Ditemukan 2021 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sentana seraya sertanta sertana seftania semuanya sersanta seratnya septanya suratnya
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Tanah
Putus : 13-04-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PT SAMARINDA Nomor 12/PDT/2017/PT.SMR
Tanggal 13 April 2017 — 1. Ahli Waris almarhum H. NAPIAH bin SYAMSURI, yaitu : a. Ahli Waris almarhum SYAHRUDIN bin NAPIAH; - YENY (isteri almarhum Syahrudin bin H. NAPIAH) ; - Nurlenawati binti Syahudin (anak) ; - Agus Hidayat bin Syahrudin (anak) ; Kesemuanya beralamat di Jalan Juanda Gg. Tridaya Rt.07 No.20 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samrinda; b. H. SYARIFFUDIN bin H. NAPIAH, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Gg. Tridaya Rt. 07 No. 30 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; c. Ahli Waris almarhumah HJ. FATIMAH binti H. NAPIAH , yaitu : - HAPIANI binti H. JAHRANI, - ANA binti H. JAHRANI, Kesemuanya beralamat di Jalan H. Juanda Gg. Tridaya Rt.07 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; d. H. JUMANI bin H. NAPIAH, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan P. Antasari Rt. 06 No. 46 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; e. HJ. NORHASANA binti H. NAPIAH, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan P. Antasari Rt.06 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; f. FADLI bin H. NAPIAH, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan P. Antasari Rt.06 No. 47 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; g. M. MUCHTAR bin H. NAPIAH, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan P. Antasari Rt.06 No. 48 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu : 1. DR TUMBUR OMPU SUNGGU, SH.M.HUM, 2. MOSES ANDIL OMPU SUNGGU, SH, 3. BENY P. LUMBANTORUAN, SH, 4. AGUSTINUS ARIF JUONO, SH, Para Advokat/Pengacara pada kantor Pembela dan Bantuan Hukum “ TUMBUR OMPU SUNGGU, SH.M.Hum & ASSOCIATES “, beralamat di Jalan P. Antasari RT.2 No. 34 Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2016, Selanjutnya disebut PARAPEMBANDING semula PARATERGUGAT I ; M E L A W A N : 1. AZHAR KADRI, pekerjaan Wiswasta, beralamat di Jalan Cendana No.60 Rt/Rw. 010, Desa Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda; 2. H. HAMDANI HAMID, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Bulan No. Kab.IV Rt. 021, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUFIAN, SH dan SAKIR, SH Advokat dan Pengacara pada kantor Advokat dan Pengacara “ SUFIAN, SH dan Rekan “ beralamat di Jalan KH Agus Salim No. 54 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Nopember 2015, Selanjutnya disebut sebagai ParaTERBANDING semula PARA PENGGUGAT ; 3. N G A D I, pekerjan TNI, beralamat di Jalan Sentosa Gg. Kenaga II Rt. 51 No. 16 Sungai Pinang Dalam, Kota Samarinda, Selanjutnya disebut TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT II; 4. a. Ahli Waris H. ILHAM bin H. NAPIAH, yaitu : - Hj. NURUNG (isteri almarhum H. ILHAM bin NAPIAH); - EWIN bin H. ILHAM ( anak ); - PANI binti H. ILHAM ( anak ); - DEDY bin H. ILHAM ( anak ); Beralamat di Gg. Tridaya Rt. 07 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; b. Ahli Waris Hj. FATIMAH binti H. ILHAM, yaitu : - H. JAHRANI ( suami ), beralamat di Jalan Juanda Gg. Tridaya Rt.07 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; c.Ahli Waris H. IRWANSYAH bin H. NAPIAH, yaitu : - I P I T bin H. IRWANSYAH ( isteri ); - W I T A binti H. IRWANSYAH ( anak ); - RUKMANA binti H. IRWANSYAH ( anak ); - MAULANA bin H. IRWANSYAH ( anak ); Beralamat di Jalan Pangeran Antasari Rt.06 Kelurahan Air Putih, Kecamatam Samarinda Ulu, Kota Samarinda; Kesemuanya selanjutnya disebut TURUT TERBANDING IIsemula TERGUGAT I;
