Ditemukan 1962 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : iktiar
Penelusuran terkait : Koperasi ikhtiar sejahtera vs direktur jenderal pajak;;
Pengadilan PA BIMA Perdata Agama
Register : 05-10-2016 — Putus : 07-11-2016 — Upload : 18-07-2019
Putusan PA BIMA Nomor 1459/Pdt.G/2016/PA.Bm
Tanggal 7 Nopember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 12
  • Khusnul Ikhtiar (L) umur6 tahun ;Bahwa, pada awainya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaanrukun dan damai namun sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat danTergugat sering di warnai dengan perselisihan dan pertengkaran disebabkan :a. Tergugat suka mencaci maki Penggugat dengan katakata kasar dan kotor;b. Tergugat selalu menuduh Penggugat sebagai orang yang penipu dan tidakjujur ;Hlm 114 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BM4.
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Pidana Khusus
Register : 11-09-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 16/Pid.Pra/2019/PN Rap
Tanggal 16 Oktober 2019 — Pemohon:
MUHAMMAD HAITAMY JASNI, SKM
Termohon:
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA RESOR LABUHAN BATU
129 — 38
  • dengan memperhatikan praktek peradilan melalui putusanPraperadilan atas penetapan tersangka tersebut diatas serta ditambahpertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi dalam PutusanMahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUUXII/2014tanggal 28 April 2015 yang berbunyi Oleh karena penetapan tersangkaadalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasanterhadap Hak Asasi Manusia maka seharusnya penetapan tersangkaoleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindunganmelalui ikhtiar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-04-2015 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2428 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 8 April 2015 — TEUKU BAGUS MOKHAMAD NOOR
231 — 417 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bulan dimana Terdakwa/Pemohon Kasasi dinilai kKooperatif,sopan, berkata jujur dan tidak mempersulit jalannya persidangan;f) Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi percaya bahwa keadilan dan rasakeadilan di masyarakat masih ada pada setiap tingkat Pengadilan,baik itu pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan terkhususpada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai sarana terakhirmencari keadilan Terdakwa/Pemohon Kasasi untuk mencurahkanrasa keadilannya;g) Bahwa apa yang disampaikan ini adalah suatu bentuk ikhtiar
Pengadilan PA MATARAM Perdata Agama
Register : 18-08-2016 — Putus : 31-07-2017 — Upload : 15-02-2018
Putusan PA MATARAM Nomor 398/Pdt.G/2016/PA.Mtr
Tanggal 31 Juli 2017 — Para Penggugat vs Para Tergugat
56 — 40
  • Ikhtiar bin Lalu Mukti Hadis umur 42 tahun, agama Islam,pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Semangka,Lingkungan Sukaraja Timur, Kelurahan AmpenanTengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.Saridah binti Ancah, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumahtangga, bertempat tinggal di Jalan Kalibaru, LingkunganTinggar, Kelurahan Ampenan Utara, KecamatanAmpenan, Kota Mataram.Baiq Ratnawati binti Lalu Ahyar, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaanibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Energi
Pengadilan PN KUALA TUNGKAL Pidana Umum Pencurian
Putus : 31-07-2013 — Upload : 14-11-2014
Putusan PN KUALA TUNGKAL Nomor 14/Pid.B/2013/PN.Ktl
Tanggal 31 Juli 2013 — Iwan als. Iwan Sapi bin Misdi
99 — 19
  • Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatanitu dilakukan, maka orang itu dipersalahkan melakukan perbuatan persekongkol atau tadahyang dapat dituntut menurut Pasal 480 atau peristiwa yang tersebut dalam Pasal 221 ;Unsur sengaja harus ada, sehingga orang yang hanya secara kebetulan dantidak mengetahui telah memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan untukmelakukan kejahatan, tidak dapat dipidana (Vide KUHP dan Penjelasannya PenulisR. Sugandhi, SH.
Pengadilan PN CILACAP Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 17-10-2012 — Putus : 16-01-2013 — Upload : 10-07-2015
Putusan PN CILACAP Nomor 117 /Pid.Sus/2012/PN.Clp
Tanggal 16 Januari 2013 — SANYOTO HADI PRAYITNO Bin H.KARDI PRAWOTO.
117 — 33
  • Syaratbagi percobaan yang dapat dikenai pidana, seperti yang dituntut oleh undangundang, adalah bahwa ikhtiar pelaku harus sudah terwujud melalui (rangkaian)tindakan permulaan dan bahwa tidak terwujudnya akibat dari tindakan tersebutberada di luar kehendak si pelaku. Menurut Wirjono Prodjodikoro, padaumumnya kata percobaan atau poging berarti suatu usaha mencapai suatu tujuanyang pada akhirnya tidak atau belum tercapai.
