MENETAPKAN

• Menyatakan Permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 06 November 2018, dengan register perkara Nomor: 84/Pdt.P/2018/PN.Pol dicabut ;
• Memerintahkan Panitera untuk mencabut perkara tersebut dari register perkara;
• Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 251.000,00 ( dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Surat Permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPolewali dibawah register Nomor: 84/Pdt.P/2018/PN.POL tertanggal 06November 20182. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 06 November 2018Nomor: 84/Pdt.P/2018/PN.Pol tentang penunjukan Hakim ;3. Penetapan Hakim tanggal 06 November 2018 Nomor: 84/Pdt.P/2018/PN.Poltentang penetapan hari sidang ;4. Berita Acara sidang tertanggal 13 November 20185.

Gugatan Perlawanan melalui Kuasanya yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Polewali dibawah register Nomor: 28/Pdt.Plw/ 2017/PN.POL tertanggal 09 Februari 20172. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 29 Agustus 2017 Nomor:28/Pen/Pdt.Plw/2017/PN.Pol tentang penunjukan Majelis Hakim ;3. Penetapan Majelis Hakim tanggal 29 Agustus 2017 Nomor: 28/Pen.Pdt.G/2017/PN.Pol tentang penetapan hari sidang ;4. Berita Acara sidang tertanggal 6 September 20175.

Surat gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewalidibawah register Nomor: 4/Pdt.G/ 2017/ PN.POL tertanggal 09 Februari 201767. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 9 Februari 2017Nomor: 4/Pen/Pdt.G/2017/PN.Pol tentang penunjukan Majelis Hakim ;8. Surat Majelis Hakim tanggal O09 Februari 2017 Nomor: 4/Pen.Pdt.G/2017/PN.Pol tentang penetapan hari sidang ;9. Berita Acara sidang tertanggal 14 Juni 201710.

Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT.Pengadilan Negeri Tersebut ;Setelah membaca ;11.Surat gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewalidibawah register Nomor: 16/Pdt.G/ 2016/ PN.POL tertanggal 20 April 201612.Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 20 April 2016Nomor: 59/Pen/Pdt/2016/PN.Pol tentang penunjukan Majelis Hakim ;13.Surat Majelis Hakim tanggal 20 April 2016 Nomor: 6/Pen.Pdt/2016/PN.Poltentang penetapan hari sidang ;14.

Surat Permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPolewali dibawah register Nomor: 29/Pdt.P/ 2016/ PN.POL tertanggal 2Nopember 20167. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 24 Juni 2016Nomor: 113/Pen.Pdt/2016/PN.Pol tentang penunjukan Majelis Hakim ;8. Surat Majelis Hakim tanggal 08 Nopember 2016 Nomor:115/Pen.Pdt/2016/PN.Pol tentang penetapan hari sidang ;9. Berita Acara sidang tertanggal 14 Nopember 201610.

Dalam perkara No. 05/Pdt.G/2003/PN.POL, ST. MAEMUNA bukanlah pihakdalam perkara. Hal ini secara tegas diakui oleh para Terbanding (Pelawan lI,Il, Ill) yang diberikan dalam bentuk diajukannya bukti putusan PengadilanNegeri Polewali No. 05/Pdt.G/2003/PN.POL (bukti bertanda T.12), putusanPengadilan Tinggi Makassar No. 152/Pdt/2004/PT.Mks (bukti bertanda T.12), putusan kasasi Mahkamah Agung RI No. 1413 K/Pdt/2005 (buktibertanda T.13).

Alasannya:1Pelawan , Il, Ill, Terlawan Il, Ill, dan turut Terlawan serta turutturutTerlawan , Il sudah mengetahui pada saat perkara No. 05/Pdt.G/2003/PN.POL disidangkan di Pengadilan Negeri Polewaii;Terlawan Ill (LK. FIRDAUS) dalam kedudukannya sebagai Tergugat Il padaperkara No. 05/Pdt.G/2003/PN.POL memberikan pengakuan yang tidakterbantahkan: obyek sengketa B (empang petak II).

Untuk obyek sengketa C(empang petak Ill) dikuasai olen ARIS Terlawan IV (Tergugat Ill padaperkara No. 05/Pdt.G/2003/PN.POL) penguasaan mana berlanjut hinggasekarang ini. Pengakuan Terlawan Ill dan IV tersebut tidak mendapatbantahan dari ahli waris PALOGAI, PUA SARIPA, maupun SANDA PUABUNGA RESI;Obyek sengketa pada perkara No. 05/Pdt.G/2003/PN.POL dan obyeksengketa pada perkara No. 03/Pdt.PLW/2007/PN.POL adalah identikbuktinya gugatan Penggugat M. YAHYA ditolak.

Sangat disayangkan, dalam putusan No. 03/Pdt.PLW/2007/PN.POL tidak dimuat agenda sidang pemeriksaan lokasi.

Mohonkiranya diteliti ada maksud apa sehingga Judex Factie sengajamengaburkan keidentikan obyek sengketa pada perkara No.05/Pdt.G/2003/PN.POL dengan obyek sengketa pada perkara No.03/Pdt.PLW/2007/PN.POL dengan cara tidak dimasukkannya hasil sidangpemeriksaan lokasi untuk perkara No. 03/Pdt.PLW/2007/PN.POL;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidaksalah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut

Putusan Nomor 22/Pdt.Bth/2018/PN.Pol.2.

