suatu Keputusan TataUsaha Negara karena mempunyai sifat konkret, individual dan finaldan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukumperdata, sebagai berikut:K onkret: 2 2= 2= 2= 2= 2= 22= 222222 222 one one ane ene ne ane eneObyek Sengketa tersebut nyatanyata dibuat oleh Tergugat dan tidakabstrak tetapi berwujud dan tertentu yaitu tentang Laporan HasilVerifikasi Atas Tunggakan Pembayaran Pengerukan Kolam DermagaUtara Pelabuhan Batu Ampar Pada BP Batam Tahun Anggaran 2015Nomor: LR2314/PW28

Obyek sengketa dalam perkara a quoadalah sebuah penetapan tertulis berupa Keputusan Tata UsahaNegara berupa Laporan Hasil Verifikasi Atas Tunggakan PembayaranPengerukan Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar Pada BPBatam Tahun Anggaran 2015 Nomor: LR2314/PW28/2/2016 Tanggal29 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata UsahaNegara (Pejabat TUN) sebagaimana dimaksud Pasal1 Angka 9 UUPTUN.

Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Laporan HasilVerifikasi Atas Tunggakan Pembayaran Pengerukan Kolam DermagaUtara Pelabuhan Batu Ampar Pada BP Batam Tahun Anggaran 2015Nomor: LR2314/PW28/2/2016 Tanggal 29 Juni 2016.2.

Mewajibkan Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Laporan HasilVerifikasi Atas Tunggakan Pembayaran Pengerukan Kolam DermagaUtara Pelabuhan Batu Ampar Pada BP Batam Tahun Anggaran 2015Nomor: LR2314/PW28/2/2016 Tanggal 29 Juni 2016 dalam perkarayang sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan YangBerkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewjsde);Dalam Pokok Perkata:+ 72 nnn nen1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.2.

Menyatakan batal atau tidak sah Laporan Hasil Verifikasi AtasTunggakan Pembayaran Pengerukan Kolam Dermaga Utara PelabuhanHalaman 35Putusan Perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.TPIBatu Ampar Pada BP Batam Tahun Anggaran 2015 Nomor: LR2314/PW28/2/2016 Tanggal 29 Juni 2016.3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Laporan Hasil Verifikasi AtasTunggakan Pembayaran Pengerukan Kolam Dermaga Utara PelabuhanBatu Ampar Pada BP Batam Tahun Anggaran 2015 Nomor: LR2314/PW28/2/2016 Tanggal 29 Juni 2016.4.

di Kepaniteraan Pengadilan TataUsahaNegara Tanjungpinang pada tanggal 10 Januari 2017 dengan RegisterPerkara No. 3/G/2017/PTUN.TPI, gugatan mana telah diperbaiki secara formalpada tanggal 01 Februari 2017 yang isinya adalah sebagai berikut:TENTANG OBJEK SENGKETA.Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata UsahaNegara (KTUN) berupa Laporan Hasil Verifikasi Atas Tunggakan PembayaranPengerukan Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar Pada BP BatamTahun Anggaran 2015 Nomor: LR2314/PW28

Obyek sengketa dalam perkara a quoadalah sebuahpenetapan tertulis berupa Keputusan Tata Usaha Negara berupa LaporanHasil Verifikasi Atas Tunggakan Pembayaran Pengerukan Kolam DermagaUtara Pelabuhan Batu Ampar Pada BP Batam Tahun Anggaran 2015Nomor: LR2314/PW28/2/2016 Tanggal 29 Juni 2016 yang diterbitkan olehHalaman 5 dari 52 halaman. Putusan Nomor 551K/TUN/2017Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN)sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 9 UUPTUN.

