Ditemukan 2021 data
289 — 154
dengan :( Yurisprudensi Putusan MA No.554 K/Sip/1976, Tanggal 26 Juni 1979menyatakan : Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.10/1961 setiap pemindahan hak atas tanah harus dilakukandihadapan pejabat akta tanah setidaktidaknya di hadapan KepalaDesa yang bersangkutan.( Yurisprudensi Putusan MA No.237 K/Sip/1968 menyatakan : Jualbeli tanah yang dilakukan terangterangan di muka Pejabat Desaharus dilindungi.( Yurisprudensi Putusan MA No.4K/Sip/1958 tanggal 13 Desember1958 menyatakan : Bahwa ikut sertanya
61 — 22
Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukanMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan adalah mereka yangmelaksanakan sendiri suatu perbuatan yang dirumuskan dalam ketentuan pidana tanpaturut sertanya orang lain (dader) dan dalam Memorie Van Toelechting diuraikanbahwa dalam perbuatan menyuruh melakukan tindak pidana ini terdapat seseorangyang mempunyai maksud melakukan sesuatu tindak pidana (kejahatan) namun iamenyuruh orang lain untuk melaksanakannya sedangkan turut serta melakukanperbuatan
MICHAEL TANNER
Tergugat:
1.Debby Sintyawati T
2.Sascha Horst Christopher Prinzler
3.Pascal Daniel Dieng
4.Ni Ketut Adi Wahyuni
5.Ni Made Dinda Rahayu
6.Mutrin Intjie Makkah
Turut Tergugat:
1.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2.adan Pelayanan Perijinan Terpadu kabupaten Badung
290 — 226
untuk memperoleh tindakantindakan sementara selama prosespersidangan berjalan guna melindungi kepentingan Penggugat, yang apabila tidaksegera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar;Menimbang, bahwa tuntutan Tergugat II dan Ill agar memanggil pihak ketiga(1 Made Budiasa) untuk ikut sebagai pihak dalam perkara aquo, tidaklah termasukkedalam maka suatu tuntutan provisi, karena keikutsertaan pihak ketiga dalamperkara yang sedang berjalan diatur dalam Pasal 70 dan Pasal 279 Rv dst, dimanaikut sertanya
715 — 604 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 97 B/Pdt.SusArbt/2016Arbitrase atau perkara perdata lainnya sepanjang dapat dibuktikan adakepentingannya terkait perkara yang sedang diadili maka Majelis Hakimharus mengizinkan masuk sebagai pihak Intervensi;DanMajelis Hakim melakukan kesalahan karena Majelis Hakim harusnyamemahami bahwa ikut sertanya pihak ketiga dalam proses perkara yaituvoeging, intervensi/tussenkomst, dan vrijwaring tidak diatur dalam HIR atauRBg, tetapi dalam praktek ketiga lembaga hukum ini dapat dipergunakandengan berpedoman
AGUNG IRAWAN, S.H.
