Ditemukan 271 data
94 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
DJUNATAN PRAMBUDI vs MENKUM HAM RI cq DIRJEN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTUR MEREK, dk
Pembanding/Penggugat II : Dr. Indiati, SH., MH Diwakili Oleh : Dr. SOLEHODDIN, S.H., M.H, FEBRIADI, S.H., M.Kn, BAHRUL ULUM, S.H
Pembanding/Penggugat III : Sri Baroroh Atika Yuliati, ST., MT., MPd Diwakili Oleh : Dr. SOLEHODDIN, S.H., M.H, FEBRIADI, S.H., M.Kn, BAHRUL ULUM, S.H
Terbanding/Tergugat I : H. Hilal Suheru, S.H
Terbanding/Tergugat II : Drs. H. Mochamad Koes Sardjanahadi
Terbanding/Tergugat III : Drg. Hj. Koes Ilmiwati
Terbanding/Tergugat IV : H. Tontowi Fadeli, S.H., M.Hum
Terbanding/Tergugat V : H. Mochamad Mochtar, S.H., Msi
Terbanding/Tergugat VI : Hj. Sugiatminingsih, S.H., M.Hum
Terbanding/Turut Tergugat I : Sulasiyah Amini, SH., MH
Terbanding/Turut Tergugat II : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
103 — 98
, Il, Ill, IV, V, VI) berdasarkan Akta NotarisNo.38 Tanggal 30 April 2012 sudah memperoleh SK Menkum HAM RINo.AHU5666.AH.01.04 Tahun 2012 Tanggal 11 September 2012tentang Pengesahan Yaysan Pendidikan Sunan Giri Malang dan AktaPerubahan Anggaran Dasar Yayasan No.1 Tanggal 2 Juni 2018 sudahpula memperoleh SK Menkum HAM RI No.AHUAH.01.06.0009678tanggal 5 Juni 2018, apabila PARA PENGGUGAT (Penggugat I, II,III)minta dibatalkan Yayasan milik PARA TERGUGAT (Tergugat , Il, Ill,Hal. 27 dari 48 hal.
,MSi)kepada MENKUM HAM RI kemudian eksekusi balik itu dikabulkan olehMENKUM HAM RI dengan diterbitkannya Surat Keputusan (Sk)MENKUM HAM RI No.AHU01.AH.01.04 Tahun 2017 yang isinyamencabut dan membatalkan Surat Keputusan (SK) MENKUM HAM RINo.477AH.01.04 Tahun 2016 tanggal 26 September 2016 tentangHal. 34 dari 48 hal.
Putusan No. 905/PDT/2019/PT SBY.eksekusi yang dimiliki PENGGUGAT I, dan isi Surat Keputusan (SK)MENKUM HAM RI No.AHU01.AH.01.04 Tahun 2017 tersebutmengesahkan kembali SK MENKUM HAM RI No AHU5666.AH.01.04 Tahun 2012 Tanggal 11 September 2012 tentangpengesahan Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang milik PARATERGUGAT (Tergugat I,II,III,IV,V,VI).9.
oleh MENKUM HAM RIdengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) MENKUM HAM RINO.AHUAH.01.060009678 tanggal 5 Juni 2018 berdasarkan AktaNotaris No.1 tanggal 2 Juni 2018 yang dibuat oleh Notaris SulasiyahAmini, SH.MH (Turut TERGUGAT 1).10.
Putusan No. 905/PDT/2019/PT SBY.menggugat PARA TERGUGAT (Tergugat I,II,III,IV,V,VI) sudah tidakberkekuatan hukum karena sudah dicabut Surat Keputusannya olehSurat Keputusan (SK) MENKUM HAM RI No.AHU01.AH.01.04 Tahun2017 yang isinya mencabut dan membatalkan Surat Keputusan (SK)MENKUM HAM RI No.477AH.01.04 Tahun 2016 tanggal 26September 2016 dan oleh karenanya gugatannya layak untuk ditolak.13.