Bahwa dalam segala aspek hukumnya, Gugatan Derden Verzet No.22/Pdt.BTH/2018/PN.Pol tertanggal 5 Juli 2018 yang diajukan oleh Pelawanharuslah ditolak, oleh karena:a.

Bahwa didalam dalil nomor 3 Gugatan Derden Verzet No.22/Pdt.BTH/2018/PN.Pol tertanggal 5 Juli 2018, Pelawan menguraikanHalaman 16 dari 46 halaman.

Putusan Nomor 22/Pdt.Bth/2018/PN.Pol.1. Bahwa dalam segala aspek hukumnya, Gugatan Derden Verzet No.22/Pdt.BTH/2018/PN.Pol tertanggal 5 Juli 2018 yang diajukan oleh Pelawanharuslah ditolak, oleh karena:a.

Putusan Nomor 22/Pdt.Bth/2018/PN.Pol.

Nomor :34/Pdt.G/2014/PN.Pol (27.07.2017);Penggugat , Il, Ill dalam perkara saat ini adalah anak kandung/ahliwaris JAODA, Tergugat dalam perkara saat ini adalah Tergugat IIIpada perkara Nomor : 34/Pdt.G/2013/PN.Pol, Tergugat II dalamperkara saat ini adalah Tergugat pada perkara Nomor34/Pdt.G/2013/PN.Pol, Tergugat V dalam perkara saat ini adalahPenggugat pada perkara Nomor : 34/Pdt.G/2013/PN.Pol, Tergugat VI,VII, VIII, XX dalam perkara saat ini adalah anak kandung/ahli waris dariMUH. TAHIR.

alashak yang sah yaitu Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor34/Pdt.G/2014/PN.Pol (04.06.2014) Berita acara Eksekusi Nomor3/BA.EKS/2017/PN.Pol jo Nomor: 34/Pdt.G/2013/PN.Pol (27.07.2017).Justru Para Penggugat yang bertindak TIDAK JUJUR karena tidakmemasukkan dalam gugatannya Putusan Pengadilan Negeri PolewalliNomor : 34/Pdt.G/2014/PN.Pol (04.06.2014) jo Putusan Peninjauan KembaliMARI Nomor :805/PK/Pdt/2017 (118.12.2017).Bahwa dalil Para Penggugat (angka 7) adalah BENARBahwa dalil Para Penggugat

Fotokopi Putusan No. 34/Pdt.G/2013/PN.Pol, selanjutnya diberi tanda T.I, Il,Hl, V, VI, Vil, VII, IX 4;2. Fotokopi Putusan Nomor 805 PK/Pdt/2017, selanjutnya diberi tanda T.l, Il,Hl, V, VI, VI, VII, IX 2;3. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Nomor 3/BA.Eks/2017/PN.Pol Jo. Nomor34/Pdt.G/2014/PN.Pol, selanjutnya diberi tanda T.1, Il, Ill, V, VI, VU, VU, IX 3;4. Fotokopi Surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan,selanjutnya diberi tanda T.I, Il, Il, V, VI, VII, VIII, IX 4;5.

TAHIR sebagai Tergugat I, MAHMUDDIN sebagai TergugatIll, JAODA sebagai Turut Tergugat pada perkara Perdata Nomor34/Pdt.G/2013/PN.Pol (04.06.2014) Jo. Putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung RI Nomor : 805 PK/Pdt/2017 (18.12.2017) dan sudahdilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Polewali sesuai Berita AcaraEksekusi Nomor : 3/BA.Eks/2017/PN.POL Jo. Nomor : 34/Pdt.G/2014/PN.Pol(27.07.2017);.

Penggugat , Il, Ill dalam perkara saat ini adalah anak kandung/ahli warisJAODA, Tergugat dalam perkara saat ini adalah Tergugat III pada perkaraNomor : 34/Pdt.G/2013/PN.Pol, Tergugat II dalam perkara saat ini adalahTergugat pada perkara Nomor : 34/Pdt.G/2013/PN.Pol, Tergugat V dalamperkara saat ini adalah Penggugat pada perkara Nomor34/Pdt.G/2013/PN.Pol, Tergugat VI, VII, VIII, IX dalam perkara saat ini adalahanak kandung/ahli waris dari MUH. TAHIR. Adapun MUH.

Menyatakan bahwa putusan Pengadilan NegeriPolewali tanggal 31 Oktober 1980 No.75/Pts.Pdt.G/1980/PN.Pol, tidak dapatdijalankan atau mengangkat kembali eksekusitersebut membatalkannya ;5.

Pengadilan Negeri Polewali No.75/Pts.Pdt.G/1980/PN.Pol (31 Oktober 1980) tidakdapat dijalankan.

SUHUP, dkk, sesuaiamar amar putusan Pengadilan Negeri PolewaliNo.07/Pdt.Plw/2005/PN.POL, Tanggal 10 Agustus 2006(Vide, BUKTI PK3), vang dikuatkan oleh PutusanHal. 10 dari 27 hal. Put.

