tahun 1999 Pasal 50 ayat ( 3 ) huruf ( a ), Siapapun dilarang mengerjakan atau menggunakan dan atau mendudukikawasan hutan secara tidak sah b) merambah hutan.Demikian pada alinea ke 4, pertimbangan Majelis Hakim menyatakan :Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti tersebut di atas makaMajelis berpendapat bahwa obyek sengketa awalnya adalahkawasan hutan yang di larang untuk di manfaatkan atau di rambahdan baru terbuka setelah keluarnya Keputusan Menteri KehutananNomor : SK 357 / Menlhk / Setjen / Pla.O

Karena sekalipun dari fakta yangterungkap di persidangan melalui bukti surat dan keterangan saksi saksibahwa obyek sengketa masuk dalam kawasan hutan tutupan / hutanlindung, namun fakta hukum juga telah membuktikan bahwa obyeksengketa yang berada di dalam wilayah Desa Lodoblolong sejak dahulu( sebelum berlakunya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 357 /Menlhk / Setjen / Pla.O / 5 / 2016 ) telah di tinggali, di olah dan dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Lodoblolong termasuk PEMBANDING /Penggugat

Lembata, yang Isinya antara lainmenjelaskan : dari 151 desa/kelurahan se Kabupaten Lembata, terdapat11 desa yang pemukiman penduduknya berada dalam kawasan hutanlindung, yang salah satu dari 11 desa tersebut adalah Desa Lodotodokowa,dimana terhadap keberadaan 11 desa tersebut, Pemerintah daerahKabupaten Lembata telah melakukan usulan perubahan kawasan hutanmelalui Reviuw RTRWP Tahun 2015 yang hasilnya telah di tetapbkan melaluiSurat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 357 / Menlhk / Setjen /Pla.O

Sehingga sangat keliru jika Judexfactie menyimpulkan obyek sengketa awalnya adalah kawasan hutan yangmenjadi kewenangan Dinas Pertanian dan Kehutanan, dan sebelumberlakunya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 357 / Menlhk /Setjen / Pla.O/ 5 / 2016, tertanggal 11 Mei 2016, obyek sengketa bukanlahHalaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2019/PT KPGmilik atau di kuasai oleh siapapun karena merupakan kawasan hutan danberdasarkan Undang undang Nomor : 41 tahun 1999 Pasal 50 ayat ( 3 )huruf

mengatur hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum.Bahwa mengingat obyek sengketa berada dalam kawasan hutanlindung di Desa Lodotodokowa yang sejak dahulu olen masyarakat DesaLodotodokowa dan juga PEMBANDING / Penggugat sudah di jadikan areapemukiman dan lahan usaha, maka Pemerintah daerah KabupatenLembata lalu melakukan usulan perubahan kawasan hutan melalui ReviuwRTRWP Tahun 2015 yang hasilnya telah di tetapkan melalui SuratKeputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 357 / Menlhk / Setjen / Pla.O

,sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan, pada tanggal 09 April 2020,yang pada pokoknya sebagai berikut :OBJEK SENGKETASurat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia NomorSK.1047/Menlhk/Setjen/PLA.O/12/2019, tanggal 13 Desember 2019, tentang IzinPinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan SaranaHalaman 3 dari 103 halaman, Putusan Nomor : 41/G/2020/PTUNJKT.Penunjangnya Atas Nama PT.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1047/Menlhk/Setjen/PLA.O/12/2019, tertanggal 13 Desember 2019 tentang IzinPinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara danSarana Penunjangnya Atas Nama PT.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1047/MENLHK/SETJEN/PLA.O/12/2019, tertanggal 13 Desember 2019 tentang Izin Pinjam Pakai KawasanHutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana PenunjangnyaPada Kawasan Hutan Produksi Atas Nama PT. Arsy Nusantara di KabupatenBarito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah Seluas + 904,89 Ha (SembilanRatus Empat dan Delapan Puluh Sembilan Hektar).3.

Sedangkan lokasi areal perusahaan(objek hukum) yang terdapat di dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor SK.1047/Menlhk/Setjen/PLA.O/ 12/2019 tanggal 13 Desember2019 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi ProduksiBatubara dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT.

Berdasarkan halhal tersebut di atas, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutananmenerbitkan Keputusan Nomor SK.1047/Menlhk/Setjen/ PLA.O/12/2019 tanggal 13Desember 2019 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk KegiatanOperasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT.

