Ditemukan 2003 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kabupaten kebupaten kabupten kabupalen kabupatn kabuapten
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 20-10-2020 — Putus : 01-02-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 1 Februari 2021 — Penuntut Umum:
HIRAS AFANDY SILABAN,SH.MH
Terdakwa:
SUARJO
130 — 27
  • Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2016 tanggal 21 Maret2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan BelanjaHalaman 19Putusan Tipikor Nomor 70/Pid.SusTPK/2020/PN MdnNagori Kabupaten Simalungun Pasal 43 yang melaksanakan fungsipembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap kegiatan dan pengelolaanKeuangan Nagori adalah Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan.Bahwa berdasarkan data yang ada pada Dinas BPMN Kabupaen Simalungunpencairan dana desa nagori dolok ulu pada tahun 2016 sudah
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 10-05-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 03 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm
Tanggal 10 Mei 2016 —
47 — 15
  • Keuangan / modal dari Pemeritah DaerahKabupaten Banjar yang di wakili olen Bupati Banjar kepada Desa, dansepengetahuan saksi sebagai Kepala Desa Sungai Langsat tidak pernahada dokumen yang dimaksud tersebut disimpan atau ada di arsip Desa;Bahwa Saksi mengetahui keberadaan BUMDes GAbungan BarakatBersama Kecamatan Simpang Empat baru pada saat Ketua PersatuanKepala Desa Kecamatan Simpang Empat memberitahu perihal bahwa adabantuan modal untuk BUMDes pada Desa Se Kecamatan SimpangEmpat dari Pemerintah Kabupaen
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 29-07-2015 — Upload : 29-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 374 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 29 Juli 2015 — BUDIONO SUPRAPTO, DKK VS PT. CIKARANG PRESISI,DK
111 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • CIKARANG PRESISI saja melainkan kepada instansi terkait yaitu KepalaDinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Kepala BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Kepala Biro Pusat StatistikKabupaten Bekasi, Ketua Dewan Pengupahan Kabupaen Bekasi, Ketua APINDOKabupaten Bekasi, Tergugat dan Kepala Bidang HI Syaker Disnaker Kab. Bekasi;Bahwa PUK SPL FSPMI PT.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 22-11-2019 — Putus : 05-03-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PN PALU Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal
Tanggal 5 Maret 2020 — Penuntut Umum:
ADHIWISATA TAPPANGAN, SH
Terdakwa:
RUSDIN
167 — 40
  • oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama1 ( satu ) tahun;
  • Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) rangkap asli surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaen
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 11-09-2023 — Putus : 12-12-2023 — Upload : 13-12-2023
Putusan PN PEKANBARU Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr
Tanggal 12 Desember 2023 — Penuntut Umum:
1.Hade Rachmat Daniel
2.JUPRI WANDY BANJARNAHOR
4.PRIANDI FIRDAUS
5.JUPRI WANDY BANJARNAHOR
Terdakwa:
MARKASIM, SE
76 — 42
  • diganti dengan pidana penjara selama 8 ( delapan ) bulan penjara;
  • Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  • Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
  • Menetapkan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) bundle Fotocopy Surat keputusan Bupati Nomor : 13/ PEMDES/ 2011 Tentang 1 (satu) bundel fotocopy surat keputusan Penghulu Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaen
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 22-11-2019 — Putus : 05-03-2020 — Upload : 03-08-2020
Putusan PN PALU Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal
Tanggal 5 Maret 2020 — Penuntut Umum:
ADHIWISATA TAPPANGAN, SH
Terdakwa:
Ir. MOH. FARAWANSAH TOKARE
207 — 79
  • oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 ( tiga) bulan;
  • Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) rangkap asli surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaen
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-12-2011 — Putus : 07-03-2012 — Upload : 19-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 95/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 7 Maret 2012 — Ir.Drs. H.DIDIN SAHIDIN NJ. MSP
97 — 13
  • digunakan untukmenutupi kegiatan yang tidak ada anggarannya saat Terdakwa menjabatsebagai kepala dinas dengan harapan agar ketika Terdakwa diganti dengankepala dinas yang baru tidak ada masalah lagi, sehingga uang pencairantersebut tidak sesuai lagi peruntukkannya;16 Bahwa benar menurut keterangan saksi Ani Iyar Winarni dari anggaranyang dicairkan dengan menggunakan 10 (sepuluh) cek tersebut uangnyadupergunakan untuk :Untuk THR DPRD Tahun 2007 sejumlah Rp. 6.000.000.Kemudian untuk THR Rutin setda Kabupaen
    peruntukkannyakarena anggaran untuk peruntukkannya sudah dibayar atau sudah dipakai untukmelengkapi kegiatan yang lain yang tdak ada dalam anggaran dengan demikian cekyang dicairkan tersebut anggarannya terpakai untuk kegiatan lain sehingga tidak sesuaiperuntukkannya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ani Iyar Winarni darianggaran yang dicairkan dengan menggunakan 10 (sepuluh) cek tersebut uangnyadupergunakan untuk :e Untuk THR DPRD Tahun 2007 sejumlah Rp. 6.000.000.e Kemudian untuk THR Rutin setda Kabupaen
    Kemudian untuk THR Rutin setda Kabupaen Purwakarta dari tahun 2004s/d 2007 sejumlah Rp. 300.000.000 Memo tertanggal 26122007 sebesar Rp. 100.000, Kwitansi tertanggal 22102007 sebesar Rp. 500.000, partisipasi transportVolley Ball.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-11-2015 — Putus : 16-05-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 189 / Pid.Sus / TPK / 2015 / PN.Bdg.
Tanggal 16 Mei 2016 — Dr. H. ASEP NURSYAMSI, M.MKes BIN ENDANG SOLIHIN.
262 — 104
  • Asep N),Rp. 130.000,untuk Forum UPTD (DONI, Sukaraja), Rp. 120.000.untuk Forum FKPD (KARNADI), Rp. 50.000, untuk Kas PPNI(DADAN, Ketua PPNI) ;Bahwa sepeda motor diterima pada tanggal 01 bulan Desember 2014bertempat di pendopo Kabupaen Tasikmalaya ;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menentukan pustupustu tersebutberhak mendapatkan sepeda motor atau tidak ;Bahwa saksi tahu bantuan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tiappustu diharuskan untuk membayar biaya penebusan Rp. 600.000,dari Ketua Forum (Andri
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 05-10-2016 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1587 K/PID.SUS/2016
Tanggal 5 Oktober 2016 — JOKO PARYADI, ST., MT Bin SUKADI
154 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kepala Bidang Bina Marga DinasPekerjaan Umum Kabupaten Tebo ;Foto Copy dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Tebo Nomor98/DPU/2013 tanggal 27 Februari 2013 Tentang Penunjukan PelimpahanSebagai Wewenang Pengguna Anggaran/Pengguna Barang KepadaSekretaris Dan Kepala Bidang Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaen Tebo Tahun Anggaran2013 ;Foto Copy dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Tebo Nomor : 120 Tahun2014 tanggal 20 Februari 2014 Tentang Penunjukan PelimpahanSebagian
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-11-2014 — Upload : 01-04-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 121/Pid.Sus/TPK/2014/Pn.Sby
Tanggal 11 Nopember 2014 — Ir. HADI HOMSARI KEJAKSAAN NEGERI LUMAJANG
53 — 14
  • diajukan ke Tim Anggaran untuk dibahas, apabiladisetujui kemudian diusulkan ke DPRD untuk dibahas ;Bahwa RKA yang diusulkan oleh Dinas Lingkungan Hidup tersebut telah disetujui olehDPRD dan menjadi DPA tahun 2012 ;Bahwa dalam RKA tersebut, kegiatan pembuatan taman kota tersebut sudah dipecahpecahdan saksi tidak tahu siapa yang memecahmecah karena saksi hanya meneruskan ;Bahwa saksi tidak ada menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada kegiatanPembuatan Taman Kota Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaen
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 22-11-2019 — Putus : 05-03-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan PN PALU Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal
Tanggal 5 Maret 2020 — Penuntut Umum:
ADHIWISATA TAPPANGAN, SH
Terdakwa:
HASYIM BAHARULLAH DAY HASJIM, S.ST
201 — 51
  • enam ) bulan dan denda sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 ( tiga ) bulan ;
  • Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) rangkap asli surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaen
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 02-02-2012 — Upload : 10-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 94/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 2 Februari 2012 —
70 — 24
  • Tahun1999 s/d 2000 : Kasi Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan,Tahun 2001 : Staff Bapeda Kabupaten Malang, Tahun 2001 s/d 2004 : KasubdinPembangunan dan Jembatan Dinas Bina Marga Kabupaten Malang, Tahun 2004 s/d2008 : Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Malang, Tahun 2008 s/d sekarang :Kepala Dinas Cipta Karta dan Tata Ruang Kabupaten Malang;e Pada saat penyusunan Perda No. 11 dan 12 tahun 2007 tersebut yang menjadi leadingsektor secara teknis adalah Dinas Permukiman dan Pertamanan Kabupaen
Pengadilan PN BATANG Perdata
Register : 16-01-2018 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 29-11-2018
Putusan PN BATANG Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Btg
Tanggal 7 Nopember 2018 — Penggugat:
PT TANGGA BATU JAYA ABADI
Tergugat:
1.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BATANG
2.DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BATANG
3.CV MITRA PRATAMA MULIA selaku KONSULTAN PENGAWAS PEMBANGUNAN RSUD KABUPATEN BATANG
4.BUPATI KABUPATEN BATANG
5.KETUA DPRD KABUPATEN BATANG Cq. KETUA BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN BATANG
122 — 41
  • Sebagai dampak dari perbuatan TERGUGAT d.Rtersebut terjadikontinjensi (ketidakpastian) dalam Laporan KeuanganRSUD Pemerintah Kabupaten Batang maupun Laporan KeuanganPemerintah Kabupaen Batang 2017.1.13.Bahwa untuk mengatasi kondisi kontinjensi tersebut PENGGUGAT II d.Rsesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya selaku Pejabat AdministrasiPemerintahan melakukan tindakan sesuai dengan aturan perundangundangan yang berlaku dengan mencatat Gedung OBJEK SENGKETApada komponen Neraca pada pos ASET sebagai
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-04-2015 — Putus : 25-08-2015 — Upload : 13-11-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mtr
Tanggal 25 Agustus 2015 — - LALU HERMAWAN SAPUTRA, SSTP
92 — 40
  • kepada Bupati bukan penggunaan anggaranyang Rp.2.000.000.000, dari APBD Tk.I melainkan dana pendukungyang Rp.80.000.000, dari APBD Tk.II;Bahwa mengenai pengakuan Terdakwa dan Abdurahmanyangmenyerahkan Rp. 10.000.000, kepada Saksi selaku Kepala BPMDesKabupaten Bima adalah tidak benar karena Saksi sedang mengikutisekolah diklat PIM II di Surabaya ;Benar dalam kegiatan rehabilitasi rumah tersebut ada dibuatkelompok, prosedur pembentukan kelompok tersebut yaitu setelah adainformasi dari propnsi bahwa Kabupaen
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-04-2014 — Putus : 14-08-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg
Tanggal 14 Agustus 2014 — - Ir. ROBERTUS VINCENSIUS NAILIU alias ROBY
89 — 42
  • Robertus Vincensius Nailiu dalam kedudukannya selakudirektur PT Uanini Multika Sejahtera sSupaya segeramempersiapkan segala administrasi pelaporan pelaksanaanpekerjaan yang isinya sudah selesai 100 % berikut lampirannya,administrasi yang berhubungan dengan pengajuan permohonanuntuk dilakukan pemeriksaan pekerjaan dan administrasi yangberhubungan dengan permintaan pembayaran kepada KepalaDinas Kesejahteraan Sosial Kabupaen TTU ;Bahwa dengan adanya kesepakatan antara saksi Drs.
