Bahwa pada tanggal 2 April 2019, TERLAWAN telahmendaftarkan Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan atas AgunanFasilitas Pembiayaan Debitur atas nama PELAWAN dan Aaanmaning(Teguran) terhadap Debitur atas nama PELAWAN di Pengadilan AgamaSemarang dengan register perkara no. 02/Pdt.Eks/2019/PA.Smg.3.

Bahwa atas Permohonan tersebut, telah dilakukan penetapanaanmaning Ketua Pengadilan Agama Semarang Nomor02.Pdt.Eks.2019/PA.Smg pada tanggal 20 Maret 2019 .Hal 3 dari 13 halaman Putusan nomor 2608/Pdt.G/2019/PA.Smg 4. Bahwa telah diterbitkan Berita Acara Aanmaning pada tanggal 24April 2019, tanggal 22 Mei 2019 dan tanggal 03 Juli 2019 yang manaPELAWAN tidak pernah menerima Surat PemberitahuanAanmaningtersebut.5.

Bahwa oleh karena objek eksekusi antara Permohonan Ekseksitertanggal O2 April 2019, Permohonan Sita Eksekusi Nomor02/Pdt.Eks/2019/PA.Smgtertanggal 12 September 2019 sertaPenetapan Permohonan Sita Eksekusi Nomor 02/Pdt.Eks/2019/PA.Smgtertanggal 13 September 2019 SANGATLAH BERBEDA maka sudahsewajarnya Permohonan Sita Eksekusi dinyatakan batal dan tidak sahsecara hukum.Hal 5 dari 13 halaman Putusan nomor 2608/Pdt.G/2019/PA.SmgPELAWAN12.

Membatalkan dan menyatakan tidak sah Penetapan PermohonanEksekusi Hak Tanggungan dalam register Perkara Nomor02/Pdt.Eks/2019/PA.Smg.Hal 11 dari 13 halaman Putusan nomor 2608/Padt.G/2019/PA.Smg3. Membatalkan dan menyatakan tidak sah Permohonan SitaEksekusi Perkara berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi No:02/Pdt.Eks/2019/PA.Smg.4.

Menyatakan bahwa Objek Eksekusi Penetapan PermohonanEksekusi Hak Tanggungan dalam register Perkara Nomor02/Pdt.Eks/2019/PA.Smg adalah berbeda dengen Objek Eksekusi dalamPermohonan Sita Eksekusi Perkara berdasarkan Penetapan SitaEksekusi No: 02/Pdt.Eks/2019/PA.Smg.5. Memerintahkan Juru Sita untuk mengangkat kembali sita jaminanberdasarkan Penetapan Sita Eksekusi No: 02/Pdt.Eks/2019/PA.Smg.6. Memerintahkan Juru Sita TIDAK MELAKUKAN EKSEKUSI atasPerkara No: 02/Pdt.Eks/2019/PA.Smg.7.

)Berupa Foto Copy Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Tegal tanggal12 Oktober 2004 perihal Penjelasan Penetapan No. 06/Pdt.Eks/ 2003/PN.Tgl dan No. 07/Pdt.Eks/2003/ PN.Tgl tanggal 2 Juni 2004.Yang membuktikan bahwa atas surat dari Ketua Pengadilan TinggiSemarang yang meminta penjelasan atas kebenaran surat dari KuasaHukum Para Termohon Eksekusi tentang Penetapan Wakil KetuaPengadilan Negeri Tegal (Bok.

O6/Pdt.Eks/2003/PN.Tgl dan No.

O7/Pdt.Eks/2003/PN.Tgl tanggal 2 Juni 2004 tersebut melebihi amar putusanPk No. 516 Pk/PDT/1998 tanggal 20 Nopember 2003, maka setelahmendapatkan Petunjuk dari Ketua Pengadilan Tinggi Semarang makaPenetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tegal No. 06/Pdt.Eks/2003/PN.Tgl dan No. 07/Pdt.Eks/2003/PN.Tgl tanggal 2 Juni 2004 tersebut olehKetua Pengadilan Negeri Tegal DIBATALKAN dengan Penetapannya No.01/Pdt.Eks/2005/PN.Tgl tanggal 17 Februari 2005.5) Bukti NOVUM Tertanda Pk (5)Berupa Foto Copy Relas Pemberitahuan

CHODIDJAH BAWAZIR telah diberitahukan secararesmi/patut perihal Pembatalan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan NegeriTegal No. 06/Pdt.Eks/2003/PN.Tgl dan No. 07/Pdt.Eks/2003/ PN.Tgltanggal 2 Juni 2004 dengan Penetapannya No. 01/Pdt.Eks/2005/ PN.Tgltanggal 17 Februari 2005, melalui Relas Pemberitahuan PembatalanPenetapan tertanggal 28 Februari 2005.6) Bukti NOVUM Tertanda Pk (6)Berupa Foto Copy Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Tegal yangditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tegalperihal

/2003/PN.Tgl dan No. 07/Pdt.Eks/2003/PN.Tgl tanggal 2 Juni 2004 terhadap TN.TOYA BAWAZIR dan Almh.

yang berkekuatan hukum tetap;Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor018/Pdt.Eks/2015/PA JS., tanggal 5 Februari 2016 telah transparant danakuntabel;.