S.628/PKTL/REN/PLA.O/5/2019 tanggal 16 Mei 2019 halPeringatan Ke2 Pembayaran PNBPPKH Terutang Tahun 2018a.n. PT. Toshida Indonesia;3) No. S.1104/PKTL/REN/PLA.O/8/2019 tanggal 27 Agustus 2019 halPeringatan Ke3 Pembayaran PNBPPKH Terutang Tahun 2018a.n. PT. Toshida Indonesia;Halaman 12 dari 56 Halaman Putusan Nomor : 136/G/2021/PTUN.JKT.b.

S.628/PKTL/REM/PLA.O/3/2019 tanggal 16 Mei 2019 perihalperingatan ke2 pembayaran PNBPPKH terhutang tahun 2018 a.n. PTToshida Indonesia;c. .1104/PKTL/REM/PLA.0/3/2019 tanggal 27 Agustus 2019 perihalperingatan ke3 pembayaran PNBPPKH terhutang tahun 2018 a.n.

Bukti T18Bukti T17 :: Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan TataLingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanannomor S.1104/PKTL/REN/PLA.O/8/2019 tanggal 27 Agustus2019 perihal peringatan ke3 pembayaran PNBPPKH terhutangtahun 2018 a.n.

/PLA.O/3/ 2019 tanggal 25Maret 2019 perihal peringatan ke1 pembayaran PNBPPKHterhutang tahun 2018 a.n.

PT Toshida Indonesia, (fotokopisesuai dengan asli);Bukti pengiriman Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanandan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan nomor S.628/PKTL/REN/PLA.O/5/ 2019 tanggal 16Mei 2019 perihal peringatan ke2 pembayaran PNBPPKHterhutang tahun 2018 a.n.

Nomor SK.740/ MENLHK/SETJEN/PLA.O/9/2019 tanggal 27September 2019 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatanOperasi produksi nikel dan sarana penunjangnya atas nama PT KencanaBumi Mineral seluas + 982,10 (Sembilan ratus delapan puluh dua dansepuluh perseratus) hektar pada kawasan hutan produksi terbatas dan hutanproduksi yang dapat dikonversi di Kabupaten Morowali Provinsi SulawesiTengah, untuk selanjutnya dalam Gugatan ini akan disebut sebagai ObjekSengketa.TENTANG KEPUTUSAN TATA USAHA

OEA merupakan perusahaan tambang nikel yangtelah mendapat IPPKH untuk kegiatan operasi sejak15 Maret 2019 berdasarkan Keputusan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.225/Menlhk/ Setjen /PLA.O /3 /2019, dan melakukanperjanjian kerjasama dengan PT. Bintang DelapanMineral (PT. BDM) sebagai perusahaan yangmelakukan kegiatan operasional penambangan dilapangan.Namun pada implementasi lapangan PT.

Bahwa Surat Direktorart Jenderal Planologi Kehutanan dan TataLingkungan Nomor S.4152/PKTL/REN/PLA.O/10/2019 tanggal 16Oktober 2019 merupakan tindaklanjut atas Surat DirekturJenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan KehutananHalaman 42 dari 95 halaman.

Kencana Bumi Mineral; Nota Dinas Direktur Jenderal Penegakan HukumLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor ND.21 /PHLHK/PPH/ RHS /GKM.2/8/2019 tanggal 13 Agustus 2019; Surat Direktur Jenderal Penegakan Hukum LingkunganHidup dan Kehutanan NomorR.14/Phihkl/PPh/rhs/gkm.2/10/2019 tanggal 11 Oktober2019; Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan TataLingkungan Nomor S.1452/PKTL/REN/PLA.O/10/2019tanggal 16 Oktober 2019; Pakta Integritas Direktur Utama PT.

Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.4)5) Nota Dinas Direktur Jenderal Penegakan HukumLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor ND.2 1/PHLHK/PPH /RHS/GKM.2/8/2019 tanggal 13 Agustus 2019; Surat Direktur Jenderal Penegakan Hukum LingkunganHidup dan Kehutanan NomorR.14/Phihkl/PPh/rhs/gkm.2/10/2019 tanggal 11 Oktober2019; Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan TataLingkungan Nomor S.1452/PKTL/REN/PLA.O/10/2019tanggal 16 Oktober 2019; Pakta Integritas Direktur Utama PT.

