Ditemukan 513805 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pasar paisal pasau palal pasla
Penelusuran terkait : Pasal 2 ayat (1) pasal 3 Korupsi pasal 2 ayat (1) Pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Pasal 385 ayat (1) kuhp pasal 191 ayat (2) Korupsi pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) Ayat (2) dan ayat (3)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 28-06-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2369 K/Pid.Sus/2022
Tanggal 28 Juni 2022 — MUHAMMAD HADI SAKTI
101 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 28-08-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1213 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 28 Agustus 2018 — Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat ; Pemohon Kasasi II/Terdakwa Drs. NOBERTUS DUS
664 — 473 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa ... [Selengkapnya]
  • 2 Ayat (1) jo.Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.
    Nobertus Dus tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi SecaraBersamaSama sebagaimana diatur dan diancam pidana menurutketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.
    Nobertus Dus dari dakwaan Primairmelanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal55 Ayat (1) ke1 KUHP;Menyatakan Terdakwa Drs.
    Putusan Nomor 1213 K/Pid.Sus/2018meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan primair, oleh karena itu Terdakwa harusdibebaskan dari dakwaan primair tersebut;Bahwa pertimbangan judex facti tersebut jelas keliru, karena judexfacti salah memahami konsep perbedaan ketentuan Pasal 2 ayat (1)dengan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 mengenaiunsurunsur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dalam undangundangtindak
    2 ayat (1) jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 30-05-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1224 K/Pid.Sus/2022
Tanggal 30 Mei 2022 — USEP UNANG PRIJANTO, A, Md., bin TJASTRO ADIMULYO
102 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-06-2023 — Upload : 07-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 546 PK/Pid.Sus/2023
Tanggal 20 Juni 2023 — Ir. ZULKARNAIN MUIN, M.M. bin (Alm.) ABDUL MUIN DAN KAWAN
120 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 06-06-2023 — Upload : 10-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2072 K/Pid.Sus/2023
Tanggal 6 Juni 2023 — RIFWAN LUBIS bin AMIRSYAM LUBIS
240 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-02-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 832 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 20 Februari 2018 — Dra. Hj. MAIMUNAH KABALMAY
733 — 636 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Ambon yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon. Permohonan kasasi diajukan oleh Terdakwa dengan alasan bahwa judex factie telah salah ... [Selengkapnya]
  • MAIMUNAH KABALMAY telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaKorupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat(1) juncto Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana;Menjatuhnkan pidana
    atas, makaputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi AmbonNomor 11/Pid.SusTPK/2016/PT AMB., tanggal 10 November 2016 yangmemperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Ambon Nomor 31/Pid.Sus/TPK/2015/PNAmb., tanggal 23 Juni 2016perlu diperbaiki mengenai penjatuhan pidana penjara dan pidana penggantiuang pengganti terhadap Terdakwa;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Memperhatikan Pasal
    2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakHal. 173 dari 175 hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 15-12-2021 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4579 K/Pid.Sus/2021
Tanggal 15 Desember 2021 — ARIEF RATE
91 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 02-05-2018 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 36 PK/PID.SUS/2018
Tanggal 2 Mei 2018 — ANAS MAHMUDI, S.Hut., M.M.A. Bin H. MABRUR DAN KAWAN
140 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 36 PK/Pid.Sus/2018Para Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas A Banda Aceh karenadidakwa dengan dakwaan sebagai berikut:PRIMAIR :Perbuatan para Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), ayat (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor
    Putusan Nomor 36 PK/Pid.Sus/2018Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dariPara Pemohon Peninjauan Kembali / Para Terpidana ditolak, maka biayaperkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini dibebankan kepada ParaPemohon Peninjauan Kembali / Para Terpidana;Mengingat Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2),ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 21-11-2018 — Upload : 13-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2279 K/PID.SUS/2018
Tanggal 21 Nopember 2018 — AKHIARLI ,SE,.MM
116 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;lahirJenis kelamin Lakilaki:Kebangsaan Indonesia;Tempat tinggal Jorong Lundang NagariPasir Talang KecamatanSungai Pagu KabupatenSolok Selatan;Agama Islam;Pekerjaan PNS;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negarasejak tanggal 20 November 2015 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Klas IA karena didakwadengan dakwaan sebagai berikut:Kesatu Primair :Diatur dan diancam pidana berdasarkan Ketentuan Pasal
    2 Ayat (1)Juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), dan Ayat (3) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangtelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana;Subsidiair :Hal. 1 dari 15 hal.
