Ditemukan 2164 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kepada kepala kereta kenedi kenedy kepela keped kepda
Pengadilan PN TEMBILAHAN Perdata
Register : 05-06-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 30-11-2020
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tbh
Tanggal 19 Nopember 2020 — Penggugat:
PT. BENGKALIS ERA JAYA
Tergugat:
1.Slamet Soedarsono selaku PPK Pembangunan Infrastruktur Pendukung Perkantoran Semi Permanen di Kabupaten Mahakam Ulu
2.Dinas Pekerja Umum Bidang Cipta Karya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang diwakili oleh Kepala Dinas Pekerja Umum Bidang Cipta Karya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir
3.Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
4.Bupati Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
116 — 25
  • Tergugat adalah sebesar Rp. 6.045.032.000; Hasil Pekerjaan (Progress Kerja) PENGGUGAT adalah 98 %(Sembilan puluh delapan persen) atau sebeSar................068 Rp.14.810.328.400, Dikurangi dengan pembayaran tahap pertama (uang muka) dan tahapkedua yang sudah dibayar Oleh TERGUGAT kepada PENGGUGATsebesar Rp. 9.067.548.400; Total..........Rp. 6.045.032.000,00 (enam milyar empat puluh lima jutatiga puluh dua ribu rupiah); Sehingga sisa tagihan yang menjadi kewajiban Tergugat yang harusdibayarkan kepeda
Pengadilan PA GORONTALO Perdata
Register : 06-10-2014 — Putus : 09-03-2015 — Upload : 27-05-2015
Putusan PA GORONTALO Nomor 551/Pdt.G/2014/PA.Gtlo
Tanggal 9 Maret 2015 — PENGGUGAT LAWAN TERGUGAT
22 — 11
  • Sehingga termohonmerasa bahwa bukan termohon yang melalaikan pemohon, jusrtu sebaliknyapemohon (sebagai istri pada saat itu), yang melalaikan dan yang berkhianatkepada termohon, sehingga tuntutan tersebut adalah tidak beralasan dantersirat adanya pemerasan kepeda termohon.5.
Pengadilan PN KUTAI BARAT Perdata
Register : 12-12-2018 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 09-10-2019
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Sdw
Tanggal 20 Mei 2019 — Penggugat:
1.KOSIM SURYANA
2.SAMIDIN
3.IMRON
4.IRFAN
5.NUR SALAM
Tergugat:
PT FARINDA BERSAUDARA
107 — 58
  • Pokok sengketa mengenai bezitrecht ;Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan diatas maka denganini Tergugat mohon kepeda Ketua dan Anggota Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskansebagai berikut:DALAM EKSEPSI :Halaman 25 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Sdw1. Menerima Eksepsi Tergugat tersebut;2.
Pengadilan PN PATI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-07-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 30-11-2020
Putusan PN PATI Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Pti
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penggugat: TUMINAH Tergugat: 1.PURWATI 2.SAKTI VIVENDI 3.SUWANDI 4.YAYASAN BANI MUSLIM PATI Pondok Pesantren DARUL AITAM 5.ZULKARNAIN 6.Yayasan Bani Muslim (Pondok Pesantren " DARUL AITAM" )
94 — 20
  • Bahwa Tergugat V, tidak terkait perobuatan hukum apapun, secaraotomatis dalam hal ini, tidak ada perbuatan melawan hukum apapun,sehingga Tergugat V, mohon kepeda Pengadilan Negeri Pati, agarTergugat V dinyatakan bukan pihak dalam perkara a quo ;DALAM EKSEPSI :Bahwa Tergugat Ill dan Tergugat V / Para Tergugat MENOLAK dalildalil daripihak Penggugat untuk seluruhnya terkecuali yang benarbenar diakuikebenarannya sebagaimana gugatan penggugat teranggal 5 Juli 2020 ;Bahwa terhadap perbaikan Gugatan sepanjang
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 04-09-2017 — Putus : 20-10-2017 — Upload : 14-11-2017
Putusan PTUN PADANG Nomor 2/P/FP/2017/PTUN.PDG