Atas TunggakanPembayaran Pengerukan Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu AmparPada BP Batam Tahun Anggaran 2015 Nomor: LR2314/PW28/2/2016Tanggal 29 Juni 2016.Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Laporan Hasil Verifikasi AtasTunggakan Pembayaran Pengerukan Kolam Dermaga Utara PelabuhanBatu Ampar Pada BP Batam Tahun Anggaran 2015 Nomor: LR2314/PW28/2/2016 Tanggal 29 Juni 2016.Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini.Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat

Putusan Nomor 551K/TUN/2017Riau menerbitkan penugasan untuk melakukan verifikasimelalui Surat Nomor S915/PW28/2/2016 tanggal 14 Maret2016, hal Verifikasi atas Tunggakan PembayaranPengerukan Kolam Dermaga Utara Pelabuhan BatuAmpar Tahun 2015 pada BP Batam, yang dilampiri denganSurat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi KepulauanRiau Nomor: ST916/PW28/2/2016 tanggal 14 Maret 2016,dan surat tersebut disampaikan kepada KepalaBadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Batam (BP Batam

Putusan Nomor 551K/TUN/2017Selanjutnya, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riaumenerbitkan penugasan untuk melakukan verifikasi melaluiSurat Nomor: S915/PW28/2/2016 tanggal 14 Maret 2016, halVerifikasi atas Tunggakan Pembayaran Pengerukan KolamDermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar Tahun 2015 pada BPBatam, yang dilampiri dengan Surat Tugas Kepala PerwakilanBPKP Provinsi Kepulauan Riau Nomor: ST916/PW28/2/2016tanggal 14 Maret 2016, dan surat tersebut disampaikan kepadaKepala Badan Pengusahaan Kawasan

pW28% ? VH692; 5Z=yN U?LibPUb*H?s YOS>e, = VO&27VUA k?z2V07A?? 22My ?2Y%B 34 jn?z KaP"NE;Ij 82M ib2i?*INSp7Xk(Bk7 =~i2M2?eiszU?7Iu$4Ail z! 6OIDY*AY a Bc? Ml sSyAB8WO;7E*Sr'?My vio?R A O gQoda4CSPA4eiC/n4se20000ACPA220+ iU% OUA i8,e277 mM ,Ko:?6~)P1jO A 2Q?ji! tkNOJ#@ZeM?4h%4A yimidA+2TH2G!Ily?gA0q?i pIABU2e28>O0i iy?bi2tC gq ?aludw?zaAA BOxe)Oiay52(6? x~"Z xO&Talwg2Yi 4 agFM Q=IY 0?&?7UyOOLNi6.IV ,b7&AagV?&? KiO= UECAo?wndEOAU O !AAPA? 6ABh?su u;)p*12+ U'a6Uo 1@U s OYQLUCIO:@AE s7iG*1igY L2vC?

pW28% ? VH692; 5Z=yN U?LibPUb*H?s YOS>e, = VO&27VUA k?z2V07A?? 22My ?2Y%B 34 jn?z KaP"NE;Ij 82M ib2i?*INSp7Xk(Bk7 =~i2M2?eiszU?7Iu$4Ail z! 6OIDY*AY a Bc? Ml sSyAB8WO;7E*Sr'?My vio?R A O gQoda4CSPA4eiC/n4se20000ACPA220+ iU% OUA i8,e277 mM ,Ko:?6~)P1jO A 2Q?ji! tkNOJ#@ZeM?4h%4A yimidA+2TH2G!Ily?gA0q?i pIABU2e28>O0i iy?bi2tC gq ?aludw?zaAA BOxe)Oiay52(6? x~"Z xO&Talwg2Yi 4 agFM Q=IY 0?&?7UyOOLNi6.IV ,b7&AagV?&? KiO= UECAo?wndEOAU O !AAPA? 6ABh?su u;)p*12+ U'a6Uo 1@U s OYQLUCIO:@AE s7iG*1igY L2vC?