Objek Eksekusi dalam Penetapan Nomor 018/Pdt.Eks/2015/PA JS., tanggal8 Oktober 2015 pada tahap aanmaning dengan objek eksekusi PenetapanNomor 018/Pdt.Eks/2015/PA JS., tanggal 5 Februari 2016 pada tahap sitaadalah sama; Bahwa objek eksekusi yang ditetapbkan pada Penetapan AanmaningNomor 018/Pdt.Eks/2015/PA JS., tanggal 5 Februari 2016 denganPenetapan Sita Nomor 018/Pdt.Eks/2015/PA JS., tanggal 8 Oktober2015 adalah sama sebagaimana permohonan eksekusi yang Terlawanajukan berdasarkan permohonan tanggal

Menyatakan perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan AgamaJakarta Selatan Nomor 018/Pdt.Eks/2015/PA JS., tanggal 5 Februari 2016tidak beralasan;2. Menyatakan, bahwa Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak benar;Him 8 dari 18 hlm Put. No. 114/Pdt.G/2017/PTA JK3. Mempertahankan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta SelatanNomor 018/Pdt.Eks/2015/PA JS., tanggal 5 Februari 2016;4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara, yang hingga putusanini diucapkan sejumlah Rp 866.000.

Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenangmelaksanakan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta SelatanNomor 018/Pdt.Eks/2015/PA JS., tanggal 5 Februari 2016;4. Menyatakan batal dan tidak mengikat demi hukum Penetapan KetuaPengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 018/Pdt.Eks/2015/PA JS.,tanggal 5 Februari 2016;5.

Objek eksekusi dalam Penetapan Nomor 018/Pdt.Eks/2015/PA JS., tanggal5 Februari 2016 pada tahap aanmaning dengan objek eksekusi PenetapanNomor 018/Pdt.Eks/2015/PA JS., tanggal 5 Februari 2016;E. Pengadilan Agama secara absolut berwenang mengeluarkan PenetapanEksekusi Hak Tanggungan;F.

Nomor.1239 K/PDT/2003 dan Berita Acara Eksekusi Nomor.17/Pdt.Eks/2001/PN.Yk Jo. Nomor.28/Pdt.G/1999/PN.Yk beserta dengan segala akibat hukumnya termasuk pengelolaan seluruh amal usaha dan aset Yayasan sebagaimana Akta Nomor.56 tanggal 23 Mei 2005 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Kerjasama Yogyakarta adalah sah dan berkewajiban melaksanakan perjanjian pemberian fee tertangal 15 Desember 2001; 5.

No.1239 K/PDT/2003 dan Berita AcaraEksekusi Nomor.17/Pdt.Eks/2001/PN.Yk jo. Nomor.28/Pdt.G/1999/PN.

Yyk.12.13.14.Penggugat II Asli) oleh Pihak Pertama (Tergugat Asli) setelah Eksekusi atasPerkara No. 17/Pdt.Eks/2001/PN.Yk jo. No. 28/Pdt.G/1999/PN.Yk jo. No. 106/PDT/1999/PTY jo. No. 2214 K/Pdt/2000 selesai dilaksanakan dan dibuktikandengan Berita Acara Eksekusi dari Pengadilan Negeri Yogyakarta ;Bahwa Eksekusi atas Perkara No. 17/Pdt.Eks/2001/PN.Yk jo. No. 28/Pdt.G/1999/PN.Yk jo. No. 106/PDT/1999/PTY jo.

No. 2214 K/Pdt/2000 telah selesaidilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2002 sebagaimana Berita Acara EksekusiNo. 17/Pdt.Eks/2001/PN.Yk jo. No. 28/Pdt.G/1999/PN.Yk tanggal 28 Januari2002 ;Bahwa berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 13Pebruari 2002 No. W22.Da.PA.04.10 413 Perihal : Pelaksanaan eksekusi No.17/Pdt.Eks/2001/PN.Yk jo.

No. 2214 K/Pdt/2000 telahselesai dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2002 sebagaimana Berita AcaraEksekusi No. 17/Pdt.Eks/2001/PN.Yk jo.

Nomor.1239 K/PDT/2003 dan BeritaAcara Eksekusi Nomor.17/Pdt.Eks/2001/PN.Yk Jo.

Putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 02/Pdt.G/2009/PN.Kds tanggal 2 Juli 2009 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Kudus dalam register perkara eksekusi No. 13/Pdt.Eks/2013/PN.Kds, Para Pelawan telah menerima RisalahPanggilan Teguran Nomor : 13/Pdt.Eks/2013/PN.Kds tanggal 3Desember 2013 dari Jurusita Pengadilan Negeri Kudus yang isinyatelah memanggil Para Pelawan agar datang menghadap KetuaPengadilan Negeri Kudus, Jalan Muria No. 1 Kudus, pada hariSenin tanggal 9 Desember 2013, Jam 09.00

Amar putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan;Ketua Pengadilan Negeri tidak dapat menyatakan suatu putusannon eksekutabel, sebelum seluruh proses/acara eksekusidilaksanakan, kecuali yang tersebut pada butir a;Penetapan....dst;.Bahwa dalam proses eksekusi No. 13/Pdt.Eks/2013/PN.Kds yangmendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 1680K/PDT/2010 tanggal 25 Nopember 2011, Ketua Pengadilan NegeriKudus telah mengeluarkan Penetapan No. 13/Pdt.Eks/2013/PN.Kds, No. 1680K/PDT/2010, No. 36/Pdt/2010

No. 13/Pdt.Eks/2013/PN.Kds secara jelas dan tegas telahdidasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 1680K/PDT/2010 tanggal 25 Nopember 2011, fakta tersebut sesuaiPenetapanPenetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan NegeriKudus dalam proses eksekusi No. 13/Pdt.Eks/2013/PN.Kds. dalamhal Putusan Peninjauan Kembali No. 596 PK/Pdt/2003dipergunakan sebagai dasar eksekusi No. 13/Pdt.Eks/2013/PN.Kds, maka menurut hukum eksekusi seharusnya diajukan dandidasarkan pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.

Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus No. 13 /Pdt.Eks / 2013 / PN. Kds, No. 1680 K / PDT / 2010, No. 36 / Pat /2010 /PT. Smg, No. 02 / Pdt.G / 2009 / PN. Kds tanggal 20Desember 2013 tentang Perintah Untuk Sita Eksekusi adalah cacathukum sehingga tidak sah;Menyatakan pelaksanaan sita eksekusi atas barang / tanah obyeksengketa dalam Berita Acara Sita Eksekusi No. 13 / Pdt.Eks /2013 / PN.

Nomor : 02/Pdt.G/2009/PN.Kds. yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap dan bersifat Condemnatoir danterdaftar Nomor : 13/Pdt.Eks/2014/PN.Kds:.;. Bahwa terhadap Eksekusi Nomor : 13/Pdt.Eks/2014/PN.Kds.tersebut Para Pelawan mengajukan gugatan perlawanan (verzet)eksekusi dan terdaftar Nomor : 63/Pdt.Plw/2013/PN.Kds.;.

./2014/PN.kKadl. telah mengajukan perlawanan sebagai berikut :1.Bahwa, berdasarkan Relaas Panggilan Tegoran/AanmaningPengadilan Negeri Kendal Nomor : 02/Pdt.Eks/2014/PN.Kdltanggal 25 Agustus 2014 Para Para Pelawan diminta menghadapdi Pengadilan Negeri Kendal pada hari Selasa tanggal 2September 2014 guna menghadiri Tegoran dalam waktu 8(delapan) hari setelah diperingatkan/tegoran ini TermohonEksekusi bersedia memenuhi kewajibannya untuk melunasi pinjaman kepada Pemohon Eksekusi, adapun Pemohon Eksekusi

Di posita,mendasarkan gugatan pada Relass Panggilan Tegoran/Anmaning Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 02/Pdt.Eks/204/PN Kdl tanggal 25 Agustus 2014 untuk menghadiri sidangAnmaning, agar Para Pelawan/Termohon Eksekusi bersediamemenuhi kewajibannya untuk melunasi pinjaman kepadaTerlawan/Pemohon Eksekusi yang mengandung cacad hukumdan oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum. Adadan tidak adanya cacad hukum dapat diketahui tentang peristiwahukum yang mendasarinya.

ROMDHONterletak di Desa/Kelurahan Karangdowo, Kecamatan Weleri,Kabupaten Kendal, yang Terlawan beli dari Kantor PelayananKekayaan Negara Dan Lelang ( KPKNL ) Pekalongan, denganbukti GROSSE RISALAH LELANG No. 664/2011 tanggal 29Nopember 2011, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegriKendal No. 2/Pdt.Eks/2014/PN.

DALAM PROVISIe Memerintahkan Para Terlawan dan atau siapa saja yangmendiami, menguasai secara fisik obyek eksekusi untuksecepatnya mengosongkan obyek eksekusi secara suka rela,yang di mohonkan Terlawan/Pemohon Eksekusi terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negri Kendal No. 2/Pdt.Eks/2014/PN.Kdl, tanggal 9 Agustus 2014 ;Tl. DALAM KONPENSL:A. Menyatakan menolak gugatan perlawanan Para Pelawan untukseluruhnya atau sitidaktidaknya tidak dapat diterima;B.

Foto Copy Relas Panggilan Tegoran/Aanmaning Nomor : 2/Pdt.Eks/2014/PN.Kdl tanggal 25 Agustus 2014 ditujukan kepadaMekhrus Efendhi, diberi tanda P1;2. Foto Copy Relas Panggilan Tegoran/Aanmaning Nomor : 02/Pdt.Eks/2014/PN.Kdl tanggal 4 September 2014 ditujukankepada Djoko Sri Wurjanto, diberi tanda P2;3. Foto Copy Relas Panggilan kepada Termohon Eksekusi Nomor :02/Pdt.Eks/2014/PN.Kdl tanggal 17 September 2014 ditujukankepada Mekhrus Efendhi, diberi tanda P3;4.

Menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor 08/Pdt.Eks/2014/PN Yk.,tanggal 7 Mei 2015 khusus terhadap tanah objek sengketa tidak sahsecara hukum:;6. Membatalkan Penetapan Eksekusi Nomor 08/Pdt.Eks/2014/PN Yk.,tanggal 7 Mei 2015 khusus terhadap tanah objek sengketa;7. Menetapkan tanah objek sengketa bukan bagian dari objek eksekusidalam Penetapan Eksekusi Nomor 08/Pdt.Eks/2014/PN Yk., tanggal 7Mei 2015;8.

Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta untukmenunda pelaksanaan eksekusi sebagaimana Penetapan EksekusiNomor 08/Pdt.Eks/2014/PN Yogyakarta., tanggal 7 Mei 2014 khususterhadap objek sengketa;Dalam Pokok Perkara: Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 3 Februari2016, Nomor 75/Pdt.Bth/2015/PN Yyk., dengan memperbaiki amar poin5 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:Halaman 4 dari 11 hal. Put.

Nomor 422 PK/Pdt/2019 Menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor 08/Pdt.Eks/2014/PN Yk.

Menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor 08/Pdt.Eks/2014/PN Yk.,tanggal 7 Mei 2015 tidak termasuk tanah dan rumah milik Pelawanseperti tersebut di atas dan menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor08/Pdt.Eks/2014/PN Yk., tanggal 7 Mei 2015 tetap berlaku kecualiterhadap tanah dan rumah milik Pelawan;6.

Menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor 08/Pdt.Eks/2014/PNYk., tanggal 7 Mei 2015 tidak termasuk tanah dan rumah milikPelawan seperti tersebut di atas dan menyatakan PenetapanEksekusi Nomor 08/Pdt.Eks/2014/PN Yk., tanggal 7 Mei 2015 tetapHalaman 10 dari 11 hal. Put.

