• OBJEK GUGATANSurat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Tergugat Nomor:189.1/261/kptsbup/2008 Tertanggal 24 Desember 2008 tentang PEMBERIANKUASA PERTAMBANGAN PENYELIDIKAN UMUM BUIH BESI KEPADAPT. TAMBANG SUNGAI SUIR, dan Surat Keputusan Tergugat Nomor:189.1/301/KPTSBUP/2009 tertanggal 23 Desember 2009 tentangPERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANG EKSPLORASI BWIH BESIKEPADA PT. TAMBANG SUNGAI SUIR:B.

  Tambang Sungai Suir yakni : SuratKeputusan Bupati Dharmasraya No. 189.1/261/KPTSBUP/2008 tentangPemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bijih besi Kepada PT .Tambang Sungai Suir tanggal 24 Desember 2008, Surat Keputusan BupatiDharmasraya No. 189.1/301/KPTSBUP/2009 tentang Persetujuan izinUsaha Pertambangan Eksplorasi Bijin Besi kepada PT. Tambang SungaiHal. 6 dari 29 hal. Put. No. 345 K/TUN/2011Suir (PT.

  Tambang Sungai Suir, dan SuratKeputusan Bupati Dharmasraya (Tergugat) No. 189.1/301/KPTSBUP/2009tanggal 23 Desember 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha PertambanganEksplorasi Bijin Besi Kepada PT.

  Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Dharmasraya(Tergugat) No. 189.1/261/KPTSBUP/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentangPemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bijih Besi kepada PT.Tambang Sungai Suir, dan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya (Tergugat)No. 189.1/301/KPTSBUP/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang PersetujuanZin Usaha Pertambangan Eksplorasi Bijin Besi Kepada PT.

  Tambang SungaiSuir;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Dharmasraya(Tergugat) No. 189.1/261/KPTSBUP/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentangPemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bijih Besi Kepada PT.Tambang Sungai Suir, dan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya (Tergugat)No. 189.1/301/KPTSBUP/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang PersetujuanZin Usaha Pertambangan Eksplorasi Bijin Besi kepada PT. Tambang SungaiSuir:4.

• Dharmasraya tahun 2009berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 189.1/88/KPTSBUP/2009 tanggal27 April 2009 dan bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Surat KeputusanBupati Dharmasraya Nomor : 189.1/150/KPTSBUP/2009 tanggal 27 Juli 2009 bersamasamadengan Terdakwa II. Drs.

  Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor : 189.1/11/KPTSSEKDA/2009 tanggal 21 Agustus 2009. terdakwa I H.

  Dharmasraya tahun 2009berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 189.1/88/KPTSBUP/2009 tanggal27 April 2009 dan bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Surat KeputusanBupati Dharmasraya Nomor : 189.1/150/KPTSBUP/2009 tanggal 27 Juli 2009 bersamasamadengan Terdakwa II Drs.

  Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor : 189.1/11/KPTSSEKDA/2009 tanggal 21 Agustus 2009,terdakwa I H.

  Dharmasraya tahun 2009 berdasarkan SuratKeputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 189.1/88/KPTSBUP/2009 tanggal 27 April 2009 danbertindak sebagai Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati DharmasrayaNomor : 189.1/150/KPTSBUP/2009 tanggal 27 Juli 2009, Terdakwa II Drs.

• Bahwa Penggugat telah diangkat dan ditetapkan sebagaiWaliyulahdi Lembaga Wali Nanggroe oleh Tergugat II untuk masajabatan Desember 2016 Desember 2021 melalui KeputusanPaduka Yang Mulia Wali Nanggroe Nomor: 189.1/39/2016 TentangPengangkatan Dan Penetapan Waliyulahdi Lembaga WaliNanggroe.2.

  Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel) Bahwa Gugatan Penggugat kabur, yaitu antara posita dan petitumtidak jelas dan terang (duidelijk), yang mana bahwa di dalamposita Gugatan Penggugat telan mencantumkan adanyaKeputusan Wali Nanggroe No. 189.1/001/2018 TentangPemberhentian Sementara Waliyulahdi Lembaga Wali Nanggroe,tetapi di dalam petitumnya Penggugat tidak meminta untukmembatalkan atau menyatakan tidak sahnya Keputusan WaliNanggroe Nomor: 189.1/001/2018 Tentang PemberhentianSementara Waliyulahdi

  Mengenai Kewenangan Mengadili (Absolute Competentie) PengadilanNegeri Banda Aceh Terhadap Perkara Keputusan Wali Nanggroe No.189.1/001/2018 Tentang Pemberhentian Sementara WaliyulahdiLembaga Wali Nanggroe.a. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalildalil eksepsi Tergugat danTergugat II berkaitan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak memilikikewenangan mengadili perkara ini.

  Mengenai Tidak Berwenang Mengadili (Absolute Competentie)Pengadilan Negeri Banda Aceh Terhadap Perkara Keputusan WaliNanggroe No. 189.1/001/2018 Tentang Pemberhentian SementaraWaliyulahdi Lembaga Wali Nanggroe.a. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalildalil eksepsi Turut Tergugatlll berkaitan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak memilikikewenangan mengadili perkara ini.

  : 189.1/001/2018 Tentang Pemberhentian SementaraWaliyulahdi Lembaga Wali Nanggroe, padahal yangmenjadi persoalan hukum dalam perkara a quo adalahadanya keputusan pemberhentian sementara tersebutsehingga Penggugat menggugat mengenai objekpemberhentian sementara tersebut.

• SENGKETA 202s022200000Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Februari 2015yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 9Februari 2015 dibawah register perkara Nomor: 01/G /2015 / PTUN PDG dan telahdiperbaiki secara Formal pada tanggal 11 Maret 2015 telah mengemukakan halhalsebagai berikut ;A OBJEK GUGATADN 2 222 n nnn nnn nn nn nnn nnn nnn ene nen n nenBahwa yang menjadi objek gugatan adalah:Surat keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 189.1

  Undangundang No.5tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendifinisikan keputusan tatausaha Negara adalah : suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atauatau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negaraberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku yang bersifat konkret,individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badanhukum perdata;4 Bahwa berdasarkan defenisi angka 3 diatas, Surat keputusan Bupati Dharmasraya5Nomor : 189.1

  SUMBAR NO 6 TAHUN 2008 TENTANG TANAHULAYAT DAN PEMANFAATANNYA sehingga cukup beralasan hukumuntuk menyatakan batal atau tidak sah Surat keputusan Bupati DharmasrayaNomor : 189.1/357/KPTSBUP/2013 tanggal 30 September 2013 tentangPemberian izin lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan KelapaSawit kepada PT.

  Bukti T11Keputusan BupatiDhamasraya Nomor :189.1/357/KPTSBUP/2013tanggal 30 September 2013Tentang pemberian izinlokasi untuk keperluanpembangunan perkebunankelapa sawit Kepada PT.BINA ALAM SEJAHTERA.

  BAS yang ditandatangani oleh Ketua KAN Tabek (vide bukti T6);Bahwa pada tanggal 30 September 2013 Tergugat telah menerbitkan Surat KeputusanBupati Dharmasraya Nomor : 189.1/357/KPTSBUP/2013 tentang Pemberian IzinHalaman 29 dari 34 halaman Putusan No.01/G/2015/PTUNPDG30Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Kelapa Sawit kepada PT.

• Menyatakan barang bukti berupa:1.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPPASKPD) 1.20.03 Sekretariat DaerahKabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2009;Surat Keputusan Bupati Dhnarmasraya Nomor 189.1/150/KPTSBUP/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang Perubahan KetigaKeputusan Bupati Nomor 189.1/1/KPTSBUP/2009 tentangPengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat PenggunaAnggaran/Pengguna Barang, Bendahara serta Pengelola Barang diLingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya

  Desember 2009;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SuratPengantar) Nomor 900/90/SETDA2009 tertanggal Desember2009;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa(Ringkasan) Nomor 900/ /SETDA2009 tertanggal Desember 2009;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa(Rincian) Nomor 900/90/SETDA2009 tertanggal Desember 2009;Fotokopi buku Bank Capem Pulau Punjung Nomor1403.0210.011889Fotokopi NPMP atas nama Yusrizal Nomor 69.106.624.5203.000;Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1

  /88/KPTSBUP/2009tertanggal 27 April 2009 tentang Pembentukan Panitia PengadaanTanah Untuk Kepentingan Umum dan Instansi PemerintahKabupaten Dharmasraya Tahun 2009;Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/109/KPTSBUP/2009tertanggal 03 Juni 2009 tentang Pembentukan Panitia PenilaiHarga Tanah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009;Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/276/KPTSBUP/2009tertanggal 20 November 2009 tentang Penetapan LokasiHalaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 24 PK/PID.SUS/201957.58.59.60.61.62.63.64.65.66

  .Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah dan PrasaranaPendukung;Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/298/KPTSBUP/2009tertanggal 21 Desember 2009 tentang Penetapan Besaran HargaTanah untuk Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD) Kabupaten Dharmasraya;Telaah Staf Nomor 130/1377/TSRSUD/2009 tertanggal 3November 2009 perihal Usulan Lokasi Pembangunan KomplekRumah Sakit;Telaah Staf tertanggal 15 September 2009 perihal Usulan LokasiPembangunan Komplek Rumah Sakit;Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor

• Nomor : 189.1/150/KPTSBUP/2009 tanggal 27 Juli2009 bersamasama dengan Terdakwa II.

  Surat Keputusan Sekretaris Daerah KabupatenDharmasraya Nomor : 189.1/11/KPTSSEKDA/2009 tanggal 21 Agustus2009.

  M.Syafarudin, Suriati dan Agung Cahya Prakorso ;Bahwa penetapan lokasi pembangunan RSUD oleh BupatiMarlon Martua, S.E tanggal 20 November 2009 No. 189.1 / 276 /KPTSBUP / 2009 dan ketetapan bersama harga ganti rugi padatanggal 21 Desember 2009 No. 189.1 / 298 / KPTSBUP / 2009adalah sepenuhnya kewenangan dari Bupati Marlon Martua, S.Edan Pemohon Kasasi / Pembanding / Terdakwa . H.

• Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal 30 Juni 2015 Nomor : 01/G/2015/PTUN-PDG dan dengan :

MENGADILI SENDIRI

1. Dalam Eksepsi:

• Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding tentang gugatan kurang pihak ;

1. Dalam Pokok Perkara:

• Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya ;
• Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 189.1

  BINA ALAM SEJAHTERA ;

• Memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 189.1/357/KPTS-BUP/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. BINA ALAM SEJAHTERA ;
• Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah );

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati DharmasrayaNomor : 189.1/357/KPTSBUP/2013 tanggal 30 September 2013tentang Pemberian Izin lokasi untuk Keperluan PembangunanPerkebunan Kelapa Sawit kepada PT. BINAALAM SEJAHTERA ;5. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiDharmasraya Nomor : 189.1/357/KPTSBUP/2013 tanggal 30September 2013 tentang Pemberian Izin lokasi untuk KeperluanPembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. BINA ALAMSEJAHTERA ;Hal 4 dari 17 Hal.

No. 138/B/2015/PTTUNMDNMENGADILIMenerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding ;Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal30 Juni 2015 Nomor : 01/G/2015/PTUNPDG dan dengan :MENGADILI SENDIRIDalam Eksepsi:Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding tentang gugatan kurang pihak ;Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya ;Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor :189.1/357/KPTSBUP/2013 tanggal 30 September 2013 tentangPemberian Izin

BINAALAM SEJAHTERA ;Memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat KeputusanBupati Dnarmasraya Nomor : 189.1/357/KPTSBUP/2013 tanggal 30September 2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk KeperluanPembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. BINA ALAMSEJAHTERA ;Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkansebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah );Hal 15 dari 17 Hal. Put.