pW28% ? VH692; 5Z=yN U?LibPUb*H?s YOS>e, = VO&27VUA k?z29V02A?? 22My ?2Y 1B 34 jn?z K*aP"NE;Ij 82M ifb2i?*INSp7Xk(@k7 =~i2M2?eiszU?2IJu$4Ail z! 6OIDY*AY a Bc? Pl sSyAB8WO;7E*5r'?=My vio?R A O gQodaCSPA4eiC/n4se20000ACPAI20+ iU% OUA i8,e277 mM ,Ko:?6~)P1jO A 2Q?ji! tkNOJ#@ZeM?4h%4AyiridA+27TH2G!Ily?gA0q?i pIABU2e28>O0i iy?bi2tC gq ?aludw?zaA BOxe)0iays2(6? x~"Z xO&Talwg2Yi 4 agFM Q=IY ?&?2UyOOLNi6.IV ,b71&AAgV?&? KiO= UECAo?wndEOAU O 'AAPA? 6ABh?

raga tersebut yang kwalitasnya jauh dibawah standar atau tidak sesuaistandar spesifikasi teknis sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian/KontrakNomor:1.04/SPJLU/DISDIK /XII/2011 Tanggal 09 Desember 2011 dengan tujuanuntuk memperoleh keuntungan yang sebesarbesarnya,dimana berdasarkan hasilpenghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan ProvinsiKepulauan Riau, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR4549/PW28

Aziz dan Jasman Harun, Negara telah dirugikan sebesarRp.2.408.943.833,33 (dua milyar empat ratus delapan juta sembilan ratus empat puluhtiga ribu delapan ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga rupiah), sebagaimanadisebutkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Alat Praktik dan PeragaSiswa, Belanja Alat Olah Raga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna TahunAnggaran 2011 Nomor: SR4549/PW28/5/2013 Tanggal 24 Desember 2013,

Aziz,dimana berdasarkan hasil penghitungan Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tertuang dalamLaporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan NegaraNomor : SR4549/PW28/5/2013 Tanggal 24 Desember 2013, diketahui bahwa biayayang terdakwa keluarkan dalam pengadaan alatalat olah raga tersebut adalah sebesarRp.1.663.341.666,67 (satu milyar enam ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empatpuluh satu ribu enam ratus enam puluh enam koma

Aziz dan Jasman Harun, Negara telah dirugikan sebesarRp.2.408.943.833,33 (dua milyar empat ratus delapan juta sembilan ratus empat puluhtiga ribu delapan ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga rupiah), sebagaimanadisebutkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Alat Praktik dan PeragaSiswa, Belanja Alat Olah Raga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna TahunAnggaran 2011 Nomor : SR4549/PW28/5/2013 Tanggal 24 Desember 2013

badan;1 (satu) buah raket tenis lapangan;1 (satu) buah skiping;1 (satu) kotak pluit;(satu) set jaring gawang;3 (tiga) buah bola kasti;41Angka 48 sampai dengan angka 73 dikembalikan kepada saksiHERMANSYAH A.Ma.Pd.74 Sertifikat Hasil Uji Badan Besar Kerajinan dan Batik Laboratorium Uji danKalibrasi Industri Kerajinan dan batik (LUKIKB) Kementerian PerindustrianRepublik Indonesia;75 Laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau nomor SR4549/PW28

kegiatan PANWASLU Kabupaten LinggaTahun 2013;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD Bin MUHAMMAD YUSUFyang telah melakukan perbuatan melawan hokum mengakibatkan kerugiankeuangan Negara sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) atausetidaktidaknya sejumlah itu. berdasarkan Laporan atas InformasiPenyalahgunaan Penggunaan Dana Hibah APBDP Kabupaten LinggaBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan PropinsiKepulauan Riau dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan NegaraNomor : SR4782/PW28

MUHAMMAD Bin MUHAMMAD YUSUFyang telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangannya selakuSekretaris Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Lingga mengakibatkankerugian keuangan Negara sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus JutaRupiah) atau setidak tidaknya sejumlah itu berdasarkan Laporan atasInformasi Penyalahgunaan Penggunaan Dana Hibah APBDP KabupatenLingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan PerwakilanPropinsi Kepulauan Riau dalam rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara Nomor : SR4782/PW28

