Ditemukan 534045 data
27 — 9
43 — 9
80 — 17
92 — 23
Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor22 Tahun 2002 tentang Minuman Keras dan Undangundang Nomor8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI1. Menyatakan Terdakwa KASINI binti LASTRO SIRAN, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan dan menjual minumanberalkohol tanpa ijin;2.
40 — 17
76 — 4
65 — 9
103 — 28
Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten PatiNomor 22 Tahun 2002 tentang Minuman Keras, oleh karena itu Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan/atau. alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung
Pasal 9 Peraturan Pemerintah DaerahKabupaten Pati No. 22 tahun 2002 tentang Minuman Keras dan UndangUndang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidanaserta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan terdakwa PURYADI Alias DOYOK Bin WAGIYO, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Menjual minuman beralkohol tanpa ijin ;2.
179 — 68
32 — 6
62 — 11
85 — 13
61 — 6
42 — 11
48 — 8
;Agama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;Pengadilan Negeri tersebut :Setelah membaca : Dan seterusnya.Setelah mendengar : Dan seterusnya.Menimbang : Dan seterusnya.Mengingat akan pasal 5 jo pasal 9 Perda Kab Pati No.22 tahun 2002 tentangMinuman Keras dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanaserta Peraturan perundangundangan lainya yang berlaku.MENGADILI:1.
69 — 17
sebagaiJOKO PUJI LEKSONO bin WARDISUJADIPati, 4 Oktober 197445 tahun 10 bulanLakilakiIslamWiraswastaIndonesiaDukuh Setulan Rt.2 Rw.1 Desa Sidoharjo,Kecamatan Pati, Kabupaten PatiKawin082321167675SMA tamatTerdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca : Dan seterusnya ;Setelah mendengar : Dan seterusnya ;Menimbang : Dan seterusnya ;Memperhatikan, Pasal 5 Jo Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor22 Tahun 2002
36 — 5
57 — 21
Jepara .Terdakwa tidak berada dalam tahanan ;Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :Telah membaca : dan seterusnya ;Telah mendengar : dan seterusnya;Menimbang : dan seterusnya ;Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 9 ayat (1) PeraturanDaerah Kabupaten Pati No. 22 tahun 2002,tentang Minuman keras dan UndangundangNo. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang undanganlain yang bersangkutan ;1.MENGADILIMenyatakan terdakwa RUFIATI
79 — 9
- Tentang : Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
manusia;. bahwa pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan TindakPidana Korupsi perlu terus ditingkatkan melalui strategipencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsiyang komprehensif dan sinergis tanpa mengabaikanpenghormatan terhadap hak asasi manusia sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan;d. bahwa...MengingatSK No 009517 Ad.1.caPRESIDENREPUBLIK INDONESIA2bahwa beberapa ketentuan mengenai KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diaturdalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002
Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan ketatanegaraan,perkembangan hukum, dan kebutuhan masyarakatsehingga UndangUndang tersebut perlu diubah;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlumembentuk UndangUndang tentang Perubahan KeduaAtas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002
tentangKomisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Pasal 20 dan Pasal 21 UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250),sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentangPerubahan Atas UndangUndang
Nomor 30 Tahun 2002tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsimenjadi UndangUndang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5698);Dengan...ayPOOH.flysPRESIDENREPUBLIK INDONESIA3Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAMenetapkanSK No 009518 AdanPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:UNDANGUNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATASUNDANGUNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANGKOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.Pasal
IBeberapa ketentuan dalam UndangUndang Nomor 30Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 30Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi menjadi UndangUndang (Lembaran