Bahwa lokasi penebangan pohon kuanitan yang berada di Hutan DesaPangkungparuk, Kecamatan Seririt;Kabupaten Buleleng tersebut setelahdilakukan lacak balak, lokasi pada koordinat (8.26456 dan 114.86133)merupakan hutan lindung berdasarkan Surat Keputusan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:SK.85/MENLHK/SETJEN/PLA.O/2/2018 tentang Penetapan WilayahKesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Provinsi Bali tanggal 12 Pebruari2018, dan terdakwa melakukan penebangan pohon tanpa ada surat

Bahwa lokasi penebangan pohon kuanitan yang berada di Hutan DesaPangkungparuk, Kecamatan Seririt;Kabupaten Buleleng tersebut setelahdilakukan lacak balak, lokasi pada koordinat (8.26456 dan 114.86133)merupakan hutan lindung berdasarkan Surat Keputusan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:SK.85/MENLHK/SETJEN/PLA.O/2/2018 tentang Penetapan WilayahKesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Provinsi Bali tanggal 12 Pebruari2018, dan terdakwa melakukan penebangan pohon dalam kawasan

Bahwa dasar penetapan hutan lindung tempat lokasi kuanitan ditebangdasarnya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.1I.Nomor SK.85/MENLHK/SETJEN/PLA.O/2/2018 tanggal 12 Pebruari 2018tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung. Bahwa tempat lokasi kayu kuanitan yang ditebang tersebut ada diKawasan hutan lindung tepatnya diantara kordinat (8.26456 dan114.86133).

Bahwa lokasi penebangan pohon kuanitan yang berada di Hutan DesaPangkungparuk, Kecamatan Seririt,Kabupaten Buleleng tersebut setelahdilakukan lacak balak, lokasi pada koordinat (8.26456 dan 114.86133)merupakan hutan lindung berdasarkan Surat Keputusan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.85/MENLHK/SETJEN/PLA.O/2/. 2018 tentang Penetapan WilayahKesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Provinsi Bali tanggal 12 Pebruari2018, dan terdakwa menguasai, atau memiliki hasil hutan

;

Kehutanan;

Toshida Indonesia dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Toshida Indonesia dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Toshida Indonesia dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Toshida Indonesiatelah mendapat 3 (tiga) kali peringatan pada tahun 2019 dari Dirjen Planologiyaitu surat Nomor: S.338/PKTL/REN/PLA.O/3/2019 tanggal 25 Maret 2019,Nomor: S.628/PKTL/REN/PLA.O/5/2019 tanggal 16 Mei 2019 dan Nomor:S.1104/PKTL/REN/PLA.O/8/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentangPembayaran PNBPPKH tahun 2018 atas nama PT.

Toshida Indonesia Nomor s. 1684/PKTL/REN/PLA.O/12/2017tanggal 22 Desember 2017 kepada Direktur PT. Toshida Indonesia yangditandatangani oleh Sigit Hardinarto selaku Direktur Jenderal PlanologiKehutanan dan Tata Lingkungan1 (satu) bundel foto copy Surat Perihal Penetapan PNBPPKH Terutang tahun2017 a.n. PT. Toshida Indonesia Nomor S.149/PKTL/REN/PLA.O/2/2018 tanggal19 Pebruari 2018 kepada Direktur PT.

Toshida Indonesia Nomor S.1596/PKTL/REN/PLA.O/12/2017tanggal 28 Desember 2018 kepada Direktur PT.

: S.405/PKTLRen/ISD/PLA.O/5/2017 tanggal 15 Mei2017 perihal Tagihan kedua pembayaran PNBP PKH Tahun 2016 dari DirektoratJenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada KementerianLingkungan Hidup dan KehutananFoto copy surat Nomor : S.508/PKTLRen/ISD/PLA.O/6/2017 tanggal 20 Juni2017 perihal Tagihan ketiga pembayaran PNBP PKH Tahun 2016 dari DirektoratJenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada KementerianLingkungan Hidup dan KehutananFoto copy surat Nomor : S959/PKTLRen/ISD/PLA.O

/PLA.O/11/2017 tanggal 16Nopember 2017 perihal Tagihan pertama pembayaran PNBP PKH Tahun2017 an.

