Ditemukan 211 data
28 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
kewarganegaraanIndonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding padaDirektorat Jenderal Pajak dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor SKU2225/PJ/2018 tanggal 20April 2018:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan, ternyataPemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.89814/PP/M.XXB
Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00276/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 20 Februari 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Desember 2013 berdasarkan Pasal 36Ayat (1) huruf c;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Tergugat mengajukan SuratTanggapan tanggal 20 April 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89814/PP/M.XXB/99/2017, tanggal 7 Desember 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap
Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali yangdiajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89814/PP/M.XXB/99/2017, tanggal 7 Desember 2017 yangdimohonkan Pemohon peninjauan Kembali (Ssemula Penggugat) untukseluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.89814/PP/M.XXB/99/2017 Tanggal 7 Desember 2017, karena Putusan Pengadilantersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku.3.
Putusan Nomor 2408/B/PK/Pjk/2018peninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89814/PP/M.XXB/99/2017, tanggal 7 Desember 2017, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.89814/PP/M.XXB/99/2017, tanggal 7 Desember 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan gugatan Penggugat PT SARI ADITYA LOKA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimHalaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2408/B/PK/Pjk/2018pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 oleh Dr. H. Supandi, S.H.
28 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4339/PJ/2018, tanggal 18 Oktober 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut112077.16/2011/PP/M.XXB
Putusan Nomor 1029/B/PK/Pjk/2019 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 14 September 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut112077.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00139/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 3 Februari2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put 112077.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018 yang telah diputus dan diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada tanggal 1/7 Mei 2018, karena telahbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3.
berikutnya 24.952.384.551Jumlah 24.952.384.5514 Jumlah PPN yang kurang / (lebih) dibayar (2+3) 3.980.1575 Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP 0 Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 3.980.157Jumlah Sanksi Administrasi 3.980.1576 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5) 7.960.314 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Pajak NomorPut112077.16/2011/PP/M.XXB
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut112077.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018:MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT PRIMAMITRAJAYA MANDIRI;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 4 April 2019 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.
8 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4237/PJ/2018, tanggal 26 September 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut110149.16/2010/PP/M.XXB
Putusan Nomor 916/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut110149.16/2010/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP01563/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 11 November 2016tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2010Nomor 00122/207/10/058/15 tanggal
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut110149.16/2010/PP/M.XXB Tahun 2018 yang telah diputus dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Mei 2018,karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3.
Putusan Nomor 916/B/PK/Pjk/2019 peninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut110149.16/2010/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018, tidakdapat dipertahankan dan harus dibatalkan.
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut110149.16/2010/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PT PRIMAMITRAJAYA MANDIRI;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 7 dari 9 halaman.
23 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut-89666/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 30 November 2017;MENGADILI KEMBALI: Mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding
Teguh Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2239/PJ/2018, tanggal 20 April 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89666/PP/M.XXB
Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali yangdiajukan Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan pengadilan PajakNomor: Put89666/PP/M.XXB/16/2017 tanggal 30 November 2017terkait dengan koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanMasa Pajak Mei 2013 sebesar Rp1.687.600.232,00;2.
Menyatakan dalam putusannya bahwa Putusan Pengadilan PajakNomor Put89666/PP/M.XXB/16/2017 tanggal 30 November 2017 terkaitdengan koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan MasaPajak Mei 2013 sebesar Rp1.687.600.232,00 bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku;3.
Jumlah (a+b) 6 Jumlah PPN ymh dibayar (4+5a) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut89666/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 30 November 2017, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89666/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 30 November 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon BandingPT. FARINDA BERSAUDARA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018, oleh Dr. H.M.
