Fotokopi Surat Keterang Nomor 145/KUA.12.02/15/7/2016, tanggal 11 Juli2016, yang dikeluarkan oleh Kemntrian Agama Kantor Urusan AgamaKecamatan Sewon, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu olen Ketua Majelisdiberi tanda P.12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 100/1964 Tanggal 03 Mei 1964, yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon, KabupatenBantul.

Fotokopi Surat Keterangan dari Kementrian Agama RIKantor Kemntrian Agama Kota Cimahi Kantor Urusan Agama KecamatanCimahi Utara Kota Cimahi, menyatakan Pemohon dan Pemohon li tidaktercatat di kantor tersebut, telah bermeterai cukup dan telah dicocokandengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P3.4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon yangdikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat, oleh Ketua Majelis diberitanda P4.5.

Diwakili oleh MAYGIE LAKSANA
Terbanding/Tergugat I : Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal Kemntrian Energi Dan Sumber Daya Mineral Kepala BKPM RI.
Terbanding/Tergugat II : PT. SOMA POWER INDONESIA

Catatan Sipil Kabupaten Minahasatertanggal 20 Nopember 2000, dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberimeterai secukupnya diberi tanda bukti P1; Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga HERMANUS LODEWYKKAYADOE No.717301703080149, yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon tertanggal 18 Juli 2017,diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti P2; Fotocopy ljasah Sekolah Dasar atas nama FRISKA MAGDALENA KAYADOEtertanggal 21 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kemntrian

Fotokopi Ijazah atas nama Suriani binti Burhan Nomor DN18 D 0051087tanggal 25 Juni 2016 yang dikeluarkan Kemntrian Pendidikan DanKebudayaan Republik Indonesia, bermeterai cukup, telah dicap pos, telahdicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Hakim diberi kode P.7,paraf dan tanggal;8.

Drs, HENRI SUBIAKTO, SH.M,Si berdasarkan SuratDeskrimsus Polda Kalbar B/2149/XI/RES.2.5/2020 tanggal 23 November 2020staf ahli Kemntrian Kominfo dan Guru besar FISIP Unair dengan kesimpulanmakna Bahasa dari postingan saudara terdakwa dengan akun Face BookHalaman 5 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Mpw.Golden Sky disimpukan oleh ahli Prof Dr. Wahyu Wibowo, bahwasannya isipernayataan tersangka tersebut bermakna mengajak atau mensyiarkankebencian.

Drs, HENRI SUBIAKTO, SH.M,Si berdasarkan SuratDeskrimsus Polda Kalbar B/2149/XI/RES.2.5/2020 tanggal 23 November 2020staf ahli Kemntrian Kominfo dan Guru besar FISIP Unair dengan kesimpulanmakna Bahasa dari postingan saudara terdakwa dengan akun Face BookGolden Sky disimpukan oleh ahli Prof Dr. Wahyu Wibowo, bahwasannya isipernayataan tersangka tersebut bermakna mengajak atau mensyiarkankebencian. Kesimpulan ahli ini ahli jadikan pegangan dalam menilai kasuspelanggaran ITE nya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana,maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP biaya perkaraini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akanditetapkan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkanpidana, maka perlu dipertimbangkan halhal yang memberatkan danmeringankan bagi diri terdakwa ;Halhal yang memberatkan :e Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;e Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian kepada SaksiRoben, Saksi Irawati dan pihak Kemntrian

Yang Mulia, dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pasalpenyalahguna Narkotika yakni pasal 127 ayat (1) huruf (a) UndangundangNomor 35 Tahun 2009, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan bersamaNomor 4 Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan KorbanPenyalahguna Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi yang ditandatangani oleh Mahkamah Agung, Kemntrian Hukum dan HAM, KejasaanAgung, Kepolisian, Kementrian Kesehatan, Kementrian Sosial dan BadanNarkotika Nasional (BNN), pada tanggal

ini ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana,maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP biaya perkaraini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akanditetapkan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkanpidana, maka perlu dipertimbangkan halhal yang memberatkan danmeringankan bagi diri terdakwa ;Halhal yang memberatkan :e Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;e Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian kepada Saksilrawati dan pihak Kemntrian

Prosedur impor barangberupa Narkotika haus memiliki ijin dari Kemntrian Kesehatan dan memilikipersetujuan tertulis dari Negara pengeksport dan harms memiliki angkapengenal importir.3)Saksi menerangkan bahwa kegiatan mengimpor Narkotika melalui paket yangdikirim melalui Pos harus memenuhi prosedur sesuai dengan Undangundang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika harus memiliki ijin knususyang dikeluarkan oleh Mentreri Kesehatan ijin tersebut hanya dikeluarkanoleh Menteri Kesehatan kepada 1 (satu)

Pol B 2011 DV;Surat pernyataan & tanggung jawab yang ditandatangani oleh H.Dharma Irwansyah tentang membeli secara kredit tertanggal 24Maret 2009 ;Sertifikat Jaminan Fudusia yang diterbitkan oleh kemntrian Hukumdan Hak Azasi Manusia RI kantor Wilayah Jawa Barat Nomor W80030879 AH.05.01th 2010 atas nama nasabah H Dharma IrwansyahH Dharma Irwansyah No. Pol B.2011 DV ;permohonan pembelian kendaraan seera angsuran yang diajukan125T26oleh pemilik mobil asal H.

