Ditemukan 18102 data
462 — 427 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL ; P.T. BILLABONG INDONESIA (PTBI), dkk. vs. CV. BALI BALANCE
308 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
ASHARI PRABAKTI WAHYUDI
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
163 — 132
Penggugat:
ASHARI PRABAKTI WAHYUDI
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
504 — 175 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI VS H. DARMAWAN;
PUTUSANNomor 40 PK/TUN/LH/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALREPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto No. 44, Jakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Riyatno, S.H., LL.M.
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALREPUBLIK INDONESIA ;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.
193 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
SINAR DAMAI VS KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI;
287 — 163 — Berkekuatan Hukum Tetap
SURSARITA SEJAHTERA VS KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI;
Putusan Nomor 4 K/TUN/2021Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Badan KoordinasiPenanaman Modal Nomor 347/A.8/B.2/2019, Perinal Tanggapan AtasPermohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi ProduksiBatubara tertanggal 28 Januari 2019;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat BadanKoordinasi Penanaman Modal Nomor 347/A.8/B.2/2019 PerihalTanggapan Atas Permohonan Perpanjangan Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi Batubara tertanggal 28
Januari 2019;Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusanperpanjangan izin usaha pertambangan operasi produksi batubaraSurat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman ModalNomor 12/1/IUP/PMA/2017 tentang Persetujuan Penyesuaian Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Dalam Rangka Penanaman ModalAsing Untuk Komoditas Tambang Batubara Serta Pengalihan Ke AfiliasiDari PT Bangun Energy Indonesia Kepada PT Sursarita SuksesSejahtera tertanggal 13 Maret 2017;Membebankan kepada Badan Koordinasi
Penanaman ModalRepublik Indonesia untuk membayar kerugian yang nyata yangdialami Penggugat sebesar Rp30.213.904.484,00 (tiga puluh miliardua ratus tiga belas juta sembilan ratus empat ribu empat ratus delapanpuluh empat), yang mana jumlah kerugian tersebut akan bertambahsampai dilaksanakannya putusan yang telah berkekuatan hukum tetapdalam perkara aquo;6.
TUN/2021Dalam Pokok Perkara/SengketaMenerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untukseluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Badan Koordinasi PenanamanModal Nomor 347/A.8/B.2/2019, perihal Tanggapan Atas PermohonanPerpanjangan lIzin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubaratertanggal 28 Januari 2019;Mewajibkan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untukmencabut Surat Badan Koordinasi Penanaman
Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untukmenerbitkan keputusan perpanjangan izin usaha pertambangan operasiproduksi batubara Surat Keputusan Kepala Badan KoordinasiPenanaman Modal Nomor 12/1/IUP/PMA/2017, tentang PersetujuanPenyesuaian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dalam RangkaPenanaman Modal Asing untuk Komoditas Tambang Batubara sertaPengalihan ke Afiliasi dari PT Bangun Energy Indonesia Kepada PTSursarita Sukses Sejahtera tertanggal 13 Maret 2017;Membebankan kepada Badan Koordinasi Penanaman
121 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
241 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
GAHARU KAPITA INDONESIA VS KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI;
400 — 213 — Berkekuatan Hukum Tetap
GAHARU KAPITA INDONESIA VS KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI;
., jabatan Kepala Pusat Bantuan Hukum,Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor2/SK/A.1/2020, tanggal 14 Januari 2020;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 1 dari 6 halaman.
Menyatakan untuk menangguhkan / menunda pelaksanaan dari SuratKeputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 179Tahun 2019 Tentang Pencabutan Izin Usaha atas nama PT GaharuKapita Indonesia NPWP 76.476.718.2011.000 tertanggal 22 Oktober2019 sampai dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap(in kracht van gewijsde);3. Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;Dalam Pokok Perkara :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala BadanKoordinasi Penanaman Modal Nomor 179 Tahun 2019 TentangPencabutan Izin Usaha atas nama PT Gaharu Kapita IndonesiaNPWP: 76.476.718.2011.000 tertanggal 22 Oktober 2019;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;atauApabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan sesuai dengankeadilan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Halaman 2 dari 6 halaman.
235 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT. MELAPI TIMBER;;
130 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL;;
36 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT. INDOBARA BAGAS JAYA;;
151 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
WARISAN PUSAKA BANGSA VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL;;
367 — 254 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI VS PT. TOSHIBA INDONESIA;
160 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
HENDRIKUS WORO VS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA;;
112 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA VS PT DEWI RINJANI;;
128 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT GUNUNG BERKAT UTAMA VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI;;
196 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT. BUMI BESTARI SEJAHTERA., DAN BUPATI KOLAKA;
122 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
PROSPEK BUMINDO SEJAHTERA vs MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL;;