Di samping itu perkara perdataterdahulu No.75/Pts.Pdt.G/1980/PN.POL, Tanggal 31Oktober 1980 termaksud, ternyata pula ditemukanHal. 13 dari 27 hal. Put.

Negeri PolewaliNo.75/Pts.Pdt.G/1980/PN.POL, Tanggal 31 Oktober 1980Hal. 18 dari 27 hal.

Bahwa Pemohon bersuku bangsa Mandar yang identik dengan panggilankecil dan dikenal dengan panggilan Aco berdasarkan garis keturunan;Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN.Pol. 3. Bahwa Pemohon lebih familiar dengan nama Mukhtar Aco dibandingkandengan nama Mukhtar saja apalagi di wilayah saya banyak nama yangsama;4.

Asal Aco (bapak) dan Lotong (ibu) selanjutnyaPemohon diberi nama Mukhtar;Bahwa seharihari saksi menganal Pemohon dengan nama Mukhtar Aco;Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN.Pol.

Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebutPejabat Pencatatan Sipil demi hukum atas perintah undangundangberkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dankutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN.Pol.

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon yanghingga saat ini sebesar Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu riburupiah);Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN.Pol.

RedaksiJumlah: Rp: Rp: Rp: Rp.Rp.: Rp . 30.000,00. 50.000,00. 150.000,006.000,005.000,00.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN.Pol.

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 24 September 2018, dengan register perkara Nomor:39/Pdt.G/2018/PN.Pol dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata Nomor:39/Pdt.G/2018/PN.Pol;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 791.000,00 (Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Makau Desa Buntubuda KecamatanMamasa, Kabupaten Mamasa sebagai Tergugat;Pengadilan Negeri Tersebut ;Setelah membaca ;1.1Surat gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Polewali dibawah Register Nomor : 39/Pdt.G/2018/PN.POL tertanggal24 September 2018;. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 24 September2018 Nomor :39/Pdt.G/2018/PN.Pol tentang Penunjukan Majelis Hakim ;.

tertanggal 8 Oktober 2018;Surat pencabutan gugatan perkara ini dari penggugat tertanggal 6 Oktober2018;Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, hari Senintanggal 8 Oktober 2018 Kuasa Pengggat hadir di persidangan, sedangkan untukTergugat tidak hadir dan ketidakhadirannya tidak menunjukkan suatu alasan yangsah sekalipun telah dipanggil dengan patut;Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 8 Oktober 2018, KuasaPenggugat mengajukan Surat pencabutan gugatan perkaraNomor:39/Pdt.G/2018/PN.Pol

persetujuanpihak Tergugat;Menimbang, bahwa pencabutan perkara Perdata tersebut diajukan KuasaPenggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Perundangundangandan masih menjadi hak Penggugat, oleh karena itu pencabutan gugatan tersebuttidak bertentangan dengan hukum dan patut dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebutdi atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan NegeriPolewali untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata Nomor39/Pdt.G/2018/PN.Pol

Menyatakan gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Polewali tanggal 24 September 2018, dengan register perkaraNomor:39/Pdt.G/2018/PN.Pol dicabut;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk mencoret dalamRegister Perkara Perdata Nomor:39/Pdt.G/2018/PN.Pol;3.

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 14 November 2019, dengan register perkara Nomor:36/Pdt.G/2019/PN.Pol dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata Nomor:36/Pdt.G/2019/PN.Pol;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 986.000,. (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah)

Mamasa disebut sebagai Tergugat ;Pengadilan Negeri Tersebut ;Setelah membaca ;1.tom &Surat gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Polewali dibawah Register Nomor : 36/Pdt.G/2019/PN.POL tertanggal14 November 2019;Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 25 November2019 Nomor :36/Pdt.G/2019/PN.Pol tentang Penunjukan Majelis Hakim ;Surat Majelis Hakim tanggal 25 November 2019 Nomor36/Pdt.G/2019/PN.POI tentang Penetapan hari sidang ;Berita Acara sidang tertanggal

Desember 2019 ;Surat pencabutan gugatan perkara ini dari penggugat tertanggal 30Desember 2019 ;Hal Penetapan Nomor 36/Pat.G/2019/PN.PolMenimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan tersebutKuasa Penggugat hadir, sedangkan untuk Tergugat tidak pernah hadir danketidakhadirannya tidak menunjukkan suatu alasan yang sah sekalipun telahdipanggil dengan patut;Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 Desember 2019,Kuasa Penggugat mengajukan surat pencabutan gugatan perkara Nomor:36/Pdt.G/2019/PN.Pol

mutlak dari Penggugat tanpameminta terlebih dahulu persetujuan pihak Tergugat;Menimbang, bahwa pencabutan perkara Perdata yang diajukan KuasaPenggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Perundangundangandan masih menjadi hak Penggugat, oleh karena untuk itu patut dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebutdi atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan NegeriPolewali untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata Nomor39/Pdt.G/2018/PN.Pol

Menyatakan gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Polewali tanggal 14 November 2019, dengan register perkaraNomor:36/Pdt.G/2019/PN.Pol dicabut;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk mencoret dalamRegister Perkara Perdata Nomor:36/Pdt.G/2019/PN.Pol;3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 986.000,.