• Keputusan Bupati Dnarmasraya Nomor 189.1/88/KPTSBUP/2009tertanggal 27 April 2009 tentang Pembentukan Panitia PengadaanTanah Untuk Kepentingan Umum dan Instansi Pemerintah KabupatenDharmasraya Tahun 2009;55. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/109/KPTSBUP/2009 tertanggal 03 Juni 2009 tentang Pembentukan PanitiaPenilai Harga Tanah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009;56.

  Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/88/KPTSBUP/2009 tertanggal 27 April 2009 tentang Pembentukan PanitiaPengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Instansi PemerintahKabupaten Dharmasraya Tahun 2009;55. Keputusan Bupati Dhnarmasraya Nomor 189.1/109/KPTSBUP/2009 tertanggal 03 Juni 2009 tentang Pembentukan PanitiaPenilai Harga Tanah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009;56.

  Keputusan Bupati Dhnarmasraya Nomor 189.1/276/KPTSBUP/2009 tertanggal 20 November 2009 tentang Penetapan LokasiPembangunan Rumah Sakit Umum Daerah dan PrasaranaPendukung;57. Keputusan Bupati Dhnarmasraya Nomor 189.1/298/KPTSBUP/2009 tertanggal 21 Desember 2009 tentang Penetapan BesaranHarga Tanah untuk Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD) Kabupaten Dharmasraya;58.

  Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/20162.Dharmasraya dengan Surat Keputusan Bupati DharmasrayaNomor 189.1/88/KPTSBUP/2009, tanggal 27 April 2009.

  Keputusan Bupati Dnarmasraya Nomor 189.1/88/KPTSBUP/2009tertanggal 27 April 2009 tentang Pembentukan Panitia PengadaanTanah Untuk Kepentingan Umum dan Instansi Pemerintah KabupatenDharmasraya Tahun 2009;Hal. 90 dari 95 hal. Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/201655. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/109/KPTSBUP/2009 tertanggal 03 Juni 2009 tentang Pembentukan PanitiaPenilai Harga Tanah Kabupaten Dharmasraya tahun 2009;56.

• Mandiri PedesaanKabupaten Dharmasraya tahun 2009, selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK)berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 189.1/108/KPTSBUP2010tanggal 25 Maret 2010 tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) SebagaiPengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri Pedesaan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010, selaku Bendahara UnitPengelola Kegiatan (UPK) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor :189.1/229/

  Mandiri PedesaanKabupaten Dharmasraya tahun 2009, selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK)27berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 189.1/108/KPTSBUP2010tanggal 25 Maret 2010 tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) SebagaiPengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri Pedesaan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010, selaku Bendahara UnitPengelola Kegiatan (UPK) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor :189.1/229

  PemberdayaanMasyarakat Mandiri Pedesaan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010, selaku BendaharaUnit Pengelola Kegiatan (UPK) berdasarkan Surat Keputusan Bupati DharmasrayaNomor : 189.1/229/KPTSBUP2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Perubahan AtasKeputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 189.1/41/KPTSBUP/2011 tentangPembentukan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sebagai Pengelola Dana BantuanLangsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPedesaan (PNPMMPd) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011

  Mandiri Pedesaan Kabupaten Dharmasraya tahun 2009, selaku Bendahara UnitPengelola Kegiatan (UPK) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor :189.1/108/KPTSBUP2010 tanggal 25 Maret 2010 tentang Pembentukan Unit PengelolaKegiatan (UPK) Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010,selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) berdasarkan Surat Keputusan BupatiDharmasraya Nomor : 189.1/229

• M E N E T A P K A N

  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
  2. Menyatakan anak pemohon yang bernama MIGUEL IGNAXIO NARAGAMA yang lahir di Samarinda pada tanggal 21 Mei 2020 benar merupakan anak dari Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama NOVELISTINA yang dilangsungkan perkawainan adat di Simpang Raya di hadapan Kepala Adat Simpang Raya sesuai dengan surat keterangan Kepala Adat Kampung pada tanggal 16 Februari 2020 No: 189.1/171/LA-KSR/VIII

  Menyatakan anak pemohon yang bernama MIGUEL IGNAXIONARAGAMA yang lahir di Samarinda pada tanggal 21 Mei 2020 benarmerupakan anak dari Pemohon dengan seorang perempuan yang bernamaNOVELISTINA yang dilangsungkan perkawainan adat di Simpang Raya dihadapan Kepala Adat Simpang Raya sesuai dengan surat keterangan KepalaAdat Kampung pada tanggal 16 Februari 2020 No: 189.1/171/LAKSR/VIII/2020 ;3.