Bahwa Penetapan Sita Eksekusi No.06/Pdt.Eks/2014/PN.Pwd tanggal 10Agustus 2016 telah dilaksanakan dengan dilakukan penyitaansebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sita Eksekusi No.06/Pdt.Eks/2014/PN.Pwd pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 olehSumaryanto, SH, MH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi.(Bukti P4).Dengan demikian terbukti baik Penetapan Eksekusi, Aanmaning sertaPenetapan Sita Eksekusi dalam perkara yang tercatat di KepaniteraanPengadilan Negeri Purwodadi No.

Membatalkan Penetapan Eksekusi No.06/Pdt.Eks/2014/PN.Pwd, tertanggal 13 Januari 2015 ;5. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Aanmaningpertama dan Aanmaning kedua yang telah dilaksanakanpada tanggal 22 Januari 2015 dan 1 Agustus 2016 ;6. Menyatakan tidak sah Penetapan Sita Eksekusi No.06/Pdt.Eks/2014/PN.Pwd tertanggal 10 Agustus 2016 ;7. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Purwodadiuntuk mengangkat Sita Eksekusi No.06/Pdt.Eks/2014/PN.Pwd, tertanggal 10 Agustus 2016 ;8.

Oleh karena Para Pelawan adalah sebagai pihakpihakdalam Penetapan Eksekusi No.06/Pdt.Eks/2014/PN.Pwd tanggal 13Januari 2015, maka menurut hukum, upaya hukum yang dapat dilakukanoleh Para Pelawan yang keberatan dikeluarkan Penetapan KetuaPengadilan Negeri Purwaodadi No.06/Pdt.Eks/2014/PN.Pwd tanggal 13Januari 2015 adalah Perlawanan (Verzet) bukannya gugatan perlawanan(derden verzet).Bahwa sesuai dengan fakta hukumnya, Para Pelawan adalah sebagaipara pihak dalam Penetapan Eksekusi No.06/Pdt.Eks/2014

/2014/ PN.Pwd telah dilaksanakan olehPengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 31 Agustus 21016 yang2728dituangkan dalam Berita Acara Eksekusi (Pengosongan dan Penyerahan)No.06/Pdt.Eks/2014/PN.Pwd tanggal 31 Agustus 2016.

EKSEPSI SALAH MENGAJUKAN UPAYA HUKUMBahwa pelaksanaan pengosongan yang diajukan oleh Terlawan berdasar Putusan Pengadilan No. 06/Pdt.Eks/2014/PN Pwd, yangmenurut Pelawan Putusan Perkara No. 0O6/Pdt.Eks/2014/PN Pwd31tersebut tidak sah karena melanggar hukum sebagaimana dalilgugatan perlawanan pelawan angka 9 halaman 3 dalam pokokperkaranya.Bahwa suatu putusan Pengadilan yang sudah incraht, tidak bolehdigugat lagi.

No. 41/Pdt.EKS/2018/PN.Dps adalah Cacat Hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan dan/atau Tidak Dapat Dilaksanakan (Non Eksekutable) berikut seluruh akibat hukum yang ditimbulkan batal demi hukum;

No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps dari Register Eksekusi dan mengembalikan sisa panjar Permohonan Eksekusi tersebut kepada Terlawan-I dan Terlawan-II (Para Terlawan);

02 Mei 2017 junctoPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor01/Pdt.Eks/2017/PN.Ton juncto Perkara Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.Tbntanggal 21 Juni 2017, yang akan/sedang berjalan atas Putusan PeninjauanKembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 598/PK/Pdt/2016,tertanggal 24 November 2016 dikarenakan cacat hukum;Dalam Pokok Perkara: WNMengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar (good opposant):Menyatakan perlawanan Pelawan adalah tepat dan beralasan

;Menyatakan bahwa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 598/PK/Pdt/2016, tertanggal 24 November2016 tidak memiliki Kekuatan eksekusi/non executabel;Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor01/Pdt.Eks/2017/PN Tbn juncto Perkara Nomor 25/Pdt.G/2013/PN Tbntanggal 02 Mei 2017 juncto Penetapan Ketua Pengadilan Negeri MalangNomor 01/Pdt.Eks/2017/PN Tbn juncto Perkara Nomor 25/Pdt.G/2013/PNTon tanggal 21 Juni 2017, yang akan/sedang berjalan atas PutusanPeninjauan

Nomor 3714 K/Pdt/2019berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor01/Pdt.Eks/2017/PN Tbn juncto Perkara Nomor 25/Pdt.G/2013/PN Tbntanggal 02 Mei 2017 juncto Penetapan Ketua Pengadilan Negeri MalangNomor 01/Pdt.Eks/2017/PN Tbn juncto Perkara Nomor 25/Pdt.G/2013/PNTbn tanggal 21 Juni 2017;8. Menghukum Terlawan dan Terlawan II untuk membayar seluruh biayaperkara yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkat Peradilan;9.

Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor01/Pdt.Eks/2017/PN Tbn juncto Perkara Nomor 25/Pdt.G/2013/PN Tbn,tanggal 02 Mei 2017 juncto Penetapan Ketua Pengadilan Negeri MalangNomor 01/Pdt.Eks/2017/PN Tbn juncto Perkara Nomor 25/Pdt.G/2013/PN Tbn, tanggal 21 Juni 2017, yang akan/sedang berjalan atas PutusanPeninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor598/PK/Pdt/2016, tertanggal 24 November 2016 adalah cacat hukum dantidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku;6.

Menghukum Terlawan II untuk menghentikan segala proses pelaksanaanlelang yang dimohonkan oleh Pengadilan Negeri Malang bantuanberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor01/Pdt.Eks/2017/PN Tbn juncto Perkara Nomor 25/Pdt.G/2013/PN Tbn,tanggal 02 Mei 2017 juncto Penetapan Ketua Pengadilan Negeri MalangNomor 01/Pdt.Eks/2017/PN Tbn juncto Perkara Nomor 25/Pdt.G/2013/PN Tbn, tanggal 21 Juni 2017;8.