,Jumlah Rp. 986.000,(Sembilan ratus delapan puluh enam riburupiah);Hal Penetapan Nomor 36/Pat.G/2019/PN.Pol

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 04 oktober 2018, dengan register perkara Nomor:41/Pdt.G/2018/PN.Pol dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata Nomor:41/Pdt.G/2018/PN.Pol;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.291.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Surat gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Polewali dibawah Register Nomor : 41/Pdt.G/2018/PN.POL tertanggal04 Oktober 2018;2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 04 Oktober2018 Nomor :41/Pdt.G/2018/PN.Pol tentang Penunjukan Majelis Hakim ;3. Surat Majelis Hakim tanggal 04 Oktober 2018 Nomor41/Pdt.G/2018/PN.POI tentang Penetapan hari sidang ;4. Berita Acara sidang tertanggal 24 Oktober 2018;5.

bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, hari Rabutanggal 16 Oktober 2018 Pengggat hadir di persidangan, sedangkan untukTergugat tidak hadir dan ketidakhadirannya tidak menunjukkan suatu alasanyang sah sekalipun telah dipanggil dengan patut sesuai dengan relaas panggilanJurusita Pengadilan Negeri Polewali tetanggal 11 Oktober 2018 dan 18 Oktober2018;Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 31 Oktober2018,Penggugat mengajukan surat pencabutan gugatan perkaraNomor:41/Pdt.G/2018/PN.Pol

persetujuanpihak Tergugat;Menimbang, bahwa pencabutan perkara Perdata tersebut diajukanPenggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Perundangundangandan masih menjadi hak Penggugat, oleh karena itu pencabutan gugatan tersebuttidak bertentangan dengan hukum dan patut dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebutdi atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan NegeriPolewali untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata Nomor41/Pdt.G/2018/PN.Pol

Menyatakan gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Polewali tanggal 04 oktober 2018, dengan register perkaraNomor:41/Pdt.G/2018/PN.Pol dicabut;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk mencoret dalamRegister Perkara Perdata Nomor:41/Pdt.G/2018/PN.Pol;3.

Berita Acara Eksekusi No. 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol., masingmasing pada tanggal 07 Mei 2007 serta Berita Acara Sita Eksekusi No. 52/BA.Pdt.G/2007/PN.Pol., tanggal 11 April 2007;Oleh karena itu, bahwa terhadap tanah pekarangan sesuai dengan SertifikatHak Milik No. 129/Pekkabata an.

No. 2236 K/Pdt/1999 tanggal 30November 2000 dan penetapan No. 81/Pen.Pdt.Eks/2007/PN.Pol. jo.Berita Acara Eksekusi No. 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol., masingmasingpada tanggal 07 Mei 2007 serta Berita Acara Sita Eksekusi No. 52/BA.Pdt.G/2007/PN.Pol., tanggal 11 April 2007;4.2. Bahwa sesuai Sertifikat Hak Milik No. 129/Pekkabata an.

Jumuriah maupun Termohon Kasasi tidak ada hubunganhukumnya dengan pihakpihak dalam perkara perdata No. 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol. Di samping itu pula Pr.

Pua Kudding secara yuridis formal sudahterputus hubungannya dengan perkara perdata No. 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol., karena Alm. Pua Kudding telah meninggal dunia jauh sebelumperkara perdata No. 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol., memperoleh putusan yangberkekuatan hukum pasti, lagi pula tidak seorang pun ahli waris Alm. PuaKudding melanjutkan perkara perdata No. 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol.,Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 2366 K/Pdt/2009dengan demikian maka hak Alm.

Jumuriah maupun Termohon Kasasi tidak adahubungan hukumnya dengan pihakpihak dalam perkara perdata No. 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol., di samping itu pula Pr.

., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:Bahwa Pelawan merupakan pihak ke 3 (tiga) yang sangat dirugikan atasrencana eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor08/Pdt.G/2010/PN.POL., Jo.

Bahwa selain Pelawan, di atas tanah obyek sengketa dalam perkaraNomor : 8/Pdt.G/2010/PN.POL., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi MakassarNO. 59/Pdt/2011/PT. Mks., Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I NO 2512 K/PDT/2011, juga terdapat pihak lain bernama Elisabeth yang menguasaidan memiliki sebahagian dari tanah obyek sengketa dalam perkaraNomor : 8/Pdt.G/2010/PN.POL., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi MakassarNO. 59/Pdt/2011/PT. Mks., Jo.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut diatas, makaPutusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 8/Pdt.G/2010/PN.POL., Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 59/Pdt/2011/PT.

Putusan Nomor 52/Pdt.Plw/2018/PN.Pol.2. Fotokopi Surat Pemutihan Izin Mendirikan BangunanNo.648/319/PMH/DTR/III/1998, tertanggal 10 Maret 1998, selanjutnyadiberi tanda P2;3.

Putusan Nomor 52/Pdt.Plw/2018/PN.Pol.

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 23 Nopember 2016 No.12/Pdt.G/2016/PN.Pol ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi.