  Foto copy Surat Nikah Adat Nomor:189.1/171/LAKSR/VIII/2020 tanggal 16 022020, diberi tanda P1 ;2. Foto copy Surat Keterangan Lahir Nomor:3470/RSD/SKL/072020 tanggal 16 Juli 2020, diberi tanda P2 ;3. Foto copy Surat Kelahiran Nomor:150821/RSDSMD/2020 tanggal 16 Juni 2020, diberi tanda P3 ;4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.6407072905810001 tanggal 17092012 atas nama FELIKS EMANUEL INSU,diberi tanda P4 ;5.

  tidak bergerakberdasarkan uraian di atas, maka sesuai dengan Pasal 142 Rbg dan Pasal 159Rbg, Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Pengadilan Negeriberwenang secara absolut dan juga berwenang secara relatif dalam memeriksaserta mengadili perkara permohonan a quo ;Menimbang, bahwa Pasal 283 Rog mengatur :Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harusmembuktikan adanya hak atau peristiwa itu.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P1 berupa Surat Nikah AdatNomor: 189.1

  Sdw.Simpang Raya sesuai dengan surat keterangan Kepala Adat Kampung padatanggal 16 Februari 2020 No: 189.1/171/LAKSR/VIII/2020 ;3. Memerintahkan kepada Pemohon setelah diterimanya salinan penetapan iniuntuk melaporkannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Kutai Barat untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register aktakelahiran maupun pada Kutipan Akta Kelahiran dan atau mencatat pada registerakta pengakuan anak dan menerbitka kutipan akta pengakuan anak;4.

• Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara adat denganseorang perempuan bernama Tinok pada tanggal 22 Mei 1985 sesuai SuratKeterangan Nikah Adat Nomor 189.1/004/SKNA/2015 tertanggal 1 Juli 2019Halaman 1 dari 7 hal. Penetapan No. 98/Pdt.P/2019/PN Mpwyang dikeluarkan oleh Sdr. Oktavianus Ole selaku Sekretaris Desa KepalaDesa Pak Bulu;.

  Penetapan No. 98/Pdt.P/2019/PN MpwKutipan Akta Kelahiran Nomor 6102LT150220190005 tanggal 18 Februari2019 atas nama Rudis, diberi tanda bukti P4;Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional Sekolah Dasar tanggal12 Juni 2019 atas nama Rudis, diberi tanda bukti P5;Surat Keterangan Nikah Adat Nomor : 189.1/004/SKNA/2015 tanggal 1 Juli2019, diberi tanda bukti P6;Menimbang, bahwa selain buktibukti surat tersebut di atas, Pemohonmengajukan saksisaksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yangpada

• tetap mempertahankankeutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasipada tanggal 09 Desember 2014 sampai tanggal 23 Desember 2014 dengan mediatorRODIYAH, SH Hakim Pengadilan Agama Sijunjung akan tetapi tidak berhasilmerukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkansurat izin perceraian bagi pegawai negeri sipil yang dikeluarkan oleh KABUPATENDHARMASRAYA nomor 189.1

• BAMBANG HERMANTO, MM. selaku KepalaKantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dharmasraya berdasarkan SuratKeputusan Bupati.Dharmasraya Nomor: 821.23/36/BKD2010 tanggal 01 Juni 2010merangkap sebagai Pengguna Anggaran pada Kantor Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Dharmasraya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dhnarmasraya Nomor: 189.1/219/KPTSBUP/2010 tanggal 01 Juli 2010, dengan Terdakwa II.

  Putusan Pidana no. 2/Pid.B/TPK/201 1/PN.PDG(Satpol PP) Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Surat Keputusan Kepala KantorPolisi Pamong Praja Kabupaten Dharmasraya Nomor : 189.1/2B/KPTSPol PP/2010tanggal 08 Juli 2010 dan Terdakwa IV.