TUAN GO SUTOMO
Termohon:
TUAN ACHMAD SUMARDI
75 — 17
CARISTAMA MANDIRI PERKASANo. 12 tertanggal 09 April 2015BUKTI P8 Foto copy sesuai asli SK Menkum nomor AHU2438341.AH.01.01.TAHUN 2015 TentangPengesahan Pendirian, PT. CARISTAMA MANDIRIPERKASA , sesuai akte pendirian no. 12tertanggal 09 April 2015BUKTI P9 10Foto copy sesuai asli Akte RISALAH RAPAT PT.CARISTAMA MANDIRI PERKASA no. 24tertanggal 27 Agustus 2015BUKTI P10 11Foto copy sesuai asli SK Menkum nomor AHUAH.01.030961862 TAHUN 2015 TentangPenerimaan Pemberitahuan Perubahan DataPerseroan, PT.
Brt. tertanggal 02 Nopember 201514 Foto copy sesuai asli SK Menkum nomor AHUAH.01.0309777706 TAHUN 2015 ~ TentangPenerimaan Pemberitahuan Perubahan Data BUKTI P14Perseroan, PT. CARISTAMA MANDIRI PERKASA ,sesuai akte pendirian no. 187 tertanggal 02Nopember 2015 15 Foto copy sesuai asli Akte JUAL BELI SAHAM PT.
362 — 346
Dikatakan, kekecewaan pengurus PERPIT yang sah timbulketika surat permohonan yang disampaikan kepada Menkum HAM RIyang minta agar pengesahan PERPIT tandingan dibatalkan karenamelanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERPIT yangHalaman 3 dari 33 Putusan Nomor: 221/Pid.Sus/201 7/PT.DKI.sah, namun hingga sampai saat ini PERPIT tandingan dibiarkanmerajalela bahkan disinyalir akan melakukan aktivitas taraf Internasionaldi Bali pada tahun depan dengan mengundang seluruh Pengusaha Pengusaha Tionghoa
Dikatakan, kekecewaan pengurus PERPIT yang sah timbulketika surat permohonan yang disampaikan kepada Menkum HAM RIyang minta agar pengesahan PERPIT tandingan dibatalkan karenamelanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERPIT yangsah, namun hingga sampai saat ini PERPIT tandingan dibiarkanmerajalela bahkan disinyalir akan melakukan aktivitas taraf Internasionaldi Bali pada tahun depan dengan mengundang seluruh Pengusaha Pengusaha Tionghoa di seluruh dunia.
761 — 650 — Berkekuatan Hukum Tetap
Barang bukti berupa:e 1 (satu) unit tablet merk Samsung GTP6200 Galaxy Tab 7.0Plus Nomor Imei 35987104252521 warna putin dan simcardTelkomsel 081333363636;Dirampas untuk Negara;1 (satu) bendel copy Surat Kep Menkum HAM Nomor AHU00000001.AH.08 Tahun 2018 tanggal 5 Januari 2018:e 1 (satu) bendel copy Pernyataan Keputusan Rapat UmumAnggota (RUA) Perkumpulan Pembinaan Lembaga PendidikanPerguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLTPTPGRI);e 1 (satu) bendel print out Chat/percakapan Grup KardosUnikama
Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit tablet merk Samsung GTP6200 Galaxy Tab 7.0Plus Nomor Imei 35987104252521 warna putin dan simcardTelkomsel 081333363636;Dirampas untuk Negara;1 (satu) bendel copy Surat Kep Menkum HAM Nomor AHU00000001.
Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit tablet merk Samsung GTP6200 Galaxy Tab 7.0 PlusNomor Imei 35987104252521 warna putin dan simcard Telkomsel081333363636; 1 (satu) bendel copy Surat Kep Menkum HAM Nomor AHU00000001.AH.08 Tahun 2018 tanggal 5 Januari 2018: 1 (satu) bendel copy Pernyataan Keputusan Rapat UmumAnggota(RUA)Perkumpulan Pembinaan Lembaga Pendidikan PerguruanTinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLTPTPGRI);Dikembalikan kepada Terdakwa; 1 (satu) bendel print out Chat/percakapan
14 — 2
ausDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Cerai Talak antara :XXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan KullBangunan, bertempat tinggal di XXXXKabupaten Demak, dalam halin) memberikan kuasa kepada : Sodikul Amin, S.Ag, SH, MHAdvokat yang berkantor di Kantor Lembaga Konsultasi DanBantuan Hukum Masyarakat Kota Wali Demak SK Menkum
SK Menkum Ham Nomor :M.HH01.HN.07.02 tahun 2018, Alamat Jalan SendangkamulyanDesa Loireng RT 03 RW 01 Kecamatan Sayung Kabupaten DemakBerdasarkan surat kuasa Khusus dan bermaterai cukup tanggal 25Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;melawanXXXX, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu RumahTangga, bertempat tinggal di XXXXKabupaten Demak, selanjutnyadisebut sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca suratsurat perkara;Telah mendengar Pemohon dan saksisaksi
18 — 0
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Cerai Talak antara :XXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan MA, pekerjaan Kebersihan,bertempat tinggal di XXXXKabupaten Demak dalam hal inimemberikan kuasa kepada : SODIKUL AMIN, S.Ag, SH, MH,Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor LEMBAGAKONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM MASYARAKAT KOTA WALIDEMAK SK Menkum
Ham Nomor : AHU OXXXX.60.10.2014, jo.SK Menkum Ham Nomor : M.HH01.HN.07.02 tahun 2018, AlamatJalan Sendangkamulyan Desa Loireng RT 03 RW 01 KecamatanSayung Kabupaten Demak Berdasarkan surat kuasa Khusus danbermaterai cukup tanggal 12 April 2019, selanjutnya disebutsebagai Pemohon;melawanXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu RumahTangga, bertempat tinggal di XXXXKabupaten Demak, sekarangtinggal di XXXXKabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagaiTermohon;e Pengadilan Agama
348 — 347
Dikatakan, kekecewaan pengurus PERPIT yangsah timbul ketika surat permohonan yang disampaikan kepada Menkum HAM RIHal.3 Putusan No.220/PID.SUS/2017/PT.DKI.yang minta agar pengesahan PERPIT tandingan dibatalkan karena melanggarAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERPIT yang sah, namunhingga sampai saat ini PERPIT tandingan dibiarkan merajalela bahkandisinyalir akan melakukan aktivitas taraf Internasional di Bali pada tahun depandengan mengundang seluruh Pengusaha Pengusaha Tionghoa di seluruhdunia
Dikatakan, kekecewaan pengurus PERPIT yangsah timbul ketika surat permohonan yang disampaikan kepada Menkum HAM RIyang minta agar pengesahan PERPIT tandingan dibatalkan karena melanggarAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERPIT yang sah, namunhingga sampai saat ini PERPIT tandingan dibiarkan merajalela bahkandisinyalir akan melakukan aktivitas taraf Internasional di Bali pada tahun depandengan mengundang seluruh Pengusaha Pengusaha Tionghoa di seluruhdunia.
Dimana Keadilan,untuk itu KPK harus segera bertindak dan menangkap para Pelaku pelakunyademikian ditegaskan oleh Kuasa Hukum PERPIT Marjoku Sormin, SH kepadaWartawan di Jakarta. kepengurusan PERPIT yang sah timbul ketika suratpermohonan yang disampaikan kepada Menkum HAM RI yang minta agarpengesahan PERPIT tandingan dibatalkan karena melanggar Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga PERPIT yang sah, namun PERPIT tandingandibiarkan merajalela bahkan disinyalir akan melakukan aktivitas tarafInternasional
Kepengurusan PERPIT yang sah timbul ketika suratpermohonan yang disampaikan kepada Menkum HAM RI yang minta agarpengesahan PERPIT tandingan dibatalkan karena melanggar Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga PERPIT yang sah, namun PERPIT tandingandibiarkan merajalela bahkan disinyalir akan melakukan aktivitas tarafInternasional di Bali dengan mengundang seluruh Pengusaha PengusahaTionghoa di seluruh dunia.
16 — 2
MH, Advokatyang berkantor di Advokat yang berkantor diKantorLEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUMMASYARAKAT KOTA WALI DEMAK SK Menkum HamNomor : AHU 00742.60.10.2014, jo.