Tanggal 20 Oktober 2017 — YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA ( YLBHI) LAWAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
789 — 1662
  • PDGHalaman 25Pejabat Pemerintah di bersifat, konkrit, dan individual dan di tujukan kepeda badanatau seseorang tertentu; Bahwa pendapat ahli didalam Undangundang No 30 tahun 2014 tersebut yangberwenang untuk menerbitkan IUP tersebut adalah keputusan yang dikeluarkanoleh Pejabat Pemerintahan;Bahwa Pendapat ahli mengatakan UndangUndang Pertambangan berlakuNasional ada juga Propinsi tetapi dengan terberbitnya UndangUndang No 23tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tersebut dan IUP tersebut menjadikewenangan
Pengadilan PN KOTABUMI Pidana Umum Penipuan
Putus : 13-05-2015 — Upload : 13-07-2015
Putusan PN KOTABUMI Nomor 39/Pid.B/2015/PN.Kbu
Tanggal 13 Mei 2015 — RUDI Bin IMRON
45 — 9
  • Rohaina ini proyek itu tidak ada, dankalau proyeknya benar tidak ada tolong kamu kembalikan uang saya itu lalu saksiRohaina langsung berkata saya mengantar kesini tentang proyek yang tidak ada itunamun terdakwa tidak menjawab dan selalu mengalihkan pembicaraan, sehingga tidak adakepastian, lalu saksi korban dan saksi Rosnawati langsung pulang ke Kotabumi;Bahwa, saksi korban menerangkan pada saat menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,(seratus juta rupiah) sebagai uang setoran proyek APBD 2013 kepeda
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 22-11-2011 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1155 /Pid .B /2011/PN.JKT.UT
Tanggal 22 Nopember 2011 — - R.AGUS SUPRIJANTO - LUTFI DJOKO DJUMENO Bin SRIYONO.P - DAUD ADHI SUHARTO
54 — 24
  • tanggal: 18 Agustus 2004 dan AktaPelepasan Hak No: 92 tanggal: 27 September 2004 serta 2 ( dua) Akta Kuasa No: 4 tanggal: 02September 2004 dan Akta Kuasa No: 93 tanggal: 27 September 2004..Bahwa benar atas jasa saksi BAMBANG BUDIANTO yang telah membantu Terdakwa III untukmemenuhi persyaratan agar SHM No: 830 yang telah Terdakwa III laporkan hilang da agarKantor Badan Pertanahan Jakarta Utara bisa menerbikkan Sertifikat baru penggantt SHM No: 830Terdakwa III telah memberi uang tanda terima kasih kepeda
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Putus : 06-02-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 4/PDT.GS/2016/PN RAP
Tanggal 6 Februari 2017 — Perdata - SISWA SAGAR SARAGIH Lawan - PT.Penanaman Nasional Madani (PNM ULAMM) Persero Cabang Rantauprapat
42 — 28
  • Berdasarkan Uraian Di Atas,Telah Terbukti Bahwa Tuntutan GantiKerugian Dari Penggugat Dan Tuntutan Putusan Uit Voerbaar Bij VoorraadDalam Posita Angka 12 Dan 13 Serta Petitum Angka 5 Dan 6 Gugatan AQou Tidak Layak Untuk Di Pertimbangkan Karena Tidak Sesuai DenganKetentuan Hukum Yang Berlaku.Oleh Karena ItusMohon Kepada MajelisHakim Yang Terhormat Untuk Menolak Gugatan Penggugat UntukSeluruhnya.Berdasarkan uraianuraian sebagaimana yang telah di sebutkan di atas,makaTergugat memohon kepada kerendahan hati kepeda
Pengadilan PTUN AMBON TUN Pertanahan
Register : 04-09-2017 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 13-03-2018
Putusan PTUN AMBON Nomor 23/G/2017/PTUN.ABN