Buleleng, guna dijual kepada saksi KETUT WIDIASA aliasWIDIA; Bahwa lokasi penebangan pohon Sonokeling yang berada di Hutan MundukLimo tersebut setelah dilakukan lacak balak, tonggak 1. berada 081448.2S; 1145242.0 E; Tonggak 2. 081446.5 S; 1145243.4 E; Tonggak 3.081445.1 S; 1145243.1 E; merupakan hutan lindung berdasarkan SuratKeputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor : SK. 85/MENLHK/SETJEN/PLA.O/2/ 2018 tentang PenetapanWilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Provinsi

Buleleng, guna dijual kepada saksi KETUT WIDIASA aliasWIDIA;Bahwa lokasi penebangan pohon Sonokeling yang berada di Hutan MundukLimo tersebut setelah dilakukan lacak balak, tonggak 1. berada 081448.2S; 1145242.0 E; Tonggak 2. 081446.5 S; 1145243.4 E; Tonggak 3.081445.1 S; 1145243.1 E; merupakan hutan lindung berdasarkan SuratKeputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor : SK. 85/MENLHK/SETJEN/PLA.O/2/ 2018 tentang PenetapanWilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Provinsi

Buleleng, guna dijual kepada saksi KETUT WIDIASA aliasWIDIA;Bahwa lokasi penebangan pohon Sonokeling yang berada di Hutan MundukLimo tersebut setelah dilakukan lacak balak, tonggak 1. berada 081448.2S; 1145242.0 E; Tonggak 2. 081446.5 S; 1145243.4 E; Tonggak 3.0814'45.1 S; 1145243.1 E; merupakan kawasan hutan lindungberdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor : SK. 85/MENLHK/SETJEN/PLA.O/2/ 2018Halaman 9 dari 67 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/

Berada 081445.1 S; 1145243.1 E;Yang mana posisi koordinat tersebut menunjukan sebagai posisi hutan lindungberdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor : SK. 85/MENLHK/SETJEN/PLA.O/2/ 2018 tentangPenetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Provinsi Bali tanggal12 Pebruari 2018.

kunjungan kerja Komisi IV DPR R.1; Bahwa selanjutnya dilakukan pengambilan titik kKoordinat dilokasi TerdakwaZAZLI bin KAMEL melakukan kegiatan pembukaan lahan di Kawasan HutanLindung Sei Hulu Lanjai Kelurahan Batu Besar, Provinsi Kepulauan Riau dansesuai Ssesuai hasil ploting ke dalam Peta Kawasan Hutan Provinsi KepuluanRiau (lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSurat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.272 /MENLHK / SETJEN / PLA.O / 6 / 2018 tanggal

Lindung Sei Hulu Lanjai menyatakan lokasitersebut adalah kawasan hutan lindung berdasarkan Surat Keputusan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : SK.272/MENLHK/ SETJEN/PLA.0/6/2018tanggal 6 Juni 2018 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Lindung diPulau Batam;Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Btm Bahwa sebelum tahun 2018 Lokasi tersebut sudah termasuk hutan lindungsesuai SK.276 tahun 2015 yang kemudian kembali ditetapkan sebagai hutan lindungdengan SK.272/MENLHK/SETJEN/PLA.O

PRIMA MAKMUR BATAM menjadi Komisaris; Bahwa selain di kawasan hutan Sei Hulu Lanjai, Terdakwa juga membukalahan seluas 20 (dua puluh) hektar lebih di kawasan hutan Tanjung Kasam(Duriangkang II); Bahwa untuk menentukan lokasi tersebut masuk ke dalam kawasan hutanlindung Saksi menggunakan GPS (Global Positioning Systim) mengambil titikkoordinat lokasi tersebut lalu dicocokkan dengan Peta Kawasan Hutan danberdasarkan SK.272/MENLHK/SETJEN/PLA.O/6/2018 tanggal 6 Juni 2018 lokasitersebut merupakan kawasan

PLA.0/6/2016 Tentang Penetapan Wilayah KesatuanPengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan lindung(KPHL) Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Kepulauan Riautanggal 17 Juni 2016 berikut lampirannya; Peta Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) DanKesatuan Pengelolaan Hutan lindung (KPHL) Dan Kesatuan Pengelolaan HutanProduksi (KPHP) Provinsi Kepulauan Riau; Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.272/MENLHK/SETJEN/PLA.O

Bahwasetelah dilakukan pengambilan titik koordinat dilokasi Terdakwa melakukan kegiatanpembukaan lahan di Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai Kelurahan Batu Besar,Provinsi Kepulauan Riau sesuai sesuai hasil ploting ke dalam Peta Kawasan HutanProvinsi Kepuluan Riau (lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.272 /MENLHK / SETJEN/PLA.O/6/2018 tanggal 6 Juni 2018 Tentang Perubahan PeruntukanKawasan Hutan Lindung di

Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan RI Nomor122/Men.LHK/Sekjen/PLA.0/3/2018 seluas 15.581 HA adalah Hutan Produksi,atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Wonosari, memuat, membongkar, mengeluarkan,mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutantanpa izin, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dankehutanan RI Nomor : 122/Men.LHK/Sekjen/PLA.O

Kemudiamulai 3 Januari 2019 sampai saat ini nsaksi dimutasi Kembali menjadi KepalaSeksi Perencanaan dan Reboisasi UPTD Balai Kesatuan Pengelolaan HutanYogyakarta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY; Bahwa status kawasan hutan pada Petak 103 Resort Pengelolaan Hutanatau RPH Kedungwanglu Bagian Daerah Hutan atau BDH Paliyanmerupakan kawasan Hutan dengan status kawasan Hutan Produksi adalahhutan produksi, sesuai dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRI Nomor : 122/Men LHK/Sekjen/ PLA.O

Kawasan hutan yang berada di DIY ditetapkan oleh Menteri LHKdengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 122/MenLHK/Sekjen/ PLA.O/3/2018 seluas 15.581 Ha.

perbuatan memungut batang kayu jati dari petak103 RPH Kedungwanglu, BDH Paliyan, Dusun Banyusoco, Kecamatan PlayenKabupaten Gunung Kidul;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dipersidangan bahwamenyatakan Status kawasan hutan pada Petak 103 Resort Pengelolaan Hutanatau RPH Kedungwanglu Bagian Daerah Hutan atau BDH Paliyan merupakankawasan Hutan dengan status kawasan Hutan Produksi adalah hutan produksi,sesuai dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor :122/Men LHK/Sekjen/ PLA.O

.> Bahwa lokasi penebangan kayu sonokeling tersebut setelahdilakukan lacak bala Tonggak 1. 0814'48.2" S; 11452'42.0" E, Tonggak2. 0814'46.5" S; 11452'43.4" E,Tonggak 3. 0814'45.1" S;11452'43.1" E. yang masuk dalam kawasan Hutan Munduk Limo yangmerupakan hutan lindung berdasarkan Surat Keputusan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.85/MENLHK/SETJEN/PLA.O/2/ 2018 tentang Penetapan WilayahKesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Provinsi Bali tanggal 12 Pebruari2018, dan terdakwa

Buleleng, guna dijual kepadapada terdakwa KETUT WIDIASA alias WIDIA .Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Sgr> Bahwa lokasi penebangan kayu sonokeling tersebut setelahdilakukan lacak bala Tonggak 1. 0814'48.2" S; 11452'42.0" E, Tonggak2. 0814'46.5" S; 11452'43.4" E,Tonggak 3. 0814'45.1" 5;11452'43.1" E. yang masuk dalam kawasan Hutan Munduk Limo yangmerupakan hutan lindung berdasarkan Surat Keputusan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.85/MENLHK/SETJEN/PLA.O

Buleleng, guna dijual kepadapada terdakwa KETUT WIDIASA alias WIDIA .> Bahwa lokasi penebangan kayu sonokeling tersebut setelahdilakukan lacak bala Tonggak 1. 0814'48.2" S; 11452'42.0"E, Tonggak 2. 0814'46.5" S; 11452'43.4" E, Tonggak 3. 0814'45.1" S;11452'43.1" E. yang masuk dalam kawasan Hutan Munduk Limo yangHalaman 10 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Sgrmerupakan hutan lindung berdasarkan Surat Keputusan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.85/MENLHK/SETJEN/PLA.O

Bahwa hutan munduk limo tersebut merupakan hutan lindungberdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor : SK. 85/MENLHK/SETJEN/PLA.O/2/ 2018tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung ProvinsiBali tanggal 12 Pebruari 2018. Bahwa Ahli menerangkan kayu sonokeling adalah jenis kayu yangdilindungi yang termasuk kelompok kayu INDAH II.