/2014/PN.Yk tanggal 7 Mei2015 khusus terhadap tanah Objek Sengketa tidak sah secara hukum ;6 Membatalkan Penetapan Eksekusi Nomor 08/Pdt.Eks/2014/PN.Yk tanggal 7 Mei2015 khusus terhadap tanah Objek Sengketa ;7 Menetapkan tanah Objek Sengketa bukan bagian dari objek eksekusi dalamPenetapan Eksekusi Nomor 08/Pdt.Eks/2014/PN.

Wirobrajan KotaYogyakarta, adalah Milik dari para Terlawan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap, sehingga Penetapan Eksekusi No. 08/Pdt.Eks/2014/PN.Yk tanggal 7Mei 2015, adalah SAH DAN BE 08/Pdt.Eks/2014/PN. YkKRKEKUATAN HUKUMTETAP YANG HARUS DILAKSANAKAN SECARA HUKUM, dan berhubungPELAWAN MENGAJUKAN PERLAWANAN MENGAJUKAN PERLAWANANDENGAN BUKTI HUKUM YANG TIDAK KUAT, maka secara hukum Pelawandinyatakan sebagai PELAWAN YANG BERITIKAD TIDAK BAIK ;13.

;3 Menyatakan secara hukum bahwa Pelawan, adalah PELAWAN YANGBERITIKAD TIDAK BAIK ;4 Menyatakan bahwa obyek sengketa tanah seluas 10x10 m, adalah bagian dariOBYEK EKSEKUSI dari Penetapan Eksekusi Nomor : 08/Pdt.Eks/2014/PN.

Pengadilan NegeriYogyakarta eksekusi Nomor 08/Pdt.Eks/2014/PN.Yk, maka berdasarkan petitumgugatan subsidair mohon putusan yang seadiladilnya menurut hukum dan kebenaranagar putusan tidak menjadi non ekskutable maka amar putusan dalam pokok perkaraperlu ditambahkan kata membatalkan penetapan eksekusi Nomor 08/Pdt.Eks/2014/PN.Yk, terhadap tanah dan rumah milik pelawan yang disengketakan tersebut sehinggaamar putusan poin 5 pokok perkara menjadi Menyatakan Penetapan eksekusi Nomor08/Pdt.Eks/2014/PN.Yk

Yogyakarta tanggal 7 Mei 2014 khusus terhadap objek sengketa ;17DALAM POKOK PERKARA : Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 3 Februari 2016,Nomor : 75/Pdt.Bth/2015/PN.Yyk dengan memperbaiki amar poin 5selengkapnya berbunyi sebagai berikut :e Menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor 08/Pdt.Eks/2014/PN.Yk tanggal 7Mei 2015 tidak termasuk tanah dan rumah milik pelawan seperti tersebutdiatas dan Membatalkan Penetapan Eksekusi Nomor 08/Pdt.Eks/2014/PN.Yk terhadap tanah dan rumah milik pelawan

Nomor : 1/Pdt.Eks/2016/PN.

Putusan SecaraSukarela Nomor : 1/Pdt.Eks/2016/PN.

/2016/PN.Bms Jo. 12/Pdt.G/2016/PN.Bms dan Berita AcaraPelaksanaan Putusan Secara Sukarela Nomor : 1/Pdt.Eks/2016/PN.

/2016/PN.Bms Jo. 12/Pdt.G/2016/PN.Bms dan telah dibuatkan Berita AcaraPelaksanaan Putusan Secara Sukarela Nomor : 1/Pdt.Eks/2016/PN.

dantelah dibuatkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Secara Sukarela Nomor : 1/Pdt.Eks/2016/PN.

Bahwa upaya perdamaian sudah dilakukan terlebih dahulu oleh Tergugatdalam Aanmaning Perkara nomer 99/Pdt.Eks/2017/PN Byl dan tidakdimanfaatkan oleh Penggugat;. Bahwa setelah tidak ada kesepakatan dan tindakan, maka Tergugatmengajukan sengketa terhadap obyek sengketa berdasarkan PenetapanKetua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 99/Pdt.Eks/2017/PN.Byl tanggal 05Juni 2017 dan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor.10/BA.Pdt.Eks/2017/PN.Byl tanggal 07 Juni 2017;.

Ketua Pengadilan Negeri BoyolaliNomor : W12.U.17/960/HK.02/6/2018 tanggal 28 Juni 2018 (vide Bukti TT1), Pengadilan Pengadilan Negeri Boyolali meminta bantuan Turut Tergugatuntuk melaksanakan lelang eksekusi atas Obyek Lelang a guo denganmenyertakan dokumendokumen persyaratan lelang diantaranya:Penetapan Eksekusi Lelang Wakil Ketua Pengadilan Negeri BoyolaliNomor : 99/Pdt.Eks/2017/PN.Byl tanggal 15 Januari 2018 (vide Bukti TT4)e Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor99/Pdt.Eks/2017

/PN.Byl tanggal 27 Desember 2017e Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 99/Pdt.Eks/2017/PN.Byl tanggal 29Desember 2017e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor99/Pdt.Eks/2017/PN.Byl tanggal 27 November 2017e Berita Acara Aanmaning tanggal 4 Desember 2017 dan 13 Desember2017e Perhitungan Kewajiban Hutang Termohon Kepada Pemohon tanggal 28Juni 2018 (vide Bukti TT5)e Fotocopy Sertifikat.