Tanggal 6 Maret 2018 — Nama : HANS CRISTIAN TUHUMURY; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Petani; Tempat tinggal : Simalohi Lingkungan 8 Desa Haria, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2017, memberikan kuasa kepada: 1. LOIS HENDRO WAAS, S.H.; 2. LODWYK WESSY, S.H.; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ABRAHAM M.M. MALIOY, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No.41, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Melawan: 1. Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON; Tempat Kedudukan : Jalan Jenderal Sudirman – Tantui, Kota Ambon, , Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2769/SK.81.71/IX/2017, tanggal 11 September 2017 memberikan kuasa kepada: 1. DAVE A.H. POOROE, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Ambon; 2. SAYID HASAN ASSAGAFF, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Perkara Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku; 3. KHIKMANTO SUPRIBADI, S.T., Jabatan Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Ambon; 4. RACHMADANI SIGIT, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Ambon; 5. MARITJE J. MAIBURU, Jabatan Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Ambon; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.1 Tantui, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; 6. Nama : MARLYN TUHUMURY; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Penginjil; Tempat tinggal : Desa Urimessing RT.008/RW.03, Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Penetapan Izin Insidentil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 23/G/2017/PTUN.ABN, tanggal 30 Oktober 2017, memberikan izin sebagai Kuasa Insidentil kepada Drs. ZETH ANTHONY PIETER, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Batu Gantung RT.002/RW.03, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 1; 7. Nama : FRISCA NATALIA MATAHURILA; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tinggal : Jalan Yani RT.001/RW.001, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 79/Kuasa/X/2017, tertanggal 30 Oktober 2017 memberikan kuasa kepada: 1. ELDA LOUPATTY, S.H.; 2. ANTHONI HATANE, S.H., M.H.; 3. SARCHY SAPURY, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE: HATANE & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Cendrawasih No.18, Soya Kecil, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 2;
146 — 169
  • Bahwa saksi menyatakan kalau untuk dati tidak pernah saya lihat yangdiserahkan Pemerintah Negeri Urimessing kepeda Mesak Tuhumury ituhanya 10x15 dan terletak di kampung/dusun Seri;Halaman 34 dari 46 Halaman Putusan Nomor 23/G/2017/PTUN.ABN64. Bahwa saksi menyatakan Dusun Seri terletak di ujung timur wilayahNegeri Urimessing jauh dari lokasi objek sengketa;65.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 17-03-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 14/G/TF/2020/PTUN.SRG
Tanggal 22 September 2020 — Penggugat:
ENDANG NATALIANTINI
Tergugat:
KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN RUAS JALAN TOL CENGKARENG-BATUCEPER-KUNCIRAN
443 — 321
  • BuktiT2A : Formulir Permohonan dariEndang Nataliantini kepeda Kepala Kantor Pertanahan(fotokopi Sesuai asli);Surat Kuasa dari Endang Nataliantini kepada BambangSetiawan tertanggal 15 Oktober 2018 (fotokopi sesualasli);Surat Pernyataan dari Endang Nataliantini tertanggal15 Oktober 2018 (fotokopi sesuai asili);Surat Pernyataan Terima Luas dari Endang Nataliantinitertanggal 15 Oktober 2018 (fotokopi sesuai asili);3.
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 05-10-2021 — Putus : 06-01-2022 — Upload : 06-01-2022
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 44/G/2021/PTUN.BL
Tanggal 6 Januari 2022 — Penggugat:
MAHESA RADITYA
Tergugat:
DINAS PUPR
287 — 137
  • Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepeda InspekturKabupaten Tulang Bawang Nomor: 600/181/V.3c/TB/V/2021 tanggal 18 Mei2021 Perihal : Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam.f. Surat Inspektur Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 700/580/III.1R/TB/V/2021tanggal 28 Mei 2021 Perihal: Rekomendasi Usulan Penetapan Daftar Hitam.3.