SK Menkum HamNomor : M.HH01.HN.07.02 tahun 2018, Alamat JalanSendangkamulyan Desa Loireng RT O03 RW O1Kecamatan Sayung berdasarkan surat kuasa khusustanggal 19 Juli 2019, sebagai Penggugat;MelawanXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pekerjaan Proyek Bangunan,Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempatkediaman di XXXXKabupaten Demak, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar para pihak dan memeriksa buktibukti;DUDUK PERKARABahwa, Penggugat
179 — 59
GUSHER TARAKANberdasarkanAkta Notaris Nomor: 12, tertanggal 4 Maret 2016 tentang Risalah Rapat PT.GUSHER TARAKAN, SK MENKUM HAM R. No. AHU0107222.AH.01.10.2015tertanggal 10 Desember 2015tentang pembatalan SK MENKUM HAM R.Nomor: AHU26545.AH.01.02.2013 jo Surat Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Nomor: AHUAH.01.030031686.2016, tertanggal 15 Maret2016 tentang perubahan data perseroan jo.
GusherTarakan, SK MENKUM HA M RI No.AHU 0107222.AH.01.10.2015 tertanggal 10Desember 2015 tentang pembatalan SK MENKUM HAM RI No.AHU26545.AH.01.02.2013 jo Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaNo.AHUAH. 01.03 0031686.2016, tertanggal 15 Maret 2016 tentang perubahandata perseroan jo.
Oleh karenanya selama SK MENKUM HAM yang lama tidakdicabut atau dinyatakan tidak sah oleh MENKUM HAM. Halhal terkait yangmenimbulkan hak serta kewajiban atas SK MENKUMHAM tersebutdinyatakan tetap sah dan berlaku, dengan demikian kedudukan pelawansudah tepat dapat mewakili PT. GUSHER TARAKAN dalam gugatan lainlaindi Pengadilan Niaga Surabaya..
/PN.NiagaSby.Notaris Nomor: 12, tertanggal 4 Maret 2016 tentang Risalah Rapat PT.GUSHER TARAKAN, SK = MENKUM HAM W.I No. AHU0107222.AH.01.10.2015 tertanggal 10 Desember 2015 tentang pembatalanSK MENKUM HAM R.l Nomor: AHU26545.AH.01.02.2013 jo SuratKementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHUAH.01.030031686.2016, tertanggal 15 Maret 2016 tentang perubahan data perseroanjo.
GUSHER TARAKAN berdasarkan AktaNotaris Nomor 12 tertanggal 4 Maret 2016 tentang Risalah Rapat PT GUSHERTARAKAN, SK MENKUM HAM RI Nomor. AHU0107222.AH.01.10.2015 tertanggal10 Desember 2015 tentang pembatalan SK MENKUM HAM RI Nomor AHU26545.AH.01.02.2013 Jo.
109 — 46
Pekerjaan Advokat/Pengacara danPenasehat Hukum sesuai SK MENKUM & HAM RI NomorD.50.KP.04.13 TH. 2001, yang beralamat di Jalan HayamWuruk, Kelurahan BoneBone, Kecamatan Batupoaro KotaBaubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09September 2015 dan telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Baubau tertanggal 10 September 2015dengan register No. 28/PDT,G/2015/PN.BAU ;Melawan:1.
68 — 39
Bahwa dengan terbitnya Akta Notaris Nomor 5 tanggal 27 Mei2005 maka sesuai dengan Surat Keputusan Menkum dari HAMNo: C16895 HT 01.01 Tahun 1995 tanggal 20 Juni 2005, PT.Kharisma Dwijaya Abadi sah berdiri. Modal awal perusahaansebesar Rp.275.000.000, (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)berasal dari Terdakwa sebesar Rp.125.000.000, (seratus duapuluh lima juta rupiah) dan milik Sdr.
Choirul Anwar menemui Notaris Sri Utari, SH di kantornyayang beralamat di komplek Gelora Delta Kav. 41 Sidoarjo untukmengajukan permohonan pendirian Perseroan Terbatas (PT)akhimya dengan Akta Notaris Nomor 5 tanggal 27 Mei 2005maka sesuai dengan Surat Keputusan Menkum dan HAM No :C16895 HT 01.01 Tahun 1995 tanggal 20 Juni 2005, PT.Kharisma Dwijaya Abadi sah berdiri.
(satu) lembar Surat Keputusan Menkum dan HAMNomor C16895 HT01.01 Tahun 2005 tanggal 20 Juni2005. (empat) buah Buku Notaris Sri Utari, SH masingmasing : Akta Nomor 5 tanggal 27 Mei 2005, Nomor15 tanggal 25 Januari 2006, Nomor 16 tanggal 25Januari 2006 dan Nomor 17 tanggal 25 Januari 2006. 1(satu).....