Hamdani sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); Bahwa perbuatan Terdakwa mencairkan uang sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dan menggunakannya yang tidak sesuai dengantujuan peruntukannya telah mengakibatkan kerugaian keuangan negarasebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berdasarkan LaporanKerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor SR4782/PW28/5/2014 tanggal 22 Desember 2014, dan oleh karena

Bahwa akibat dari perobuatan Terdakwa telah mempunyai hubungan kausalsecara juridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangannegara/daerah Kabupaten Lingga sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah) berdasarkan Laporan Kerugian Keuangan Negara dari BPKPPerwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor SR4782/PW28/5/2014 tanggal22 Desember 2014, maka oleh karena itu unsur merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara telah cukup terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atasperbuatan

sebesarRp. 7.723.174.000, (tujuh milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta seratus tujuhpuluh empat ribu rupiah) atau sebesar Rp. 8.504.196.000,00 (delapan milyarlima ratuS empat juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) berdasarkanhasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaanpenyimpangan pemberian jjin usaha pertambangan pada provinsi KepulauanRiau tahun 20182019 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR527/PW28

pembayaran yang diterima oleh CV Buana SinarKhatulistiwa sebesar Rp. 7.723.174.000, (tujuh milyar tujuh ratus duapuluh tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) atau berdasarkanLaporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara atas Dugaan Penyimpangan Pemberian Izin Usahapertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau dari Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi KepulauanHalaman 31 dari 153 Putusan Nomor 10/PID.SUSTPK/2021/PT PBRRiau Nomor : SR527/PW28

Gunung Bintan Abadi + 79.936.0000 MT berdasarkan hasilAudit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaanpenyimpangan pemberian izin usaha pertambangan pada ProvinsiKepulauan Riau tahun 20182019 Nomor: SR527/PW28/5/2019 tanggal30 September 2019;Halaman 37 dari 153 Putusan Nomor 10/PID.SUSTPK/2021/PT PBRBahwa Pasal 57 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata CaraPemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan

Gunung Bintan Abadi sebanyak 79.936.0000 MT berdasarkanhasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atasHalaman 40 dari 153 Putusan Nomor 10/PID.SUSTPK/2021/PT PBRdugaan penyimpangan pemberian izin usaha pertambangan pada ProvinsiKepulauan Riau tahun 20182019 Nomor : SR527/PW28/5/2019 tanggal30 September 2019 ;Bahwa selanjutnya berbekal surat keputusan gubernur yangditandatangani oleh saksi Drs.

Gunung Bintan Abadi sebanyak79.936.0000 MT berdasarkan hasil Audit dalam rangka perhitungankerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pemberian izinHalaman 85 dari 153 Putusan Nomor 10/PID.SUSTPK/2021/PT PBRusaha pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau tahun 20182019Nomor : SR527/PW28/5/2019 tanggal 30 September 2019 ; Bahwa selanjutnya berbekal surat keputusan gubernur yangditandatangani oleh saksi Drs.

Laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau nomor SR-4549/PW28/5/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas penyimpangan pengadaan alat praktik dan peraga siswa dan belanja alat - alat olahraga pada Dinas Pendidikan kabupaten natuna TA 2011;76.

Laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepri nomor SR4549/PW28 /5/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang hasil audit dalamrangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas penyimpangan pengadaan alat praktik dan peraga siswa dan belanja alat alat olahraga pada Dinas Pendidikan kabupaten natuna TA 201176.

raga tersebut yang kwalitasnya jauhdibawah standar atau tidak sesuai standar spesifikasi teknis sebagaimanatelah ditetapkan dalam Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 1.04/SPULU/DISDIK/X1I/2011 Tanggal 09 Desember 2011 dengan tujuan untukmemperoleh keuntungan yang sebesarbesarnya, dimana berdasarkanhasil penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanPerwakilan Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tertuang dalam LaporanHasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan NegaraNomor : SR4549/PW28