/2017/PN Byl , diberi tanda Bukti T4;Fotocopy Berita Acara Aanmaning tanggal 4 Desember 2018 Nomor:99/Pdt.Eks/2017/PN Byl, diberi tanda Bukti T5a;Fotocopy Berita Acara Aanmaning tanggal 13 Desember 2018 Nomor:99/Pdt.Eks/2017/PN Byl, diberi tanda Bukti T5b;Fotocopy Turunan Surat Permohonan Sita Eksekusi a/n.

Muhroji tanggal 22Desember 2017, diberi tanda Bukti T6;Fotocopy Berita Acara Penentuan harga Limit tanggal 6 September 2018Nomor: 99/Pdt.Eks/2017/PN Byl, diberi tanda Bukti T7;Fotocopy Permohonan Penetapan Jadwal lelang Eksekusi ulang perkaraNomor: 99/Pdt.Eks/2017/PN Byl tanggal 7 September 2018, diberi tanda BuktiT8;Fotocopy Slip Penyetoran dari Muhroji kepada PT.

No. 41/Pdt.EKS/2018/PN.Dps adalah Cacat Hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan dan/atau Tidak Dapat Dilaksanakan (Non Eksekutable) berikut seluruh akibat hukum yang ditimbulkan batal demi hukum;

No. 41/Pdt.Eks/2018/PN.Dps dari Register Eksekusi dan mengembalikan sisa panjar Permohonan Eksekusi tersebut kepada Terlawan I dan Terlawan-II (Para Terlawan);

Menyatakan Penetapan Sita Eksekusi Nomor : 13/Pdt.Eks/2011/PA JS. tidak berkekuatan hukum;4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk Mengangkat sita eksekusi yang telah diletakkan atas sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya seluas 1.614 m2 (semula HGB No. 196/Kec. Mergangsan, Kel Wirogunan, Kampung Bintaran), saat ini dikenal dengan Jl.

Tanggal 3 Juli 2012, mengemukakan halhal yang pada pokoknya sebagaiberikut :1 Bahwa, sesuai dengan Surat Panggilan (Relaas) No. 13/Pdt.EKS/2011/PA.JSjo. No. 873/Pdt.G/2007/PA.JS jo. No. 72/Pdt.G/2008/PTA.JK jo.

;e =6Ahliwaris ........yang tidak ikut sebagai pihak dalam Gugatan Perlawanan dalam perkara a quo;c Bahwa Berita Acara Eksekusi tanggal 15 Juni 2011 berdasarkan Penetapan SitaEksekusi Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 13/Pdt.Eks/2012/PAJS jo No. 873/pdt.c/2007/PAJS jo No. 72/Pdt.G/2008/PTA.JK jo No. 344 K/AG/2009/MARI, adalahbukan mengenai sengketa HARTA WARISAN, sehingga tidak harus semuaTERMOHON dalam Penetapan Sita Eksekusi No. 13/Pdt.Eks/2012/PNS, menjadipihak dalam perkara a quo;Hal. 9 dari

Nomor 344 K/AG/2009 tanggal 2 Desember 2011 bermaterai cukup sesuaidengan aslinya (kode P.1) ;2 Fotokopy Penetapan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 13/Pdt.Eks/2011PA.JS tanggal 17 April 2012, bermaterai cukup Copy dari copy (kode P.2) ;3 Fotokopy surat Penunjukan Jurusita Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor 13/Pdt.Eks/2011/PA.JS tanggal 25 April 2012, bermaterai cukup Copy dari copy (kodeP.3) ;4 Fotocopy surat pemberitahuan Nomor 13/Pdt.Eks/2011/PAJS Jo.

NO. 1559/Pdt.G/2012/PAJSFotocopy surat pemberitahuan Nomor 13/Pdt.Eks/2011/PAJS Jo. Nomor 873/Pdt.G/2007/PA.JS tidak ada hari dan tanggalnya dari Jurusita Pengadilan Agama JakartaSelatan kepada (pelawan II dalam perkara Aquo) untuk datang pelaksanaan Sita Eksekusibermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode P.4.b) ;5 Fotocopy surat panggilan Relaas Nomor 13/Pdt.Eks/2011/PA.JS Jo. Nomor 873/Pdt.G/2007/PA.JS jo Nomor. 72/Pdt.G/PTA.JK Jo.

Namun demikian, sebagai konsekuensi yuridis dari telah dinyatakan bahwaTerlawan II dan III (Pemohon Eksekusi II dan II) tidak berhak mengajukan permohonaneksekusi tersebut, maka Majelis menyatakan bahwa Penetapan Sita Eksekusi Nomor : 13/Pdt.Eks/2011/PA JS. tidak berkekuatan hukum.

Bahwa atas permohonan eksekusi dari Terlawan tersebutdiatas, maka Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta telahmengeluarkan Penetapan Nomor : 14/Pdt.Eks/2018/PN.Yyk. Jo.Nomor : 108/Pdt.G/2015/PN.Yyk, guna memberikan Tegoran /Aanmaning sebagaimana Relas Panggilan Tegoran / AanmaningNomor : 108/Pdt.G/2015/PN. Yyk. Jo. Nomor14/Pdt.Eks/2018/PN.Yyk, tertanggal 21 Agustus 2018 yangdisampaikan oleh Jurusita Pengganti dari Pengadilan NegeriYogyakarta kepada Pelawan.7.

Menyatakan bahwa Penetapan Eksekusi dari Ketua PengadilanNegeri Yogyakarta Nomor : 14/Pdt.Eks/2018/PN.Yyk. Jo. Nomor108/Pdt.G/ 2015/PN.Yyk tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.4. Menyatakan bahwa eksekusi No.14/Pdt.Eks/2018/PN.Yyk terhadapAkta Perdamaian tanggal 11 #=Januari 2016, Nomor108/Pdt.G/2015/PN.Yyk yang dimohonkan oleh Terlawan tersebut adalahnon eksekutabel, setidaknya ditunda sampai perkara ini mempunyaikekuatan hukum tetap.5.