  Putusan Pidana no. 2/Pid.B/TPK/201 1/PN.PDGKeputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 189.1/371/KPTSBUP/2010 tanggal12 November 2010;22.Bahwa saksi Rudi Hartono selaku pelaksana CV.

  Kabupaten Dharmasraya berdasarkan SuratKeputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 821.23/36/BKD2010 tanggal 01 Juni 2010merangkap sebagai Pengguna Anggaran pada Kantor Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Dharmasraya, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dnarmasraya Nomor: 189.1/219/KPTS=BUP/2010 tanggal 01 Juli 2010, dengan Terdakwa II.

  Bambang Hermanto,MM digantikan oleh terdakwa II Afrizal, S.Pd berdasarkan Surat PerintahBupati Dhnarmasraya Nomor : 815/44/BKD2010 tanggal 11 November 2010dan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 189.1/371/KPTSBUP/2010 tanggal 12 November 2010;21. Bahwa saksi Rudi Hartono selaku pelaksana CV.

• Bahwa perkara tersebut telah selesai dan dimenangkan olehPenggugat dimana Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medantelah membatalkan surat keputusan Bupati Dharmasraya Nomor :189.1/357/KPTSBUP/2013 tanggal 30 September 2013 tentangPemberian izin lokasi Untuk Keperluan Pembangunan PerkebunanKelapa Sawit kepada PT.BINA ALAM SEJAHTERA danmemerintahkan Bupati Dharmasraya mencabut surat keputusantersebut diatas..

  Bahwapada tahun2015terhadap tanah ulayat' tersebut pernahberperkara di PTUN Padang dengan Pemda Dharmasraya dalam hal iniBupati Dharmasraya, oleh karena Bupati Dharmasraya menerbitkan Suratkeputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 189.1/357/KPTSBUP/2013tanggal 30 September 2013 tentang Pemberian izin lokasi UntukKeperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT.BINAALAM SEJAHTERA tanpa setahu dan seizin kaum Penggugat yangtercatat dengan Perkara No.01/G/2015/PTUNPDG dan Perkara BandingNo.138/B/2025

  Bahwa perkara tersebut telah selesai dan dimenangkan oleh Penggugatdimana Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah membatalkansurat keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 189.1/357/KPTSBUP/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pemberian izin lokasiUntuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepadaPT.BINA ALAM SEJAHTERA dan memerintahkan Bupati Dharmasrayamencabut surat keputusan tersebut diatas.

  Rajo Mudo telahmengajukan gugatan kepada Bupati Kabupaten Dharmasraya di PengadilanTata Usaha Negara Padang dengan objek gugatan Surat Keputusan BupatiDharmasraya Nomor 189.1/357/KPTSBUP/2013 tanggal 30 September2013 tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan pembangunanPerkebunan Kelapa Sawit kepada PT.

• menawarkan untukdijaul, menjual, membeli menerima, menjadi pelatara dalam jual beli, menukar ataumenyerahkan Narkotika Golongan yaitu berupa 9 (sembilan) bungkus kecil daunganja kering dengan berat netto 190,2000 (seratus Sembilan puluh koma dua ribu)gram tanpa ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya saksi Joko Murdiyanto dansaksi Agus Sutopo membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polresta Kota Depokuntuk diperoses lebih lanjut ;e Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Nomor : 189.1

  ) bungus sedang, oleh karena Terdakwa dalam menanam,memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan NarkotikaGolongan yaitu berupa 9 (Sembilan) bungkus kecil daun ganja kering denganberat netto 190,2000 (seratus Sembilan puluh koma dua ribu) gram tanpa ijin daripihak yang berwenang, selanjutnya saksi Joko Murdiyanto dan saksi Agus Sutopomembawa Terdakwa dan barang bukti ke Polresta Kota Depok untuk diperoseslebih lanjut ;Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Nomor : 189.1