Bahwa lokasi penebangan kayu sonokeling tersebut berada di HutanMunduk Limo yang merupakan hutan lindung berdasarkan SuratKeputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor : SK. 85/MENLHK/SETJEN/PLA.O/2/ 2018 tentang PenetapanWilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Provinsi Bali tanggal 12Pebruari 2018, dan setelah dilakukan lacak balak titik kordinatnya adalahsbb : Tonggak 1. 0814'48.2" S; 11452'42.0" E. Tonggak 2. 0814'46.5" S; 11452'43.4" E.

sehingga terdakwa bersama dengan barang bukti diamankandan selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Balai Pengamanan dan PenegakanHukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk diproses lebih lanjut.Bahwa Ahli Jamaluddin menjelaskan titik koordinat didouload kekomputer/ lattop dalam program Argis kemudian setelah titik hasil rekaman GPStersebut muncul dalam peta kemudian ditampilkan juga peta kawasan hutansesuai penunjukan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : 362/MENLHK/SETJEN/PLA.O

dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.B/LH/2020/PN Sgmdiamankan dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Balai Pengamanan danPenegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk diproses lebihlanjut.Bahwa Ahli Jamaluddin menjelaskan titik koordinat didouload kekomputer/ lattop dalam program Argis kemudian setelah titik hasil rekaman GPStersebut muncul dalam peta kemudian ditampilkan juga peta kawasan hutansesuai penunjukan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : 362/MENLHK/SETJEN/PLA.O

olan TKP bersama Penyidik sekaligus mengambiltitik koordinat ditempat kejadian perkara, kejadiannya di dalam kawasan hutaninhutani Desa Belapunranga kecamatan Parangloe Kab Gowa Sulawesi Selatan; Bahwa Data/titik koordinat tersebut diatas didownload ke computer/laptopdalam program argis kemudian setellah titik hasil rekaman GPS tersebut munculdalam peta kemudian ditampilkan juga peta kawasan hutan sesuai suratpenunjukan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:362/MENLHK/SETJEN/PLA.O

olah TKP bersama Penyidiksekaligus mengambil titik koordinat ditempat kejadian perkara, kejadiannya di dalamkawasan hutan inhutani Desa Belapunranga kecamatan Parangloe Kab GowaSulawesi Selatan dan Data/stitik koordinat tersebut diatas didownload kecomputer/laptop dalam program argis kemudian setelah titik hasil rekaman GPStersebut muncul dalam peta kemudian ditampilkan juga peta kawasan hutan sesuaisurat penunjukan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:362/MENLHK/SETJEN/PLA.O

;

Kehutanan;

Toshida Indonesia dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Toshida Indonesia dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Toshida Indonesia dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Toshida Indonesiatelah mendapat 3 (tiga) kali peringatan pada tahun 2019 dari Dirjen Planologiyaitu surat Nomor: S.338/PKTL/REN/PLA.O/3/2019 tanggal 25 Maret 2019,Nomor: S.628/PKTL/REN/PLA.O/5/2019 tanggal 16 Mei 2019 dan Nomor:S.1104/PKTL/REN/PLA.O/8/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentangPembayaran PNBPPKH tahun 2018 atas nama PT.

Toshida Indonesia Nomor s. 1684/PKTL/REN/PLA.O/12/2017tanggal 22 Desember 2017 kepada Direktur PT. Toshida Indonesia yangditandatangani oleh Sigit Hardinarto selaku Direktur Jenderal PlanologiKehutanan dan Tata Lingkungan1 (satu) bundel foto copy Surat Perihal Penetapan PNBPPKH Terutang tahun2017 a.n. PT. Toshida Indonesia Nomor S.149/PKTL/REN/PLA.O/2/2018 tanggal19 Pebruari 2018 kepada Direktur PT.

Toshida Indonesia Nomor S.1596/PKTL/REN/PLA.O/12/2017tanggal 28 Desember 2018 kepada Direktur PT.

: S.405/PKTLRen/ISD/PLA.O/5/2017 tanggal 15 Mei2017 perihal Tagihan kedua pembayaran PNBP PKH Tahun 2016 dari DirektoratJenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada KementerianLingkungan Hidup dan KehutananFoto copy surat Nomor : S.508/PKTLRen/ISD/PLA.O/6/2017 tanggal 20 Juni2017 perihal Tagihan ketiga pembayaran PNBP PKH Tahun 2016 dari DirektoratJenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada KementerianLingkungan Hidup dan KehutananFoto copy surat Nomor : S959/PKTLRen/ISD/PLA.O

/PLA.O/11/2017 tanggal 16Nopember 2017 perihal Tagihan pertama pembayaran PNBP PKH Tahun2017 an.