    selaku Kepala Dinas Kesejahteraan SosialKabupaten TTU juga meminta kepada Terdakwa Ir RobertusVincensius Nailiu dalam kedudukannya selaku direktur PTUanini Multika Sejahtera supaya segera mempersiapkan segalaadministrasi pelaporan pelaksanaan pekerjaan yang isinya sudahselesai 100 % berikut lampirannya, administrasi yangberhubungan dengan pengajuan permohonan untuk dilakukanpemeriksaan pekerjaan dan administrasi yang berhubungan138dengan permintaan pembayaran kepada Kepala DinasKesejahteraan Sosial Kabupaen
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 08-05-2024 — Putus : 20-08-2024 — Upload : 21-08-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks
Tanggal 20 Agustus 2024 — Penuntut Umum:
1.ABDURRAHIM
2.ABDURRAHIM
Terdakwa:
AKBAR MAKMUR
76 — 61
  • beserta lampiran;
  • Fotocopy Dokumen Berita Acara Penyerahan Pertama Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) Nomor 372A/P2HP- SARKES/DAU/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 dan Berita Acara Penyerahan Kedua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) Nomor : 36/P2HP-SARKES/DAU/VI/2021 tanggal 28 juni 2021;
  • Fotocopy Dokumen Job Mix Design (JMD) Timbunan Biasa dikeluarkan Laboratorium Bahan Jalan dan Jembatan Dinas bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaen
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 29-07-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 373 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 29 Juli 2015 — 1. DODI PERMANA, DKK VS PT SUJI TECHNO
101 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KESIMPULAN:1)Dengan adanya Bukti Pencatatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaen Bekasi,Nomor 1309 /CTT.250/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 Bukti P2 atasnama PUK SP RTMM SPSI PT Suji Techno, yang kemudian alih afiliasi keFSP RTMM SPSI 1973 dengan Bukti Pencatatan Nomor 1662/CTT.250 /Il/2014 tanggal 28 Pebruari 2014.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 10-05-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 04 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm
Tanggal 10 Mei 2016 —
83 — 51
  • Keuangan / modal dari Pemeritah DaerahKabupaten Banjar yang di wakili oleh Bupati Banjar kepada Desa, dansepengetahuan saksi sebagai Kepala Desa Sungai Langsat tidak pernahada dokumen yang dimaksud tersebut disimpan atau ada di arsip Desa;Bahwa Saksi mengetahui keberadaan BUMDes GAbungan BarakatBersama Kecamatan Simpang Empat baru pada saat Ketua PersatuanKepala Desa Kecamatan Simpang Empat memberitahu perihal bahwa adabantuan modal untuk BUMDes pada Desa Se Kecamatan SimpangEmpat dari Pemerintah Kabupaen
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-04-2015 — Putus : 25-08-2015 — Upload : 13-11-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mtr
Tanggal 25 Agustus 2015 — - ABDURAHMAN
96 — 34
  • Mtr.Benar dalam kegiatan rehabilitasi rumah tersebut ada dibuat kelompok,prosedur pembentukan kelompok tersebut yaitu setelah ada informasi daripropnsi bahwa Kabupaen Bima dapat dana bantun stimulan rehabilitasirumah tidak layak huni, dibentuk tim pengelola yang kemudian timpengelola melakukan verifikasi terhadap rumahrumah mana yan akandirehabiitasi dn masingmasing Desa yang mendapat bantuan membentukkelompok;Bahwa yang turun ke lapangan melakukan verifikasi adalah dari bidangSDA TTG termasuk tedakwa
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-12-2014 — Putus : 13-07-2015 — Upload : 28-01-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 120/Pid.sus-TPK/2014/PN.Kpg
Tanggal 13 Juli 2015 — RONNY ANGGREK
103 — 79
  • Pembangunan Rumah Khusus di Desa WolibangKecamatan Kabola dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.5.170.000.000, (Lima Milyar Seratus Tujuh Puluh JutaRupiah)Bahwa Terdakwa RONNY ANGGREK telahmenandatangani kontrak pekerjaan pembangunan rumahkhusus Cetak Di Kabupaen Alor bersama SEFACAPENLAANA,BE pada tanggal 11 oktober 2012 bertempatKantor Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk MasyarakatBerpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di ProvinsiNusa Tenggara Timur yang beralamat di Jalan SamRatulangi Nomor 8A8B