Aziz, dimana berdasarkan hasil penghitungan BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi KepulauanRiau, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR4549/PW28/5/2013Tanggal 24 Desember 2013, diketahui bahwa biaya yang terdakwakeluarkan dalam pengadaan alatalat olan raga tersebut adalah sebesarRp.1.663.341.666,67 (satu milyar enam ratus enam puluh tiga juta tigaratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam koma

Aziz dan Jasman Harun, Negaratelah dirugikan sebesar Rp.2.408.943.833,33 (dua milyar empat ratusdelapan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluhtiga koma tiga puluh tiga rupiah), sebagaimana disebutkan dalam LaporanHasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atasDugaan Penyimpangan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa, BelanjaAlat Olah Raga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna TahunAnggaran 2011 Nomor : SR4549/PW28/5/2013 Tanggal 24 Desember2013,

Akbar Putra Asyik angota TimBahwa Dasar Ahli ditunjuk memberikan keterangan ahli adalah suratpermintaan keterangan ahli dari Kejaksaan Negeri Ranai Nomor B31/N.10.13/Fd.1/01/2014 tanggal 29 Januari 2014 dan surat PerintahKepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepri nomor ST440/PW28/5/2014tanggal 5 Februari 2014;Bahwa sertifikat keahlian yang ahli miliki sebagai berikut :1. Sertifikat jenjang Auditor Ahi2. Sertifikat Jenjang Auditor Madya3. Sertifikat Forensic Audit (Certified Forensic Audit/CFr.A).

3.400.000 dari Abd.Razaq65 Cadangan 0 6.600.000,00 66 Cadangan 0 6.600.000,00 Total 250.300.000, 173.300.000, Berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan Perwakilan Propinsi Kepulauan Riau atas dugaanpenyimpangan pelaksanaan kegiatan Kegiatan dana Insentif TU/PenjagaSekolah (Non PNS) Daerah Terpencil, jenjang (tingkatan) TK/RA, SD/MI,SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK Kabupaten Lingga periode Januari s/d Desember2012 Triwulan IV TA.2012 pada DISDIKPORA KAB.LINGGA No.SR2350/PW28

Cadangan O 6.600.000,00 Total 250.300.000, 173.300.000, Berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan Perwakilan PropinsiKepulauan Riau atas dugaanpenyimpangan pelaksanaan kegiatan Kegiatan dana Insentif TU/PenjagaSekolah (Non PNS) Daerah Terpencil, jenjang (tingkatan) TK/RA, SD/MI,SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK Kabupaten Lingga periode Januari s/d Desember2012 ~TriwulanIV TA.2012 pada DISDIKPORA KAB.LINGGA No.SRHal. 22 dari 39 Hal.Pts.No.24/Tipikor/2014/PT.PBR 2350/PW28

Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksiARIFIN SUNI SUFIANA, S.H. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negarasebesar Rp. 1.002.263.225,00 (Satu milyar dua juta dua ratus enam puluh tigaribu dua ratus dua puluh lima rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlahtersebut sebagimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perwakilan BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan RiauNomor : SR69/PW28

dicairkan dana tersebut diserahkan olehbendahara yaitu saksi PAIZUN kepada saksi SENAGIB sebesarRp.72.370.000, (dana perjalanan dinas) di ruangan Kepala Dinas dansisanya sebesar Rp.80.515.838, (honor, dekorasi, sewa saranamobilitas, paket pengiriman, belanja dokumentasi) diambil langsung olehterdakwa di ruangan bendahara dengan uang kas dan untuk perjalanandinas saksi ARIFIN SUNI SUFIANA, SH bendahara kirim ke saksiARIFIN SUNI SUFIANA, SH.Bahwa berdasarkan kesimpulan laporan hasil audit BPKP Nomor SR69/PW28