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 13-09-2021 — Putus : 22-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PTUN KENDARI Nomor 42/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 22 Februari 2022 — Penggugat:
JUARDIN, S.H.
Tergugat:
BUPATI WAKATOBI
Intervensi:
Hamiruddin
241 — 133
  • Senyatanya ketentuanbunyi Pasal 77 Ayat 4 (empat) Undangundang Nomor 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan mengharuskan Tergugat untukmenyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimanabunyi: Badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatanpaling lama 10 (sepuluh hari) kerja;Maka berdasarkan pada ketentuan tersebut, pada tanggal 13 September2021 Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata UsahaNegara Kendari sebagai ikhtiar hukum terakhir bagi Penggugat;Bahwa
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 02-07-2015 — Putus : 04-08-2015 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 67/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 4 Agustus 2015 —
879 — 785
  • Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Seldimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Haltersebut sematamata untuk melindungi seseorang dari tindakansewenangwenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketikaseseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnyaternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranatapraperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 28-07-2015 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 24 Agustus 2015 — PROF.DR.OTTO CORNELIS KALIGIS, SH.,MH., laki-laki, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 19 Juni 1942, beragama Kristen, beralamat di Jalan Majapahit 18-20, RT.008/RW.008, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, dalam hal ini diwakili oleh Tim Penasihat Hukumnya/Kuasa Hukumnya, yaitu Humphrey R. Djemat S.H.,LL.M, Johnson Panjaitan S.H., John Waliry, S.H., Alamsyah Hanafiah, S.H., Ir. Esterina D. Ruru, S.H., Luciana Lovinda, S.H., Freddy T. Simatupang, S.H., Albiker Siagian, S.H., Sabar H. Simanjuntak, S.H., Andreas Nahot Silitonga, S.H.,LL.M., Tumpak Tampubolon, S.H., Timotius Tumbur Simbolon, S.H., Harapan Manurung, S.H., TH.Ratna Dewi,S.H.,MKn., Azam Khan, S.H., Octolin Hutagalung, S.H., Farida Sulistyani, S.H.,CN.,LL.M., Robert Napitupulu S.H., Camelia, S.H., M.H., Andrias Herminanto Nayoan, S.H., Hervan Dewantara Merukh, S.H., Parasian Simbolom., S.H., Faisal Miza, S.H.,M.H., J.Sontang Simatupang, S.H., Dr. Purwaning M. Yanuar S.H., M.CL.,CN, Muhammad Yahya Rasyid, S.H.,M.H., Advokat-advokat yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tergabung dalam Asosiasi Advokat Indonesia, yang beralamat pada kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia, Plaza Gani Djemat Lantai 5, Jalan Imam Bonjol No. 76-78 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PRAPERADILAN; M e l a w a n : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, yang beralamat di Jl. HR Rasuna Said Kav. C1, Kuningan, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Nur Chusniah, S.H., M.Hum., Arif Suhermanto, S.H.,M.H., Indra Mantong Batti, S.H.,LL.M., Rasamala Aritonang, S.H.,M,H., R. Natalia Kristianto, S.H., Imam Akbar Wahyu Nuryamto, S.H., Nancy Setiawati Silalahi S.H., masing-masing selaku pegawai KPK, beralamat Kantor di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS-45/01-55/08/2015 tertanggal 4 Agustus 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PRAPERADILAN ;
283 — 145
  • Namun permasalahannyaadalah bagaimana ketika tidak dilakukan secara ideal dan benar, dimanaseseorang yang sudah ditetapbkan menjadi tersangka memperjuangkan haknyadengan ikhtiar hukum bahwa ada yang salah dalam menetapkan seseorangmenjadi tersangka. Padahal oleh UUD 1945 setiap orang dijamin haknya untukmendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yangadil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 11-08-2016 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 576 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 11 Agustus 2016 — 1. ADE NURDIN, DKK VS PT. HASURA MITRA GEMILANG (diwakili CIOFEN CHANDRA/Direktur Utama
147 — 399 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Semoga Memori Kasasi ini dapatmenjadi ikhtiar Pemohon Kasasi atas keyakinan bahwa Majelis HakimPemeriksa Perkara pada Pengadilan Hubungan Industrial (Judex Facti) tidaklengkap dalam mempertimbangkan atau menilai fakta maupun menerapkanHukum sehingga berpotensi terjadinya Peradilan Sesat.
