Sebagaimana iSi dalam Surat pembatalan No.01/PBTL/BPN/.36/II/2017; menyatakan bahwa telah dilakukan pembatalanatas pendaftaran tanah dengan sertipikat no 01961 dan no 01959 atas namaPENGGUGAT dikarenakan telah terjadi cacat administrasi dalampendaftaran sebelumnya, (Bukti P3).6.

Jo Pengadilan Negeri No.501/PDT.BTH/2010/PN.TNG(mahkamah Agung dan putusan pengadilan negeri tanggerangNo.01/PDT.G/2009/PN.TNG serta surat pembatalan No.01/PBTL/BPN/.36/II/2017; terkait dengan kepemilikan / hak keperdataanterhadap tanah SHM SHM No 01961 dan No 01959 yang atas namaHal. 12 dari 27 Putusan No.560/Pat.G/2018/PN.

Fotokopi dari Asli berupa Surat Nomor 01/PBTL/BN.36/II/2017tentang pembatalan pendaftaran peralihan hak sertifikat hak milik Nomor1959 Cempaka Putih atas nama Agusdi Arya N dan Sertifikat Hak MilikNomor 1961/Cempaka Putih atas nama Edi Jhon Har, kduanya beralih atasnama Artissa Panjaitan, telah diperiksa dan sesuai aslinya diberi tanda P1;2.

Bahwa berdasarkan bukti P1 dan bukti T1 ternyata Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Propinsi Banten mengeluarkan Surat KeputusanNomor:01/PBTL/BPN.36/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Pembatalanperndaftaran peralihnan hak Sertipikat Hak Milik Nomor (SHM) 1959/CempakaPutin atas nama Agusdi Arya Nasar dan SHM.

Bahwa terhadap Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Banten Nomor:01/PBTL/BPN.36/II/2017 tanggal 27 Februari2017 tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan NegeriTata Usaha Negara Serang, akan tetapi berdasarkan bukti T8 ternyata gugatandari Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;6.

Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan tata usaha negarayang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kota Tangerang Selatan Nomor 01/PBTL/BPN.36/I/2019tanggal 7 Januari 2019 Tentang Pembatalan Hak Atas SebagianSertipikat Hak Milik Nomor 4044/Rempoa Surat Ukur Tanggal 4 Februari2003 Nomor 382/Rempoa/2003 Seluas 1.438 M2 Atas Nama DewiMonita Dan Reza Rhenaldi Syaiful Atas Bidang Tanah seluas 128 M?

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan tatausaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat KeputusanKepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan Nomor01/PBTL/BPN.36/I/2019 tanggal 7 Januari 2019 Tentang PembatalanHak Atas Sebagian Sertipikat Hak Milik Nomor 4044/Rempoa Surat UkurTanggal 4 Februari 2003 Nomor 382/Rempoa/2003 Seluas 1.438 M?

Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan tata usaha negarayang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kota Tangerang Selatan Nomor 01/PBTL/BPN.36/I/2019tanggal 7 Januari 2019 Tentang Pembatalan Hak Atas SebagianSertipikat Hak Milik Nomor 4044/Rempoa Surat Ukur Tanggal 4Februari 2003 Nomor 382/Rempoa/2003 Seluas 1.438 M2 Atas NamaDewi Monita Dan Reza Rhenaldi Syaiful Atas Bidang Tanah seluas 128M2 terletak di Kelurahan Rempoa Kecamatan Ciputat Timur KotaTangerang

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan tatausaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat KeputusanKepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan Nomor01/PBTL/BPN.36/1/2019 tanggal 7 Januari 2019 Tentang PembatalanHak Atas Sebagian Sertipikat Hak Milik Nomor 4044/Rempoa SuratUkur Tanggal 4 Februari 2003 Nomor 382/Rempoa/2003 Seluas 1.438M2 Atas Nama Dewi Monita Dan Reza Rhenaldi Syaiful Atas BidangTanah seluas 128 M2 terletak di Kelurahan Rempoa KecamatanCiputat Timur

yangberhubungan dengan sengketa ini; TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyasengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSerang Nomor: 08/G/2014/PTUN.SRG. tanggal 26 Juni 2014 yang amarnyaberbunyi sebagai berikut : MENGADILII DALAM PENUNDAANMenolak permohonan Penggugat I dan Penggugat II mengenai PenundaanPelaksanaan keputusan Tergugat berupa Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor : 18/PBTL

Nomor : 18/PBTL/BPN.36/XI/ 2013 Tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan HakAtas Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1129, 1130, 1131, 1146 DanNomor 1148/Babakan, MasingMasing Seluas 890 M?, 4.080 M7,1.060 M?, 2.015 M?, Dan 2.025 M2, Terletak Di Desa Babakan,Kecamatan Serpong (Sekarang : Setu), Kabupaten Tangerang(Sekarang : Kota Tangerang Selatan), Provinsi Banten.

