1 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
167 — 100
  • Supaya tetap berjalan perguruan tingginyasampai ditetapkan statuta yang baru, Pasal 34 A ternyata tidak dipakaidalam surat itu, yang digunakan dalam surat itu adalah Pasal 34 B, kalauHalaman 117 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUNJKTPasal 34 B Itu bukan tentang statuta yang mulia, Pasal 34B itu adalahtentang peraturan pelaksanaan dari PP ini, demikian juga Pasal 36, Pasal34B itu adalah tentang nasib peraturanperaturan lainnya yang berdasarkanperaturan perundangundangan sebelum PP 4 ini, nasibnya
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus
Register : 11-02-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smr
Tanggal 22 Oktober 2019 — Penggugat:
1.Ribut Budiono
2.Mochammad Anang Ma'ruf
3.Muslimin
4.Syukron
5.AGUS BUDIYANTO
6.AHMAD RAHMADI
7.ARPIDI
8.FAJRI ANDIKA
9.M. SURYADI
10.MANSUR
11.MUHAMMAD FAUZI
12.RIDHA MAHMUDAH
13.RODIANSYAH
14.RUSLIN UMAR
15.UDIANSYAH
16.AHAMAD MUSTAQIM
17.AHMAD JUNAIDI
18.ASRI DOMILI
19.EDI SUPANDI
20.IDHAM
21.JAHERUDIN
22.LENI LISA
23.MARWAN
24.MAULIDUN AKBAR
25.MUHAMMAD NUR KHOLIS
26.MUHAMMAD SOLEHAN
27.NASRUDIN
28.NGUBAIDILLAH HAMDANI
29.NUR CAHYO BUDI SAPUTRO
30.NURYANTO
31.OBI NUR PAIT
32.RAHMAWATI HARAHAP
33.RAKHMAWATI
34.RENDY
35.RESTI YULIANI DEA
36.RONI KURNIAWAN
37.SEGER SISWANTO
38.SYAIFUL SAPUTRA
39.SYAMSURI AKBAR
Tergugat:
PT. MAHAKAM SAWIT PLANTATION
203 — 62
  • Dengan suratnya Nomor : 567/001/PHJSK.II/I/2018 padatanggal 2 Januari 2018 Disnakertrans Kab.Kukar kembali memberikanperingatan kepada Manajemen MSP6G, didalam surat nya juga terterajumlah pekerja yang ditelantarkan nasibnya oleh Manajemen Tergugatyaitu sebanyak 1.131 Karyawan dan atau pekerja/oburuh yang tersebar di11 (Sebelas) Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara ;Bahwa pada awal Januari 2018 upaya karyawan melalui Serikat PekerjaTingkat Perusahaan MSPG kembali memberikan harapan dimana setelahmelakukan
Pengadilan PN INDRAMAYU Pidana Umum
Register : 21-07-2020 — Putus : 14-09-2020 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 190/Pid.B/2020/PN Idm
Tanggal 14 September 2020 — Penuntut Umum:
1.LUTVI TRI CAHYANTO, S.H.
2.TAUFIK HIDAYAH, SH
3.IVAN DAY ISWANDY, SH
Terdakwa:
1.CECEP SUPRIYANTO Bin NANA TASRANA
2.ROFIQOH Binti WARTANA
193 — 41
  • menawarkan kepada Jamaah Haji mengenai fasilitas Haji Knususmendapatkan fasilitas bintang 5 (lima) dan kenyataannya berdasarkanketerangan saksi Yayah Pujiyanah, saksi kariri, dan saksi Darto pada saatkeberangkatan ke tanah suci Mekkah Para Jamaah hanya dibelikan tiket peswatSrilanka Airlines bukan tiket pesawat Saudi Airlines, dan sampai disana ParaJamaah tidak juga diberikan fasilitas penginapan, makan, tidak didampingipembimbing dan tidak disediakan tiket pulang ke tanah air, sehingga ParaJamaah nasibnya
Pengadilan PA BATAM Perdata Agama
Register : 20-05-2019 — Putus : 01-04-2020 — Upload : 02-04-2020
Putusan PA BATAM Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Btm
Tanggal 1 April 2020 — Penggugat melawan Tergugat
171 — 132
  • Dan mobil tersebut, jika dijual makaHalaman 55 dari 162 Putusan Nomor 000/Padt.G/2019/PA.Btmhanya seharga Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah), karenaPenggugat begitu percaya dan menyayangi keluarganya danbercitacita untuk menikmati masa tua di Batam, makamenumpukan semua harta di Batam, namun keadaan berkatalain, tetapi Penggugat tidak menginginkan nasibnya akan samadengan anakanaknya dihari esok, maka Penggugat memohonkepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskanperkara a quo, agar memutuskan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 14-11-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 270/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 11 April 2019 — Dr. Binsar M. Gultom, S.H., S.E., M.H ; Komisi Yudisial Republik Indonesia
264 — 174
  • Dengan demikian terdapat unsur conflict of interestjika seorang Hakim mengadili perkara a quo karena menentukan nasibnya sendinmelalui putusan yang dibuatnya. Conflict of interest yang potensial terjadi bisasecara individu maupun corsac.q.
Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Pidana Umum Penghinaan
Putus : 25-07-2013 — Upload : 03-01-2014
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 63/Pid.B/2013/PN. Slw
Tanggal 25 Juli 2013 — Ir. IMAM SUPRIHANTO Alias GUS IM Bin MUALIM.
96 — 31
  • Imam Suprihanto Alias Gus Im adahubungannya dengan Aptesi.Bahwa saksi pernah bertemu dengan daerah lain yang nasibnya sama yaitu daerahJepara, Lampung, Ponorogo, Klaten dan Boyolali. 95 Bahwa daerahdaerah tersebut sudah bayar kontribusi karena disuruh untukmembayar sejumlah uang oleh Jajang.Bahwa pada waktu itu Yunan dan Suherman datang ke tempat saksi untuk surveytapi saksi tolak, karena saksi mau mundur.Bahwa pelaksanaan survey tersebut bukan atas permintaan saksi, tapi usaha merekauntuk membujuk
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Militer
Register : 16-04-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 01-07-2019
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 162-K/PM I-04/AD/V/2019
Tanggal 23 Mei 2019 — EX. SERTU RISDAN
183 — 117
  • Bahwamaksud Saksi membeli mobil kijang LGX tersebutkarena inginmembantu kakak ipar Saksi memperbaiki nasibnya karena kakak ipar Saksiyaitu Sdr. Almedi untuk mengangkut saos.4. Bahwa karena usaha mengangkut saos sepi sehingga pada bulan Mei2012 kakak Ipar Saksi an. Almedi menghubungi Saksi minta ijin untukmodifikasi mobil seperti temannya dan Saksi mengatakan mana kakakmusaja.5. Bahwapadatahun 2011 saat berada di sungai Lilin Saksi mendengardari seniornya bahwa Terdakwa mempunyai PT. APS diJl.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-02-2012 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 74/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 10 Februari 2012 — TRI TAUFIQ AFWAN Bin SURATMAN (KORUPSI)
80 — 149
  • ./7474Bahwa setahu saksi Taufik itu pekerjaannya swasta, tetapi memangsaksi tidak tahu dia itu siapa, rumahnya saja saksi juga tidak tahu ; Bahwa Waktu itu Terdakwa membawa mobil Avanza apa Senia, saksikurang jelas, tetapi warnanya hitam dan platnya juga hitam; Bahwa ada desadesa lain yang nasibnya sama dengan Desa saksi,yaitu juga mendapat bantuan tetapi disunati lebih dulu; Bahwa saksi sendiri mau bertanya Terdakwa waktu di BPD, kenapahanya diberi 15 juta rupiah, tetapi Terdakwa keburu pergi; Bahwa
    (dua puluh lima juta rupiah) dibawa Terdakwa,lalu setelah itu Terdakwa pergi;Bahwa kemudian dengan uang 15 juta rupiah dilakukan pembanguandengan tambahan swadaya masyarakat sampai pembangunan selesai; Bahwa.../7474Bahwa setahu saksi Taufik itu pekerjaannya swasta, tetapi memangsaksi tidak tahu dia itu siapa, rumahnya saja saksi juga tidak tahu ; Bahwa Waktu itu Terdakwa membawa mobil Avanza apa Senia, saksikurang jelas, tetapi warnanya hitam dan platnya juga hitam; Bahwa ada desadesa lain yang nasibnya
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Khusus
Putus : 11-01-2013 — Upload : 22-10-2013
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 162-K/PM I-04/AD/X/2012
Tanggal 11 Januari 2013 — Sertu Risdan
134 — 185
  • Bahwa maksud Saksi membeli mobil kijang LGX tersebut karena inginmembantu kakak ipar Saksi memperbaiki nasibnya karena kakak ipar Saksi yaituSdr. Almedi untuk mengangkut saos.4. Bahwa karena usaha mengangkut saos sepi sehingga pada bulan Mei 2012kakak Ipar Saksi an. Almedi menghubungi Saksi minta ijin untuk modifikasimobil seperti temannya dan Saksi mengatakan mana kakakmu saja.5. Bahwa pada tahun 2011 saat berada di sungai Lilin Saksi mendengar dariseniornya bahwa Terdakwa mempunyai PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-04-2017 — Upload : 09-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 K/Pdt/2017
