Ditemukan 31 data
120 — 28
Put.52005/PP/M.VIA/16/2014
Nomor PutusanPengadilan PajakJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTerbandingMenurut MajelisPut.52005/PP/M.
17 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
K/Pdt/...Bahwa adapun yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalahPutusan Tergugat atau P4P Nomor. 625/401/723/IX/PHK/52005 tanggal18 Mei 2005 ( Bukti P1);Dasar Gugatan :1.
Pelaksanaan Putusan ini di bawah Pengawasan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKotamadya Jakarta Selatan ;1113.14.Bahwa Penggugat menolak dengan tegas Putusan PanitiaPenyelesaian Perselisihnan Perburuhan Pusat Nomor 625/401/723/IX/PHK/52005 tanggal 18 Mei 2005 karena bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Penggugat sangat keberatan dan menolak dengan tegasPesangon yang diajukan oleh pekerja Irwan Saputra, AK, dkk ( 9 orang)berdasarkan
tanggal18 Mei 2005 sewenangwenang dengan memanfaatkan kedudukan danjabatannya sehingga putusan Tergugat tersebut mengandung unsurperbuatan melawan hukum dari Penguasa (Pejabat/Badan Tata UsahaNegara), sehingga Putusan Tergugat tersebut cacat hukum dan harusdibatalkan menurut hukum yang berlaku;22.Bahwa oleh karena Putusan Tergugat Nomor 625/401/723/IX/PHK/52005 tanggal 18 Mei 2005 tersebut telah terbukti melawanhukum dan sewenangwenang serta telah melanggar ketentuan pasal53 ayat (1) UndangUndang
Penggugat sangat keberatan dan menolak dengan tegaspertimbangan dan keputusan Tergugat/Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Pusat Propinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diputuskanpada Putusan Nomor. 625/ 401/723/IX/PHK/52005 yang ditetapkan 18Mei 2005 dan sebagaimana amar nya telah dikutip tersebut diatas ;Hal. 13 dari 22 hal.
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat (P4P)Nomor. 525/401/723/IX/PHK/52005 tanggal 18 Mei 2005 tentangPemutusan Hubungan Kerja antara Pengusaha PT. PembiayaanArtha Negara beralamat di Grand Wijaya Blok C 1920, JalanDarmawangsa Raya, Jakarta Selatan3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengeluarkan SuratKeputusan Baru yang berisikan :Menyatakan bahwa Putus Hubungan Kerja antara PT.
23 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
K/Pdt/...Bahwa adapun yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalahPutusan Tergugat atau P4P Nomor. 625/401/723/IX/PHK/52005 tanggal18 Mei 2005 ( Bukti P1);Dasar Gugatan :1.
Pelaksanaan Putusan ini di bawah Pengawasan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKotamadya Jakarta Selatan ;1113.14.Bahwa Penggugat menolak dengan tegas Putusan PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Nomor 625/401/723/IX/PHK/52005 tanggal 18 Mei 2005 karena bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Penggugat sangat keberatan dan menolak dengan tegasPesangon yang diajukan oleh pekerja Irwan Saputra, AK, dkk ( 9 orang)berdasarkan
tanggal18 Mei 2005 sewenangwenang dengan memanfaatkan kedudukan danjabatannya sehingga putusan Tergugat tersebut mengandung unsurperbuatan melawan hukum dari Penguasa (Pejabat/Badan Tata UsahaNegara), sehingga Putusan Tergugat tersebut cacat hukum dan harusdibatalkan menurut hukum yang berlaku;22.Bahwa oleh karena Putusan Tergugat Nomor 625/401/723/IX/PHK/52005 tanggal 18 Mei 2005 tersebut telah terbukti melawanhukum dan sewenangwenang serta telah melanggar ketentuan pasal53 ayat (1) UndangUndang
Penggugat sangat keberatan dan menolak dengan tegaspertimbangan dan keputusan Tergugat/Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Pusat Propinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diputuskanpada Putusan Nomor. 625/ 401/723/IX/PHK/52005 yang ditetapkan 18Mei 2005 dan sebagaimana amar nya telah dikutip tersebut diatas ;Hal. 13 dari 22 hal.