Nomor : 18/PBTL/BPN.36/XI/ 2013 Tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan HakAtas Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1129, 1130, 1131, 1146 DanNomor 1148/Babakan, MasingMasing Seluas 890 M?, 4.080 M7,1.060 M2, 2.015 M2, Dan 2.025 M2, Terletak Di Desa Babakan,Kecamatan Serpong (Sekarang : Setu), Kabupaten Tangerang(Sekarang : Kota Tangerang Selatan), Provinsi Banten.

Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang TelahMemperoleh Kekuatan Hukum Tetap;3 Mewajibkan terbanding I/tergugat untuk mencabut KeputusanKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Banten tanggal 28 Nopember 2013 Nomor : 18/PBTL/BPN.36/XI/ 2013 Tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan HakAtas Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1129, 1130, 1131, 1146Dan Nomor 1148/Babakan, MasingMasing Seluas 890 M, 4.080M?, 1.060 M?, 2.015 M?

TENGGANG WAKTU GUGATAN.Bahwa Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Nomor:01/PBTL/BPN.36/I/2019 tersebut diterbitkan oleh Tergugat padatanggal 7 Januari 2019;Bahwa Objek Sengketa tersebut baru diketahui oleh Para Penggugatpada tanggal 9 Desember 2019, berdasarkan Surat Lurah RempoaNomor: 509/69/Pem tanggal 9 Desember 2019 Perihal:Pemberitahuan;Bahwa terhadap Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KotaTangerang Selatan Nomor: 01/PBTL/BPN.36/I/2019 tanggal 7 Januari2019 tersebut, Para Penggugat melalui

Putusan Nomor 10/G/2020/PTUNSRG.luas tanah tersebut 128 M2, pendapat ahli demi keadilan PengadilanTata Usaha Negara Serang sudah sepatutnya menyatakan SuratKeputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan No.01/PBTL/BPN.36/I/2019 batal demi hukum;Secara prosedural, terbitnya Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kota Tangerang Selatan No. 01/PBTL/BPN.36/I/2019yang sama sekali tidak melibatkan pemegang SHM No.04044/Rempoa telah melanggar Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala BPN

yang dalam hal ini adalah Kepala KantorPertanahan Kota Tangerang Selatan;Keputusan pembatalan atas Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kota Tangerang Selatan No. 01/PBTL/BPN.36/I/2019sesuai dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakanHalaman 60 dari 80 halaman.

ItraSuhadi, bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asaskecermatan, Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota TangerangSelatan Nomor : 01/PBTL/BPN.36/I/2019 menyebuttanah seluas 128M?

Putusan Nomor 10/G/2020/PTUNSRG.01/PBTL/BPN.36/I/2019 tentang Pembatalan Hak Atas Sebagian Sertipikat HakMilik Nomor 4044/Rempoa Surat Ukur Tanggal 4 Februari 2003 Nomor382/Rempoa/2003 seluas 1.438 M? atas nama Dewi Monita dan Reza RenaldiSyaiful atas bidang tanah seluas 128M?

OBJEK SENGKETABahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara Tata Usaha Negaraini adalah:SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH' BADANPERTANAHAN NASIONAL PROPINSI BANTEN, Nomor01/PBTL/BPN.36/II/2017, Tentang Pembatalan Pendaftaran PeralihanHak Sertipikat Hak Milik No. 1959/ Cempaka Putih atas nama AgusdiArya N dan Sertipikat Hak Milik No. 1961/ Cempaka Putih atas namaEdi Jhon Har, Keduanya beralih Haknya ke atas nama ArtissaPanjaitan, yang terletak di Kelurahan Cempaka Putih, KecamatanCiputat Timur

;TENGGANG WAKTU;Bahwa Penggugat melihat dan mengetahui Objek Sengketa berupa :(1) Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Banten Nomor :01/PBTL/BPN.36/II/2017,Tentang Pembatalan PendaftaranPeralihan Hak Sertipikat Hak Milik No. 1959/ Cempaka Putih atasnama Agusdi Arya N dan Sertipikat Hak Milik No.1961/ CempakaPutih atas nama Edi Jhon Har, Keduanya beralih Haknya ke atasnama Artissa Panjaitan, yang terletak di Kelurahan CempakaPutih, Kecamatan Ciputat Timur , Kota Tangerang Selatan,Propinsi

Pihak Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Banten No.1/PBTL/BPN.36/II/2017 tentang Pembatalan pendaftaran peralihanhak sertipikat hak milik No. 1959/Cempaka Putih atas nama EDIJOHN HAR keduanya beralin haknya ke atas nama ARTISSAHalaman 13 dari 102 halaman Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUNSRGPANJAITAN Terletak di Kelurahan Cempaka Putih KecamatanCiputat Timur Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