Tanggal 10 April 2017 — NURHIDAYAH, DKK VS PT AETRA AIR JAKARTA, DKK
1346 — 972 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, sebagaimanatelah dirativikasi dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentangRatifikasi International Covenan Economic Social & Cultural Rights dalamPasal 1 ayat (1) dan (2) telah menegaskan bahwa:(1) Semua bangsamempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri yang memberikanmereka kebebasan untuk menentukan status politik kebebasan untukmemperoleh kemajuan ekonomi, sosial dan budaya;(2) Semua bangsa dapat, demi kepentingan mereka sendiri,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 05-06-2014 — Putus : 17-07-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 253 K/TUN/2014
Tanggal 17 Juli 2014 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU, II. 1. LIE KIAN SING, dkk VS PT. BELUNKUT
198 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tidakadil jika hak rakyat dilanggar oleh sebuah kekuasaan dan atau dibiarkandirampas dengan memberikan pertimbangan hukum seolaholah rakyat jelatayang miskin inilah biang kerok di Republik ini;Bung Karno mengatakan, jangan biarkan tanah menjadi milik para biang kerokyang gendut, tetapi harus untuk rakyat;Shakespeare mengatakan, gelitiklan maka ia akan tertawa; sayatlah maka iaakan berdarah;Rakyat telah berdarah memperjuangkan nasibnya; hitam legam panas terik,hujan, nyamuk, ular, semua itu tidak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-08-2015 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 216 PK/PID.SUS/2014
Tanggal 11 Agustus 2015 — EFFENDY KOMALA, DK
218 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa penyerahan sejumlah uang kepada penyidikpajak pada tanggal 7 Mei 2013 dan atau pada tanggal 15 Mei 2013 adalahsematamata atas dasar permintaan dan instruksi atasan.Bahwa klien kami, Terdakwa effendy komala memiliki kekhawatiran,ketakutan, dan kebimbangan akan nasibnya di perusahaan bilamana menolakuntuk tidak menjalankan tugasnya.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum Pembunuhan
Register : 15-10-2015 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps
Tanggal 29 Februari 2016 — MARGRIET CHRISTINA MEGAWE alias TELY
4136 — 6497
  • ke orangtua angkatnya;e Bahwa pengangkatan anak di Indonesia ada beberapa aturan yangdilinat dari pbengangkatan anak oleh Warga Negara Asing, oleh WargaNegara Indonesia maupun oleh Single Parent atau seseorang;e Bahwa pengangkatan anak harus melihat pada tata cara atau hukumadat dimana anak diangkat;e Bahwa memperhatikan Undangundang Perlindungan Anak syaratsyarat pengangkatan anak pada prinsipnya roh/jiwa dari Undangundang Perlindungan Anak agar jangan sampai setelah diangkatanak menjadi buruk nasibnya
    Bentuk penelantaran adalahpemelihnaraan anak yang kurang memadai,kelalaian dalam mendapatkan pengobatanmeliputi kegagalan merawat anak dengan baik,kelalaian dalam pendidikan meliputi kKegagalanHal 301 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps302dalam mendidik anak untuk mampuberinteraksi dengan lingkungan;Bahwa apabila ada orang tua memarahi anakdan kekerasan fisik tetapi anak terrsebut tetapbermanja dengan orang tua tersebut dan tidakdendam, menurut ahli anak adalah berhatiemas, anak merasa nasibnya