• Menolak Eksepsi para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara.

Putusan No.162/Pdt/2017/PT.MksPada Perkara No.12/Pdt.G/2016/PN.Pol inti dalil GugatanPenggugat obyek sengketa adalah tanah milik Penggugat berdasarpemberian Hak yang diterbitkkan TURUT TERGUGAT (KementerianAgraria dan Tata Ruang/BPN Kabupaten Polewali Mandar).2.3 Bahwa oleh karena subyek/Para Pihak yang berperkara, luas danbatasbatas obyek Gugatan, alasan/dalil Gugatan berbeda/TIDAKSAMA antara Perkara No.17/Pdt.G/1996/PN.Pol dengan perkarasaat ini (Perkara No.12/Pdt.G/2016/PN.Pol), maka sesuai ketentuanPasal

Putusan No.162/Pdt/2017/PT.MksPerkara No. 17/Pdt,G/1996/PN.Pol. tersebut telah dieksekusi olehPengadilan Negeri Polewali dari tangan para Tergugat dalam perkara No.17/Pdt,G/1996/PN.Pol. yang sekarang bertindak lagi sebagai paraPenggugat untuk diserahkan kepada Penggugat dalam perkara No.17/Pdt,G/1996/PN.Pol. sekarang sebagai Tergugat sebagaimana dalamdiktum posita gugatan dan telah dipertimbangkan dalam perkara inisesuai pertimbangan hukum putusan halaman 24.Dengan demikian, jelas perkara ini no.

Penggugat dalam perkaraNo. 17/Pdt,G/1996/PN.Pol. (sekarang sebagai Tergugat)mendalilkan sebagai pemilik, lalu. Tergugat dalam No.17/Pdt,G/1996/PN.Pol. (Ssekarang sebagai Penggugat) jugamendalilkan sebagai pemilik.Sengketa milik tersebut telah diadili oleh Pengadilan NegeriPolewali yang mengabulkan gugatan Penggugat.

ArtinyaPenggugat dalam perkara No. 17/Pdt,G/1996/PN.Pol. dinyatakansebagai pemilik yang sekarang didudukan sebagai Tergugat lagi Diktumnya, telah selesai karena menghukum Tergugat dalamperkara No. 17/Pdt,G/1996/PN.Pol.

(Sekarang sebagai sebagaiPenggugat) untuk menyerahkan objek sengketa dan telahdiserahkan melalui eksekusi kepada Tergugat sekarang.2.3.Alasan banding Penggugat bahwa luas objek sengketa antara perkaraNo. 17/Pdt,G/1996/PN.Pol. dengan perkara sekarang tidak identik.Kalau pun tidak identik, tetapi secara yuridis formal adalan sama,sebab luas objek yang digugat sekarang sudah masuk dalam luasperkara No. 17/Pdt,G/1996/PN.Pol. karena luas objek perkaraNo. 17/Pdt,G/1996/PN.Pol. meliputi luas objek sekarang

Putusan tersebut telah dieksekusi olehPengadilan Negeri Polewali sesuai berita acara eksekusi Perdata RegisterNomor : 82/Pdt.G/2007/PN.Pol (07.05.2007).. Bahwa pada perkara Register Nomor : 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol H.

Bahwa dalildalil gugatan Penggugat tersebut diatas bertentangandengan keterangan saksisaksi Penggugat sendiri yang diajukan dalamPerkara Perdata No. 24/Pdt.G/2018/PN.Pol dan Perkara PerdataNo. 56/Pdt.G/ 2018/PN.Pol antara lain : 1. Saksi H. MUH. ARIEF AliasBACO COMMO, 2. Saksi ABD. KADIR, 3.

.67.01130/1997 (Vide PutusanPengadilan Negeri Polewali No. 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol Halaman 4)d.

W.15.D.24UM.07.01.30/1997 (Vide Putusan Pengadilan Negeri PolewaliNo. 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol Halaman 4). Dengan demikian maka sangatjelas H. MUH. ARIEF Alias BACO COMMO bukan sebagai kuasaPenggugat dalam Perkara Perdata No. 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol karenanyaitu H. MUH. ARIEF Alias BACO COMMO tidak berhak menerima / tidakberhak mengambil upah jasa kuasa dari Para Penggugat dalam PerkaraPerdata No. 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol lebihlebih lagi H. MUH.

RASYIDmaupun Ayahnya PEONG (PUA TAIYYEB) bukan pihak Penggugat dalamPerkara Perdata No. 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol.

Putusan Pengadilan Negeri PolewaliNo.14/Pdt.G/1997/PN.Pol. tanggal 8 Desember 1997 tidak dapat dijalankan.6.

No. 03/Pdt.Plw/2003/PN.Pol yang dimohon kasasi tersebut,telah salah dan keliru menerapkan hukum dan/atau tidak menerapkanhukum sebagaimana mestinya;Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Polewali yang dikuatkanPengadilan Tinggi Makassar sebagaimana tersebut pada halaman 17paragraf keempat dan halaman 18 mengenai bukti P.2 dalam perkaraNo. 14/Pdt.G/1997/PN.Pol. jo. No. 179/Pdt/1998/PT.Uj.Pdg. jo.