Penggugat mendalilkan Keputusan Tergugatmengeluarkan/menerbitkan SK Pembatalan tersebut atas Objekobjek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan MenteriAgraria No. 9 tahun 1999 pasal 124 ayat (1);1.Bahwa penggugat sebagaimana dalil gugatan penggugat padahal 5 angka 5 yang berbunyi:Bahwa penerbitan Surat Keputusan nomor01/PBTL/NBPN.36/2017 tertanggal 27 Februari 2017 yangdikeluarkan oleh tergugat tidak sesuai dengan Peraturan MenteriAgraria Nomor 9 Tahun 1999 pasal 124 (1) Keputusanpembatalan

Bahwa untuk dalil dasar gugatan butir (5), (6), (7), (8) dan (9)Tergugat II Intervensi menanggapinya sebagai berikut :e Bahwa surat keputusan Tergugat No : 01/PBTL/BPN.36/II/2017tertanggal 27 Februari 2017 adalah :a.

Putusan Nomor 226 K/TUN/2021Dalam Penundaan:Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Banten Nomor 01/PBTL/BPN.36/II/2018 TentangPembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1450/Cimone AtasNama PT.

Yaitu 22 (Dua PuluhDua) Sertipikat Hak Milik dan 11 (Sebelas) Sertipikat Hak GunaBangunan yang Telah Diperpanjang Haknya, Serta 25 (Dua Puluh Lima)Sertipikat Hak Guna Bangunan yang (Telah Berakhir Haknya) yangBerada Di atas Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Cimone Atas NamaPemerintah Kabupaten Tingkat Il Tangerang, Terletak di KelurahanCimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi BantenBeserta Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Banten Nomor 01/PBTL

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor01/PBTL/BPN.36/II/2018 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor 1450/Cimone Atas Nama PT.

yaitu 22 (Dua Puluh Dua) Sertipikat Hak Milikdan 11 (Sebelas) Sertipikat Hak Guna Bangunan yang TelahDiperpanjang Haknya, serta 25 (Dua Puluh Lima) Sertipikat Hak GunaBangunan yang (telah berakhir haknya) yang berada di atas SertipikatHak Pengelolaan Nomor 1/Cimone Atas Nama Pemerintah KabupatenTingkat Il Tangerang, terletak di Kelurahan Cimone Jaya, KecamatanKarawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten beserta LampiranKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Banten Nomor 01/PBTL

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor01/PBTL/BPN.36/II/2018 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor 1450/Cimone Atas Nama PT.

Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwasekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telahmenggugat sekarang Pemohon Kasasi I, Para Pemohon Kasasi II dahulusebagai Para Pembanding/Tergugat, Para Tergugat Il Intervensi di mukapersidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada pokoknya atasdalildalil sebagai berikut:Bahwa, yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, yaitu KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten, Nomor :19/PBTL

SENGKETA;Mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan :Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 108 K/TUN/2015Bahwa, Penggugat baru mengetahui adanya perintah pembatalan sertifikat hakMilik atas nama Penggugat tersebut diatas yang diganti menjadi atas namaHerman Kurnia dan Hendro Kosasih pada tanggal 20 Januari 2014 yaitu sejakditerimanya Surat dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiBanten, berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayan Badan PertanahanNasional Provinsi Banten, Nomor : 19/PBTL

No. 90 PK/Padt/2008 tanggal 28 Agustus 2008,sehingga jelas sekali disini ada dua putusan yang saling bertentangan,sedangkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Banten, Nomor : 19/PBTL/BPN.36/X1/2013 tertanggal28 Nopember 2013, menggunakan putusan perkara Perdata No.90/Pdt.G/1996/PN.Tng tanggal 3 Maret 1997 j.o. No. 415/Pdt/1997/PT.Bdgtanggal 15 Oktober 1997 j.o.

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi BantenNomor: 19/PBTL/BPN.36/XI/2013, tanggal 28 November 2013 TentangPembatalan Sertipikat Pengganti dan Pendaftaran Peralihan Hak AtasSertipikat Hak Milik Nomor 31, 33, 42, 44, 49 dan Nomor 521/Talaga,masingmasing seluas 774 M?, 5.770 M?, 7.098 M?, 11.663 M?, 7.782 M?dan 5.300 M?

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Daftar BukuTanah Tergugat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi BantenNomor: 19/PBTL/BPN.36/XI/2013, tanggal 28 November 2013 TentangPembatalan Sertipikat Pengganti dan Pendaftaran Peralihan Hak AtasSertipikat Hak Milik Nomor 31, 33, 42, 44, 49 dan Nomor 521/Talaga,masingmasing seluas 774 M?, 5.770 M?, 7.098 M?, 11.663 M?, 7.782 M?dan 5.300 M?