Pengadilan PN CILACAP Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 25-08-2011 — Putus : 12-01-2012 — Upload : 22-06-2015
Putusan PN CILACAP Nomor 117/Pid.Sus/2011/PN.Clp
Tanggal 12 Januari 2012 — - IWAN SYAEFUDIN, A.Md.IP, SH.
212 — 64
  • Syaratbagi percobaan yang dapat dikenai pidana, seperti yang dituntut oleh undangundang, adalah bahwa ikhtiar pelaku harus sudah terwujud melalui (rangkaian)tindakan permulaan dan bahwa tidak terwujudnya akibat dari tindakan tersebutberada di luar kehendak si pelaku. Menurut Wirjono Prodjodikoro, padaumumnya kata percobaan atau poging berarti suatu usaha mencapai suatu tujuanyang pada akhirnya tidak atau belum tercapai.
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 12-03-2020 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PN BANGKINANG Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn
Tanggal 3 Februari 2021 — Penggugat:
YAYASAN BINA SUMBER DAYA INSANI RIAU
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq.Pemerintah Provinsi Riau
3.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq.Gubernur Provinsi Riau
4.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Cq. Pemerintah Provinsi Riau Cq.Dinas Pendidikan Provinsi Riau
5.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
6.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Cq. Pemerintah Provinsi Riau Cq. Dinas Pendidikan Provinsi Riau Cq. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Plus Provinsi Riau
154 — 80
  • Ssesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdatamenentukan bahwa : Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah padaakta aslinya;# Apabila akta asli itu ada, maka salinan serta ihtiar hanya dapat dipercaya,=" apabila salinan dan ikhtiar sesuai dengan aslinya dan senantiasa dapatdiperintahkan untuk menunjukkan aslinya tersebut;Menimbang, bahwa Jadi apabila aslinya dapat ditunjukkan, fotokopi sahsebagai alat bukti tulisan.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 21-11-2016 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 01-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 159/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 24 Januari 2017 — SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN, S.H.
224 — 145
  • bagi PEMOHON untuk menguji keabsahanpenetapan PEMOHON sebagai Tersangka melalui Praperadilan, karenaMajelis Hakim Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya PutusanMahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUUXIV2014, tanggal28 April 2015, di halaman 105106, menyatakan: Oleh karena penetapantersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakanperampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapantersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakanperlindungan melalui ikhtiar
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 19-01-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bjm
Tanggal 19 Januari 2015 — MAHLIANA.
163 — 384
  • & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS220 Seminar Parenting dan Training Pengembangan Diri Sda 1 Bundel Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS221 Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan oleh Panitia Rombongan Al Habsyi Nurul Alawiyah Sda 1 Bundel Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS222 Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan oleh Mesjid Asysyuhada Sda 1 Bundel Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS223 Kelompok Usaha Bersama Mahasiswa Ikhtiar
    Bantuan olehMesjid AsysyuhadaFraksi PKS 223 Kelompok Usaha Sda 1 Bundel Arsip & DaftarBersama ProposalMah asiswa Ikhtiar Permohonan BantuanSejahtera Fraksi PKS224 Kelompok Sda 1 Bundel Arsip & DaftarPembudidaya Ikan ProposalMina Mandiri Jaya Permohonan BantuanFraksi PKS225 Panitia Korban Hari Sda 1 Bundel Arsip & DaftarRaya Idul Adha Ds ProposalTabing Lering dan Permohonan BantuanTelaga Bamban Fraksi PKS226 Permohon dana Sda 1 Bundel Arsip & DaftarKegiatan ProposalPersaudaraan lbu Permohonan BantuanMuslim
    Permohonan BantuanBarabai Fraksi PKS220 Seminar Parenting Sda 1 Bundel Arsip & Daftardan Training ProposalPengembangan Din Permohonan BantuanFraksi PKS221 Laporan Sda 1 Bundel Arsip & DaftarPertanggung ProposalJawaban Dana Permohonan BantuanBantuan oleh Fraksi PKSPanitia RombonganAl Habsyi NurulAlawiyah222 Laporan Sda 1 Bundel Arsip & DaftarPertanggung ProposalJawaban Dana Permohonan BantuanBantuan oleh Fraksi PKSMesjid Asysyuhada223 Kelompok Usaha Sda 1 Bundel Arsip & DaftarBersama ProposalMahasiswa Ikhtiar