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat (P4P)Nomor. 525/401/723/IX/PHK/52005 tanggal 18 Mei 2005 tentangPemutusan Hubungan Kerja antara Pengusaha PT. PembiayaanArtha Negara beralamat di Grand Wijaya Blok C 1920, JalanDarmawangsa Raya, Jakarta Selatan3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengeluarkan SuratKeputusan Baru yang berisikan :Menyatakan bahwa Putus Hubungan Kerja antara PT.
45 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 243 K/TUN/2007Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang paraTermohon Kasasi sebagai Tergugat dan Tergugat Intervensi di mukapersidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknyaatas dailildalil :Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Putusan PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuan Pusat (P4P) in casu No. 561 /2100/4429/IX/PHK/52005 tanggal 9 Mei 2005
AdeKurnia , dkk. (3 orang Pekerja) ;Bahwa adapun yang menjadi dasar hukum gugatan ini adalah sesuaiPasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang peradilan TataUsaha Negara, Surat Panitia Penyelesaian Perselisinan Peroburuhan Pusat No.561 /2100/4429/IX/PHK/52005 tanggal 9 Mei 2005 tentang PemutusanHubungan Kerja (PHK) antara PT. United Overseas Garment dengan PekerjaSdr. Ade Kurnia, Sdri. Maemunah dan Pekerja Sdri.
Menyatakan batal atau tidak sah surat Putusan Tergugat Nomor561/2100/4429/IX/PHK/52005 tanggal 9 Mei 2005 dengan segala akibathukumnya ;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baruyang berisi :a. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara PT. United Overseas Garmentdengan Pekerja Sdr. Ade Kurnia, dkk. (3 orang Pekerja) terhitung sejaktanggal 10 Nopember 2008 ;b. Menyatakan Pekerja Sdr.
14 — 2
Yogyakarta, sesuaiKutipan Akta Nikah Nomor xx tanggal 20/52005. Saat pernikahanPenggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.2. Bahwa sSetelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempattinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Padukuhan MunggiPasar, RT. 004, RW. 031, Desa Semanu, Kecamatan Semanu, KabupatenGunungkidul, D. .
98 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Akta dimaksud telah didaftarkan dantelan disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia,Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sebagaimana dimaksuddalam Surat Direktur Jenderal Hukum Umum tanggal 23 Maret 2005Nomor CHT.01.0976, diumumkan dalam Tambahan Berita NegaraRepublik Indonesia tanggal 6/52005 Nomor 36;Halaman 2 dari 43 hal. Put.
DirekturJenderal Hukum Umum tanggal 23 Maret 2005 Nomor CHT.01.0976,sebagaimana yang tertuang dalam Tambahan Berita Negara R.I. tanggal6/52005 No.36 tersebut, disebutkan kedudukan Penggugat adalah sebagaiBadan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (BPPTS) UniversitasTritunggal Surabaya dan telah memperoleh ijin operasional dari DirekurJenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, yaitu:a. Fakultas Hukum Nomor 265/DIKT1I/Kep/1995 tanggal 10 Mei 1993:b.
Nomor 2667 K/Pdt/201510.Universitas Tritunggal Surabaya dan/atau nama yang mirip atau hampirsama dengan nama Universitas Tritunggal Surabaya sejak keputusanperkara ini berkekekuatan hukum tetap adalah sangat beralasan;Bahwa sesuai uraian Posita angka 3 di atas, berdasarkan Anggaran DasarYPUTS Pasal 14 ayat (2) dimaksud dalam Tambahan Berita NegaraRepublik Indonesia tanggal 6/52005 Nomor 36 tersebut, telah dilakukanpergantian Badan Pengurus dan Badan Pengawas Penggugat periode20082010, yaitu berdasarkan
hukum, tidak pernahada Akta tersebut, serta tidak mempunyai kekuatan mengikat, dantidak mempunyai nilai pembuktian;Akta Notaris Nomor 07 tanggal 3 Maret 2005 yang dibuat dihadapanNotaris Luluk Wafiroh, S.H., Notaris di Malang, yang telah disesuaikandengan UU Nomor 16 tahun 2001 juncto UU Nomor 28 Tahun 2004tentang Yayasan, dan telah di daftarkan ke Departemen Hukum &HAM, Direktorat Jenderal Hukum Umum tanggal 23 Maret 2005Nomor CHT.01.0976 & diumumkan dalam Tambahan Berita NegaraR.I. tanggal 6/52005
