Ditemukan 453 data
448 — 413
Dismisal
85 — 50
Penetapan Dismisal No. 24/G/2012/PTUNPLGpekerjaan Advokat pada kantor H.
Penetapan Dismisal No. 24/G/2012/PTUNPLG3. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasanalasan yang layak ;4. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi olehKeputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;5.
Penetapan Dismisal No. 24/G/2012/PTUNPLGketentuan pasal 1 angka 9 Undangundang tersebut adalah suatupenetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usahanegara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkrit,individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorangatau badan hukumperdata.
Penetapan Dismisal No. 24/G/2012/PTUNPLGdirobah dan ditambah dengan Undangundang nomor 9 tahun 2004 danterakhir dengan Undangundang nomor 51 tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang berkaitan ;MENETAPKAN1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima atau tidakberdasar :2.
Penetapan Dismisal No. 24/G/2012/PTUNPLGMAMIK HERMINDJAJA, SH H. UJAANG ABDULLAH, SH., M.SiPerincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,2. Biaya Alat Tulis Kantor :Rp. 110.000,3. Biaya Panggilan :Rp. 60.000,4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,5. Materai : Rp. 6.000,Jumlah : Rp. 211.000, (dua ratus sebelas ribu rupiah)Halaman 9 dari 9 hal. Penetapan Dismisal No. 24/G/2012/PTUNPLG
PT BPR Artha Mertoyudan
Tergugat:
1.Munawaroh
2.Pujiono
54 — 13
Tempel RT/RW : 003/002,Desa Balerejo, Kecamatan Kaliangkrik, KabupatenMagelang Pekerjaan Wiraswasta, No Hp082135228928, selanjutnya disebut Tergugat II ;untuk selanjutnya disebut pula sebagai ParaTergugat.Pengadilan Negeri Tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor12/Pdt.G.S/2020/PN Mkd tentang Penunjukan Hakim;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang berkaitan;Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Dismisal Nomor 12/Pdt.G.S./2020/PN MkdMenimbang, bahwa setelah
Tanggal 13/07/2019 Peminjam wajib membayar bunga sebesarRp 2.337.500 ; Tanggal 13/08/2019 Peminjam wajib membayar bunga sebesarRp 2.415.500 ; Tanggal 13/09/2019 Peminjam wajib membayar bunga sebesarRp 2.415.500 ; Tanggal 13/10/2019 Peminjam wajib membayar bunga sebesarRp 2.337.500 ; Tanggal 13/11/2019 Peminjam wajib membayar bunga sebesarRp 2.415.500 ; Tanggal 13/12/2019 Peminjam wajib membayar bunga sebesarRp 2.337.500 ;Dan pokok pinjaman sebesar 170.000.000, Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Dismisal
sesuai ketentuan Pasal 5 dalam Perjanjian Kredit No.02206701/02010545 tanggal 13 Maret 2019 Peminjam (Para Tergugat) akandikenakan sanksi denda keterlambatan sebesar 2%o (dua permil) perharidari jumlah yang tertunggak, sehingga berdasar ketentuan tersebut ParaTergugat harus dihukum membayar: Denda bunga yang dihitung sejak 13092019 Rp. 1.188.426,00hingga sekarang 16072020 = 246 hari x Rp.2.415.500 X 2 %O Denda bunga yang dihitung sejak 13102019 Rp 1.294.974,00 Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Dismisal
Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat(2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana yang telahdiubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian GugatanSederhana menentukan Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian,Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Dismisal
Made Sudiarta, SH.MH.Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Dismisal Nomor 12/Pdt.G.S./2020/PN Mkd
65 — 27
Penetapan Dismisal No. 10/G/2013/PTUNPLGBangka Tengah Nomor 188.45/627.e/BKD/2012, tanggal 7 September 2012, yangberisi tentang penjatuhan hukuman disiplin atas nama SUWARKO, S.Pd.Menimbang, bahwa dalam Pasal 62 ayat (1) UU No.5 tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirobah dan ditambah dengan UUNo.9 tahun 2004 dan terakhir dengan UU No.51 tahun 2009 disebutkan bahwa dalamrapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatupenetapan yang dilengkapi dengan
Penetapan Dismisal No. 10/G/2013/PTUNPLGPenggugat adalah Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor 188.45/627.e/BKD/2012, yang berisi tentang penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat dansurat keputusan tersebut diterima oleh Penggugat pada tanggal 06Nopember 2012 pada saat Penggugat mau mengajukan permohonan kenaikanpangkat Penggugat kemudian Penggugat memperlihatkan asli tanda terima SuratKeputusan Objek Sengketa tersebut.Menimbang, bahwa Tergugat atau kuasanya tidak hadir dalam rapatpermusyawaratan