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama Waris Islam
Register : 22-10-2010 — Putus : 23-08-2011 — Upload : 17-04-2012
Putusan PA SURABAYA Nomor 3719 / Pdt.G / 2011/PA.Sby
Tanggal 23 Agustus 2011 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
25 — 11
  • karenaTergugat pada waktu itu bercerai dari suami pertama Tergugat kemudianTergugat menikah kembali dan bertempat tinggal dirunah miliknya sendiri yaituyang terletak di lalan Ampel Gubah Kidul No.9 Surabaya" sehingga Gugatan Penggugat yang demikian menjadi kurang Pihak;Bahwa oleh karena Tegugat tidak menguasai secara langsung obyek sengketatersebut sejak menikah maka tuntutan ganti kerugian tentang kehilangan hakkenikmatan terhadap obyek sengketa yang terletak di Jalan XXXXI / 3Surabaya yang ditujukan kepeda
Pengadilan PN TARAKAN Perdata
Register : 02-04-2015 — Putus : 26-01-2016 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN TARAKAN Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Tar
Tanggal 26 Januari 2016 — SITI FATIMAH >Melawan< 1. KOMANDO DISTRIK MILITER 0907 TARAKAN 2. PEMERINTAH KOTA TARAKAN Cq. PEMERINTAHAN KELURAHAN JUATA KERIKIL KOTA TARAKAN
147 — 26
  • pemegang hakatas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hakhak lainnya yang terdaftaragar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yangbersangkutan40Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat yang diberi tandabukti P2 yang merupakan surat pernyataan kepemilikan tanah tersebut,P3 yangmerupakan Kwitansi pembayaran ganti rugi terhadap tanah tersebut dan P4 yangmerupakan pengukuran tanah tersebut dan pendaftaran tanah tersebut adalahmerupakan Surat yang berisi tentang kepeda
Pengadilan PN SAMPIT Pidana Khusus Penyiaran
Register : 20-06-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN SAMPIT Nomor 536/Pid.Sus/2016/PN SPT
Tanggal 14 Juni 2017 — KARTOMO, S.H. Als TOMO bin SUWAJI (Alm)
185 — 16
  • Sampit yang tetap melakukan penyiaranwalaupun telah dicabut izinnya juga telah melanggar peraturanperundangan yang diatur dalam UU RI No. 32 Tahun 2002Tentang Penyiaran, yaitu Pasal 33 Ayat (1) dan dapat dikenakansanksi pidana sesuai pasal 58 huruf b;e Bahwa bilamana penyelenggara penyiaran yang telah memiliki IPPtetap melakukan perluasan siaran wilayah yaitu dengan kerjasamadengan pihak penyelenggara penyiaran yang sudah pernahdicabut jjin prinsipnya bisa saja namun harus tetap memintapermohonan kepeda
Pengadilan PN GRESIK Perdata
Register : 22-05-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PN GRESIK Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Gsk
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penggugat:
WILLY GUNAWAN
Tergugat:
RUDY SUTANTO
Turut Tergugat:
1.Nona ERLINA LINUAR
2.David Dominik
3.Nyonya Meilan Purnawaty
4.Liu Jeffrie
5.Sri Suriawati
174 — 34
  • sebagaimanafakta hukum yang terurai diatas terlihat bahwa posisi hukum Penggugatsangatlah lemah, sehingga patutlah Tergugat Memohon kepada YangMulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar menolak permohonansita jaminan yang diajukan Penggugat;8. bahwa Tergugat menolak gugatan point 25 dan 26 karenasebagaimana fakta hukum yang terurai diatas terlinat bahwa posisiHalaman 32 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Gskhukum Penggugat sangatlah lemah, sehingga patutlah TergugatMemohon kepeda
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN Partai Politik
Register : 14-11-2014 — Putus : 03-03-2015 — Upload : 25-03-2015
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 15/G/2014/PTUN-BNA
Tanggal 3 Maret 2015 — MUKHLIS., melawan I .Gubernur Aceh. 2.II. ANWAR,
128 — 40
  • yang diterbitkannya bukan merupakan keputusan tata usahaNegara dan tidak dapat dijadikan objek gugatan di Peradilan Tata UsahaBahwa dari faktafakta hukum diatas, jelas bahwa gugatan Penggugat didasarkanpada hasil keputusan internal partai politik, sehingga gugatan Penggugat mengajukangugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tidak tepat dan haruslah tidakditerima, dan agar menghemat waktu dan tidak berlarutlarutnya perkara sesuaidengan asaz peradilan cepat dan biaya ringan, Tergugat memohon kepeda
Pengadilan PN NGANJUK Pidana Umum
Register : 10-03-2021 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN NGANJUK Nomor 39/Pid.B/2021/PN Njk
Tanggal 20 April 2021 — Penuntut Umum:
1.SRI HANI SUSILO, SH.