Menyatakan bahwa:Akta Notaris Nomor 07 tanggal 3 Maret 2005 yang dibuat dihadapanNotaris Luluk Wafiroh, S.H., Notaris di Malang, yang telah disesuaikandengan UU Nomor 16 tahun 2001 juncto UU Nomor 28 Tahun 2004tentang Yayasan, dan telah didaftarkan ke Departemen Hukum & HAM,Direktorat Jenderal Hukum Umum tanggal 23 Maret 2005 NomorC.HT.01.0976 & diumumkan dalam tambahan Berita Negara R.I. tanggal6/52005 Nomor :36 tentang Pencatatan pemberitahuan PerubahanAnggaran Dasar Yayasan Pembina Universitas
112 — 31
Akta dimaksud telah didaftarkan dan telahdisahkan oleh Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum, sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktur JenderalHal.3 dari 99 Putusan No.491/Pdt.G/2013/PN.Sby6.Hukum Umum tanggal 23 Maret 2005 No.CHT.01.0976, diumumkan dalamTambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6/52005 No.36; Bahwa pengesahan atas penyesuaian Anggaran Dasar Penggugat oleh KementerianHukum dan HAM R.I. tersebut, tentunya telah melalui proses
Direktur Jenderal Hukum Umum tanggal 23Maret 2005 No.CHT.01.0976, sebagaimana yang tertuang dalam Tambahan BeritaNegara R.I. tanggal 6/52005 No.36 tersebut, disebutkan kedudukan Penggugat adalahsebagai Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (BPPTS) Universitas TritunggalSurabaya dan telah memperoleh ijin operasional dari Direkur Jenderal PendidikanTinggi, Departemen Pendidikan Nasional, yaitu :@Fakultas Hukum No.265/DIKTI/Kep/1995 tanggal 10 Mei 1993 ;Fakultas Ekonomi No.292/DIKTI/Kep/1995 tanggal
Bahwa sesuai uraian Posita angka 3 di atas, berdasarkan Anggaran Dasar YPUTSPasal 14 ayat (2) dimaksud dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesiatanggal 6/52005 Nomor 36 tersebut, telah dilakukan pergantian Badan Pengurus danBadan Pengawas Penggugat periode 2008 2010, yaitu berdasarkan KeputusanRapat Dewan Pembina YPUTS tanggal 07 September 2008 Nomor : 033/DP.YPUTS/IX/2008 sebagaimana dimaksud dalam Akta No.230 Tanggal 25September 2008 Notaris LULUK WAFIROH, S.H., Malang, dengan susunan sebagaiberikut
16 — 7
No. 0264/Pdt.G/2018Halaman 1 dari 52005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor UrusanAgana Tn, Provinsi Jawa Timur;2. Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berststusPerawan dan Tergugat brstetus Jejaka;3.
56 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan menuruthukum bahwakwitansitertanggal 24 52005 yang ditandatangani olehNurman Nurdin,kwitansitertanggal 30 62005 yangditandatanganioleh Nurman Nurdindan kwitansitertanggal 22 92005 yang ditandatangani olehNuraeni, sebagaialat buktipembayaran uangmuka penjualanrumah yangterletak di JalanAnggrek No.139Cihanjuang CimahiBandung JawaHal. 14 dari 37 hal. Put.
Menyatakan menuruthukum bahwakwitansitertanggal 24 52005 yang ditandatangani olehNurman Nurdin,kwitansitertanggal 30 62005 yangditandatanganioleh Nurman Nurdindan kwitansitertanggal 22 92005 yang ditandatangani olehNuraeni, sebagaialat buktipembayaran uangmuka penjualanrumah yangterletak di JalanAnggrek No.139Cihanjuang CimahiBandung JawaBarat, denganbatas batasseperti tercantumdan sesuai denganPut.
14 — 0
Bahwa XXXX, telah meninggal dunia di Surabaya pada Tanggal 18 PebruariPemohon );7 o 29 52005, karena sakit dan dalam keadaan belum menikah;7. Bahwa dengan meninggalnya XXXX, Para Pemohon telah mendapatkanPenetapan dari Pengadilan Agama Surabaya sebagai Para Ahli Waris,sebagaimana Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2010/PA.Sby Tanggal 28 Juni 2010,dengan amar penetapan sebagai berikut:MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;2.