Bahwa Pemohon sebelumnya telah mengajukan permohonankeberatan kepada termohon melalui Surat no.04/Warga/X/2019,tertanggal 9 Oktober 2019, yang dimana dalam surat tersebutpemohon menyampaikan keberatan pemohon atas Surat Nomor :1/PBTL/BPN.36/II/2018 (untuk selanjutnya disebut sebagai SK)tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor1450/Cimone atas nama PT.

Bahwa apabila pemohon mengajukan permohonan gugatan FiktifPositif dengan dasar surat no. 04/Warga/X/2019, tertanggal 9 Oktober2019 tidak tepat, karena Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor1/PBTL/BPN.36/II/2018, tanggal 28 Pebruari 2018 sudah terbit;3.

Bahwa Pemohon telah mengirimkan surat kepada Kantor WilayahBadan Pertanahan Provinsi Banten dengan suratno.04/Warga/X/2019, tertanggal 9 Oktober 2019, yang mana dalamsurat tersebut pemohon menyampaikan keberatan pemohon atassurat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Banten Nomor : 1/PBTL/BPN.36/II/2018, tanggal 28 Pebruari2018, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor1450/Cimone atas nama PT.

Bahwa dengan dasar surat no. 04/Warga/X/2019, tertanggal 9 Oktober2019, pemohon telah keberatan pemohon atas Surat Nomor1/PBTL/BPN.36/II/2018 (untuk selanjutnya disebut sebagai SK)tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor1450/Cimone atas nama PT.

Bahwa selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahanmenerbitkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Banten Nomor : 01/PBTL/BPN.36/II/2018 tanggal 28 Februari2018 tentang pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor1450/Cimone atas nama PT Purna Bhakti Jaya beserta turunannyaKepada Kepala Badan Pertanahan Provinsi Banten tertanggal 9 Oktober2019 berdasarkan :I.

Surat Nomor 113/PBTL/BPN.36/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 tentangPembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 389/Batuceper (sebagian) seluas1.559 m? dari luas 2.658 m;2. Surat Nomor 2882/736.71/IX/2016 tanggal 7 September 2016 perihalPenarikan Sertipikat Hak Milik Nomor 389/Batuceper a.n.

Penyidik Polda yang mengatakan kalo adasurat untuk mencabut Sertipikat 389/Batuceper dari Kanwil BPN PropinsiBanten, Nomor:113/PBTL/BPN.36/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 389/Batuceper dan didalamsurat tersebut terdapat tembusan yang ditujukan pada Thio Han Nio dan KieKim Nio.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Tergugat Nomor113/PBTL/BPN.36/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 tentangPembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 839/Batuceper (sebagian)seluas 1.559 m? dari luas 2.658 m7;2.2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Tergugat Il Nomor 2882/736.71/IX/2016 tanggal 7 September 2016 perihal Penarikan SertipikatHak Milik Nomor 389/Batuceper;Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 519 K/TUN/20173.

Mewajibkan Tergugat dan Tergugat Il untuk mencabut surat sebagaiberikut:3.1.3.2.Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Nomor:113/PBTL/BPN.36/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 tentangPembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 839/Batuceper (sebagian)seluas 1.559 m? dari luas 2.658 m7;Mewajibkan Tergugat Il untuk mencabut Surat Nomor 2882/736.71/IX/2016 tanggal 7 September 2016 perihal Penarikan SertipikatHak Milik Nomor 389/Batuceper;4.

Bahwa surat gugatan Para Penggugat tidak jelas konstruksihukumnya atau salah penerapan hukumnya pada materi/isi dalamsurat gugatannya penggugat hanya melihal dari Pasal 5 juncto Pasal7 ayat (2) huruf f juncto Pasal 61 UndangUndang Nomor 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terhadap Surat KeputusanNomor 113/PBTL/BPN.36/VIII/2016 yang telah melanggar AsasPerlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia;2.

Surat Nomor 113/PBTL/BPN.36/VIIV2016 tertanggal 15 Agustus 2016 tentangPembatalan Sertifikat Hak Milik No. 389/Batuceper (sebagian) seluas 1.559 M2 dari luas 2.658 M2;Halaman 5 dari 46. Putusan No. 39/G/2016/PTUNSRG2. Surat No. 2882/736.71/IX/2016 tertanggal 07 September 2016 PerihalTenggang Waktu GugatanKewenangan Pengadilan Tata Usaha NegaraPenarikan Sertifikat Hak Milik No. 389/Batuceper An.