72 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3650/Pd/2020, tanggal 17 September 2020;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000366.13/2020/PP/M.XXB
Putusan Nomor 583/B/PK/Pjk/202100012/204/15/058/18 tanggal 21 Agustus 2018, atas nama: PT PrimaMitrajaya Mandiri, NPWP: 02.504.354.8728.000, beralamat di: GedungGraha Aktiva Lt.10 Suite 1001, Jalan HR Rasuna Said Blok X1 Kav 03,Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan surat uraian banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000366.13/2020/PP/M.XXB Tahun 2020, tanggal 5 Maret 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000366.13/2020/PP/M.XXB tahun 2020 yang diputus pada tanggal 27 Februari 2020 danyang putusannya diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padatanggal 5 Maret 2020;3. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut demikeadilan;4.
terdapatputusan Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitungkembali menjadi NIHIL.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000366.13/2020/PP/M.XXB
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000366.13/2020/PP/M.XXB Tahun 2020, tanggal 5 Maret 2020;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT PRIMAMITRAJAYA MANDIRI;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021,oleh Prof. Dr. H.
135 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Radjiman Widyodiningrat, RT 09RW 06, Jakarta Timur, 13920, yang diwakili oleh Rudy Jamari,jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put003229.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 11 Juli 2019, yang telahdiperbaiki
Mohon kiranya Majelis Yang Mulia dapat menerima dan mengabulkanpermohonan banding ini dengan seadiladilnya (ef aequo et bono);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 7 Juni 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put003229.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 11 Juli 2019, yang telahdiperbaiki dengan putusan pengadilan pajak Nomor PUTP1003229.16/2018/PP/MXXB Tahun 2019, tanggal 3 Oktober 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut
Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put003229.16/2018/PP/M.XXB Tahun2019 tanggal 11 Juli 2019 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali:2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put003229.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019 tanggal 11 Juli 2019, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.
Putusan Nomor 2308/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut003229.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 11 Juli 2019, yang telahdiperbaiki dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUTP1003229.16/2018/PP/MXXB Tahun 2019, tanggal 3 Oktober 2019, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put003229.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 11 Juli 2019, yang telahdiperbaiki dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUTP1003229. 16/2018/PP/MXXB Tahun 2019, tanggal 3 Oktober 2019;MENGADILI KEMBALI:1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding : PT. YAMAHAINDONESIA MOTOR MANUFACTURING;2.
40 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 752/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut110150.16/2010/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa berdasarkan pemaparan penjelasan di atas, dapatdisimpulkan bahwa koreksi Pajak Masukan yang dilakukan
Pajak yang sudah:Dikompensasikan ke Masa Pajakberikutnya 25.214.915.004Jumlah 25.214.915.0044 Jumlah PPN yang kurang / (lebih) dibayar 21.242.273(2+3)5 Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP 0 Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 21.242.273Jumlah Sanksi Administrasi 21.242.2736 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5) 42.484.546 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 21 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut110150.16/2010/PP/M.XXB
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put110150.16/2010/PP/M.XXB Tahun 2018, yang telah diputus dan diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada tanggal 17 Mei 2018, karena telahbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3.
Putusan Nomor 752/B/PK/Pjk/2019 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut110150.16/2010/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018, tidakdapat dipertahankan dan harus dibatalkan.
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put110150.16/2010/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT PRIMAMITRAJAYA MANDIRI;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusHalaman 8 dari 10 halaman.
35 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
./2018, tanggal 21 September 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut111502.16/2013/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali
Desember 2016,TentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPN Masa PajakDesember 2013 Nomor: 00021/407/13/722/15 tanggal 6 November 2015;Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadilipermohonan banding ini berpendapat lain, maka Pemohon Banding mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 2 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut111502.16/2013/PP/M.XXB
Menerima dan mengabulkan untuk seluruhnya permohonan peninjauankembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put111502.16/2013/PP/M.XXB Tahun 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali(dahulu Pemohon Banding);2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put111502.16/2013/PP/M.XXB Tahun 2018 untuk seluruhnya karena Putusan PengadilanPajak tersebut telah dibuat secara bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku;3.
PPN yang harus dipungut/dibayar Sendiri (1 R 7.382.015.000X10%) p7 Dikurangi :a) Pajak Masukan yang dpt diperhitungkan R 7.768.989.113b) Lain Lain p 7.599.478.319Rp8 Jumlah 7a + 7b R 15.368.467.43p 29 Jumlah Penghitungan PPN Lebih Bayar (86) R 7.986.452.432pMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut111502.16/2013/PP/M.XXB Tahun 2018,
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put111502.16/2013/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PTBASWARA SINARMULIA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.