Terdakwa:
JAAFAR ARIEF, S.Sos
77 — 25
Orang yang mengamatamati, danturut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetapmerupakan pelaku bersama (vide: Dr.Lenden Marpaung, SH,halaman 91);Menimbang, bahwa mengingat penyertaan berarti turut sertanya seorangatau lebin pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana, yang dalamtindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan secara sistematis, terstruktur danmeluas, serta semakin canggih dan rumit, maka peran seseorang atau lebih salingkait mengkait;Menimbang, bahwa
49 — 8
atau yang turutmelakukan perbuatan itu;Menimbang, bahwa di dalam suatu tindak pidana yang mengandungpengambilan bagian atau penyertaan khususnya kaitannya dalam perkara iniadalah penerapan Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang telah terumus secara jelasdan tegas tentang kualitas keikutsertaan Terdakwa atau kualifikasi bentukpenyertaan yang disesuaikan dengan perbuatan atau peranan Terdakwa di dalammewujudkan suatu tindak pidana;Menimbang, bahwa penyertaan (deelneming aan strafoare feiten) berartiturut sertanya
732 — 633
melalui arbitrase,apabila terdapat unsur kepentingan yang terkait dan keturutsertaannyadisepakati oleh para pihak yang bersengketa serta disetujui arbiter majelisarbitrase yang memenksa sengketa yang bersangkutan.Bahwa ketentuan diatas dengan tegas menyatakan merupakan hak bagipihak ketiga yang tidak terikat/tunduk perjanjian/klausul arbitrase untukdapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaiansengketa melalui arbitrase, apabila terdapat unsur kepentingan yang terkaitdan turut sertanya
84 — 26
atau yang turutmelakukan perbuatan itu ;Menimbang, bahwa di dalam suatu tindak pidana yang mengandungpengambilan bagian atau penyertaan khususnya kaitannya dalamperkara ini adalah penerapan Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang telah terumussecara jelas dan tegas tentang kualitas keikutsertaan Terdakwa ataukualifikasi bentuk penyertaan yang disesuaikan dengan perbuatan atauperanan Terdakwa di dalam mewujudkan suatu tindak pidana ;Menimbang, bahwa penyertaan (deelneming aan strafbare feiten) berartiturut sertanya
RULLY AFANDI, SH.MH
Terdakwa:
IRFAN HELMI, S.E., Bin HELMI. Alm
141 — 42
Lenden Marpaung, SH, halaman 91); erasHalaman 145 dari179 halaman Putusan Nomor 12/Pid.SusTpk/2020/PNPbrMenimbang, bahwa mengingat penyertaan berarti turut sertanya seorangatau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana, yang dalamtindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan secara sistematis, terstruktur danmeluas, serta semakin canggih dan rumit, maka peran seseorang atau lebih salingkait mengkait;Menimbang, bahwa mereka yang turut serta melakukan adalah mereka yangbersamasama
194 — 92
Dalam konteks hukumpidana dikenal dengan Menstrea.Bahwa apabila tidak ada kaitan dengan jabatan tidak dapat digunakanuntuk mendapatkan sebuah keuntungan dalam proses tender, disitulahada turut sertanya dan jika ada didalam itu PPK bersama Pokja adakesepakatan dikuti dengan pembicaraanpembicaraan atas sesuatu ;Bahwa yang dimaksud dalam delik formil bahwa ketika dalam unsurunsur pasal itu telah terpenuhi walaupun tidak ada kerugian Negara atautidak ada akibat delik pidana dikaitkan dengan tujuan dari
244 — 85
No. 161K/TUN/2012 tanggal 23 Mei 2012, jo. 203 PK/TUN/2018 tanggal 27November 2018. tersebut di atas yang disusun sesuai nomor urut unitPertokoan /Ruko yang dikuasai oleh masingmasing ;Alasan mengenai ikut sertanya Para TURUT TERGUGAT digugat dalamgugatan iniadalah sebagai berikut:e TURUT TERGUGAT (BPN Kantor Pertanahan Kota Semarang) serta TURUT TERGUGAT II (BPN Kanwil Jawa Tengah) adalah pihakyang mengetahui adanya upaya pensertipikatan Pertokoan CentralJurnatan (Objek Perkara ini) oleh TERGUGAT
249 — 218 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pid.Sus/2015Undang Hukum Acara Pidana Pasal 197 ayat (1) huruf h yangmenyatakan Surat putusan pemidanaan memuat pernyataan kesalahanTerdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusantindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atautindakan yang dijatuhkan.Bahwa hakekat atau rasio turut serta (dee/neming) dalam Pasal 55KUHP adalah supaya dapat menghukum orang yang terlibat tindakpidana walaupun orang yang terlibat itu tidak memenuhi semua unsurunsurnya, karena tanpa turut sertanya