Memilikikewajiban memenuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatanhukum tetap, dan didalam Pertimbangan Hukum atas SuratKeputusan Nomor 113/PBTL/BPN.36/VIIV2016 adalah bahwa sesuaiPutusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 18/PN/TNG/1972.G tangal30 Januari 1973 Jo.

Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Banten Nomor 113/PBTL/BPN.36/VII/2016 tanggal 15Oktober 2016 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.389/Batuceper(Sebagian) tercatat atas nama THIO HAN NIO dan KIE KIM NIO, dalamkasus pertanahan tanah seluas 1.559 M?

Surat Keputusan Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.389/Batuceper(sebagian) tercatat atas nama Thio Han Nio dan Kie Kim Nio Nomor:113/PBTL/BPN.36/VIIV2016 tanggal 15 Agustus 2016 yang diterbitkan Tergugat ;b. Surat dari Tergugat Il tanggal 7 September 2016 Nomor: 2882/736.71/IX/2016 Perihal Penarikan Sertipikat Hak Milik No. 389/Batuceper atas nama Thio Han Nio dan Kie Kim Nio;4.

Bahwa dengan tindakan Tergugat menerbitkan dan mengeluarkan PutusanNomor: 113/PBTL/ BPN.36/VII/2016, Tanggal 15 agustus 2016 dan Tergugat Ilmenerbitkan Surat Nomor: 2882/736.71/IX/2106, Tanggal 07 September 2016tidak dapat dikualifisir sebagai cacat hukum sebagaimana disebutkan olehPenggugat dalam surat gugatannya pada halaman 4, alinea ke4.

Bahwa atas dasar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tersebutPENGGUGAT mengajukan Surat Keberatan tertanggal 11 Oktober 2019terhadap TERGUGAT melalui surat Nomor 101/P/LFHTSA/X/2019 danSurat Keberatan kepada Tergugat Il Surat Nomor 161/P/LF perihalKeberatan/Pengaduan Sehubungan Dengan Adanya Surat KeputusanKepala Kanwil BPN Provinsi Banten No. 04/PBTL/BPN.36/2011 tanggal 25Juli 2011;5.

Rodiah ke atas namaPenggugat telah dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tanggal 25 Juli 2011Nomor 04/PBTL/BPN.36/2011 (ic. Objek Sengketa I!) sebagaiHalaman 28 dari 62 Putusan Nomor 61/G/2020/PTUN.SRGpelaksanaan/eksekusi dari Putusan Pengadilan Negeri PandeglangNomor : 05/PDT.G/2001/PN.PDG Jo. Nomor04/PDT.EKS.G/2001/PN.PDG, sehingga secara keperdataan kembali keatas nama H.

Rodiah ke atas namaPenggugat telah dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tanggal 25 Juli 2011Nomor 04/PBTL/BPN.36/2011 (ic. Objek Sengketa I!) sebagaipelaksanaan/eksekusi dari Putusan Pengadilan Negeri PandeglangNomor : 05/PDT.G/2001/PN.PDG Jo. Nomor04/PDT.EKS.G/2001/PN.PDG, sehingga secara keperdataan kembali keatas nama H.

Njo Man Utama Surya Jaya(Fotokopi dari Fotokopi);Surat dari Law Firm Hutami Togu Simatrus No. 102/P/LFHTS &A/X/2019, yang ditujukan kepada Kepala Kantor PertanahanKabupaten Pandeglang, tanggal 11 Oktober 2019, Perihal:Keberatan/Pengaduan sehubungan dengan adanya SuratKeputusan Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten No.04/PBTL/BPN.36/2011, tanggal 25 Juli 2011 # TentangPembatalan Peralihan Hak a.n.

Nomor:04/PBTL/BPN.36/2011, tertanggal 25 Juli 2011 (Fotokopisesuai dengan aslinya);Bahwa untuk menguatkan dalildalil Jawabannya, Tergugat II telahmengajukan Bukti tertulis, berupa fotokopi Suratsurat yang telah diberi materaicukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinyayang diberi tanda Bukti T.II 1 sampai dengan T.II 7 adalah sebagai berikut:1.

Menyatakan batal Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor : 01/PBTL/BPN.36/II/2018Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor1450/Cimone Atas Nama PT.

No.211/B/2020/PT.TUN.JKT01/Pbtl/Bpn.36/II/2018 Yang Ditetapbkan Di Serang Pada tanggal 28Februari 2018;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor :01/PBTL/BPN.36/II/2018 Tentang Pembatalan Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor : 1450/Cimone Atas Nama PT.

Menyatakan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor01/PBTL/BPN.36/II/2018 Tentang Pembatalan Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor : 1450/Cimone Atas Nama PT.

No.211/B/2020/PT.TUN.JKTdengan Surat No.1/PBTL/BPN.36/II/2018 Tentang Pembatalan SertifikatHak Guna Bangunan Nomor : 1450 Atas Nama PT.

