Saksi tidak tahu kemana uangnya ditransfer.Bahwa Saksi tidak ingat apakah ada selisihnnya pada waktu itu.Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah pinjaman atas nama DedengPutra.Bahwa kasirnya pada saat pencairan kredit atas nama YELPA NORAadalah Saksi.Bahwa Saksi hanya memaraf pada slip pencairan kreditnya.Bahwa Terdakwa SELFI DESMI NOVITA yang mengambil slip pencairankredit atau voucher atas nama YELPA NORA karena ada hubungankeluarga katanya.Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa uangnya oleh Terdakwa SELF

Jadi,seorang Terdakwa berhak untuk membantah dialildalil yang diajukan dalamdakwaan dan memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya, hal manadalam ilmu pengetahuan hukum pidana asas ini disebut non self incrimination, yaituseorang Terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akanmemberatkan/ merugikan dirinya di muka persidangan ;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakimberpendapat bahwa meskipun Terdakwa/ Penasihat Hukumnya menyangkal ataumembantah keterangan

Bahwa sistim penghitungan pajak yang berlaku di Indonesia adalahmenganut sistim self assessment artinya wajib pajak diberi kepercayaan/ keleluasaan untuk menghitung sendiri dan melaporkan kepada pihakpajak, sehingga keterlibatan akuntan publik bukan merupakankeharusan. Dalam perkara ini oleh karena Terdakwa tidak membuatlaporan, maka sudah tepat apabila pihak pajak / pemeriksamenggunakan data yang ada dan terkait dengan kegiatan PT.

.,.Dengan memperhitungkan porsi self financing debitur, target progressproyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalahRp.12.285.714.285, (42,200%). Dengan demikian, progress yang telahdicapai oleh debitur saat ini telah melampaui target progress proyek yangtelah dibiayai oleh Bank.

Denganmemperhitungkan porsi self financing debitur, target progress proyekdengan jumlahfasilitas yang telah ditarik tersebut adalahRp.222.185.836.882, (62.68% dari nilaiproyek) sehinggaterjadideviasi positif sebesar Rp.5.082.464.095,. (1.433%) yang artinyaprogress proyek tersebut telah melampaui target yang ditetapkan.2.

Sementara itu, jumlah fasilitasyang telah ditarik oleh debitur adalah sebesar Rp. 8.600.000.000.,.Dengan memperhitungkan porsi self financing debitur, target progressproyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalahRp.12.285.714.285, (42,200%). Dengan demikian, progress yang telahdicapai oleh debitur saat ini telah melampaui target progress proyek yangtelah dibiayai oleh Bank.

DenganHalaman 251 Putusan No.32/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst.memperhitungkan porsi self financing debitur, target progress proyekdengan jumlahfasilitas yang telah ditariktersebut adalahRp.222.185.836.882. (62,68% dari nilai proyek) sehingga terjadideviasipositif sebesar Rp.5.082.464.095.. (1.433%) yang artinya progress proyektersebut telah melampaui target yang ditetapkan.2.

Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja AuditIntern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia/OJKdan/atau hasil pengawasan otoritas lain;10.Mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yangmenyangkut anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan PejabatEksekutif;11.Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategisdi bidang kepegawaian;12.Melakukan penilaian (self assessment) atas pelaksanaan GoodCorporate Governance Bank paling kurang

dalammelepas, mengijinkan untuk beredarnya Buahbuahan tersebut ; Bahwa Ahli menerangkan bahwasanya Buahbuahan masuk ke DEPO dalamkeadaan baik berdasarkan prinsip "VERMOEDEN VAN RECHTMATIGE".Rusaknya Buah buahan terjadi selama berada dalam DEPO penyimpanan,merupakan tanggung jawab pihak DEPO penyimpanan dengan pertimbanganPihak DEPO penyimpanan berkewajiban hukum untuk menyelenggarakan penyimpanan dengan baik dan Professional;Bahwa Ahli menerangkan dengan adanya Prinsipprinsip "THE THINGSPEAK IT SELF

Dengan memperhitungkan porsi self financing debitur,target progress proyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditariktersebut adalah Rp.12.285.714.285, (42,200%). Dengan demikian,progress yang telah dicapai oleh debitur saat ini telah melampaui targetprogress proyek yang telah dibiayai oleh Bank.