289 — 154
  • dengan :( Yurisprudensi Putusan MA No.554 K/Sip/1976, Tanggal 26 Juni 1979menyatakan : Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.10/1961 setiap pemindahan hak atas tanah harus dilakukandihadapan pejabat akta tanah setidaktidaknya di hadapan KepalaDesa yang bersangkutan.( Yurisprudensi Putusan MA No.237 K/Sip/1968 menyatakan : Jualbeli tanah yang dilakukan terangterangan di muka Pejabat Desaharus dilindungi.( Yurisprudensi Putusan MA No.4K/Sip/1958 tanggal 13 Desember1958 menyatakan : Bahwa ikut sertanya
Pengadilan PN MENGGALA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 22-06-2010 — Upload : 02-10-2014
Putusan PN MENGGALA Nomor 57/Pid.B/2010/PN Menggala
Tanggal 22 Juni 2010 — KI AGUS MUHAMMAD RIDWAN, SE,MH
61 — 22
  • Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukanMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan adalah mereka yangmelaksanakan sendiri suatu perbuatan yang dirumuskan dalam ketentuan pidana tanpaturut sertanya orang lain (dader) dan dalam Memorie Van Toelechting diuraikanbahwa dalam perbuatan menyuruh melakukan tindak pidana ini terdapat seseorangyang mempunyai maksud melakukan sesuatu tindak pidana (kejahatan) namun iamenyuruh orang lain untuk melaksanakannya sedangkan turut serta melakukanperbuatan
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 24-01-2018 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 80/Pdt.G/2018/PN Dps
Tanggal 9 Mei 2019 — Penggugat:
MICHAEL TANNER
Tergugat:
1.Debby Sintyawati T
2.Sascha Horst Christopher Prinzler
3.Pascal Daniel Dieng
4.Ni Ketut Adi Wahyuni
5.Ni Made Dinda Rahayu
6.Mutrin Intjie Makkah
Turut Tergugat:
1.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2.adan Pelayanan Perijinan Terpadu kabupaten Badung
290 — 226
  • untuk memperoleh tindakantindakan sementara selama prosespersidangan berjalan guna melindungi kepentingan Penggugat, yang apabila tidaksegera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar;Menimbang, bahwa tuntutan Tergugat II dan Ill agar memanggil pihak ketiga(1 Made Budiasa) untuk ikut sebagai pihak dalam perkara aquo, tidaklah termasukkedalam maka suatu tuntutan provisi, karena keikutsertaan pihak ketiga dalamperkara yang sedang berjalan diatur dalam Pasal 70 dan Pasal 279 Rv dst, dimanaikut sertanya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 18-04-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97 B/Pdt.Sus-Arbt/2016
Tanggal 18 April 2016 — 1. PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA (PT. CTPI), DKK VS 1. NYONYA SITI HARDIYANTI RUKMANA, DKK
715 — 604 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 97 B/Pdt.SusArbt/2016Arbitrase atau perkara perdata lainnya sepanjang dapat dibuktikan adakepentingannya terkait perkara yang sedang diadili maka Majelis Hakimharus mengizinkan masuk sebagai pihak Intervensi;DanMajelis Hakim melakukan kesalahan karena Majelis Hakim harusnyamemahami bahwa ikut sertanya pihak ketiga dalam proses perkara yaituvoeging, intervensi/tussenkomst, dan vrijwaring tidak diatur dalam HIR atauRBg, tetapi dalam praktek ketiga lembaga hukum ini dapat dipergunakandengan berpedoman
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 15-05-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 04-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 2 September 2019 — Penuntut Umum:
AGUNG IRAWAN, S.H.