Koordinator warga sesuai surat bukti T. 49tanggal O1 Oktober 2019 yang substansinya berisi penjelasan terkaitSurat Keputusan No.1/PBTL/BPN.36/II/2018 tanggal 28 Februari 2018Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1450Atas Nama PT.

Pembanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembaliterhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 318 K/TUN/2015, tanggal 19Agustus 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawansekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu TermohonKasasi/Terbanding/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:OBJEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi Objek Gugatan ini adalah Surat Keputusan Pejabat TataUsaha Negara yaitu adalah:Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi BantenNomor 14/PBTL

ditolak dan atau tidak dapat diprosesbalik nama lebih lanjut ke atas nama Penggugat;Bahwa terkait permasalahan atas tanah milik Penggugat sebagaimanaSertifikat Hak Milik Nomor 10/Cemplang GS Nomor 82 Tanggal 8 Maret1977 seluas 17. 680 m2 yang terletak di Desa Cemplang, KecamatanKopo, Serang, Banten berhubungan erat dengan Objek Gugatan di ataskarena SHM Nomor 10/Cemplang tersebut telah dibatalkan olehTergugat dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Banten Nomor 14/PBTL

Putusan Nomor 205 PK/TUN/2016pelaksanaan Objek Sengketa a quo;Berdasarkan seluruh alasan yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat dengan segala hormat mohon kepada KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Serang, untuk memutuskan perkara ini yangamarnya berbunyi sebagai berikut:DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN:Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor14/PBTL/BPN.36/IX/2013, Tanggal 30 September 2013

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor14/PBTL/BPN.36/IX/2013, tanggal 30 September 2013 tentangPembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Cemplang, luas 17.680 m2,tercatat atas nama: Mahyudin, B.A.A, terletak di Desa Cemplang,Kecamatan Jawilan (Pemekaran dari Kecamatan Kopo), KabupatenSerang Provinsi Banten, sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan KepalaKantor Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasioanal Provinsi BantenNomor 14/PBTL/BPN.36/IX/2013, tanggal 30 September 2013 tentangPembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Cemplang, luas 17.680 m2,tercatat atas nama: Mahyudin, BA.A., terletak di Desa Cemplang,Kecamatan Jawilan (Pemekaran dari kecamatan Kopo), KabupatenSerang Provinsi Banten, sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap;4.

Bahwa atas dasar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tersebutPENGGUGAT mengajukan Surat Keberatan tertanggal 11 Oktober 2019terhadap TERGUGAT melalui surat Nomor 101/P/LFHTSA/X/2019 danSurat Keberatan kepada Tergugat II Surat Nomor 161/P/LF perihalKeberatan/Pengaduan Sehubungan Dengan Adanya Surat KeputusanKepala Kanwil BPN Provinsi Banten No. 04/PBTL/BPN.36/2011 tanggal 25Juli 2011;Putusan Perkara No.60/G/2019/PTUN.SRG, Halaman 6 dari 605.

Juju Jueni ke atasnama Penggugat telah dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tanggal 25 Juli2011 Nomor 04/PBTL/BPN.36/2011 (ic. Objek Sengketa !) sebagaipelaksanaan/eksekusi dari Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor :05/PDT.G/2001/PN.PDG Jo.

Juju Jueni ke atasnama Penggugat telah dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tanggal 25 Juli2011 Nomor 04/PBTL/BPN.36/2011 (ic. Objek Sengketa 1!) sebagaipelaksanaan/eksekusi dari Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor :05/PDT.G/2001/PN.PDG Jo.

BuktiP4a : Surat dari Law Firm Hutami ToguSimatrus No. 161/P/LFHTS & A/X/2019, tanggal 11 Nopember2019, Perihal: Keberatan/Pengaduan sehubungan denganadanya Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Provinsi BantenNo. 04/PBTL/BPN.36/2011, tanggal 25 Juli 2011 TentangPembatalan Peralinan Hak a.n. Njo Man Utama Surya Jaya,tanggal 12 Juli 2011. Ditujukan kepada Kepala KantorPertanahan Kabupaten Pandeglang (Fotokopi dari Fotokopi);6.

BuktiP4b : Surat dari Law Firm Hutami ToguSimatrus No. 101/P/LFHTS & A/X/2019, tanggal 11 Oktober2019, Perihal: Keberatan/Pengaduan sehubungan denganadanya Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Provinsi BantenNo. 04/PBTL/BPN.36/2011, tanggal 25 Juli 2011 TentangPembatalan Peralinan Hak a.n. Njo Man Utama Surya Jaya,tanggal 12 Juli 2011. Ditujukan kepada Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Banten (Fotokopi dariFotokopi);7.