21 — 7
Pemohon telah menyampaikankesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya danmohon putusan.Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusanini ditunjuk kepada hal hal sebagaimana tercantum dalamberita acara pemeriksaan perkara ini.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonseperti diuraikan di atas.Menimbang, bahwa dari dalil Pemohon butir (1)dihubungkan dengan Kutipan Akta Nikah tersebut di atas(P.1), harus dinyatakan bahwa sejak tanggal 03 September= 52005
37 — 6
Pos Indonesia (Persero) No.15/KSPMSR/IX/2005 dan No.4115/Bang2/52005 tanggal 20 September 2005,bukti P1 ; 2. Bahwa, dalam pelaksanaan kegiatan simpan pinjam pada unit Kantor PosSurabaya Selatan, telah mengangkat sebagai karyawan dan menugaskan masingmasing : 222 ooo 2 nnn o nn enn nn een nnn eee eee2.1 Tin Nuryati Papeo (Tergugat I), sebagai kasir dengan rincian tugas :a. Mengecek keuangan yang dicocokkan dengan saldo pada hari kemarin ; b. Pengambilan uang di Bank pada rekening kasir ; c.
PosIndonesia (Persero) tentang Pemotongan Uang Pensiunan untuk angsuran kreclit pensiunNo.15/KSPMSR/IX/2005 dan 4115/Bang2/52005, Tertanda P4 ;5. Fotocopy Surat Keputusan Pengurus KSP Mesra No.44/KSPMRS/X/2004 tentangPengangkatan Karyawan KSP Mesra Unit Jemur Handayani Surabaya, Tanggal29 Oktober 2004, Tertanda P5 ; 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.17Fotocopy Surat Pelaksanaan Tugas Sdr.
POS INDONESIA (Persero) No.15/KSPMSR/IX/2005 dan No.4115/BANG2/52005 tanggal 20 September 2005 dan karenadalam satu dali gugatan menyebutkan Penggunaan Fee Kwitansi sejumlahRp.4.000.000, (empat juta rupiah) yang menjadi Hak Kantor Pos berdasarkan SuratPerjanjian tanggal 20 September 2005, maka seharusnya PT.
28 — 15
Foto copy tidak ada aslinya Surat Perjanjian untuk Panjar melaluiRekening Koran no. 102/PRK/V/05 tanggal 26 52005 (bukti P1);Foto copy tidak ada aslinya Surat Perjanjian Kredit no. 103/PT/V/05tanggal 2652005 (bukti P2);Foto copy tidak ada aslinya Surat Perjanjian Kredit no. 104/PTK/V/05tanggal 2652005 (bukti p3);Foto copy tidak ada aslinya surat Perjanjian untuk Panjar melaluiRekening Koran no. 105/PRK/V/05 tanggal 2652005 (bukti P4);Foto copy tidak ada aslinya Surat Perjanjian Kredit no. 106/PT/
182 — 86
Flobamora RealtyKUPANG f= ess sess see s cee se oes Se Se Se SE SS ome omeBahwa saksi tidakmengenal orang yang membawa SurattersebUtj= = = 20+ 52005 enss sms sans sans Sas See See soe soe eeBahwa para Pejabat tidak pernah memanggi! saksi untukmengklarifikasikan sehubungan denga isi suratTerPsebOt fm sco mBahwa saksi tidak pernah dipanggi!
26 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
., (TergugatIl) Penggugat sangat keberatan.Bahwa seharusnya terhadap jual beli yang dilakukan oleh ibu Penggugatdengan Tergugat ditolak oleh Tergugat Il karena ibu Penggugat adalahseorang perempuan menurut hukum adat Bali tidak boleh menjual tanahwarisan dan perempuan menurut hukum adat bali hanya sebatas menikmatihasilnya saja, maka oleh karena demikian jual beli yang dilakukan oleh IbuPenggugat dan Tergugat tertanggal 27 52005 dengan Akta Jual BeliNomor 4092005 yang dibuat oleh Tergugat II patut
22 — 16
Fotokopi Surat Keterangan Penggantian KTPel, Nomor 470/1805/Dukcapil/52005/ 2016, tanggal 20 Oktober 2016, yang dikeluarkanKepala Dinas Kependudukkan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, Banten.bukti tersebut disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup dandinazegelen, P1 ;2. Fotokopi Kartu.
59 — 9
Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Komariatul Saadah Nomor 52005/LT/DKCSBU/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas KependudukanDaerah Kabupaten Barito Utara, bermeterai cukup telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;4 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor620542911100015, tanggal 04042014, yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, bermeteralcukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelisdiberi
261 — 92
Akta dimaksud telahdidaftarkan dan disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM RI, Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktur Jenderal HukumUmum tanggal 23 Negara Republik Indonesia tanggal 6/52005 No. 36.