70 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
pengadaan tersebut , untuk seluruhatau sebagi an,saksi ANDI WAHAB selaku pegawai dengan jabatan KasubbagPembinaanpada Biro Perlengkapan Pemerintah Propinsi DKI Jakartamempunyaitugas secara tidak langsung untuk mengurus ataumengawasinya, agar proses pengadaan berjalan sesuaiketentuan, karena tanah tanah yangmenjadi obyek pembebasan dalam rangka pengadaan tersebutakanmenjadi barang atau asset daerah, yang merupakan RuangLingkupPengelolaan Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi DKlJakarta dan atas peran sertanya
134 — 183
(bukti terlampir)8) Bahwa dalam persidangan ini tidak ada siapapun (baik orang dan ataupunbadan hukum) yang menyatakan dirugikan dengan menangnya Primkopad D 08untuk mengelola sebahagian lokasi perparkiran di Kabupaten Wonogiri.9) Bahwa Oditur tidak diperkenankan membuat suatu asumsi telah terjadikerugian pada badan hukum lain tanpa berdasarkan alat bukti yang sah sesuaidengan ketentuan hukum yang berlaku.10) Bahwa dengan ikut sertanya Primkopad D 08 memenangkan lelangperparkiran telah memberikan
86 — 36
tindak pidana yang didakwakan;Menimbang, bahwa di dalam suatu tindak pidana yang mengandungpengambilan bagian atau penyertaan khususnya kaitannya dalam perkara iniadalah penerapan Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang telah terumus secara jelasdan tegas tentang kualitas keikutsertaan Para Terdakwa atau kualifikasibentuk penyertaan yang disesuaikan dengan perbuatan atau peranan ParaTerdakwa di dalam mewujudkan suatu tindak pidana;Menimbang, bahwa penyertaan (deelneming aan strafbare feiten)berarti turut sertanya
AGUNG IRAWAN, S.H.
Terdakwa:
ISMET PASE BIN ALAUDIN
168 — 29
Orang yang mengamatamati, danturut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetapmerupakan pelaku bersama (vide: Dr.Lenden Marpaung, SH,halaman 91);Menimbang, bahwa mengingat penyertaan berarti turut sertanya seorangatau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana, yang dalamtindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan secara sistematis, terstruktur danmeluas, serta semakin canggih dan rumit, maka peran seseorang atau lebih salingkait mengkait;Menimbang, bahwa
65 — 50
MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN ATAU TURUT MELAKUKANPERBUATANITU ;Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang dijunctokan adalahmengatur tentang turut serta (Delneming), yaitu turut sertanya seorang atau lebihpada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana ;Menimbang, bahwa yang termasuk dalam kategori Turut Serta(Deelneming) ini, ialah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turutmelakukan perbuatan itu ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Deddy Zulfriady Noor,bersamasama
205 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
Saleh AbdulMalik, Terdakwa II : Achmad Fathony Zakaria dan Terdakwa III : Arthur Pelupessyyang terlebih dahulu mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasti) ;Bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia atas nama PemohonPeninjauan Kembali tersebut telah bertentangan dengan azas deelneming ataupernyertaan, yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) KitabUndangUndang Hukum Pidana yaitu turut sertanya seseorang atau lebihpada waktu seorang yang lain melakukan suatu tindak pidana ;Bahwa karenanya Pemohon
54 — 14
Satoehid Kartanegara, SH : Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah,Bagian Kesatu, Penerbit balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, halaman4264270);Menimbang, bahwa dalam hal tindak pidana yang mensyaratkan subjekhukum atau pembuatnya harus berkualitas tertentu, maka pembuat pelaksananyaharuslah orang yang memiliki kualitas itu, sedangkan bagi pembuat peserta tidakdiperlukan memiliki kualitas demikian, karena bagi pelaku peserta hanya disyaratkanikut sertanya dalam perbuatan pelaksanaan saja, yang artinya dia
114 — 45
Karena belum tentu orang tersebut melakukan penyertaan dalamkonteks turut sertanya tadi. Maka pembuktian dalam penyertaan harusdijabarkan secara cermat dan jelas;Bahwa jika mengacu kepada Pasal 14 UU Tindak Pidana Korupsi, maka UUPemberantasan Tipikor sebenamya /ex specialist. Dalam konteks ini, hukumpidana harus dilaksanakan secara proporsionalitas dan subsidiaritas.