34 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 87/B/PK/Pjk/2019peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89293/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 23 November 2017, yangtelan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:1. bahwa dengan ini diusulkan agar Keputusan Direktur Jenderal Pajak:Nomor KEP00343/KEB/WPJ.04/2016, tanggal 28 November 2016tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Nomor001 14/207/13/063/15 tanggal 8 September 2015 Masa Pajak November2013
Apabilamasih diperlukan penjelasan lebih lanjut dan/atau data pendukungdalam sidang, Pemohon Banding akan segera melengkapinya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 7 April 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89293/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 23 November 2017, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00343/KEB
Membatalkan dan/atau mencabut Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89293/PP/M.XXB/16/2017; dan,3. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkandan/atau mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00343/KEB/WP4J.04/2016 tanggal 28 November 2016 tentangKeberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakHalaman 3 dari 8 halaman.
putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yangmasih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil).Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut89293/PP/M.XXB
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put89293/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 23 November 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PT. MAYAAGRO INVESTAMA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019 oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.
232 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUTP1003936. 13/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 3 Oktober 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:1.
Putusan Nomor 2748/B/PK/Pjk/2020Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;Membatalkan koreksi yang dilakukan Terbanding sehingga perhitunganPajak Penghasilan Pasal 26 terhutang menurut perhitungan PemohonBanding untuk Masa Pajak Oktober 2013:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 20 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003936.13/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 30 Juli 2019 junctoPutusan Pengadilan
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003936.13/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 30 Juli 2019, untukselurunnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telan dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali:3.2.
Tahun 2019, tanggal 30 Juli 2019, junctoPutusan Pengadilan Pajak Nomor PUTP1003936. 13/2018/PP/M.XXB Tahun2019, tanggal 3 Oktober 2019, tidak dapat dipertahankan dan harusdibatalkan.
Putusan Nomor 2748/B/PK/Pjk/2020003936.13/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 30 Juli 2019, junctoPutusan Pengadilan Pajak Nomor PUTP1003936.13/2018/PP/M.XXBTahun 2019, tanggal 3 Oktober 2019;MENGADILI KEMBALI:1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding PT JAPFACOMFEED INDONESIA, Tbk;2.
188 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tahun 2019, tanggal 30 Juli 2019, yangdiperbaiki dengan PUTP1003938. 13/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 3Oktober 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranyamelawan Termohon Peninjauan Kembali dengan petitum banding yang padapokoknya sebagai berikut:1.
Tahun 2019, tanggal 30 Juli 2019, yangdiperbaiki dengan PUTP1003938.13/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal3 Oktober 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalahsebagai berikut:Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003938.13/2018/PP/M.XXB Tahun2019, tanggal 30 Juli 2019;Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00169/KEB/WPJ.19/2018 tanggal22 Februari 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003938.13/2018/PP/M.XXB Tahun 2019 tanggal 30 Juli 2019 untuk seluruhnya, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.
Tahun 2019, tanggal 30 Juli 2019, yangdiperbaiki dengan PUTP1003938.13/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal3 Oktober 2019 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003938. 13/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 30 Juli 2019 yang diperbaiki denganPUTP1003938.13/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 3 Oktober2019;MENGADILI KEMBALI:1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding: PT JAPFACOMFEED INDONESIA TBK..:2.
27 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
jabatan Direktur Keberatan dan Banding padaDirektorat Jenderal Pajak dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor SKU4341/PJ/2018 tanggal 18Oktober 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.112078.16/2011/PP/M.XXB
31.633.618.352)3 Kelebihan Pajak yang sudah:Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 29.147.145.242Jumlah 29.147.145.2424 Jumlah PPN yang kurang / (lebih) dibayar (2+3) 7848 .2875 Sanksi AdministrasiBunga Pasal 13 (2) KUP 0Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 7848 .287Jumlah Sanksi Administrasi 7848 2876 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5) 15.696.574 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan surat uraian banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.112078.16/2011/PP/M.XXB
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.112078.16/2011/PP/ M.XXB Tahun 2018 tanggal 17 Mei 2018, yangtelah diputus dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padatanggal 17 Mei 2018, karena telah bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untukmembayar semua biaya dalam perkara a quo;Halaman 3 dari 8 halaman.
berikutnya 29.147.145.242Jumlah 29.147.145.2424 Jumlah PPN yang kurang / (lebih) dibayar (2+3) 7848.2875 Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP 0 Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 7848 .287Jumlah Sanksi Administrasi 7848.2876 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5) 15.696.574 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut112078.16/2011/PP/M.XXB
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut112078.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018 tanggal 17 Mei 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT PRIMAMITRAJAYA MANDIRI;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 8 April 2019 oleh Dr. H.