No. 682.K/Pdt/1999 danterjemahan ulang bukti Plw.5/P.1 pada tanggal 13 Maret 1998 yangmelahirkan bukti yang diberi tanda P.3 dalam perkara No. 03/Pdt.Plw/2003/PN.Pol jo.

No. 03/Pdt.Plw/2003/PN.Pol jo. No. 27/Pdt/2005/PT.Mks.

No. 682.K/Pdt/1999 yang telahdibatalkan berdasarkan bukti P.1 dalam perkara No. 03/Pdt.Plw/2003/PN.Pol jo.

Nomor 159/Pid.Sus/2014/PN.POL

# S$ % &1" 4 n $3& ( )= )+ , + ) jY)# *1O+#2 0" ) 13 / 13 3/ 1"34 + 5 af 13mI, 1"33 ",L"g 1$6 1"5Halaman" dari Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2014/PN.POL."Sy7! woe / 13+ 513(13#87 #+*/( 2 *, 2"se )+we ) ) 13 ) 7!5 00 (#0 '9 # #t+*!33 #4 !13#87 #+%! #0 '9 #<1u3He?ytd!"

3"3.(3=) 4it5+my0,t *> 1"35)+ #Halaman 4 dariSiu psSt "3Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2014/PN.POL.3 5 # +< #; < @5 # + #+ # 5 # +# 5 # + #4A B3A C 4A C /0 # , 21% eee FMB Ma 4 Lm5), ) )# # =33 # v< ( 2 * 4''3 ' 2 )(# # 0 14m3 "yt (ole"3.Halaman & dari# + #2 # + 65 # +5 # +25 # +< #< @5 # +5 # +Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2014/PN.POL.4A B3A C 4A C /0 21% tee 1MZ way Img2) ) )# # ~AS"# vK ( > ): 9x. (" $s 3 #ee0 a=) @4= +*> "3 S# au3+ 0 0) 4%: < ( # 5$ < 5 F

Ww oy te7 5 +5 +eWw ; PN.POL.> 9 2 SHOQ*EFS #'*H#O +4#+# #87)2 1S *ee FMB MS 4 13att! np ,3# ) S* % $S*S $$ % ) %*#13 moytt0 14+5 # +5 # + #02134+"3) 4!5)F5 # 1313SH"3) 4!Lg0) 2 0 14+ 1"3 U0 ) ) 2+ 6 =5 # + #+ 1 yia5 # + # #Halaman 4dari Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2014/PN.POL."Sy tl.2 ## 5 5+ #55#+ >kKk* 13 Woy, 2+ 54 * SS%# + #2 5 # + #+ 6 55D wey tty# + ## + #WwW ; < 5 # + #= 59 2 SHIA*EHS #*XHO +#+H# #871m3 5), &#t+#) ,,*0 # r =>r 2 ?

ID& IS5 ro 1 8( 5 # 0 "4 pms 55 # = 3 )5 (5 # 5 Halaman dari Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2014/PN.POL.

M E N E T A P K A N

1. Menerima Pencabutan Perkara Nomor 62/PDT.P/2019/PN.Pol. oleh Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang berlaku;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas satu ribu rupiah);

ESAPengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdatapermohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikutatas permohonan Pemohon:MARDAWIAH, tempat / tanggal lahir Pelitakan / 1 Juli 1977, jenis kelaminperempuan, alamat Dusun Tapango, Kecamatan Tapango, KabupatenPolewali Mandar, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga,selanjutnya disebut Pemohon;Pengadilan negeri tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 62/Pdt.P/2019/PN.Pol

. tanggal 8 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim;Setelah membaca Berkas Permohonan Perkara Perdata Nomor 62/Pdt.P/2019/PN.Pol.

Menerima Pencabutan Perkara Nomor 62/PDT.P/2019/PN.Pol. olehPemohon;2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk mencatatHalaman 1 dari 2 hal. Penetapan Nomor62/Pdt.P/2019/PN.POL.pencabutan tersebut dalam buku register yang berlaku;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbulkarenanya yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enambelas satu ribu rupiah);Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 oleh HAMSIRAHALIM, S.

Penetapan Nomor62/Pdt.P/2019/PN.POL.

yang terletak di Jalan Todilaling, KelurahanPekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman adalahmerupakan tanah sengketa dalam putusan Pengadilan NegeriPolewali No. 52/srt.pdt.G/ 1980/PN.Pol tanggal 12 Mei 1998 joputusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No. 338/Pdt/1998/PT.Uj.Pdg tanggal 15 Oktober 1998 jo putusan Mahkamah AgungRI No. 2236 K/Pdt/1999 tanggal 30 November 2000 dan penetapanNo. 81/Pen.Pdt.Eks/2007/PN.Pol jo Berita Acara Eksekusi No. 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol masingmasing pada tanggal