Dengan Surat keputusan penerima Bantuan berdasarkan PMK 81tahun 2012 tentang Bantuan Sosial Pada kemntrian Negara/Lembaga), maka penyaluran bantuan kepada masingmasingpenerima bantuan dilakukan melalui Bank Post Penyalur dalamhal ini di tahun 2012 oleh PT. Bank BRI..

Bukti T7Surat Kemntrian Hukum dan Hak Asasi ManuasiaRepublik Indonesia Derektorat Jenderal AdministrasiHukum Umum Nomor AHUHA.01.030303252 PerihalPenerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PerseroanPerusahaan Perseroan (PERSERO) PT Dana Tabungandan ASuransi Pegawai Negeri tanggal 25 Juli 2019(fotokopi dari fotocopy);Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26Tahun 1981 Tentang Pengalihan Bentuk PerusahaanUmum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai NegeriMenjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (fotokopi

Bank RakyatIndonesia Tbk KantorCabang Surakarta
Terbanding/Tergugat II : Kemntrian Agraria dan Tata Ruang RI cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Sukoharjo
Terbanding/Tergugat III : Kementrian Keuangan Negara Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara DJKN Cq. Kantor Wilayah Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jawa Tengah dan Lelang Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Surakarta

Yang Mulia, dapat menjatuhnkan hukuman kepada terdakwa dengan pasalpenyalahguna Narkotika yakni pasal 127 ayat (1) huruf (a) UndangundangNomor 35 Tahun 2009, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan bersamaNomor 4 Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan KorbanPenyalahguna Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi yang ditandaHalaman 2 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Tul.tangani oleh Mahkamah Agung, Kemntrian Hukum dan HAM, KejasaanAgung, Kepolisian, Kementrian Kesehatan, Kementrian

Keputusan Direksi Perum Perhutani no.27/KPTS/Dir/2020tentang harga jual kayu bulat dan rimba 2020perum Perhutani mengalami kerugian nilai barang bukti 3potong kayu sono keling sebesar Rp.159/180, bahwa Ahli mekasnisme penebangan pohon di kawasan hutanadalah ; dari Kantor Perhutani tingkat Kesatuan Pemangku Hutanmengajukan ijin tebangan/pemanenan ke Kantor Seksi PerencananHutan Perhutani dan setelah itu dari kantor SPH mengajukan ijin tersebutke Kemntrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan setelah

Sehubungan dengan itu, setiappimpinan kemntrian Negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah wayibsegera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam kementrianNegara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian.Pengenaan ganti kerugian Negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan olehBadan Pemeriksa Keuangan, sedangkan pengenaan ganti kerugian Negara/daerahterhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/oemimpinHal. 31 dari 38 Hal

Fotocopy Salinan perjanjian Ikatan Jual Beli nomor 7 tanggal 18 Desember2015 (tanda bukti P1) ;Halaman 36 Putusan Nomor 773/Pdt.G/2018/PN.SbyFotocopy Akta Addendum Perjanjian Ikatan Jual Beli nomor 1 tanggal 2 Mel2016 (tanda bukti P2) ;Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.13 tahun 1981 atas nama gunardi Hutomo(tanda bukti P3) ;Fotocopy Informasi aset yang dikeluarkan oleh Kemntrian keuangan RepublikIndonesia (tanda bukti P4) ;Fotocopy Informasi aset yang dikeluarkan oleh kentrerian kKeuangan RepublikIndonesia

., Rachman S.H,Fitrihana Seprina S.H, selaku. pejabat dan pegawai Biro BantuanHukumSekretariat Jenderal Kemntrian Keuangan dan Dharmasetiawan 4H,Nurachman, Yayuk Muji Rahayu, Budi Satrio dan Deny Ariyanto, selaku pejbatdan pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang, yangmemilih domisili hukum beralamt di Gedung Djuanda I Lantai 15 Jalan DR,Wahidin No.1 Jakarta Pusat, untuk bersama sama atau sendiri sendirimewakili Pemerintah RI cq Kementrian Keuangan RI cq Direktorat JenderalKekayaan

Bahwa fakta hukum menunjukkan sesuai bukti surat darikementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal DanTransmigrasi (Nomenklatur dahulu Kementerian Sosial,tenaga kerja DanTransmigrasi) tertanggal 11 Juni 2018dibawah Nomor : B.555/DPKP2.Trans.1/06/2018 tidakterbantahkan lagi bahwa kemntrian dimaksud telah diperiksasecara global dan khususnya untuk Kabupaten Toraja Utarajuga telah diperiksa dibawah Nomor kode : LHP.137C/HP/XVI/05/2015 oleh pemeriksa BPK tertanggal 22 Mel2015 dikeluarkan hasil pemeriksaan