174 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4340/P J/2018, tanggal 18 Oktober 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut112079.16/2011/PP/M.XXB
31.633.618.352)3 Kelebihan Pajak yang sudah:Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 31.640.714.367Jumlah 31.640.714.3674 Jumlah PPN yang kurang / (lebih) dibayar (2+3) 7.096.0155 Sanksi AdministrasiBunga Pasal 13 (2) KUP 0Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 7.096.015Jumlah Sanksi Administrasi 7.096.0156 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5) 14.192.030 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan surat uraian banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut112079.16/2011/PP/M.XXB
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put 112079.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018 yang telah diputus dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Mei2018, karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3.
berikutnya 31.640.714.367Jumlah 31.640.714.3674 Jumlah PPN yang kurang / (lebih) dibayar 7.096.015(2+3)5 Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP 0 Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 7.096.015Jumlah Sanksi Administrasi 7.096.0156 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5) 14.192.030 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut112079.16/2011/PP/M.XXB
Putusan Nomor 1334 B/PK/Pjk/2019Put112079.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT PRIMAMITRAJAYA MANDIRI;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, oleh Dr. H.
38 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 828/B/PK/Pjk/2019Put112083.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,dimohon agar Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00211/KEB/WPJ.07/2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKBPPN Barang dan Jasa Masa Januari Tahun Pajak 2011 Nomor90010/207/11/058/15 tanggal 28 Desember 2015, atas nama
Putusan Nomor 828/B/PK/Pjk/2019 Bunga Pasal 13 (2) KUP 0 Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 6.551.888Jumlah Sanksi Administrasi 6.551.8886 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5) 13.103.776 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 18 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut112083.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Banding Pemohon Banding terhadap
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut112083.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018 yang telah diputus dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal17 Mei 2018, karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3.
Nomor 828/B/PK/Pjk/2019 Jumlah 37.469.826.0214 Jumlah PPN yang kurang / (lebih) dibayar 6.551.888(2+3)5 Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP 0 Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 6.551.888Jumlah Sanksi Administrasi 6.551.8886 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 13.103.776(445) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut112083.16/2011/PP/M.XXB
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put112083.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT PRIMAMITRAJAYA MANDIRI;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.
148 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding pada Direktorat Jenderal Pajak dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2241/PJ/2018tanggal 20 April 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan, ternyataPemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.89667/PP/M.XXB
Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali yangdiajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89667/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 30 November 2017 terkaitdengan koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masapajak Juni 2013 sebesar Rp457.763.887 ,00;2.
Menyatakan dalam putusannya bahwa Putusan Pengadilan PajakNomor Put.89667/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 30 November 2017 terkaitdengan koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masapajak Juni 2013 sebesar Rp457.763.887,00 bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3.
Jumlah (atb) 6 Jumlah PPN ymh dibayar (4+5a) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89667/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 30 November 2017, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.89667/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 30 November 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PTFARINDA BERSAUDARA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 oleh Dr. H. Supandi, S.H.
46 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut-89673/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 30 November 2017;MENGADILI KEMBALI: Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT. FARINDA BERSAUDARA;
Teguh Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2248/P J/2018, tanggal 20 April 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89673/PP/M.XXB
Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali yangdiajukan Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan pengadilan PajakNomor: Put89673/PP/M.XXB/16/2017 tanggal 30 November 2017terkait dengan koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanMasa Pajak Desember 2013 sebesar Rp1.093.150.116,00;2.
Menyatakan dalam putusannya bahwa Putusan Pengadilan PajakNomor Put89673/PP/M.XXB/16/2017 tanggal 30 November 2017 terkaitdengan koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan MasaPajak Desember 2013 sebesar Rp1.093.150.116,00 bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku;3.