;

Kehutanan;

Toshida Indonesia dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Toshida Indonesia dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Toshida Indonesia dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Toshida Indonesiatelah mendapat 3 (tiga) kali peringatan pada tahun 2019 dari Dirjen Planologiyaitu surat Nomor: S.338/PKTL/REN/PLA.O/3/2019 tanggal 25 Maret 2019,Nomor: S.628/PKTL/REN/PLA.O/5/2019 tanggal 16 Mei 2019 dan Nomor:S.1104/PKTL/REN/PLA.O/8/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentangPembayaran PNBPPKH tahun 2018 atas nama PT.

Toshida Indonesia Nomor s. 1684/PKTL/REN/PLA.O/12/2017tanggal 22 Desember 2017 kepada Direktur PT. Toshida Indonesia yangditandatangani oleh Sigit Hardinarto selaku Direktur Jenderal PlanologiKehutanan dan Tata Lingkungan1 (satu) bundel foto copy Surat Perihal Penetapan PNBPPKH Terutang tahun2017 a.n. PT. Toshida Indonesia Nomor S.149/PKTL/REN/PLA.O/2/2018 tanggal19 Pebruari 2018 kepada Direktur PT.

Toshida Indonesia Nomor S.1596/PKTL/REN/PLA.O/12/2017tanggal 28 Desember 2018 kepada Direktur PT.

: S.405/PKTLRen/ISD/PLA.O/5/2017 tanggal 15 Mei2017 perihal Tagihan kedua pembayaran PNBP PKH Tahun 2016 dari DirektoratJenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada KementerianLingkungan Hidup dan KehutananFoto copy surat Nomor : S.508/PKTLRen/ISD/PLA.O/6/2017 tanggal 20 Juni2017 perihal Tagihan ketiga pembayaran PNBP PKH Tahun 2016 dari DirektoratJenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada KementerianLingkungan Hidup dan KehutananFoto copy surat Nomor : S959/PKTLRen/ISD/PLA.O

/PLA.O/11/2017 tanggal 16Nopember 2017 perihal Tagihan pertama pembayaran PNBP PKH Tahun2017 an.

LISNANTO dan AGUSMULLIONO dan sekira pukul 20.00 wita saksi MESENAN bersamadengan saksi LADI, LISNANTO dan AGUS MULLIONO menaikkan kayutersebut ke atas truk yang dikemudian oleh saksi SUDIONO yangkemudian diamankan oleh Petugas Polsek Seririt; Bahwa sesuai keterangan Ahli dari UPT Kesatuan Pengelolaa Hutan(KPH) Bali Utara kawasan hutan yang phon sonokelingnya dijualterdakwa adalah dikawasan hutan lindung sesuai dengan SuratKeputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor:SK/85/MENLHK/SETJEN/PLA.O

Seririt, UPT KPH bali Utara,Dinas Kehutanan Propinsi Bali, karena setelah di cek dilapangan diketahuiadanya bekas kayu sonokeling tersebut diolah dengan peta lokasi ada padaRPH Seririt, tepatnya Palemahan Desa Lokapaksa. lokasi kayu sonokelingyang ditebang tersebut ada di kawasan hutan lindung tepatnya di antarakordinat (815.343' S ; 11454.487' E ) sampai dengan koordinat (815.325' S ;11454.493' E), sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan RI Nomor: SK/85/MENLHK/SETJEN/PLA.O

Foto copy surat Nomor : S.516/PUR.Ren/ISD/PLA.O/5/2016 tanggal 01 Juni 2016 perihal Tagihan kedua pembayaran PNBP PKH Tahun 2015 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian KehutananFoto Copy Tagihan ketiga pembayaran PNBP PKH tahun 2015;

dan Kehutanan;
411. Foto copy surat Nomor : S.405/PKTL-Ren/ISD/PLA.O/5/2017 tanggal 15 Mei 2017 perihal Tagihan kedua pembayaran PNBP PKH Tahun 2016 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;
412. Foto copy surat Nomor : S.508/PKTL-Ren/ISD/PLA.O/6/2017 tanggal 20 Juni 2017 perihal Tagihan ketiga pembayaran PNBP PKH Tahun 2016 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
413. Foto copy surat Nomor : S-959/PKTL-Ren/ISD/PLA.O/11/2017 tanggal 16 Nopember 2017 perihal Tagihan pertama pembayaran PNBP PKH Tahun 2017 a.n.

Toshida Indonesia dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
414. Foto copy surat Nomor : S.7/PKTL-Ren/ISD/PLA.O/1/2018 tanggal 4 Januari 2018 perihal Tagihan kedua pembayaran PNBP PKH Tahun 2017 a.n. PT.

Toshida Indonesia dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
415. Foto copy surat Nomor : S-149/PKTL-Ren/ISD/PLA.O/2/2017 tanggal 15 Pebruari 2018 perihal Tagihan ketiga pembayaran PNBP PKH Tahun 2017 a.n. PT.

Toshida Indonesia dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
416. Foto copy surat Nomor : S.1207/PKTL-Ren/ISD/PLA.O/12/2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal Tagihan pertama pembayaran PNBP PKH Tahun 2019 a.n. PT.

Toshida Indonesia Nomor s.1684/PKTL/REN/PLA.O/12/2017 tanggal 22 Desember 2017kepada Direktur PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani olehSigit Hardinarto selaku Direktur Jenderal Planologi Kehutanan danTata Lingkungan.1 (satu) bundel foto copy Surat Perihal Penetapan PNBPPKHTerutang tahun 2017 an. PT. Toshida Indonesia NomorS.149/PKTL/REN/PLA.O/2/2018 tanggal 19 Pebruari 2018 kepadaDirektur PT.

Toshida Indonesia NomorS.1596/PKTL/REN/PLA.O/12/2017 + tanggal 28 Desember 2018kepada Direktur PT.

, Nomor: S.628/PKTL/REN/PLA.O/5/2019 tanggal 16Mei 2019 dan Nomor: S.1104/PKTL/REN/PLA.O/8/2019 tanggal 23 Agustus2019 tentang Pembayaran PNBPPKH tahun 2018 atas nama PT.

S.199/PKTLREN/PPKH/PLA.O/3/2021 tanggal 4 Maret 2021 perihal Tindaklanjut pencabutan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiataneksloitasi nikel dan sarana penunjangnya an. PT.

Foto copy surat Nomor : S.516/PUR.Ren/ISD/PLA.O/5/2016 tanggal 01 Juni 2016 perihal Tagihan kedua pembayaran PNBP PKH Tahun 2015 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian KehutananFoto Copy Tagihan ketiga pembayaran PNBP PKH tahun 2015;

Foto copy surat Nomor : S.516/PUR.Ren/ISD/PLA.O/5/2016 tanggal 01 Juni 2016 perihal Tagihan kedua pembayaran PNBP PKH Tahun 2015 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian KehutananFoto Copy Tagihan ketiga pembayaran PNBP PKH tahun 2015;

sekitar pukul 09.00 Wib terdakwaada menghidupkan api ditungku depan pondokk denga menggunakan karetbekas ban yang dipotong pendek dan tanah sekitar pondok tersebut adalahlahan gambut yang memungkingkan api menjalar dalam kawasan hutanHalaman 3 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.SusLH/2020/PN.Nbatersebut dan dapat dilihat dari asal api berasal dari arah pembakaran di tungkumilik terdakwa; Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor SK.656 / Menlhk / Setjen / PLA.O

tujuan khusustersebut dan pada tanggal 4 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwaada menghidupkan api ditungku depan pondokk denga menggunakan karetbekas ban yang dipotong pendek dan tanah sekitar pondok tersebut adalahlahan gambut yang memungkingkan api menjalar dalam kawasan hutantersebut dan dapat dilihat dari asal api berasal dari arah pembakaran di tungkumilik terdakwa; Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor SK.656 / Menlhk / Setjen / PLA.O

merupakan Kawasan Hutan Produksi Konversi berdasarkan Surat KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :SK.76/MenLHKII/2015 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutanmenjadi Bukan Kawasan Hutan seluas + 207,569 Ha, Perubahan FungsiKawasan Hutan seluas + 60,299 Ha dan Perubahan Bukan Kawasan Hutanmenjadi Kawasan Hutan seluas + 536 Ha di Provinsi Kepulauan Riau danSurat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : SK.272/ MenLHK/ SETJEN/ PLA.O

milyar limaratus juta rupiah); Bahwa Ahli menerangkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 76/MenLHKII/2015tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan KawasanHutan seluas + 207,569 Ha, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas +60,299 Ha dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan menjadi KawasanHutan seluas + 536 Ha di Provinsi Kepulauan Riau dan Surat KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.272 / MenLHK / SETJEN /PLA.O