Serma Agus Tri Usanto. b) Surat Keputusan Menkum dan HAM No C16895HT01.01 Tahun 2005 tanggal 20 Juni 2005. c) Akta Notaris No 15 tanggal 25 Januari 2006, No 16tanggal 25 Januari 2006 No 17 tanggal 25 Januari2006. d) 1 (satu) lembar Surat tanda daftar Perseroan Terbatasdari Dinas Perijinan dan Penanaman Modal PemkabSidoarjo. e) (satu) lembar foto copy Surat ijin Usaha Perdagangan(SIUP) Nomor 510/102/404.3.7 /2005 tanggal 02 Juni2005 An. Sdr.
Terbanding/Tergugat I : PT. JAKARTA UTILITAS PROPERTINDO
Terbanding/Tergugat II : PT. JAKARTA MANAJEMEN ESTATINDO
Terbanding/Tergugat III : PT. PEMBANGUNAN PLUIT JAYA
Terbanding/Tergugat IV : PT. JAKARTA PROPERTINDO,
Terbanding/Turut Tergugat : Pemprov DKI Jakarta Cq Badan Pengelola Aset Daerah Pemprov DKI Jakarta BPAD
68 — 49
., Notaris di Jakarta, Akta tentangPernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT JakartaManajemen Estatindo berubah nama menjadi PT Jakarta UtilitasPropertindo, yang perubahan nama badan hukumnya telahmendapatkan persetujuan dan pengesahan Menteri Hukum dan HAMberdasarkan SK Menkum HAM No.
., Notaris di Jakarta, Akta tentangPernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PTPembangunan Pluit Jaya, yaitu menyetujui perubahan nama menjadiPT Jakarta Propertindo, yang perubahan nama badan hukumnya telahmendapatkan persetujuan dan pengesahan Menteri Hukum dan HAMberdasarkan SK Menkum HAM No.C25505HT.01.04 tertanggal 20Desember 2000, namun keberadaan PT Pembangunan Pluit Jaya yangsudah tidak ada/telah mengalami perubahan tetap dimasukkan sebagaiTERGUGAT III dalam gugatan oleh PENGGUGAT.Sehingga
,Notaris di Jakarta, Akta tentangPernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT JakartaManajemen Estatindo berubah nama menjadi PT Jakarta UtilitasPropertindo, yang perubahan namabadan hukumnya telahmendapatkan persetujuan dan pengesahan Menteri Hukum dan HAMberdasarkan SK Menkum HAM No.AHU04481.40.20.2014 tertanggal24 Juni 2014.Halaman 11 Halaman Putusan Nomor : 276/PDT/2019/PT.DKI 10.11.Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas pada angka 3 (tiga) yangdidalikan oleh PENGGUGAT yang mempertanyakan
,M.Kn., Notaris di Jakarta, Akta tentangPernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT JakartaManajemen Estatindo berubah nama menjadi PT Jakarta UtilitasPropertindo, yang perubahan nama badan hukumnya telahmendapatkan persetujuan dan pengesahan Menteri Hukum dan HAMberdasarkan SK Menkum HAM No.
,M.Kn., Notaris di Jakarta, Akta tentangPernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT JakartaManajemen Estatindo berubah nama menjadi PT Jakarta UtilitasHalaman 21 Halaman Putusan Nomor : 276/PDT/2019/PT.DKI10.11.12.Propertindo, yang perubahan namabadan hukumnya telahmendapatkan persetujuan dan pengesahan Menteri Hukum dan HAMberdasarkan SK Menkum HAM No.
57 — 21
MenKum HAM RI No. M.HH-01.HN.03.03 Th. 2016 TERVERIVIKASI dan AKREDITASI PBH Th. 2016 S.D 2018 MENKUM HAM RI tgl. 07 Jan. 2016 Lamp.
MenKum HAM RI No. M.HH01.HN.03.03 Th. 2016 TERVERIVIKASI dan AKREDITASIPBH Th. 2016 S.D 2018 MENKUM HAM RI tgl. 07 Jan.2016 Lamp. No. 206, yang beralamat di Jalan Diponegoro171 Purwodadi, Kabupaten Grobogan Jawa Tengah,berdasarkan Surat Khusus tanggal 25 Oktober 2018,selanjutnya disebut sebagai Termohon/Pembanding;melawanHal. 1 dari 14 hal. Put.