Bahwa pada akhir bulan Agustus tahun dua ribu empat belas Kuasahukum Para Penggugat datang ke Kantor Pertanahan Kota TangerangBanten ke bagian sengketa, Kuasa hukum Para Penggugat menanyakantentang Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Banten Nomor: 04/PBTL/BPN.36/VI/2014 tentang PembatalanSertipikat Hak Milik Nomor: 1149/Mekarsari seluas 780 M2 dan Sertipikat HakMilik Nomor: 1151/Mekarsari seluas 930 M?

Bahwa Penggugatsebagai ahli waris yang sah dari Millianto Mantowi menyatakan SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiBanten Nomor: 04/PBTL/BPN.36/V1/2014 tentang pembatalan Sertipikat HakMilik Nomor: 1149/Mekarsari seluas 780 M?

dan Sertipikat Hak Milik Nomor:1151/Mekarsari seluas 930 M2 masing masing atas nama MilliantoMantovani terletak di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Neglasari KotaTangerang Provinsi Banten tidak sah menurut hukum/cacat hukum;Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Banten Nomor: 04/PBTL/BPN.36/VI/2014 tentangpembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 1149/Mekarsari seluas 780 M? danSertipikat Hak Milik Nomor: 1151/Mekarsari seluas 930 M?

Menyatakan Batal atau tidak sah surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor: 04/PBTL/BPN.36/VI/2014 tentang Pembatalan Sertipikat Hak MilikNomor: 1149/Mekarsari seluas 780 M? dan Sertipikat Hak Milik Nomor:1151/Mekarsari seluas 930 M?

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor: 04/PBTL/BPN.36/V1/2014 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor1149/Mekarsari seluas 780 M? dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1151/Halaman 13 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 43/G/2014/PTUNSRGMekarsari seluas 930 M?

bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwasekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telahmenggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, pada pokoknya atasdalildalil sebagai berikut:OBJEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi Objek Gugatan ini adalah Surat Keputusan Pejabat TataUsaha Negara yaitu adalah:Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi BantenNomor 14/PBTL

yang terletak di Desa Cemplang, KecamatanKopo, Serang, Banten berhubungan erat dengan Objek Gugatan di ataskarena SHM Nomor 10/Cemplang tersebut telah dibatalkan olehTergugat dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Banten Nomor 14/PBTL/BPN.36 tentang PembatalanSertifikat Hak Mllik Nomor 10/Cemplang, Luas 17.680 m2 tercatat atasnama Mahyudin, B.A.A., terletak di Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan(Pemekaran dari Kecamatan Kopo) Kabupaten Serang, Provinsi Bantensebagai

Putusan Nomor 318 K/TUN/201527.28.29,SHM Nomor 10/Cemplang dan ternyata dalam putusan perkara tersebutdalam petitumnya telah tidak pernah dinyatakan atau mengadilibahwasannya Sertifikat SHM Nomor 10/Cemplang diputuskanbatal/dibatalkan dan untuk selanjutnya memerintahkan Tergugat untukmelakukan pembatalan dan selanjutnya Tergugat menerbitkan ObyekGugatan (Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Banten Nomor 14/PBTL/BPN.36 tersebut);Bahwa maka dengan demikian Tergugat telan

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor14/PBTL/BPN.36/IX/2013, tanggal 30 September 2013 tentangPembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Cemplang, luas 17.680 m7,tercatat atas nama: Mahyudin, B.A.A, terletak di Desa Cemplang,Kecamatan Jawilan (Pemekaran dari Kecamatan Kopo), KabupatenSerang Provinsi Banten, sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan KepalaKantor Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasioanal Provinsi BantenNomor 14/PBTL/BPN.36/IX/2013, tanggal 30 September 2013 tentangPembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Cemplang, luas 17.680 m?,tercatat atas nama: Mahyudin, BA.A., terletak di Desa Cemplang,Kecamatan Jawilan (Pemekaran dari kecamatan Kopo), KabupatenHalaman 19 dari 25 halaman.

strong>

DALAM EKSEPSI :

• Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM PENUNDAAN :

• Menolak permohonan penundaan Para Penggugat

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor: 01/PBTL

(Dua Puluh Dua) Sertipikat Hak Milik Dan 11 (Sebelas) Sertipikat Hak Guna Bangunan Yang Telah Diperpanjang Haknya Serta 25 (Dua Puluh Lima) Sertipikat Hak Guna Bangunan Yang (Telah Berakhir Haknya) Yang Berada Diatas Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor: 1/Cimone Atas Nama Pemerintah Kabupaten Tingkat II Tangerang Terletak Di Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten Beserta Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor 01/Pbtl

/Bpn.36/II/2018 Yang Ditetapkan Di Serang Pada Tanggal 28 Februari 2018;

/BPN.36/II/2018, tanggal 28 Pebruari2018;Bahwa dasar adanya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor : 1/PBTL/BPN.36/II/2018,tanggal 28 Pebruari 2018, adanya Surat Perjanjian Kerjasamabersyarat dengan PT.