  .450.000,(empat ratus lima puluh riburupiah) sedangkan untuk setiap 1 (satu) bungkus kecil ganja Terdakwa jual dengan hargaRp.25.000,(dua puluh lima ribu rupiah) dan selain menjual Terdakwa juga sukamengkonsumsi ganja tersebut dimana maksud dan tujuan Terdakwa dalam menjaulganja tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dimana uang hasilmenjual ganja tersebut akan Terdakwa perguankan untuk kebutuhan hidup seharihari ;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Nomor :189.1

• diperiksa diberi tanda P2;Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6106016605870002 atas namaPenggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Kapuas Hulu, pada tanggal 30 April 2018, setelah diperiksadiberi tanda P3;Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6106010505820005 atas namaTergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Kapuas Hulu, pada tanggal 14 Maret 2013, setelah diperiksadiberi tanda P4;Fotokopi Surat Keterangan Cerai Hidup, Nomor 189.1

  bahkan Tergugat sering menyakiti jasmani dantubuh Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersamakarena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat selama 4 (empat) tahun.Selain itu berdasarkan pembuktian di persidangan, Penggugat dan TergugatHalaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pat.G/2021/PN Ptstelah melaksanakan mediasi dan sidang cerai secara kekeluargaan dan adatpada tahun 2017, yang mana hal ini diperkuat dengan bukti P5 yaitu SuratKeterangan Cerai Hidup, Nomor 189.1

• berkaum mempunyai tanah ulayat yang terletakdi Lobuang Nagari Timpeh seluas 1.500 Ha sebagaimana di uraikan dalamsurat pernyataan Ninik Mamak Salapan di Timpeh tanggal 6 April 2001 danSurat Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dengan Ninik MamakJao tanggal 05 Mei 2014.Bahwa pada tahun 2015 terhadap tanah ulayat tersebut pernah berperkaradi PTUN Padang dengan Pemda Dharmasraya dalam hal ini BupatiDharmasraya, oleh karena Bupati Dharmasraya menerbitkan Suratkeputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 189.1

  /857/KPTSBUP/2013tanggal 30 September 2013 tentang Pemberian izin lokasi Untuk KeperluanPembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT.BINA ALAMSEJAHTERA tanpa setahu dan seizin kaum Penggugat yang tercatatdengan Perkara No.01/G/2015/PTUNPDG dan Perkara BandingNo.138/B/2025/PT.TUNMDN.Bahwa perkara tersebut telah selesai dan dimenangkan oleh Penggugatdimana Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah membatalkansurat keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 189.1/357/KPTSBUP/2013tanggal 30 September

• tanggaPenggugat dan Tergugat rukun dan damai hingga mempunyai seorang anakperempuan bernama Fransiska Yusvita Sary yang lahir di Dami, tanggal 5November 2000, kemudian permasalahan dalam rumah tangga Penggugat danTergugat timbul sejak tahun 2017 hingga akhirnya sampai dengan diajukannyagugatan ini, Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 berupa Surat KeteranganCerai Nomor: 472.2/776/KSR/V/2019, tanggal 16 Mei 2019 dan bukti Pberupa Berita Acara Perceraian Nomor: 189.1

• telah mempelajari berkas perkaraaquo, ternyata Pengadilan Agama Sijunjung berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk keduakalinya denganUndangundang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapatditerima untuk dipertimbangkan dan diadili;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudahmemiliki izin untuk melakukan perceraian, sesuai dengan Surat KeputusanKecamatan Pulau Punjung, Nomor 189.1

• Nomor 158 K/Pdt.SusPailit/2015Pasal 183 ayat (1), Pasal 184 ayat (3), Pasal 185 ayat (1), ayat (2), danayat (3), Pasal 186, Pasal 188; dan Pasal 189.1.Berdasarkan pasal di atas,Pelawan jelas telah salahmengambil upaya hukumterhadap status boedel pailit.Menurut Pasal 68 UndangNomor 37 Tahun 2004 TentangKepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang,terhadap perlawanan penetapanatas boedel opailit harusdilakukan melalui upaya hukumbanding ke pengadilan, bukanmelakukan perlawanan.