18 — 2
PA.Dmk.asl) Cea ll ab) anusDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara Cerai Talak antara:XXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta,tempat tinggal di XXXXKabupaten Demak dalam hal inimemberikan kuasa kepada : SODIKUL AMIN, S.Ag,SH, MH Advokat yang berkantor di Kantor LEMBAGAKONSULTASI DAN BANTUAN HUKUMMASYARAKAT KOTA WALI DEMAK SK Menkum
SK Menkum HamNomor : M.HH01.HN.07.02 tahun 2018, Alamat JalanSendangkamulyan Desa Loireng RT 03 RW 01Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Berdasarkansurat kuasa Khusus dan bermaterai cukup tanggal 15Juli 2019 , sebagai Pemohon;melawanXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta,tempat tinggal di XXXXKabupaten Demak, sebagaiTermohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang
298 — 223
Bahwa PENGGUGAT sebagai Direktur PT CARITHA RIZQIAberdasarkan Akta Notaris Agustri Paruna SH, Nomor, 136, tanggal 26November 2010, Pengesahan Menkum Ham RI Nomor: AHU.59983. AH01.01, Tahun 2010, tanggal 23 Desember 2010 selaku pemegang Saham5000 lembar Saham dengan nominal Rp. 500.000.000, (lima ratus jutarupiah);Hal 2 dari 40 Puts. No.01/Pdt/2016/PT.PLK.2. Bahwa PENGGUGAT Il Sebagai Komisaris PT.
CARITHA RIZQIAberdasarkan Akta Notaris Agustri Paruna SH, Nomor, 136, tanggal 26November 2010, Pengesahan Menkum Ham RI Nomor : AHU.59983. AH01.01, Tahun 2010, tanggal 23 Desember 2010 selaku pemegang Saham5000 lembar Saham dengan nominal Rp. 500.000.000, (lima ratus jutarupiah);3. Bahwa PENGGUGAT sebagai Direktur Utama PT.
CARITHA RIZQIAberdasarkan Akta Notaris Inan Junaidi Nomor 43, Tanggal 24 Juli 2013,Pengesahan Menkum Ham RI Nomor: AHUAH.01.1034343 tanggal 22Agustus 2013, selaku pemegang Saham 5000 lembar Saham dengannominal Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);4. Bahwa PENGGUGAT Il Sebagai Komisaris PT.
CARITHA RIZQIAberdasarkan Akta Notaris Inman Junaidi Nomor 43 Tanggal 24 Juli 2013.Pengesahan Menkum Ham RI Nomor:AHUAH.01.1034343 tanggal 22Agustus 2013, selaku pemegang Saham 1500 lembar Saham dengannominal Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah);5.
Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, alamattersebut merupakan rumah jabatan Bupati Kapuas;Bahwa Berdasarkan Ketentuan Peraturan perundang Undangan TentangHukum Perusahaan Terbatas bahwa Akta Notaris Agustri Paruna, SHnomor 136 tanggal 26 November 2010 disahkan dengan pengesahanMenkum Ham RI nomor: AHU.59983 AH 01.01 tahun 2010 tanggal 23Desember 2010 dan perubahan pengurus melalui AKTA NOTARISIRWAN JUNAIDI Nomor : 43 tanggal 24 Juli 2013, Tentang RAPATUMUM PEMEGANG SAHAM disahkan oleh Menkum
34 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini sesuai Surat Edaran DirjenpasKepala Kantor Wilayah Menkum dan Ham Nomor Pas54.PK.01,04,01 tahun 2013 dan instruksi Kepala LembagaPemasyarakatan tanggal 15 November 2013 ;Bahwa pada poin ini dinyatakan Pemohon Kasasi telahmelanggar Surat Edaran Dirjenpas Kepala Kantor WilayahMenkum dan Ham Nomor Pas54.PK.01,04,01 tahun 2013 daninstruksi Kepala Lembaga Pemasyarakatan tanggal 15 November2013 karena tidak memeriksa barang titipan yang dipesan saksiDian Enggal dari luar LP kepada Iqbal dan diserahkan
Iqbalmelalui seorang wanita kepada saksi Dian Enggal denganperantara Pemohon Kasasi dan saksi Dian Enggal menawarkandiri untuk menyerahkan kepada saksi Dwi, seharusnya PemohonKasasi diberi saksi apa yang diatur oleh Surat Edaran DirjenpasKepala Kantor Wilayah Menkum dan Ham Nomor Pas54.PK.01.04.01 tahun 2013 dan instruksi Kepala LembagaPemasyarakatan tanggal 15 November 2013 (saksi internal karenakelalaian dalam melaksanakan tugas) bukan dituntut pertanggungjawaban pidana yang seharusnya dikenakan