Terdakwa:
JAAFAR ARIEF, S.Sos
77 — 25
  • Orang yang mengamatamati, danturut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetapmerupakan pelaku bersama (vide: Dr.Lenden Marpaung, SH,halaman 91);Menimbang, bahwa mengingat penyertaan berarti turut sertanya seorangatau lebin pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana, yang dalamtindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan secara sistematis, terstruktur danmeluas, serta semakin canggih dan rumit, maka peran seseorang atau lebih salingkait mengkait;Menimbang, bahwa
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-05-2015 — Putus : 28-09-2015 — Upload : 28-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 28 September 2015 — YUDI HUDOYO, S.Pd Bin (Alm) PIRMAN.
49 — 8
  • atau yang turutmelakukan perbuatan itu;Menimbang, bahwa di dalam suatu tindak pidana yang mengandungpengambilan bagian atau penyertaan khususnya kaitannya dalam perkara iniadalah penerapan Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang telah terumus secara jelasdan tegas tentang kualitas keikutsertaan Terdakwa atau kualifikasi bentukpenyertaan yang disesuaikan dengan perbuatan atau peranan Terdakwa di dalammewujudkan suatu tindak pidana;Menimbang, bahwa penyertaan (deelneming aan strafoare feiten) berartiturut sertanya
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 11-09-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 19-02-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 754/Pdt.Arb/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 17 Desember 2019 — PT INDONESIA POWER lawan KONSORSIUM KINARYA LIMAN MARGASETA., Turut Tergugat: 1.BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA 2.PT PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSERO TBK 3.PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PERSERO
732 — 633
  • melalui arbitrase,apabila terdapat unsur kepentingan yang terkait dan keturutsertaannyadisepakati oleh para pihak yang bersengketa serta disetujui arbiter majelisarbitrase yang memenksa sengketa yang bersangkutan.Bahwa ketentuan diatas dengan tegas menyatakan merupakan hak bagipihak ketiga yang tidak terikat/tunduk perjanjian/klausul arbitrase untukdapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaiansengketa melalui arbitrase, apabila terdapat unsur kepentingan yang terkaitdan turut sertanya
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-01-2015 — Putus : 25-05-2015 — Upload : 15-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 25 Mei 2015 — ANDI SONI MANGGABARANI Bin ANDI AZIS EPPE MANGGABARANI
84 — 26
  • atau yang turutmelakukan perbuatan itu ;Menimbang, bahwa di dalam suatu tindak pidana yang mengandungpengambilan bagian atau penyertaan khususnya kaitannya dalamperkara ini adalah penerapan Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang telah terumussecara jelas dan tegas tentang kualitas keikutsertaan Terdakwa ataukualifikasi bentuk penyertaan yang disesuaikan dengan perbuatan atauperanan Terdakwa di dalam mewujudkan suatu tindak pidana ;Menimbang, bahwa penyertaan (deelneming aan strafbare feiten) berartiturut sertanya
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 06-03-2020 — Putus : 21-07-2020 — Upload : 04-08-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr
Tanggal 21 Juli 2020 — Penuntut Umum:
RULLY AFANDI, SH.MH
Terdakwa:
IRFAN HELMI, S.E., Bin HELMI. Alm
141 — 42
  • Lenden Marpaung, SH, halaman 91); erasHalaman 145 dari179 halaman Putusan Nomor 12/Pid.SusTpk/2020/PNPbrMenimbang, bahwa mengingat penyertaan berarti turut sertanya seorangatau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana, yang dalamtindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan secara sistematis, terstruktur danmeluas, serta semakin canggih dan rumit, maka peran seseorang atau lebih salingkait mengkait;Menimbang, bahwa mereka yang turut serta melakukan adalah mereka yangbersamasama
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-02-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PN PALU Nomor 9 /Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 8 Juni 2016 — PIEN THIONO, ST
194 — 92
  • Dalam konteks hukumpidana dikenal dengan Menstrea.Bahwa apabila tidak ada kaitan dengan jabatan tidak dapat digunakanuntuk mendapatkan sebuah keuntungan dalam proses tender, disitulahada turut sertanya dan jika ada didalam itu PPK bersama Pokja adakesepakatan dikuti dengan pembicaraanpembicaraan atas sesuatu ;Bahwa yang dimaksud dalam delik formil bahwa ketika dalam unsurunsur pasal itu telah terpenuhi walaupun tidak ada kerugian Negara atautidak ada akibat delik pidana dikaitkan dengan tujuan dari
Pengadilan PN SEMARANG
Putus : 04-12-2019 — Upload : 02-12-2020
Putusan PN SEMARANG Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Smg
Tanggal 4 Desember 2019 —
244 — 85
  • No. 161K/TUN/2012 tanggal 23 Mei 2012, jo. 203 PK/TUN/2018 tanggal 27November 2018. tersebut di atas yang disusun sesuai nomor urut unitPertokoan /Ruko yang dikuasai oleh masingmasing ;Alasan mengenai ikut sertanya Para TURUT TERGUGAT digugat dalamgugatan iniadalah sebagai berikut:e TURUT TERGUGAT (BPN Kantor Pertanahan Kota Semarang) serta TURUT TERGUGAT II (BPN Kanwil Jawa Tengah) adalah pihakyang mengetahui adanya upaya pensertipikatan Pertokoan CentralJurnatan (Objek Perkara ini) oleh TERGUGAT
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 16-05-2016 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 16 Mei 2016 — Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, M.M
249 — 218 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pid.Sus/2015Undang Hukum Acara Pidana Pasal 197 ayat (1) huruf h yangmenyatakan Surat putusan pemidanaan memuat pernyataan kesalahanTerdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusantindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atautindakan yang dijatuhkan.Bahwa hakekat atau rasio turut serta (dee/neming) dalam Pasal 55KUHP adalah supaya dapat menghukum orang yang terlibat tindakpidana walaupun orang yang terlibat itu tidak memenuhi semua unsurunsurnya, karena tanpa turut sertanya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-02-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 161 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 22 Februari 2011 — Drs. TEGUH BUDIONO
70 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pengadaan tersebut , untuk seluruhatau sebagi an,saksi ANDI WAHAB selaku pegawai dengan jabatan KasubbagPembinaanpada Biro Perlengkapan Pemerintah Propinsi DKI Jakartamempunyaitugas secara tidak langsung untuk mengurus ataumengawasinya, agar proses pengadaan berjalan sesuaiketentuan, karena tanah tanah yangmenjadi obyek pembebasan dalam rangka pengadaan tersebutakanmenjadi barang atau asset daerah, yang merupakan RuangLingkupPengelolaan Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi DKlJakarta dan atas peran sertanya
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Militer
Register : 21-11-2012 — Putus : 21-08-2013 — Upload : 27-05-2015
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 59-K/PMT-II/AD/XI/2012
Tanggal 21 Agustus 2013 — Letkol Inf Suki
134 — 183
  • (bukti terlampir)8) Bahwa dalam persidangan ini tidak ada siapapun (baik orang dan ataupunbadan hukum) yang menyatakan dirugikan dengan menangnya Primkopad D 08untuk mengelola sebahagian lokasi perparkiran di Kabupaten Wonogiri.9) Bahwa Oditur tidak diperkenankan membuat suatu asumsi telah terjadikerugian pada badan hukum lain tanpa berdasarkan alat bukti yang sah sesuaidengan ketentuan hukum yang berlaku.10) Bahwa dengan ikut sertanya Primkopad D 08 memenangkan lelangperparkiran telah memberikan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-05-2018 — Upload : 11-07-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg
Tanggal 9 Mei 2018 — dr Sahroni, Dkk
86 — 36
  • tindak pidana yang didakwakan;Menimbang, bahwa di dalam suatu tindak pidana yang mengandungpengambilan bagian atau penyertaan khususnya kaitannya dalam perkara iniadalah penerapan Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang telah terumus secara jelasdan tegas tentang kualitas keikutsertaan Para Terdakwa atau kualifikasibentuk penyertaan yang disesuaikan dengan perbuatan atau peranan ParaTerdakwa di dalam mewujudkan suatu tindak pidana;Menimbang, bahwa penyertaan (deelneming aan strafbare feiten)berarti turut sertanya
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 15-02-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 6 Mei 2019 — Penuntut Umum:
AGUNG IRAWAN, S.H.
Terdakwa:
ISMET PASE BIN ALAUDIN
168 — 29
  • Orang yang mengamatamati, danturut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetapmerupakan pelaku bersama (vide: Dr.Lenden Marpaung, SH,halaman 91);Menimbang, bahwa mengingat penyertaan berarti turut sertanya seorangatau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana, yang dalamtindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan secara sistematis, terstruktur danmeluas, serta semakin canggih dan rumit, maka peran seseorang atau lebih salingkait mengkait;Menimbang, bahwa
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-06-2011 — Upload : 16-10-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 7/PID.B/2011/PN.TPI
Tanggal 1 Juni 2011 — - DEDDY ZULFRIADY NOOR (Terdakwa) - ZAINUR ARIFIN SYAH, SH (JPU)
65 — 50
  • MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN ATAU TURUT MELAKUKANPERBUATANITU ;Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang dijunctokan adalahmengatur tentang turut serta (Delneming), yaitu turut sertanya seorang atau lebihpada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana ;Menimbang, bahwa yang termasuk dalam kategori Turut Serta(Deelneming) ini, ialah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turutmelakukan perbuatan itu ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Deddy Zulfriady Noor,bersamasama
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 21-11-2013 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 236 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 21 Nopember 2013 — Ir. HARIADI SADONO, M.M
205 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Saleh AbdulMalik, Terdakwa II : Achmad Fathony Zakaria dan Terdakwa III : Arthur Pelupessyyang terlebih dahulu mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasti) ;Bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia atas nama PemohonPeninjauan Kembali tersebut telah bertentangan dengan azas deelneming ataupernyertaan, yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) KitabUndangUndang Hukum Pidana yaitu turut sertanya seseorang atau lebihpada waktu seorang yang lain melakukan suatu tindak pidana ;Bahwa karenanya Pemohon
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-08-2014 — Putus : 24-12-2014 — Upload : 11-02-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna
Tanggal 24 Desember 2014 — Ir. ABSARDI AR, MM Bin ABDULLAH RAMLI
54 — 14
  • Satoehid Kartanegara, SH : Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah,Bagian Kesatu, Penerbit balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, halaman4264270);Menimbang, bahwa dalam hal tindak pidana yang mensyaratkan subjekhukum atau pembuatnya harus berkualitas tertentu, maka pembuat pelaksananyaharuslah orang yang memiliki kualitas itu, sedangkan bagi pembuat peserta tidakdiperlukan memiliki kualitas demikian, karena bagi pelaku peserta hanya disyaratkanikut sertanya dalam perbuatan pelaksanaan saja, yang artinya dia
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-03-2018 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 27/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Juli 2018 — Pidana Korupsi - KARNASIH TJIPTANINGRUM, S.Kom. M.PH;
114 — 45
  • Karena belum tentu orang tersebut melakukan penyertaan dalamkonteks turut sertanya tadi. Maka pembuktian dalam penyertaan harusdijabarkan secara cermat dan jelas;Bahwa jika mengacu kepada Pasal 14 UU Tindak Pidana Korupsi, maka UUPemberantasan Tipikor sebenamya /ex specialist. Dalam konteks ini, hukumpidana harus dilaksanakan secara proporsionalitas dan subsidiaritas.