Dan telah didaftarkan ke Departemen Hukum dan HAM, DirektoratJenderal Hukum Umum tanggal 23 Maret 2005 Nomor: CHT.01.0976 & diumumkandalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 6/52005 Nomor: 36. Bahwa upaya tidak jujurdan itikad tidak baik TERGUGAT seharusnya harus sudah berhenti dengan adanya SuratDirektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia RI No.
Tergugat mengapresiasi kejujuranPenggugat dengan memberikan pengakuan bahwa Tergugatadalah adalah badan hukum yang sah dan telah menyesuaikanAnggaran Dasarnya yang kemudian didaftar dan disahkanoleh Menteri Hukum dan HAM RI dengan Surat DirekturJenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 23 Maret 2005No.CHT.01.0976, sebagaimana yang tertuang dalamTambahan Berita Negara R.I. tanggal 6/52005 No.36; Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakanTergugat tidak memiliki dasar legalitas berdasarkan PutusanNo
Akta dimaksud telah didaftarkan dantelah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM Republik Indanesia, Direktorat Jenderal108109Administrasi Hukum Umum, sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktur Jenderal HukumUmum tanggal 23 Maret 2005 No.CHT.01.0976, diumumkan dalam Tambahan Berita NegaraRepublik Indanesia tanggal 6/52005 No.36; 6 Bahwa pengesahan atas penyesuaian Anggaran Dasar Penggugat Rekonvensi oleh KementerianHukum dan HAM RI. tersebut, telah melalui proses penelitian yang seksama bahwaPenggugat
Direktur Jenderal Hukum Umum tanggal 23Maret 2005 No.CHT.01.0976, sebagaimana yang tertuang dalam Tambahan Berita NegaraR.I. tanggal 6/52005 No.36 tersebut, disebutkan kedudukan Penggugat adalah sebagai BadanPenyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (BPPTS) Universitas Tritunggal Surabaya dan telahmemperoleh ijin operasional dari Direkur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen PendidikanNasional, yaitu :a Fakultas Hukum No.265/DIKTI/Kep/1995 tanggal 10 Mei 1993;b Fakultas Ekonomi No.292/DIKTI/Kep/1995
72 — 20
Kediri tanggal 28 Jum 2005Nomor : 429/Pen.Pid/2005/PN.Kdi tentang penunjukkan Majelis Hakim danPanitera Pengganti; Penetapan Hari Sidang tanggal 18 Juni 2005 Nomor : 443/Pen.Pid/2005/PN.Kdi;, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 29 Agustus 2005Nomor : 429/Pid.B/2005/PN.Kdi tentang pergantian susunan Majelis Hakim; Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum KejaksaanNegeri Kediri Nomor reg perkara : PDM 684/KDI RI/06/2005 tertanggal 21 JuniZ 2005, yang........52005
376 — 245 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan telahdidaftarkan ke Departemen Hukum dan HAM, Direktorat JenderalHukum Umum tanggal 23 Maret 2005 Nomor CHT.01.0976 &diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 6/52005 Nomor36.
Akta dimaksud telah didaftarkan dan telah disahkanoleh Departemen Hukum dan HAM Republik Indanesia, Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum, sebagaimana dimaksud dalam Surat DirekturJenderal Hukum Umum tanggal 23 Maret 2005 Nomor CHT.01.0976,diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal6/52005 Nomor 36;Bahwa pengesahan atas penyesuaian Anggaran Dasar PenggugatRekonvensi oleh Kementerian Hukum dan HAM R.I. tersebut, telah melaluiproses penelitian yang seksama bahwa Penggugat
pendirian dan anggarandasar Penggugat Rekonvesi telah disesuaikan dengan ketentuan Pasal 71ayat (1) Undang Undang Yayasan, dan oleh karena itu secara hukumPenggugat Rekonvensi dianggap sah sebagai badan hukum sejak didirikantahun 1984;Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3, Anggaran DasarPenggugat Rekonvensi yang telah disahkan Menteri Hukum dan HAM c.q.Direktur Jenderal Hukum Umum tanggal 23 Maret 2005 Nomor CHT.01.0976, sebagaimana yang tertuang dalam Tambahan Berita Negara R.I.tanggal 6/52005