Bahwa Objectum Litis perkara a quo yaitu Surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Wilayah Provinsi Banten Nomor :01/PBTL/BPN 36/II/2018, tanggal 28 Februari 2018 tentangPembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1450/ Cimoneatas nama PT.

Menyatakan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanWilayah Provinsi Banten Nomor : 01/PBTL/BPN 36/II/2018, tanggal 28Februari 2018 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1450/ Cimone atas nama PT.

Menyatakan Batal Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor:01/PBTL/BPN.36/II/2018 Tentang Pembatalan Sertipikat HakGuna Bangunan Nomor 1450/Cimone Atas Nama PT.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi BantenNomor: 01/PBTL/BPN.36/II/2018 Tentang Pembatalan SertipikatHak Guna Bangunan Nomor 1450/Cimone Atas Nama PT.

lain yang berhubungan dengan sengketaTENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyasengketa ini seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSerang Nomor : 14/G/2014/PTUN.SRG tanggal 14 Agustus 2014 dalamsengketa antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :MENGADILI:Dalam Penundaan :: 20000202 20o noone Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor : 14/PBTL

PTUNSRG dan suratsurat lain yangberkaitan dengan sengketa ini; TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyasengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tanggal3 Juni 2014 Nomor : 07/G/2014/PTUNSRG yang amarnya berbunyi sebagai berikut1MENGADILIMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor:19/PBTL

dan 5.300 M2,terletak di Desa Talaga, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, ProvinsiBanten, sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah MemperolehKekuatan Hukum Tetap; Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Daftar Buku TanahTergugat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor: 19/PBTL/BPN.36/XI/2013, tanggal 28 November 2013 Tentang PembatalanSertipikat Pengganti dan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Sertipikat

perkaranya melawan sekarang TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi I/Terbanding/Tergugat,Termohon Peninjauan Kembali Il dahulu sebagai Termohon Kasasi Il/Terbanding/Tergugat II Intervensi dan Turut Termohon Peninjauan Kembalidahulu sebagai Pemohon Kasasi II/Pembanding/Penggugat II dengan positagugatan sebagai berikut: KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG MENJADI OBJEKSENGKETA;Keputusan Kepala Kantor Wilayan Badan Pertanahan Nasional ProvinsiBanten tanggal 28 November 2013, Nomor 18/PBTL

Menyatakan bahwa keputusan Tergugat berupa:Keputusan Kepala Kantor Wilayan Badan Pertanahan NasionalProvinsi Banten tanggal 28 November 2013, Nomor18/PBTL/BPN.36/XI/2013 tentang Pembatalan PendaftaranPeralinan Hak Atas Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1129, 1130,1131, 1146 dan Nomor 1148/Babakan, Masingmasing Seluas 890m2, 4.080 m2, 1.060 m2, 2.015 m2 dan 2.025 m2, terletak di DesaBabakan, Kecamatan Serpong (sekarang: Setu), KabupatenTangerang (sekarang: Kota Tangerang Selatan), Provinsi Banten.Sebagai

Putusan Nomor 106 PK/TUN/2016Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Banten tanggal 28 November 2013, Nomor18/PBTL/BPN.36/X1/2013, tentang Pembatalan PendaftaranPeralinan Hak Atas Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1129, 1130,1131, 1146 dan Nomor 1148/Babakan, Masingmasing Seluas 890m2, 4.080 m2, 1.060 m2, 2.015 m2 dan 2.025 m2, terletak di DesaBabakan, Kecamatan Serpong (sekarang: Setu), KabupatenTangerang (sekarang: Kota Tangerang Selatan), Provinsi Banten.Sebagai Pelaksanaan

Putusan Pengadilan yang Telah MemperolehKekuatan Hukum Tetap;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tanggal 28November 2013, Nomor 18/PBTL/BPN.36/XI/2013, tentangPembatalan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Sertifikat HakMilik Nomor 1129, 1130, 1131, 1146 dan Nomor 1148/Babakan,masingmasing seluas 890 m2, 4.080 m?

DALAM PENUNDAAN:Menolak permohonan Penggugat dan Penggugat II mengenai PenundaanPelaksanaan keputusan Tergugat berupa Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor 18/PBTL/BPN.36/XI/2013, tanggal 28 November 2013, tentang Pembatalan PendaftaranHalaman 20 dari 38 halaman. Putusan Nomor 106 PK/TUN/2016Peralihan Hak Atas Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1129, 1130, 1131,1146 dan Nomor 1148/Babakan, masingmasing seluas 890 m?, 4.080 m?