Penetapan Dismisal No. 10/G/2013/PTUNPLGTata Usaha Negara gugatan Penggugat tersebut teleh melebihi tenggang waktu waktusembilan puluh hari dari sejak saat diterimanya Keputusan tersebut dan olehkarenanya menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan telah kadaluarsa.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaPengadilan berpendapat gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktunya, Sehinggasesuai ketentuan pasal 62 huruf e UU Peradilan Tata Usaha Negara gugatanPenggugat menurut
Penetapan Dismisal No. 10/G/2013/PTUNPLGPalembang,penetapan mana diucapkan dalam rapat permusyawaratan yang terbukauntuk umtersebutum pada hari itu juga oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembangdengan dibantu oleh MAMIK HERMINDJAJA,SH selaku PaniteraPengadilan TUN Palembang dan dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tanpa dihadirioleh Tergugat dan kuasa hukum Tergugat.IPanitera Tersebut, Ketua tersebut,MAMIK HERMINDJAJA, SH H. UJANG ABDULLAH, SH, M.
Penetapan Dismisal No. 10/G/2013/PTUNPLG
PT Hasjrat Multifinance
Tergugat:
Reimon Pusung
49 — 31
Penetapan Dismisal No. 1/Pdt.G.S/2022/PN Arm3.Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepadaPenggugat.Ditetapkan di : AirmadidiPada tanggal : 6 Januari 2022Panitera Pengganti Hakim(Anastasya Tamara, SH., MH.) (Noula M.M. Pangemanan, SH., MHum.)Halaman 2 dari 2 Hlm. Penetapan Dismisal No. 1/Pdt.G.S/2022/PN Arm
PT BPR Artha Mertoyudan
Tergugat:
1.Munawaroh
2.Pujiono
38 — 9
Tempel RT/RW : 003/002,Desa Balerejo, Kecamatan Kaliangkrik, KabupatenMagelang Pekerjaan Wiraswasta, No Hp082135228928, selanjutnya disebut Tergugat II ;untuk selanjutnya disebut pula sebagai ParaTergugat.Pengadilan Negeri Tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor12/Pdt.G.S/2020/PN Mkd tentang Penunjukan Hakim;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang berkaitan;Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Dismisal Nomor 12/Pdt.G.S./2020/PN MkdMenimbang, bahwa setelah
Tanggal 13/07/2019 Peminjam wajib membayar bunga sebesarRp 2.337.500 ; Tanggal 13/08/2019 Peminjam wajib membayar bunga sebesarRp 2.415.500 ; Tanggal 13/09/2019 Peminjam wajib membayar bunga sebesarRp 2.415.500 ; Tanggal 13/10/2019 Peminjam wajib membayar bunga sebesarRp 2.337.500 ; Tanggal 13/11/2019 Peminjam wajib membayar bunga sebesarRp 2.415.500 ; Tanggal 13/12/2019 Peminjam wajib membayar bunga sebesarRp 2.337.500 ;Dan pokok pinjaman sebesar 170.000.000, Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Dismisal
sesuai ketentuan Pasal 5 dalam Perjanjian Kredit No.02206701/02010545 tanggal 13 Maret 2019 Peminjam (Para Tergugat) akandikenakan sanksi denda keterlambatan sebesar 2%o (dua permil) perharidari jumlah yang tertunggak, sehingga berdasar ketentuan tersebut ParaTergugat harus dihukum membayar: Denda bunga yang dihitung sejak 13092019 Rp. 1.188.426,00hingga sekarang 16072020 = 246 hari x Rp.2.415.500 X 2 %O Denda bunga yang dihitung sejak 13102019 Rp 1.294.974,00 Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Dismisal
Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat(2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana yang telahdiubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian GugatanSederhana menentukan Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian,Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Dismisal
Made Sudiarta, SH.MH.Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Dismisal Nomor 12/Pdt.G.S./2020/PN Mkd
95 — 64
Menguatkan Penetapan Dismisal Ketua Pengadilan Tata Usaha NegarBanda Aceh Nomor 29/G/TF/2023/PTUN.BNAtanggal 6 Desember 2023;3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
PT Hasjrat Multifinance
Tergugat:
Reimon Pusung
43 — 23
Penetapan Dismisal No. 8/Pdt.G.S/2022/PN ArmMengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana;MENETAPKAN:1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 8/Pdt.G.S/2022/PNArm dalam register perkara; dan3.
Penetapan Dismisal No. 8/Pdt.G.S/2022/PN Arm
PD. BPR BANK WONOSOBO
Tergugat:
1.Sri Upami
2.Purwanto alias Purwanto Al Maikin
51 — 20
Pemberitahuan Dismisal Rp. 75.000,004. PNBP Dismisal Rp. 10.000,005. Redaksi Penetapan Rp. 10.000,006. MeteraiPenetapan Rp. 6.000,00Jumlah Rp. 181.000,00(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)
73 — 30
perkara Nomor : 202/G/2013/PTUNJKT ; Menimbang, bahwa untuk memutus perkara gugatan perlawanan tersebut, MajelisHakim juga telah menerima bukti dari Para Pelawan, selengkapnya sebagaimana tertuangdi dalam berita acara pemeriksaan perkara dengan acara singkat yang merupakan satukesatuan dengan putusan ini ; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (3) huruf a UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya menyebutkan bahwaterhadap penetapan tidak lolos proses dismisal
dapat diajukan perlawanan kepadaPengadilan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diucapkannyapenetapan ; Menimbang, bahwa gugatan perlawanan Para Pelawan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 Desember 2013sedangkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 202/G/2013/PTUNJKT tentang tidak lolos proses dismisal diucapkan pada tanggal 19 November2013 sehingga oleh karenanya gugatan perlawanan Para Pelawan diajukan masih dalamtenggang
waktu yang ditentukan oleh UndangUndang ;Menimbang, bahwa didalam memutus perkara aquo, Majelis Hakim tidak akanmempertimbangkan mengenai pokok perkara, namun hanya akan mempertimbangkanapakah alasan serta dasar pertimbangan hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta yang terdapat di dalam Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor. 202/2013/PTUNJKT tanggal 19November 2013 tentang tidak lolos proses dismisal telah sesuai dengan salah satuketentuan didalam Pasal 62 ayat (1) UndangUndang
Menimbang, bahwa disamping itu, obyek gugatan Para Penggugat/Para Pelawanjuga bukanlah berupa Keputusan melainkan Putusan, sehingga nyatanyata tidak menjadikewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili danmenyelesaikannya ; Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwaPenetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 202/G/2013/PTUNJKT tanggal 19 November 2013 yang pada pokoknya menyatakan gugatan ParaPenggugat/Para Pelawan tidak lolos proses dismisal
72 — 25
Bahwa Pelawan mendalilkan tentang adanya gugatan di PTUN yang telahditetapbkan oleh Hakim PTUN pada saat proses Dismisal karena pokokgugatan Penggugat nyatanyata tidak termasuk dalam wewenangPengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 62ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara sehingga cukup beralasan hukum bagi Pengadilanuntuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NietOnvankelijk Verklaard);b.
Bahwa terhadap dalil alasan dalam Perlawanan Pelawan, ditanggapisebagai berikut :1) Bahwa benar terhadap gugatan Penggugat (sekarang Pelawan) telahteregister di Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 193/G/2016/PTUN.JKT dan telah dilakukan proses pemanggilan terhadap Tergugat,yaitu Kodam Jaya/Jayakarta (sekarang Terlawan);Halam 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 193/PLW/2016/PTUNJKT.2) Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2016 telah dilakukanproses Dismisal di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Bahwa pertimbangan Hakim Ketua adalah tepat dan benar, didasarkanpada Ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : Pokok gugatan tersebutnyatanyata tidak termasuk dalam wevenang Pengadilan;Atas uraian tersebut, kami Mohon kepada Majelis Hakim untukmenguatkan dalil dan pertimbangan Hakim Ketua Dismisal yang telahmenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet OnvankelijkVerklaard);2.
Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata RepublikIndonesia bukan dalam kewenangan dari Pengadilan Tata UsahaHalam 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 193/PLW/2016/PTUNJKT.Negara, sehingga terhadap pokok gugatan yang di luar darikewenangannya, harus dinyatakan gugatan tersebut tidak dapatditerima (Niet Onvankelijk Verklaard);Atas uraian tersebut, kami Mohon kepada Majelis Hakim untukmenolak seluruh dalil perlawanan dari Pelawan dan menguatkan sertamengambil alih seluruh pertimbangan Hakim Ketua Dismisal
Bahwa terhadap dalil alasan Ill dalam Perlawanan Pelawan, ditanggapisebagai berikut :1) Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Dismisal Nomor193/G/2016/PTUNJKT tanggal 5 September 2016 adalah sudah tepatdan benar serta tidak bertentangan dengan asasasas umumpemerintahan yang baik;2) Bahwa Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangannya telahditinjau dari berbagai sudut aturan yang berlaku, hal ini sesuai dengankewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang secara limitatifdan imperatif sudah
132 — 50
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2012Selanjutnya disebut sebagal .0.........eeeeeeeeeeseeees TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 19 September 2012 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 24 September 2012dengan nomor register perkara : 11/G/2012/PTUNKPBG ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 11/PENDIS/2012/PTUNKPG tanggal 25 September 2012 tentang Lolos Dismisal
111 — 59
;Pangkat : Penata Tingkat (III/d) ;Jabatan Struktural : Kepala Sub Seksi Sengketa KonflikPertanahan) 0 Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,berkantor pada Kantor Pertanahan Kota Tegal, Jalan Hang Tuah No. 13Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang Nomor : 045/PENDIS/2014/PTUN.SMG tanggal 2 Juni 2014tentang Lolos Dismisal Prose jq
102 — 60
Untuk selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT ; 22 222222 2 one n nnnPengadilan Tata Usaha Negara tersebut; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang Nomor : 63/PENDIS/G/2013/PTUN.SMG tanggal 9Oktober 2013 tentang Lolos Dismisal Proses; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang Nomor : 63/PEN.MH/2013/PTUN.SMG tanggal 9Oktober 2013tentang Penunjukan Majelis Hakim yang Memeriksa,Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;Telah membaca
321 — 136
Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraDenpasar Nomor : 17/PENDIS/2018/PTUN.DPS tanggal 9 Agustus2018 tentang Penetapan Lolos Dismisal; Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraDenpasar Nomor : 17/PENMH/2018/PTUN.Dps tanggal 9 Agustus 2018tentang Penunjukan Majelis Halim;
140 — 37
Kalimantan Selanjutnya disebut sebagai HAHAPengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas : 1Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 24 Pebruari 2012, yang terdaftardi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 29 Pebruari2012 dengan Register Perkara Nomor: 05/G/2012/PTUN.PLK, sebagaimana telahdiperbaiki pada tanggal 30 Maret2012: Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka RayaNomor : 05/PENDIS/2012/PTUN.PLK. tanggal 29 Pebruari 2012 tentangLolos Dismisal
118 — 49
Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 55/PEN DIS/2015/PTUNPTK, tanggal 17 November 2015, tentang Penetapan LolosnyaProses Dismisal 2 520 222 non nnn nnn nnn nnn nne cen nnn cne nena2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor55/PEN/MH/2015/PTUNPTK, tanggal 17 November 2015, tentang PenunjukkanMajelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata UsahaNegara ini dengan acara biasa 2+
91 — 48
1Pangkat/Gol : Penata MI/IIJabatan : Staf padaHukum SKabupateBanyuma Kesemuannya berkewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berdomisili hukum diKantor Bagian Hukum Sekretaris Daerah KabupatenBanyumas, Jalan Kabupaten Nomor 1 Purwokerto,Reabupaten Banyuring peeUntuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang Nomor : 055/PENDIS/2015/PTUN.SMG tanggal 10September 2015 tentang Lolos Dismisal
JENNY HO
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat
84 — 30
Sarminto, ;Kesemuanya Warganegara Indonesia, PekerjaanPNS, beralamat di Jalan Tegar beriman Bogorberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4213/SK600.13/XII/2017, tanggal 19 Desember 2017, ;Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNomor : 155/PEN.DIS/2017/PTUNBDG tanggal 12 Desember 2017, tentangPenetapan Dismisal mengenai pemeriksaan perkara dengan Acara Biasa; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan
T.Raja Iskandar Amin
Tergugat:
Kepala Kepolisian Daerah Aceh
217 — 121
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara BandaAceh Nomor: 31/PENDIS/2021/PTUN.BNA, tanggal 24 Agustus 2021,tentang Lolos Dismisal;. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara BandaAceh Nomor: 31/PENMH/2021/PTUN.BNA, tanggal 24 Agustus 2021,tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim;.