Ditemukan 1963 data
313 — 205 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2587 K/Pdt/2016Agraria Kotamadya Dati Il Semarang (sekarang Kantor PertanahanKota Semarang/Turut Tergugat Ill), namun sesuai dengan designdari Departemen Pekerjaan Umum akan terbelah jalan arteri;Terkait dengan perbedaan letak lokasi objek tanah untuk bangunanProyek PRPP tersebut, apabila hendak dibangun di lokasi sesuaidesign (blok plan) baru harus dilakukan ruislag sebagaimana diaturPermendagri Nomor 4 Tahun 1979 atau harus dengan kerja samasebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 3 Tahun
356 — 223
yang sebagian sudah dibebaskan olehPENGGUGAT yang akan dibangun Proyek PRPP sesuai design baruitu letaknya berbeda dengan lokasi obyek tanah yang telah dibebaskanoleh TERGUGAT II (Yayasan PRPP) seluas 26,3 Ha (dua puluhenam tiga persepuluh hekto are) yang sudah terbit SK HPLnyatetapi belum didaftarkan untuk memperoleh sertifikat HPL di KantorAgraria Kotamadya Dati II Semarang (sekarang Kantor PertanahanKota Semarang/TURUT TERGUGAT III), namun sesuai dengandesign dari Departemen Pekerjaan Umum akan terbelah
167 — 38
Padahal dalam rangka penegakan hukum pidana, seharusnya posisiantara Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum tidak terbelah dalam dua garis292pemisah seperti itu, karena keduanya mempunyai kepentingan yang sama untukmencari kebenaran materiil (materiele waarheid).Mengutip pernyataan Satjipto Rahardjo, bahwa diantara penegak hukumharuslah membangun corporate culture dan menjadi peserta aktif untukmemenangkan kepentingan yang lebih besar yang bernama mensejahterakan danmemberikan keadilan kepada rakyat