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-01-2015 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 8 Januari 2015 — Supriyadi, S.Pd. bin Cheri
104 — 18
  • Dinas.Bahwa benar kemudian terdakwa dan Kepala Bidang melapor ke Kepala Dinas yang isilaporan tersebut Banyak biaya yang dikeluarkan dan atas laporan saksi bersamaKepala Bidang kemudian Kepala Dinas menjawab Silahkan dirembug dengan KepalaSekolah.Bahwa benar setelah laporan dengan Kepala Dinas lalu terdakwa mengumpulkanKepala Sekolah di Aula Dindikpora Kabupaten Banjarnegara dan yang hadir PakMuhdi, Pak Sri Hardjono dan terdakwa, kemudian Kepala Dinas menyampaikan padaKepala Sekolah kegiatan ini perlu ikhtiar
    , dan penangkapan terdakwa mengenai katakata ikhtiar itu perlu ada usaha untuk mengadakan dana operasional Kabupaten.Bahwa benar pak Sri Hardjono menyampaikan dana 1% untuk kegiatan RAB dangambar untuk Dinas PU, sedangkan yang 4% muncul setelah isoma dari kepala sekolahitu sendiri yang menyampaikan total seluruhnya 5%.Bahwa benar Kepala Sekolah pak Rohadi dari Perwakilan koordinator menyampaikanpada saksi sudah del 5% pak lalu terdakwa menyampaikan pada Kabid dan Kabidmengatakan Ya silahkan saja,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-09-2014 — Upload : 06-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 25 September 2014 — AMIR RADJAB RAMBE
167 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 13 PK/Pid.Sus/2012 memakai kekuasaanatau martabat,memakaipaksaan, ancamanatau tipu karena memberi kesempatan,ikhtiar atau keterangan,dengan sengaja menghasut sSupaya perbuatan itu dilakukan(Pasal 55 KUHP). Unsura. Unsur Subjek a. Setiap orang termasukunsur b. Unsur kesalahan, korporasi.c. Unsur bersifat me b. Memperkaya diri sendiri orangJawan = hukumi (art lain/korporasi.iindakan yang ber). Dapat merugikan negara.sangkutan) d. Perbuatan melawan hukum.d.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lain-lain
Putus : 22-11-2016 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 162 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — R.J. Lino Terhadap KPK RI
407 — 364 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian maka permohonan Pemohonuntuk menguji keabsahan penetapan Pemohon sebagai Tersangkamelalui Praperadilan adalah sah menurut hukum, sebagaimanadinyatakan dalam pertimbangannya yang berbunyi:Oleh karena Penetapan Tersangka adalah bagian dari prosesPenyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusiamaka seharusnya Penetapan Tersangka oleh Penyidik merupakanobjek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukumpranata Praperadilan.
Pengadilan PA TANJUNG PINANG Perdata Agama
Register : 27-02-2018 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 03-12-2019
Putusan PA TANJUNG PINANG Nomor 0184/Pdt.G/2018/PA.TPI
Tanggal 13 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 1
  • AL benarbenar berikhtiardan bertanggung jawab untuk mencari nafkah yang halal sampingandisamping menerima uang gaji dan uang remon setiap bulannya untukmembahagiakan keluarganya, yang penting dalam hal ini ada niat untuk itu,maka wajar dan beralasan menurut hukum apabila Penggugat Rekonvensiselaku istri yang sah dari Tergugat Rekonvensi yang berpangkat Sertu TNIAL, berharap suaminya berbuat yang sama dan atau setidaktidaknyawalaupun hidup sederhana, bukan berarti hanya apa adanya tetapimelakukan ikhtiar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-04-2017 — Upload : 09-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 K/Pdt/2017
Tanggal 10 April 2017 — NURHIDAYAH, DKK VS PT AETRA AIR JAKARTA, DKK
1229 — 908 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kini ikhtiar Para Pemohon Kasasi untukmengembalikan pengelolaan air Jakarta kepada Negara cq.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-06-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
DR Sitti Hikmawatty
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
989 — 1766
  • Kenapa kemudian dibentukdewan etik, ada beberapa pertimbangan, pleno mempertimbangakanpertama ini adalah sebagai ikhtiar untuk upaya secara proporsional danprosedural, satu sisi legal standingnya memang ada yang kedua ini adalahupaya proporsional karena komisioner dengan komisioner itu setara sehinggakalau kKemudian pimpinan memberikan sanksi kepada yang bersangkutan initentu tidak prosedural, tidak tepat apalagi memberikan sanksi sehingadipandang penting dibentuk dewan etik.