2.RATRIEKA YULIANA, SH
Terdakwa:
SUKARMI Alias DEMMI Binti Alm. JAMIN
54 — 3
  • Oktober 2020, terdakwamenyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda type New Vario 150 Jacket, warnamerah, No.Pol AG 3084 W, dengan harga sewa perhari adalah Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah), yang berdasarkan alasan terdakwa adalah untukdigunakan oleh anak buah terdakwa pulang pergi saat bekerja di Cafe;Menimbang, bahwa terhadap ke tujuh unit Sepeda Motor yangterdakwa sewa terebut penyerahannya dilakukan oleh saksi DWI SUKARSIHdan Sdr.MAT TOPIK MAULANA selaku karyawan Toko Tirta Berlian, yangdiserahkan kepeda
Pengadilan PN MASAMBA Pidana Khusus
Putus : 17-03-2015 — Upload : 12-05-2015
Putusan PN MASAMBA Nomor 8/Pid.Sus/2015/PN Msb
Tanggal 17 Maret 2015 — HARMIN ADIJAYA PUTRA Als. BAPAK PUTRA Bin BAHARUDDIN
25 — 12
  • terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagaiberikut:o 1 (satu) jerigen 30 (tiga puluh) liter yang berisi 20 (dua puluh)liter.o 1 (satu) jerigen 30 (tiga puluh) liter.o 1 (satu) jerigen 30 (tiga puluh) liter.o 1 (satu) jerigen 30 (tiga puluh) liter.Bahwa benar saksi melakukan pembelian BBM jenispremium/bensin dari terdakwa sebanyak 4 (empat) kali pembelianmaka saksi tidak melakukan pembelian sekaligus, namun nantiapabila BBM jenis premium/bensin saksi telah habis maka saksiakan memesan lagi kepeda
Pengadilan PN TEMBILAHAN Perdata
Register : 05-06-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 19-11-2020
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tbh
Tanggal 10 Nopember 2020 — Penggugat:
PT. RIVOMAS PENTASURYA
Tergugat:
1.Slamet Soedarsono selaku PPK Pembangunan Infrastruktur Pendukung Perkantoran Semi Permanen di Kabupaten Mahakam Ulu
2.Dinas Pekerja Umum Bidang Cipta Karya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang diwakili oleh Kepala Dinas Pekerja Umum Bidang Cipta Karya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir
3.Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
4.Bupati Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
110 — 20
  • Sembilan puluh delapan persen) atau sebesar...............Rp.2.633.947.060,Halaman 7 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Padt.G/2020/PN Tbh Dikurangi dengan pembayaran tahap pertama (uang muka) dantahap kedua yang sudah dibayarOleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebesar....Rp. 1.633.273.170,Total.. seas .Rp. 990.673.890,(Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh TigaRibu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah)Sehingga sisa tagihan yang menjadi kewajiban Tergugat yang harusdibayarkan kepeda
Pengadilan PN PURWOKERTO Perdata
Register : 22-02-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Pwt
Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat:
YAPEKNAS
Tergugat:
PT. Nusa Surya Ciptadana Finance (PT.NSC Finance) Cabang Purwokerto
356 — 142
  • nantinya dengan ini Pemberi Fasilitas dengan haksubstitusi untuk menghadap pejabat yang berwenang memberi keterangan,membuat/menyuruh membuat, menandatangani akta notaris mengenaipenjaminan hak milik atas Kendaraan dari Penerima Fasilitas kepada PemberiFasilias dan mendaftarkannya kepada lembaga yang berwenang, hal demikiansesual ketentuan hukum yang berlaku tanpa terkecuali Pemberi Fasilias jugadiberikan kuasa oleh Penerima Fasilitas untuk melaksanakan pemblokiranSTNK dan BPKB barang tersebut kepeda