Denganmemperhitungkan porsi self financing debitur, target progress proyekdengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalahRp.71.428.571.428, (18,32%). Sehingga progress proyek tersebut telahmelampaui target yang ditetapkan.5. Review Covenant/ Syaratsyarat Kredit :Fasilitas DebiturFasilitas di Bank DKI:Utlilisasi dari fasilitas KMK SPK tersebut mencapai Rp. 110.388 jutaatau 108%.

Dengan memperhitungkan porsi self financing debitur,Hal 144 Putusan Nomor : 30Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKItarget progress proyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditariktersebut adalah Rp.12.285.714.285, (42,200%). Dengan demikian,progress yang telah dicapai oleh debitur saat ini telah melampaui targetprogress proyek yang telah dibiayai oleh Bank.

.2016 dari Rp740.470.000, menjadi Rp720.155.000, karenapenghematan PAGU revisi ke5 (final) berdasarkan surat telegram dariKapolda Sulteng Nomor ST/10122/IX/2016 perihal Penyesuaian AlokasiPenghematan Belanja Dalam APBNP Tahun Anggaran 2016;Bahwa karena itu Bid TI Polda Sulteng mengumpulkan data pagu realisasi keBiro Rena Polda Sulteng maka pada tanggal 8 Nopember 2016 berdasarkansurat Biro Rena Polda Sulteng Nomor B/2432/XI/2016/RorenaperihalPengesahan Revisi Anggaran Terkait Revisi Blokir Mandiri (self

Rp740.470.000, menjadiRp720.155.000, karena penghematan pagu revisi ke5 (final); Bahwa revisi pagu anggaran tersebut didasarkan surat telegram dari KapoldaSulteng Nomor ST/10122/IX/2016 perihal Penyesuaian Alokasi PenghematanBelanja dalam APBNP TA 2016 sehingga Bid TI Polda Sultengmengumpulkan data pagu realisasi ke Biro Rena Polda Sulteng, maka padatanggal 8 Nopember 2016 berdasarkan surat Biro Rena Polda Sulteng NomorB/2432/XI/2016/Rorena perihal Pengesahan Revisi Anggaran terkait revisiblokir mandiri (self

terdiri dari 40 orang pekerjaborongan untuk pembersihan dan penanaman, 7 orang pengawaslapangan;Peralatan yang adalah 3 unit escavator dan chainshaw 20 unit sertaperalatan pendukung untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan.Saat ini rekanan membutuhkan dana untuk pembayaran uang mukapengadaan bibit sawit sebanyak 165.000 batang;Jika dilihat tingkat pekerjaan tersebut diatas menurut kami wajar danmemungkinkan karena yang bersangkutan memulai kerja pada awalbulan September 2008 dengan menggunakan self

Selisih Antara pajak keluaran dengan pajak masukandan jumlah yang didapat diperhitungkan, apabila pajak keluaran lebih besarmaka selisinya merupakann PPN yang harus dibayar dan disetor ke kasNegara;Bahwa sesuai pasal 1 angka 6 Undangundang KUP Nomor pokok wajibpajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai saranadalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenaldiri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibanperpajakannya, dalam system Self Assessment

Dalam sistem Self Assessment, Wajib Pajak yang telahmemenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Kantor DitjenPajak untuk dicatat dan sekaligus untuk mendapatkan NPWP;Bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasadi dalam Daerah Pabean Indonesia, yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi. Menurut Pasal 4 Undangundang PPN,PPN dikenakan atas:a.

Jadi, seorangTerdakwa berhak untuk membantah dalildalil yang diajukan dalam dakwaan danmemberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya, hal mana dalam ilmupengetahuan hukum pidana asas ini disebut non self incrimination, yaitu seorangTerdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akanmemberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan ;Halaman 69 dari 77 Putusan Nomor 205/Pid.B/2016/PN BItMenimbang, bahwa meskipun di persidangan Terdakwa mengatakan bahwaperbuatan Terdakwa yang telah melakukan

Dalam email tersebut Klien menerangkan pula bahwapada dasamya anti fouling tersebut tidak mempunyai sifat selfpolishing dan self smoothing yang artinya akan terkikis dengansendirinya pada saat kapal beroperasi, kKeadaan ini sudah wajarkarena cat tersebut berfungsi untuk menghindan fouling yangmenempe! dan kondisi tersebut tidak mengurangi performance dancat anti fouling tersebut dan terkait dengan hal tersebut telahdiadakan pertemuan dengan pihak PT.

Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tanggal 05 Desember 2019, Masa Pajak: 12/1/2019 samapai dngan 12/31/2019, Tahun Pajak 2019;

5. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sulteng Warna Hijau tanggal 10 Desember 2019, Total Setoran sejumlah Rp11.590.000,00;

6. 1 (satu) lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Tahun Anggaran 2019 tanggal 10 Desember 2019, Nomor 003847/SSPD/06/1/2019;

7. 1 (satu) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah (Self

Bktsepenuhnya diberikan kepada Wajid Pajak berdasarkan Undangundang ;Bahwa jika dikaitkan antara sistem self assesment dengan Pasal 1angka 10 KUP maka Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sarana bagiwajib pajak untuk melaporkan pelaksanaan kewajiban pajaknya.

pribadi yang mepunyai penghasilan dari kegiatan usaha,wajib mendaftarkan diri ke Kantor Dirjen Pajak dan setiap wajib pajakyang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif diberikan NomorPokok Wajib Pajak (NPWP) ; Bahwa Pajak di Indonesia menggunakan se/f assesment yakni hakuntuk mendaftarkan diri, melaporkan usaha, menghitung,memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan kewajiban perpajakansepenuhnya diberikan kepada Wajib Pajak berdasarkan Undangundang ; Bahwa jika dikaitkan antara sistem self

5.125.000,00 (lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal
8 Oktober 2020;
5.26 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara dengan Kode Billing 820201008652027 sebesar Rp 5.125.000,00 (lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 8 Oktober 2020;
5.27 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Rotan Tanam Hasil Budi Daya Petani Nomor: 263/SKAB/PNP/UMUM/X/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nanga Pamalontian tanggal 04 Oktober 2020;
5.28 1 (satu) lembar Self

5.125.000,00 (lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 8 Oktober 2020;
5.37 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara dengan Kode Billing 820201008652027 sebesar Rp. 5.125.000,00 (lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 8 Oktober 2020;
5.38 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Rotan Tanam Hasil Budi Daya Petani Nomor: 263/SKAB/PNP/UMUM/X/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nanga Pamalontian tanggal 04 Oktober 2020;
5.39 1 (satu) lembar Self

Penyidik; Bahwa ahli menjabat sebagai Kepala Kantor KPP Pratama Jember 2016 s/d sekarang; Bahwa keahlian ahli dalam hal ini ahli ditunjuk sebagai Ahli PeraturanPerpajakan; Bahwa SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkandan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak dan/atau hartadan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan pajak yangPutusan Nomor : 349/Pid.B/2018/PN.Mlg halaman 40 dari 91 halamanberlaku, SPT dikaitkan dengan sistem Self

melibatkan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu danKantor Kas, secara berkesinambungan sehingga berjalan danberfungsi secara efektif.4) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yangdibawahinya dalam rangka :a) Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabahpersonal dan instansi/perusahaan yang mampu meningkatkanbisnis BNI.b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnisKantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas,sesuai dengan kebijakan BNI.c) Memastikan pelaksanaan self

fungsimanajemen secara optimal melalui pembentukan KomiteKomiteyang melibatkan Kantor Cabang Pembantu, = secaraberkesinambungan sehingga berjalan dan berfungsi secara efektif.24) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yangdibawahinya dalam rangka:a) Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabahpersonal dan instansi/perusahaan yang mampu meningkatkanbisnis BNI.b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnisKantor Cabang Pembantu sesuai dengan kebijakan BNI.c) Memastikan pelaksanaan self

tanggal 9 Juli 2013tentang Paparan Yayasan Pertambangan dan Energi yangdihadiri oleh 6 orang ;""1 (satu) bundel Asli Pengantar Pembahasan Rencana Kerjadan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) APBNP TA 2013 sebagai Bahan Sekretaris Jenderal KementerianESDM pada Rapat dengan Panja RKAKL Komisi VII DPR RI,Jakarta, 31 Mei 2018 5Halaman 142 dari 207 halaman Putusan No. 13/PID/TPK/2014/PT.DKI.218.219.220.221.222.223.224.225.1 (satu) bundel Fotokopi Status Blokir dan Output CadanganRKAKL APBNP 2013 (Self

Sehingga untuk kejadian atau fakta yang terjadipada masa pajak Januari 2008 sampai dengan Desember 2008 berlaku Undangundang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007.Bahwa sesuai dengan sistem self assessment yang berlaku saat ini Wajib Pajakdiberikan kepercayaan untuk mengisi, membayar dan melaporkan kewajibanpajaknya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) dalam kaitan administrasi perpajakan,Wajib Pajak harus memiliki