Setelah diteliti dandiperiksa kemudian mencatat identitas orang yang menitip napi/tahanan yang menerima barang kemudian barang tersebutdiserahkan kepada napi/tahanan ;Bahwa poin ini menerangkan Pemohon Kasasi melanggarprosedur penerimaan barang masuk ke dalam LP PematangSiantar dan ini adalah kelalaian dalam tugas atau melanggar SuratEdaran Dirjenpas Kepala Kantor Wilayah Menkum dan HamNomor Pas54.PK.01.04.01 tahun 2013 dan instruksi KepalaLembaga Pemasyarakatan tanggal 15 November 2013 (SOP),apakah
Pegadaian (Persero) PematangSiantar dan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti NarkobaNomor Lab. 221/NNF/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Ermadan Deliana Naiborhum Ssi.Apt dan diketahui oleh Kepala LaboratoriumForensik Cabang Medan tidak bisa dijadikan alat bukti surat untuk menjeratPemohon Kasasi sebagai pelaku tindak pidana karena yang dilakukan olehPemohon Kasasi adalah pelanggaran pada Surat Edaran Dirjenpas KepalaKantor Wilayah Menkum dan Ham Nomor Pas54.PK.01.04.01 tahun
No. 2196 K/Pid.Sus/2014dan Instruksi Kepala Lembaga Pemasyarakatan tanggal 15 November 2013sehingga pelanggaran ini tidak bisa dipidana, jadi kedua alat bukti yangdisebutkan di atas dapat dipakai untuk tindak pidana yang dilakukan saksiDian Enggal ;Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi dalam pengakuannya tidak melakukanpemeriksaan bungkusan yang disebutkan di atas tidak memenuhi protapsebagaimana yang ditentukan Surat Edaran Dirjenpas Kepala KantorWilayah Menkum dan Ham Nomor Pas54.PK.01,04,01 tahun 2013
16 — 4
I DAN BANTUAN HUKUM MASYARAKATKOTA WALI DEMAK SK Menkum Ham Nomor : AHU00742.60.10.2014, jo.
SK Menkum Ham Nomor : M.HH01.HN.07.02 tahun 2018, Alamat JalanSendangkamulyan Desa Loireng RT O03 RW O1Kecamatan Sayung Kabupaten Demak berdasarkansurat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2020, sebagaiPemohon;MelawanTermohon, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempatkediaman di XXXXX, sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa buktibukti;DUDUK PERKARABahwa, Pemohon
15 — 3
MH, Advokatyang berkantor di Advokat yang berkantor dikKantor LEMBAGAKONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM MASYARAKAT KOTAWALI DEMAK SK Menkum Ham Nomor : AHU00742.60.10.2014, jo.
SK Menkum Ham Nomor : M.HH01.HN.07.02 tahun 2018, Alamat Jalan SendangkamulyanDesa Loireng RT 03 RW 01 Kecamatan Sayung KabupatenDemak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September2020, sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telan mendengar keterangan Para Pemohon dan kuasanya dan keterangan lainnya;DUDUK PERKARABahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 09 September2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Demak dengan registerNomor
22 — 2
MH,Advokat yang berkantor di Advokat yang berkantor diKantorLEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUMMASYARAKAT KOTA WALI DEMAK SK Menkum Ham Nomor :AHU 00742.60.10.2014, jo.
SK Menkum Ham Nomor : M.HH01.HN.07.02 tahun 2018, Alamat Jalan Sendangkamulyan DesaLoireng RT 03 RW O01 Kecamatan Sayung berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 28 Juni 2019, sebagai PenggugatMelawanXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tukang Ojek, Pendidikan SekolahLanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXKabupatenDemak, sebagai TergugatPengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka

