Ditemukan 446567 data
56 — 20
jumlahkeseluruhannya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), ~ sesuaidengan maksud pasal 41 huruf c Undangundang nomor 1 Tahun1974;Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi mengenai nafkahanak selama pisah, majelis hakim tingkat banding berpendapatbahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknyaadalah lil intifa bukan lit tamlik, maka kelalaian seorangayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkahmadliyah anak) tidak bisa digugat sesuai dengan yurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003
33 — 14
316 — 155
544 — 273
284 — 153
ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179)bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara RepublikHalaman 5 dari 46 Putusan Nomor13/Pdt.SusPHI/2018.
Menetapkan Putus Hubungan Kerja antara Para Penggugat denganTergugat karena Perusahaan Pailit berdasarkan Pasal 165 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;3.
, makabesaran kompensasi pemutusan hubungan kerja dapat memenuhiketentuan Pasal 165 UU 13/2003.
10 (sepuluh) bulanterhitung sejak bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Maret 2018.Bahwa Pasal 155 UU 13/2003 berbunyi:(1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor13/Pat.SusPHI/20 18.
Akan tetapi, nyatanyata Penggugat tidak memenuhi segalakewajibannya dengan tidak masuk bekerja.Selain itu, Penggugat juga tidak diberikan skorsing sebagaimana Pasal155 ayat (3) UU 13/2003.Bahwa oleh karena Penggugat tidak melaksanakan segala kewajibannyaberupa masuk kerja, maka berlaku asas no work no pay sebagaimanatertuang dalam Pasal 93 ayat (1) UU 13/2003 yang menyatakan Upahtidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.Selain itu, Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 78
172 — 61
Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara para Penggugat dan Tergugat karena Perusahaan Pailitberdasarkan Pasal 165 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 3.
Yyk11sebesar 15% sesuai Pasal 156 ayat (4) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, serta cutiyang belum diambil, maka pada tanggal 05 Juni 2017, Para Penggugatmelalui Kuasa Hukumnya melaporkan Tergugat kepada Dinas TenagaKerja Kabupaten Sleman untuk melakukan mediasi. (Vide : Pasa/ 157UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan padadasarnya pengusaha, pekerja/buruh, SP/SB, dan pemerintah harusmengusahakan agar PHK jangan terjadi.
Menetapkan Putus Hubungan Kerja antara Para Penggugat denganTergugat karena Perusahaan Pailit berdasarkan Pasal 165 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;3.
Bahwa dalam hal harta pailit lebin besar daripada hutang dan setelahdilakukanya pembayaran terhadap para kreditor pemegang hak jaminankebendaan masih cukup untuk membayar kompensasi pemutusanhubungan kerja dengan besaran dalam Pasal 165 UU 13/2003, makabesaran kompensasi pemutusan hubungan kerja dapat memenuhiketentuan Pasal 165 UU 13/2003.
Bahwa dalam hal harta pailit lebih besar daripada hutang dan setelahdilakukanya pembayaran terhadap para kreditor pemegang hak jaminankebendaan masih cukup untuk membayar kompensasi pemutusan hubungankerja dengan besaran dalam Pasal 165 UU 13/2003, maka besarankompensasi pemutusan hubungan kerja dapat memenuhi ketentuan Pasal165 UU 13/2003.
Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara para Penggugat danTergugat karena Perusahaan Pailitberdasarkan Pasal 165 Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.3.
216 — 116
Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat karena perusahaan pailit berdasarkan Pasal 165 Undan-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat selaku Kurator PT.
Menetapkan Putus Hubungan Kerja antara Para Penggugat denganTergugat karena Perusahaan Pailit berdasarkan Pasal 165 UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;3.
Bahwa sehubungan dengan dalil Para Penggugat yang menyatakan1.5.1.6memiliki hubungan kerja, Pasal 1 angka 15 UndangUndang No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU13/2003) menyatakan Hubungan kerja adalah hubungan antarapengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yangmempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.Berdasarkan ketentuan dan dalil tersebut di atas, Para Penggugatdengan PT Starlight Prime Thermoplast memiliki hubungan hukumberupa perikatan berdasarkan
, maka besarankompensasi pemutusan hubungan kerja dapat memenuhi ketentuan Pasal165 UU 13/2003.
Starlight PrimeThermoplast pailit, dan Para Penggugat belum mendapatkan hak atasuang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian haksesuai dengan Pasal 165 Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan ?
Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugatkarena perusahaan pailit berdasarkan Pasal 165 Undanundang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat selaku Kurator PT.
269 — 146
Menyatakan Putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat karena Perusahaan Pailit berdasarkan Pasal 165 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat selaku Kurator PT.
Makasesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka Tergugatdiwajibkan untuk membayar upah yang biasa diterima oleh ParaPenggugat setiap bulannya;Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 12/Pat.SusPHI/2018./PN.
Menetapkan Putus Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugatkarena Perusahaan Pailit berdasarkan Pasal 165 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;3.
, makabesaran kompensasi pemutusan hubungan kerja dapat memenuhiketentuan Pasal 165 UU 13/2003.
Bahwa Pasal 155 UU 13/2003 berbunyi:(1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 12/Pdt.SusPHI/2018./PN.
Menyatakan Putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugatkarena Perusahaan Pailit berdasarkan Pasal 165 Undangundang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat selaku Kurator PT.
593 — 423
84 — 16
Bahwa pada tanggal 24 Juni 2003, Penggugat dan Tergugat telahmelangsungkan Perkawinan/Pernikahan dihadapan Kantor Catatan SipilGowa sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No. 249/A/KCS/2003tertanggal 24 Juni 2003, karenanya antara Penggugat dengan Tergugattelah menjadi pasangan suami isteri yang sah; 2.
Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telahdikaruniai 1 (Satu) orang anak yaitu Anak Penggugat Dan Tergugat, lahirpada tanggal 04 Juli 2003 sebagaimana tercatat dalam Akta KelahiranNo. 409/IST/A/MMJ/KCS/2003;3.
Photo copy Kutipan Akta Perkawinan No. 249/A/KCS/2003, kemudian diberitanda bukti P2;3. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 409/IST/AMMJ/KCS/2003,kemudian diberi tanda bukti P3;Photo copy bukti surat P1 s/d bukti surat P3 masingmasing telahdicocokkan sesuai aslinya dan telah diberi meterai cukup, maka dengandemikian sah menjadi alat bukti surat ;wnonnn Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil gugatannya,Penggugat telah mengajukan saksisaksi sebagai berikut :1.
No. 9 Tahun 1975 dan YusrisprudensiMahkamah Agung tersebut, maka petitum nomor 2 beralasan menurut hukumdan dapat dikabulkan;wonnenene Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum nomor 3 (tiga) akandipertimbangkan sebagai berikut :nen Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti P3 didukungketerangan para saksi, maka dapat diperoleh fakta bahwa perkawinan antaraPenggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni AnakPenggugat dan Tergugat, lahir di Makassar pada tanggal 4 Juli 2003
;Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI nomor 126 K/Pdt/2001tanggal 28 Agustus 2003 telah mengeluarkan kaidah hukum bahwa Bila terjadiperceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogiyanyadiserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.wonnenene Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) UU No.1 tahun 1974bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belumpernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanyaselama mereka
893 — 287
Bank Pembangunan DaerahPropinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (selanjutnya disebut Bank BPD DIY),mulai bekerja pada bulan Februari 1973 dengan Nomor Induk Pegawai(NIP) : 00137351 dengan telah menduduki berbagai jabatan di Bank BPDDIY dan terakhir diangkat menjadi Anggota Direksi Bank BPD DIY sebagaiDirektur Pemasaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DaerahIstimewa Yogyakarta Nomor : 49 tahun 2003 tertanggal 12 April 2003.Pengangkatannya bersamasama dengan Anggota Direksi yang lain yaituDirektur
Bahwa Penggugattelah bekerja atau mengabdi di Tergugat semenjak tahun1973 dengan memiliki rekam jejak serta dedikasi atau loyalitas yang tinggi,hal ini dapat dibuktikan dengan telah menduduki beberapa jabatan danterakhir sebagai Direktur Pemasaran yang berasal dari orang dalam BPD DIYperiode 2003 sampai 2007 dan diperpanjang sampai tahun 2009..
Yykpasal 1 angka 6 b UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan serta pasal 1 angka 7 b UndangUndang Nomor 21tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh). Pekerja/ouruh adalah :Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalandalam bentuk lain.(Lihat pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 danpasal 1 angka6 UndangUndang Nomor 21 tahun 2000) ;c.
Bukti T1,2, 31 : berupafoto kopi dari fotokopi SK Gubernur DIY Nomor49 Tahun 2003 tanggal 12 April 2003 tentangPengangkatan Anggota Direksi BPD DIY;2. Bukti T1,2, 32: berupa foto kopi darifotokopi Surat DireksiBank BPDDIY Nomor 0585/KP 0207 tanggal 13 Februari 2008tentang Pembayaran Jasa Pengabdian & PenghargaanDireksi Periode 20032007 beserta lampiran;3.
(Lihat pulapasal 1 angka 6 b UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan serta pasal 1 angka 7 b UndangUndang Nomor 21tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh). Pekerja/ouruh adalah :Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalandalam bentuk lain.(Lihat pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 danpasal 1 angka6 UndangUndang Nomor 21 tahun 2000) ;Halaman 90 dari 122 PutusanNomor31/Pat.SusPHI/2018./PN.
146 — 69
Hal ini selaras dengan YurisprodensiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90 K/AG/2003 tanggal 11Nopember 2003 yang menyatakan bahwa: Keterangan dua orang saksi dalamperkara cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechtsgevolg), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harusdipertimbangkan secara cermat.Menimbang, bahwa azas unus testis nullus testis tidak boleh diterapkanterhadap kasus seperti diatas.
352 — 181
Bahwa hubungan kerja PKWT anatara PENGGUGAT dan TERGUGATselamaini demi hokum menjadi Perjanjian Kerja Waktu TidakTertentu/PKWTT sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 59 ayat (7) UUNo .13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Pasal 59 Ayat (7) UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:Putusan No.38/Padt.SusPHI/2019/PN.Yyk halaman 6 dari 36 halaman22.23.24.Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhiketentua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4),ayat (5), danayat (6
Sesuai dengan Pasal 155 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUNo. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan mengacu padaputusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUUIX/2011 tentang upah proses,dengan rincian perhitungan sebagai berikut := 1.760.500 x 4 = 7.042.000, (tujuh juta emapt puluh dua ribu rupiah)Bahwa Tergugat tidak mengindahkan sama sekali ketentuan Pasal 155 ayat(1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaandengan tidak membayar upah selama putusan lembaga penyelesaianperselisinan
Menyatakan bahwa dengan berubahnya hubungan kerja antaraPENGGUGAT dengan TERGUGAT dari PKWT menjadi PKWTT TANPAADA BUTI KESALAHAN yang di lakukan oleh PENGGUGAT maka,TERGUGAT wajib untuk memberikan 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat(2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai dengan pasal 156 ayat (4) UU No13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:Putusan No.38/Padt.SusPHI/2019/PN.Yyk halaman 9 dari 36 halaman5.
Menghukum TERGUGAT untuk membayarkan kepada PENGGUGAT berupauang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), UangPenghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam pasal 156 ayat (3),Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat (4) UU RI No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upahterakhir PENGGUGAT sebesar 1.663.000 dengan total pesangon yangsebesar RP. 42.073.900 ( empat puluh dua juta tujuh puluh Sembilan riburupiah).
Menyatakan Penggugat Berhak Menerima Uang Pesangon yang besarandan pemitungannya berdasarkan Pasal pasal 156 ayat 2 hruf i dan pasal156 ayat 3 huruf c UU RI No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.5.
22 — 2
Penggugat , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat kediaman di kabupaten Tulungagung, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 23 September 2003 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 1120/
Pdt.G/2003/PA.TA tanggal 23 September 2003 telah mengemukakan hal-hal sebagai Tergugat
1120/Pdt.G/2003/PA.TA
PUTUSANNomor : 1120/Pdt.G/2003/PA.TADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tulungagung yang mengadili perkaraperkara perdata dalamtingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :Penggugat umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat kediaman di kabupatenTulungagung, yang dalam hal ini dikuasakan kepada , , alamat, sebagai Penggugat;MelawanTergugat , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat kediaman di kabupatenTulungagung, sekarang
tidak diketahui alamatnya dengan jelas danpasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 23 September2003 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 1120/Pdt.G/2003/PA.TA tanggal 23 September 2003 telah mengemukakan halhal sebagaiberikut:1.
Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku ;SUBSIDER:Mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaspanggilan nomor: 1120/Pdt.G/2003/PA.TA tanggal .............. dan tanggal ............. tidakpernah hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir danmenghadap di persidangan;Menimbang, bahwa majelis hakim
putusan;Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini ditunjuk berita acarapersidangan perkara ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas; Menimbang bahwaberdasarkan surat bukti P.1 maka harus dinyatakan terbuktiPenggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat danTergugat adalah pihakpihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor: 1120/Pdt.G/2003
291 — 205
213 — 108
Bahwa Penggugat / Pekerja juga memiliki hak untuk mendapatkan UangPisah, dengan dasar hukum yang terdapat pada Pasal 162 ayat (2) UU Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedang mengenai besaranpenghargaan masa kerja telah diatur dalam Pasal 23 Keputusan MenteriNomor 150 Tahun 2000 tentang Penyelesaian PHK, Penetapan UangPesangon;Putusan No. 1/Pat.SusPHI/2019/PN.Yyk halaman 4 dari 29 halaman8.
Bahwa ketika Tergugat menolak memberikan kompensasi pengunduran diridengan mendasar pada kebiasaan yang berlaku di perusahaan adalah tidaktepat dan bertentangan dengan sesuai dengan bunyi Pasal 111 ayat (2)Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu : ketentuan dalam peraturanperusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;10.
Bahwa dalam usaha Penyelesaian Hubungan Industrial yang terjadiPenggugat pernah berupaya untuk berunding, tetapi Tergugat tidak pernahmengubah pendapatnya;11.Bahwa dasar untuk melakukan pengunduran diri karena kemauan sendintelah diatur dalam Pasal 162 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, demikian juga untuk perolehan Uang Pengganti Hak (UPH)terdapat dalam Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan ;12.Bahwa Pekerja juga memiliki hak untuk mendapatkan Uang Pisah, dengandasar hukum yang
Febriyanto 4.851.472, 554.454. 5.405.926, Putusan No. 1/Pat.SusPHI/2019/PN.Yyk halaman 5 dari 29 halaman14.15.16.17.Bahwa terhadap persoalan ini Tergugat setengah hati ketika terjadi mediasidi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul bahkan sampaikeluar anjuran tersebut tidak ada itikad baik untuk melaksanakan isi suratanjuran tersebut;Bahwa Tergugat tidak mengindahkan sama sekali ketentuan Pasal 162 ayat(1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaandengan tidak
Bahwa Penggugat / Pekerja juga memiliki hak untuk mendapatkan UangPisah, dengan dasar hukum yang terdapat pada Pasal 162 ayat (2) UUNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
118 — 33
Pdt.G/2015/PTA.Smg.mengajukannya kembali dalam gugatan tersendiri, sudah barang tentu denganmenyempurnakan gugatannya secara sempurna, sesuai dengan ketentuanhukum acara dalam mengajukan sebuah gugatan ;Menimbang, bahwa sekalipun Termohon/Pembanding tidak menuntutnafkah iddah, maskan dan kiswah serta mutah, akan tetapi karena Termohon/Pembanding tidak terbukti nusyuz, maka berdasarkan Yurisprudensi MahkamahAgung RI Nomor 278 K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998, Nomor 499 K/AG/2000 tanggal 12 Juni 2003
208 — 81
Bahwa Para Penggugat/Para Pekerja juga memiliki hak untuk mendapatkanUang Pisah, dengan dasar hukum yang terdapat pada Pasal 162 ayat (2) UUNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedang mengenai besaranpenghargaan masa kerja telah diatur dalam Pasal 23 Keputusan MenteriNomor 150 Tahun 2000 tentang Penyelesaian PHK, Penetapan UangPesangon;8.
2003.
Bukti T5 : berupa copy dari asli, Surat Keputusan No 24/SK/HRD/SKGI/II/2003, atas nama Sulasmi;. Bukti T6 : berupacopy dari asli Surat Pengunduran Diri atas nama Sulasmi;. Bukti T7 : berupa copy dari asli Surat Pengunduran Diri atas nama RahmaSuryani;Putusan No.3 Pat.SusPHI/2019/PN. Yyk halaman 18 dari 33 halaman8.
Bahwa permohonan pengunduran diri Penggugat pada Tergugat tidak secarajelas dan rinci menjelaskan syaratsyarat sebagai mana yang diatur padapasal 162 Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,Penggugat dalam gugatanya tidak mencantumkan mulai kapan permohonanpengunduran diri disampaikan dan kapan tanggal pengunduran tersebutPutusan No.3 Pat.SusPHI/2019/PN.
Bahwa Penggugat / Pekerja juga memiliki hak untuk mendapatkan UangPisah, dengan dasar hukum yang terdapat pada Pasal 162 ayat (2) UUNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
194 — 98
355 — 178
Bahwa diatur dalam UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 tentangketenagakerjaan (UUK), yang berbunyi:"Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkanmembayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerjadan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.3.