    Menyatakan Terdakwa AKHIARLI, S.E, M.M terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan turut serta melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkanketentuan Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2),dan Ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP sebagaimana termaktub
    Putusan Nomor 2279 K/PID.SUS/2018tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6(enam) bulan.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatanTerdakwa telah memenuhi unsurunsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1)Juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), dan Ayat (3) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiyang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JunctoPasal 55 Ayat
    2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat(2), dan Ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimanatelah diubah dengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 28-04-2017 — Upload : 17-06-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 499 K/PID.SUS/2017
Tanggal 28 April 2017 — CHRISYE RAYNOLD RANDO, SE alias REYNOLD
448 — 335 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2 Ayat (1) huruf g UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriHalmahera Utara tanggal 20 Oktober 2016 sebagai berikut:1.
    Menyatakan Terdakwa CHRISYE RAYNOLD RANDO, SE alias REYNOLDbersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diaturdalam Pasal 3 Juncto Pasal 2 Ayat (1) huruf g UndangUndang Nomor 8Hal. 5 dari 62 hal. Putusan Nomor 499 K/PID.SUS/2017Tahun 2010 Tentang Perubahan tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;2.
    2 Ayat (1) dengan tujuanmenyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan";b.
    Barens Gahunting A.Md menerima uang darihasil tindak pidana di bidang perbankan yaitu tindak pidana yang dilakukanoleh Irene Raange, Defrisal Huragana, Yunike Cucatu Takoes, NiklasHahamu, Kalen Tumpil, yang perkaranya telah diputus oleh PengadilanNegeri Tobelo dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehinggaperbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana pencucian uang memenuhiunsurunsur Pasal 3 juncto Pasal 2 Ayat (1) huruf g UndangUndang Nomor8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
    PidanaPencucian Uang; Menyatakan Terdakwa Chrisye Raynold Rando, SE alias Reynold bersalahmelakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalamPasal 3 Juncto Pasal 2 Ayat (1) huruf g UndangUndang Nomor 8 Tahun2010 Tentang Perubahan tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Chrisye Raynold Rando, SE aliasReynold dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dengan perintahagar Terdakwa ditahan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 15-08-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2575 K/Pid.Sus/2023
Tanggal 15 Agustus 2023 — ABD. KADIR JAELANI DJUMRA
64 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 26-09-2023 — Upload : 13-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4962 K/Pid.Sus/2023
Tanggal 26 September 2023 — YON PERMADIAN TESNA, S.T.
152 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 15-08-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3242 K/Pid.Sus/2023
Tanggal 15 Agustus 2023 — IRWAN GOZALI
76 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 03-11-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1126 PK/Pid.Sus/2023
Tanggal 3 Nopember 2023 — MUHAMMAD RUSLAN
78 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 14-09-2023 — Upload : 13-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4311 K/Pid.Sus/2023
Tanggal 14 September 2023 — ZULFIKAR, S.E., M.Si.
159 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 19-07-2021 — Upload : 09-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1958 K/Pid.Sus/2021
Tanggal 19 Juli 2021 — NIKSON EBENHAEZAR THERIK
265 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 19-05-2020 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020
Tanggal 19 Mei 2020 — Ir. M. NASIR, M.T.
253 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 15-05-2019 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1017 K/PID.SUS/2019
Tanggal 15 Mei 2019 — Prof.Dr.THOMAS SUSADYA SUTEDJAWIDJAJA, S.E., M.M., anak dari SUTEDJAWIDJAJA
134 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 07-09-2023 — Upload : 13-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4168 K/Pid.Sus/2023
Tanggal 7 September 2023 — Ir. PUPU FUAD LUTFI bin (almarhum) H. CHOLID SHALEH
118 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 29-07-2019 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 108 PK/Pid.Sus/2019
Tanggal 29 Juli 2019 — Drs. ESROM LANDE, M.M
223 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berkat Anugerah);Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagaiberikut:PRIMAIRKESATU : Diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18Hal. 1 dari 17 Hal.
    Putusan Nomor 108 PK/Pid.Sus/2019DANKEDUASUBSIDAIRKESATUDANKEDUAUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64Ayat (1) ke1 KUHP;: Diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
    Putusan Nomor 108 PK/Pid.Sus/2019meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadakwaan primair kesatu yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP dandakwaan primair kedua yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana
    Yohanes Paulus Sani Ledor terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanaDakwaan Primair Kedua yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP juncto Pasal55 ayat (1) Ke1 KUHP;. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, M.M.
    ,M.Hum/ Ketua Majelis dimuat sebagai berikut: Bahwa alasan kasasi Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya tidaksependapat dengan Judex Juris dalam hal menyatakan Terpidana terbuktibersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal18 UU Tipikor juncto Pasal 64 Aayat (1) KUHP. Terpidana berpendapatdirinya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadakwaan Penuntut Umum;Hal. 13 dari 17 Hal.