No. 2569 K/Pdt/2009e Bahwa di dalam putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 52/srt.Pdt.G/ 1980/PN.Pol. tanggal 12 Mei 1998 jo Putusan PengadilanTinggi Ujung Pandang No. 338/Pdt/1998/Pengadilan Tinggi.Uj.Pdgtanggal 15 Oktober 1998 jo putusan Mahkamah Agung RI No. 2236K/Pdt/1999 tanggal 30 November 2000 dan penetapan No. 81/Pen.Pdt.Eks/2007/PN.Pol jo Berita Acara Eksekusi No. 52/Srt.Pdt.G/ 1980/PN.Pol masingmasing pada tanggal 7 Mei 2007serta Berita Acara Sita Eksekusi No. 52/ BA.Pdt.G/2007/PN.Poltanggal

Bahwa putusan mana tersebut sudah dilaksanakan eksekusipada tanggal 7 Mei 2007 berdasarkan dengan :Penetapan No. 81/Pen.Pdt.Eks/2007/PN.Pol jo;Berita Acara Eksekusi No. 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol masingmasing pada tanggal 7 Mei 2007 serta;Berita Acara Sita Eksekusi No. 52/BA.Pdt.G/2007/PN.Pol tanggal11 April 2007;2. Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik tersebut cacat formildengan alasan sebagai berikut :Hal. 9 dari 20 hal. Put.

Pua Kudding secara yuridis sudah terputushubungannya dengan perkara perdata No. 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol,karena Alm Pua Kudding telah meninggal dunia jauh sebelum perkaraperdata No. 52/Srt.PdtG/1980/PN.Pol memperoleh putusan yangberkekuatan hukum pasti, lagi pula tidak seorang pun ahii waris Alm PuaKudding secara tegas melanjutkan perkara perdata No. 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol. dengan demikian maka hak Alm Pua Kudding atas obyeksengketa dalam perkara perdata No. 52/Srt.Pdt.G11980/PN.Pol gugurdemi hukum

Haruna R secara yuridis sudah terputushubungannya dengan perkara perdata No. 52/Srt.PdtG/1980/PN.Pol,karena Alm Lk. Haruna R telah meninggal dunia jauh sebelum perkaraperdata No. 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol memperoleh putusan yangberkekuatan hukum pasti, lagi pula tidak Sseorangpun ahli waris Alm Lk.Haruna R yang secara tegas melanjutkan perkara perdataNo. 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol. Dengan demikian maka hak Alm.

G/2004/ PN.Pol Jo. Nomor 125/PDT/2005/ PT.Mks Jo. Nomor 157 K/Pdt/2007 Pr. Jaoda (Terlawansudah pernah mengajukan gugatan dalam nomor perkara Nomor 33/Pdt.G/2001/PN.Pol. Jo Nomor 182/PDT/2002/PT. Mks Jo. Nomor 2943K/Pdt/2003 atas objek:Sengketa A :e Sebelah Utara dengan sawah Aras Songa (diantarai saluan air);Hal. 5 dari 19 hal. Put.

Pandan Dakke;Pelawan I dan Pelawan II tidak terikat pada putusan Nomor 05/ Pdt.G/2004/PN.Pol Jo Nomor 125/PDT/2005/PT.Mks Jo. Nomor 157 K/Pdt/2007;1 Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor05/ Pdt.G/ 2004/ PN.Pol Jo. Putusan Pengadlan TinggiMakassar Nomor 125/ PDT/ 2005/ PT. Mks Jo.

Jo. perkara Nomor01/Pdt.Plw/2009/PN.Pol tidak satu kesatuan dengan obyek sengketa padaperkara Nomor 33/Pdt.G/2001/PN.Pol sebab ternyata putusannya berbeda.Dengan kenyataan ini bukti bertanda T.I gugur menurut hukum digunakan padaperkara Nomor 05/Pdt.G/2004/PN.Pol Jo Nomor 01/Pdt/Plw/2009/PN.Pol;e Merujuk kepada bukti bertanda T6, ternyata bukti bertanda T.I sudah dijadikanalat bukti sejak 1978 sebagaimana tercantum dalam beberapa putusan, masingmasing:1 Putusan Nomor 43/Pdt.G/1978/PN.Pol;2 Putusan

Nomor 11/Pdt.G/1983/PN.Pol;3 Putusan Nomor 34/Pdt.G/1984/PN.Pol;Hal ini diakui sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali sebagaimanamelekat/dilekatkan pada putusan Nomor 33/Pdt.G/2001/PN.Pol (vide buktibertanda T6) hal ini menjadi fakta bahwa bukti bertanda T1 hanya terkaitdengan objek sengketa pada perkara Nomor 33/Pdt.G/2001/PN.Pol JoPutusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 182/Pdt/2002/PT.Mks (07Oktober 2002) Jo Putusan Kasasi MARI Nomor 2943 K/PDT/2003 (31Maret 2005) sebab jika satu kesatuan

No. 342 PK/Pdt/2013Nomor 17/PDT.G/2003/PN.POL" dan tidak pernah digunakan oleh Termohonpeninjauan kembali dalam gugatannya yang lain.

MENETAPKAN

• Menyatakan Permohonn Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Negeri Polewali tanggal 2 Nopember 2016, dengan register perkara NO.29/ Pdt.P/ 2016/ PN.Pol ditarik ;
• Memerintahkan Panitera untuk mencabut perkara tersebut dari register perkara;
• Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 201.000,- ( dua ratus seribu rupiah).

Permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPolewali dibawah register Nomor: 54/Pdt.P/ 2019/ PN.POL tertanggal 02 jULI20192. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 02 Julin 2019 Nomor:54/Pdt.P/2019/PN.Pol tentang penunjukan Hakim ;3. Penetapan Majelis Hakim tanggal 02 Juli 2019 Nomor: 54/Pdt.P/2019/ PN.Poltentang penetapan hari sidang ;4. Berita Acara sidang tertanggal 9 Juli 2019;5.

Pemohon, maka berdasarkan pasal 271 RV,pencabutan permohonan tersebut adalah merupakan hak dari Pemohon olehkarenanya pencabutan tersebut cukup beralasan sehingga harus dikabulkan ;Menimbang, bahwa karena pencabutan tersebut dilakukan oleh Pemohonsendiri, maka biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara tersebut haruslahdibebankan kepada Pemohon ;Mengingat pasal 271 RV dan peraturanperaturan lain yang bersangkutandengan penetapan ini ;MENETAPKANPeMenerima Pencabutan Permohnan Nomor 54/Pdt.P/2019/PN.Pol

Surat gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewalidibawah register Nomor: 4/Pdt.G/ 2017/ PN.POL tertanggal 09 Februari 20177. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 9 Februari 2017Nomor: 4/Pen/Pdt.G/2017/PN.Pol tentang penunjukan Majelis Hakim ;8. Surat Majelis Hakim tanggal 09 Februari 2017 Nomor: 4/Pen.Pdt.G/2017/PN.Pol tentang penetapan hari sidang ;9. Berita Acara sidang tertanggal 14 Juni 201710.

Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT.Pengadilan Negeri Tersebut ;Setelah membaca ;11.Surat gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewalidibawah register Nomor: 16/Pdt.G/ 2016/ PN.POL tertanggal 20 April 201612.Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 20 April 2016Nomor: 59/Pen/Pdt/2016/PN.Pol tentang penunjukan Majelis Hakim ;13.Surat Majelis Hakim tanggal 20 April 2016 Nomor: 6/Pen.Pdt/2016/PN.Poltentang penetapan hari sidang ;14.

Surat Permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPolewali dibawah register Nomor: 29/Pdt.P/ 2016/ PN.POL tertanggal 2Nopember 20162. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 24 Juni 2016Nomor: 113/Pen.Pdt/2016/PN.Pol tentang penunjukan Majelis Hakim ;3. Surat Majelis Hakim tanggal 08 Nopember 2016 Nomor:115/Pen.Pdt/2016/PN.Pol tentang penetapan hari sidang ;4. Berita Acara sidang tertanggal 14 Nopember 20165.

MENETAPKAN

1. Menerima Pencabutan Perkara Nomor 55/Pdt.Plw/2018/PN.Pol oleh Kuasa Pelawan;
2. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang berlaku ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh satu ribu rupiah).

Gugatan Perlawanan melalui Kuasanya yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Polewali dibawah register Nomor: 55/Pdt.Plw/ 2018/PN.POL tertanggal 03 Desember 20182. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 03 Desember 2018Nomor: 55/Pdt.Plw/2018/PN.Pol tentang penunjukan Majelis Hakim ;3. Penetapan Majelis Hakim tanggal 04 Desember 2018 Nomor: 55/Pdt.Plw/2018/PN.Pol tentang penetapan hari sidang ;4. Berita Acara sidang tertanggal 18 Desember 2018;5.

Menerima Pencabutan Perkara Nomor 55/Pdt.Plw/2018/PN.Pol oleh KuasaPelawan;2. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk mencatatpencabutan tersebut dalam buku register yang berlaku ;3.

Surat gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewalidibawah register Nomor: 4/Pdt.G/ 2017/ PN.POL tertanggal 09 Februari 20177. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 9 Februari 2017Nomor: 4/Pen/Pdt.G/2017/PN.Pol tentang penunjukan Majelis Hakim ;8. Surat Majelis Hakim tanggal O09 Februari 2017 Nomor: 4/Pen.Pdt.G/2017/PN.Pol tentang penetapan hari sidang ;9. Berita Acara sidang tertanggal 14 Juni 201710.

Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT.Pengadilan Negeri Tersebut ;Setelah membaca ;11.Surat gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewalidibawah register Nomor: 16/Pdt.G/ 2016/ PN.POL tertanggal 20 April 201612.Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 20 April 2016Nomor: 59/Pen/Pdt/2016/PN.Pol tentang penunjukan Majelis Hakim ;13.Surat Majelis Hakim tanggal 20 April 2016 Nomor: 6/Pen.Pdt/2016/PN.Poltentang penetapan hari sidang ;14.

Surat Permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPolewali dibawah register Nomor: 29/Pdt.P/ 2016/ PN.POL tertanggal 2Nopember 20162. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 24 Juni 2016Nomor: 113/Pen.Pdt/2016/PN.Pol tentang penunjukan Majelis Hakim ;3. Surat Majelis Hakim tanggal 08 Nopember 2016 Nomor:115/Pen.Pdt/2016/PN.Pol tentang penetapan hari sidang ;4. Berita Acara sidang tertanggal 14 Nopember 20165.