Jadi dengandemikian, permohonan eksekusi dari Terlawan yang juga sudahdikuatkan dengan penetapan Ketua PN Yogyakarta No.14/Pdt.Eks/2018/PN,Yyk adalah hal yang eksekutable (bisadilaksanakan) dan sama sekali bukan non eksekutable.7.

Menyatakan bahwa Penetapan eksekusi dari Ketua PengadilanNegeri Yogyakarta Nomor 14/Pdt.Eks/2018/PN.Yyk jo Akte PerdamaianNomor 108/Pdt.G/2015/PN.Yyk adalah berdasar hukum dan mempunyaikekuatan hukum.Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT YYK6. Menyatakan bahwa penetapan Nomor 14/Pdt.Eks/2018/PN.Yykterhadap Akte Perdamaian Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Yyk tanggal 11Januari 2016 yang dimohonkan oleh Terlawan/Pemohon eksekusi adalahEksekutable.7.

Menyatakan bahwa Penetapan Eksekusi dari Ketua PengadilanNegeri Yogyakarta Nomor : 14/Pdt.Eks/2018/PN Yyk, jo. Nomor :108/Pdt.G/2015/PN Yyk, tersebut tidak mempunyai kekuatanhukum ;4. Menyatakan bahwa eksekusi No. 14/Pdt.Eks/2018/PN Yykterhadap Akta Perdamaian tanggal 11 Januari 2016, Nomor :108/Pdt.G/2015/ PN Yyk, yang dimohonkan oleh Terlawan tersebutadalah non eksekutabel ;5.

Dalam kesempatan tersebut telah disampaikan oleh Pelawan I akanmenempuh Perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi dari Pengadilan NegeriPurwodadi.Bahwa setelah aanmaning kedua tersebut, Terlawan I mengajukan PermohonanSita Eksekusi, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Purwodadi melanjutkandengan menerbitkan Penetapan Sita Eksekusi No.06/Pdt.Eks/2014/PN.Pwd,tanggal 10 Agustus 2016 ;Bahwa Penetapan Sita Eksekusi No.06/Pdt.Eks/2014/PN.Pwd tanggal 10Agustus 2016 telah dilaksanakan dengan dilakukan penyitaan

sebagaimanatertuang dalam Berita Acara Sita Eksekusi No.06/Pdt.Eks/2014/PN.Pwd pada hariJumat tanggal 12 Agustus 2016 oleh Sumaryanto, SH, MH, Wakil PaniteraPengadilan Negeri Purwodadi.

/20014/PN.Pwd tertanggal O&Agustus 2016.b Surat Permohonan Perlindungan Hukum dan Permohonan Penundaan ProsesPelaksanaan Eksekusi Perkara No. 06/Pdt.Eks/20014/PN.Pwd tertanggal 16Agustus 2016.c Surat Permohonan ke III Perlindungan Hukum dan Permohonan PenundaanPelaksanaan Eksekusi Perkara No. 06/Pdt.Eks/20014/PN.Pwd tertanggal 22Agustus 2016.

/2014/PN.Pwd tentang Pelaksanaan Perintah Eksekusi yang dimohonkan olehTerlawan I sebagai Pemohon Eksekusi dalam perkara Eksekusi No.06/Pdt.Eks/2014/PN.Pwd ;2 Bahwa dalam perkara eksekusi No.06/Pdt.Eks/2014/PN.Pwd sebagai pihakpihaknya adalah Burita Yulianti (ic.

/2014/ PN.Pwd telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Purwodadipada tanggal 31 Agustus 21016 yang dituangkan dalam Berita Acara Eksekusi(Pengosongan dan Penyerahan) No.06/Pdt.Eks/2014/PN.Pwd tanggal 31 Agustus2016.

Bahwa pada tanggal 19 Februari 2013 Terlawan mengajukan permohonanpelaksanaan (Eksekusi) atas putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap / pasti tersebut, dan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal6 Maret 2013 telah mengeluarkan Penetapan No. 07/Pdt.Eks/2013/PN.Smgtentang Perintah untuk Melaksanakan Eksekusi Pengosongan Tanah danRumah milik Pelawan di JIn, Wotgandul Barat No. 30 Kota Semarang;.

Bahwa Pelawan tidak dapat menerima atau keberatan atas PenetapanPengadian Negeri Semarang No. 07/Pdt.Eks/2013/PN.Smg, tanggal 6 Maret2013, dimana Pelawan pada tanggal 8 Februari 2013 berkirim surat keMahkamah Agung R.I, dan Panitera Mahkamah Agung R.I dengan suratnyaNo. 1154/PAN/HK.02/VIII/2013 bulan Agustus 2013 perihal : mohonpenjelasan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang, dimanaTerlawan mendapat tembusannya;.

Bahwa Pelawan tidak dapat menerima atau keberatan atas PenetapanPengadilan Negeri Semarang No. 07/Pdt.Eks/2013/PN.Smg, tanggal 6 Maret2013 tersebut, dikarenakan gugatan Terlawan yang telah diputus PengadilanNegeri Semarang tanggal 11 Desember 2006 dalam perkara No.123/Pdt.G/2006/PN.Smg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 2Agustus 2010 dalam perkara No. 144/Pdt/2010/PT.Smg. Jo.

/2013/PN.Smg tanggal 6 Maret 2013, denganhormat kami mohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yangmemeriksa perkara a quo supaya berkenan menerbitkan putusanprovisionil yaitu : Membatalkan atau setidaktdaknya menangguhkanpelaksanan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Semarang No.07/Pdt.Eks/2013/PN.Smg tanggal 6 Maret 2013;Berdasarkan halhal tersebut diatas, Pelawan memohon kepada lbu KetuaPengadilan Negeri Semarang cq.

Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa danperkara a quo, berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini:DALAM PROVISI :Membatalkan atau setidaktidaknya menangguhkan pelaksanan PenetapanEksekusi Pengadilan Negeri Semarang No. 07/Pdt.Eks/2013/PN.Smg tanggal6 Maret 2013.Hal. 5 Putusan No.83 /PDT/2017/PT.SMGDALAM POKOK PERKARA.

PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Nopember2010 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang padatanggal 12 Nopember 2010 dengan Nomor 39/Pdt.G/2010/PN.JMB telah mengemukakanhalhal yang pada pokoknya sebagai berikut :1 Bahwa dalam gugatan ini yang dijadikan pihak Tergugat hanya ANUGERAHARTHA WIJAYA WONG alias LINARDI alias PING YAN adalah subyek yangsecara nyata/feitelijk menguasai obyek sengketa berdasarkan Berita Acara EksekusiNo. 01/Pdt.Eks

Jombang ;Menyatakan tindakan Tergugat yang menguasai, menghaki dan mengakumemiliki tanah dan bangunan obyek sengketa dengan SHM No. 1052 atas namaHADIKUSUMO SOEGIONO dan SHERLYNA, gambar situasi tanggal27101988 No. 2463, seluas 498 m2 yang terletak di Propinsi Jawa TimurKabupaten Jombang Kecamatan Jombang Desa Kepatihan dan lagi pula menutuphalaman depan dengan pagar tembok tertutup rapat adalah merupakan PerbuatanMelawanMenyatakan pelaksanaan Eksekusi sesuai Berita Acara Eksekusi No. 0O1/Pdt.Eks

No.44/Pdt.G/2004/PN.JMB, tertanggal 21 April 2010, yang diberi tanda5 Foto copy Berita Acara Tegoran No.01/Pdt.Eks/2010/PN.JMB jo. No.44/Pdt.G/2004/PN.JMB, tertanggal 24 Maret 2010, yang diberi tanda1415101112Foto copy Berita Acara Sita Jaminan No.44/BA.SJ.Pdt.G/2004/PN.JMb,tertanggal 05 Juli 2005, yang diberi tandaFoto copy Berita Acara kesekusi No.01/Pdt.Eks/2010/PN.JMB jo.

pengetikankarena terbukti telah langsung diperbaiki oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombangsebagaimana Berita Acara Eksekusi (bukti T7) yang diajukan oleh Tergugat dan halinilah yang benar karena sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang No.01/Pdt.Eks/2010/PN.JMB jo No. 44/Pdt.G/2004/PN.JMB (bukti T4) Menimbang, bahwa adanya Pernyataan Penitipan Barang (bukti T16) yangdibuat dan ditandatangani oleh R.

jo Berita Acara Eksekusi No. 01/Pdt.Eks/2010/PN.JMB No. 44/Pdt.G/2004/PN.JMB tanggal 29 April 2010, biarpun hal ini dibantah pula oleh Penggugatdalam Replik maupun Kesimpulannya dengan mengatakan bahwa dalam perkara aquoNy.

;7.Bahwa terbitnya Penetapan Eksekusi Nomor : 13/Pdt.Eks/2011/PN.BJNtanggal 2 Januari 2012 berawal dari Terlawan membeli lelang HakTanggungan atas obyek sengketa dan obyek sengketa II;8.Bahwa membeli barang yang dilelang adalah membeli barang dalamkeadaan as is, maksudnya pembeli lelang mau membeli barang yangdilelang itu dalam keadaan apa adanya.

/2011/PN.BJN;Hal 3 dari 2511.Bahwa dengan demikian terbitnya Penetapan Eksekusi Nomor: 13/Pdt.Eks/2011/PN.BJN tidak sah, cacat hukum serta menyalahi aturanhukum;Berdasar atas alasanalasan tersebut di atas, maka mohon PengadilanNegeri Bojonegoro memutus:DALAM PROVISIMenetapkan menghentikan eksekusi Penetapan Eksekusi Nomor:13/Pdt.Eks/2011/PN.BJN tanggal 2 Januari 2012 untuk sementara hinggaadanya putusan pengadilan perkara ini yang mempunyai kekuatan hukumtetap;DALAM POKOK PERKARA1.

Menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor: 13/Pdt.Eks/2011/PN.BJNtanggal 2 Januari 2012 cacat hukum;4. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum suratPenetapan Eksekusi Nomor: 13/Pdt.Eks/2011/PN.BJN tanggal 2 Januari2012;5.

Surat Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 4 Mei 2012 Nomor:W14U10/250/HT.03.04/V/2012 perihal panggilan pelaksanaaneksekusi Nomor: 13/Pdt.Eks/2011/PN.BJN, diberi tanda P.1.2.34;5. Surat Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 4 Mei 2012 Nomor:W14U10/250/HT.03.04/V/2012 perihal panggilan pelaksanaaneksekusi Nomor: 13/Pdt.Eks/2011/PN.BJN, diberi tanda P.1.2.35;6.Surat.............6.

Surat Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 4 Mei 2012 Nomor:W14U10/250/HT.03.04/V/2012 perihal panggilan pelaksanaaneksekusi Nomor: 13/Pdt.Eks/2011/PN.BJN, diberi tanda P.1.2.36;7. Penetapan Eksekusi tanggal 2 Januari 2012 Nomor: 13/Pdt.Eks/2011/PN.BJN, diberi tanda P.1.2.37;8. Surat dari kuasa hukum para pelawan Nomor: 54/NRPNMTE/AA/V/2012 tanggal 7 Mei 2012 tentang Mohon Tidak Dilakukan EksekusiPenetapan Nomor: 13/Pdt.Eks/2011/PN.BJN, diberi tanda P.1.2.38;9.