Jumlah (a+b) 6 Jumlah PPN ymh dibayar (4+5a) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut89673/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 30 November 2017, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89673/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 30 November 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon BandingPT. FARINDA BERSAUDARA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018, oleh Dr. H.M.
36 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut-89672/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 30 November 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT FARINDA BERSAUDARA;
Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2242/P J/2018, tanggal 20 April 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89672/PP/M.XXB
Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali yangdiajukan Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan pengadilan PajakNomor Put 89672/PP/M.XXB/16/2017 tanggal 30 November 2017terkait dengan koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanMasa Pajak November 2013 sebesar Rp130.195.263,00;2.
Menyatakan dalam putusannya bahwa Putusan Pengadilan PajakNomor Put89672/PP/M.XXB/16/2017 tanggal 30 November 2017 terkaitdengan koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan MasaPajak November 2013 sebesar Rp130.195.263,00 bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku;3.
Jumlah (a+b) 6 Jumlah PPN ymh dibayar (4+5a) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut89672/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 30 November 2017, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89672/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 30 November 2017;Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2697 B/PK/Pjk/2018 MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PTFARINDA BERSAUDARA;2.
258 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
Radjiman Widyodiningrat RT 09RW 06, Jakarta Timur. 13920, yang diwakili oleh RudyJamari, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003230.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 11 Juli 2019, yang telahberkekuatan
Mohon kiranya Majelis Yang Mulia dapat menerima dan mengabulkanpermohonan banding ini dengan seadiladilnya (Et Aequo Et Bono).Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 7 Juni 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003230.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 11 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003230.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019 tanggal 11 Juli 2019, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.
Putusan Nomor 2470/B/PK/Pjk/2020Sanksi Kenaikan Rp 396.383.188,00Jumlah Pajak yang masih harus / (iebih) Rp 1.297.254.071,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT003230.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 11 Juli 2019, tidakdapat dipertahankan dan harus dibatalkan.
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003230.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 11 Juli 2019:MENGADILI KEMBALI:1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding PT YAMAHAINDONESIA MOTOR MANUFACTURING;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkaraHalaman 7 dari 9 halaman.
37 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4246/P J/2018, tanggal 26 September 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut112084.16/2011/PP/M.XXB
Pajak yang sudah:Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 38.725.043.174Jumlah 38.725.043.1744 Jumlah PPN yang kurang / (lebih) dibayar (2+3) 11.025.7955 Sanksi AdministrasiBunga Pasal 13 (2) KUP 0Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 11.025.795Jumlah Sanksi Administrasi 11.025.7956 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5) 22.051.590 surat uraian banding tanggal 12 Juli 2017;Menimbang,bahwa amarMenimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanPutusan Pengadilan Pajak NomorPut112084.16/2011/PP/M.XXB
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut112084.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018 yang telah diputus dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Mei 2018,karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 805/B/PK/Pjk/20193.
berikutnya 38.725.043.174Jumlah 38.725.043.1744 Jumlah PPN yang kurang / (lebih) dibayar (2+3) 11.025.7955 Sanksi AdministrasiBunga Pasal 13 (2) KUP 0Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 11.025.795Jumlah Sanksi Administrasi 11.025.7956 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5) 22.051.590 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor Put112084.16/2011/PP/M.XXB
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut112084.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PT PRIMAMITRAJAYA MANDIRI;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.
31 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2246/P J/2018, tanggal 20 April 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89662/PP/M.XXB
Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yangdiajukan Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan PajakNomor Put89662/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 30 November 2017terkait dengan koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanMasa Pajak Januari 2013 sebesar Re270.798.827 ,00;2.
Menyatakan dalam putusannya bahwa Putusan Pengadilan PajakNomor Put89662/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 30 November 2017terkait dengan koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanMasa Pajak Januari 2013 sebesar Rp270.798.827,00 bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku;3.
Putusan Nomor 3114/B/PK/Pjk/2018 peninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut89662/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 30 November 2017, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put89662/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 30 November 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PTFARINDA BERSAUDARA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 8 dari 10 halaman.