Natuna Tahun Anggaran 2012 yang dapatmerugikan keuangannegaraatauperekonomian negara sebesar Rp.1.002.263.225,00 (Satu milyar dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu duaratus dua puluh lima rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebutsebagimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perwakilan BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan RiauNomor : SR69/PW28/5/2018 tanggal 28 Februari 2018, dengan caracarasebagai berikut :Halaman 15 dari 55 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUSTPK

dana tersebut diserahkan olehbendahara yaitu saksi PAIZUN kepada saksi SENAGIB' sebesarRp.72.370.000, (dana perjalanan dinas) di ruangan Kepala Dinas dansisanya sebesar Rp.80.515.838, (honor, dekorasi, Ssewa saranamobilitas, paket pengiriman, belanja dokumentasi) diambil langsung olehterdakwa di ruangan bendahara dengan uang kas dan untuk perjalanandinas saksi ARIFIN SUNI SUFIANA, SH bendahara kirim ke saksiARIFIN SUNI SUFIANA, SH.Bahwa berdasarkan kesimpulan laporan hasil audit BPKP Nomor SR69/PW28

menetapkantempat dan tanggal musyawarah dengan mengundanginstansi pemerintah yang memerlukan tanah dan parapemilik untuk musyawarah mengenai:huruf b : bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;Bahwa berdasarkan laporan hasil audit dari BPK Perwakilan ProvinsiKepulauan Riau dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atasdugaan penyimpangan pembebasan lahan untuk Pembangunan USBSekolah Terpadu pada Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah KotaTanjungpinang tahun anggaran 2009 dengan Surat Nomor SR1936/PW28

No. 2970 K/Pid.Sus/2015Bahwa berdasarkan laporan hasil audit dari BPK Perwakilan ProvinsiKepulauan Riau dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atasdugaan penyimpangan pembebasan lahan untuk Pembangunan USBSekolah Terpadu pada Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah KotaTanjungpinang tahun anggaran 2009 dengan Surat Nomor SR1936/PW28/2013 tanggal 1 Juli 2013 pada angka 8 (delapan) hasil penghitungankerugian Negara;Bahwa berdasarkan Metode penghitungan kerugian Negara yang kamisajikan

SR1926/PW28/2013 tanggal 1 Juli 2013;Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkanDakwaan Primair, kemudian dakwaan selanjutnya apabila Dakwaan Primairtidak terbukti;Menimbang, bahwa Dakwaan Primair unsurunsurnya adalah sebagaiberikut:1. Setiap orang;2. Unsur secara melawan hukum;3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau dan perekonomianNegara;5. Pasal 55 Ayat (1) ke1;Ad.1.

SR1936/PW28/2014 tanggal Juli 2013;Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Unsur Dapat merugikanKeuangan Negara atau Perekonomian Negara telah terpenuhi;Unsur Dilakukan secara bersamasama:Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan atau ikutmelakukan sebagaimana Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP dipidana sebagaipelaku tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, menyuruh melakukanyang turut melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;Menimbang, bahwa sesuai dengan faktafakta yang terungkap dipersidangan

Nomor: LHM-1792/PW28/1/2012 tanggal 22 Oktober 2012 Perihal: LaporanHasil Monitoring Sisa DPPID Tahun Anggaran 2011 pada Kabupaten Kepulauan Anambas. Ditujukan kepada Bupati Kepulauan Anambas (photocopy dilegalisir).39) Surat Bukti Transfer dari Kas Negara ke Kas Daerah Tahap 1 tahun 2011 sebesar Rp. 6.750.000.000 tanggal 13 Oktober 2011. (photocopy dilegalisir).40) Surat Bukti Transfer dari Kas Negara ke Kas Daerah Tahap 2 tahun 2011 sebesar Rp. 6.750.000.000 tanggal 28 Desember 2011.

Nomor: LHM1792/PW28/1/2012 tanggal 22Oktober 2012 Perihal: LaporanHasil Monitoring Sisa DPPID Tahun Anggaran2011 pada Kabupaten Kepulauan Anambas. Ditujukan kepada BupatiKepulauan Anambas (photocopy dilegalisir).Surat Bukti Transfer dari Kas Negara ke Kas Daerah Tahap tahun 2011sebesar Rp. 6.750.000.000 tanggal 13 Oktober 2011. (photocopy dilegalisir).Surat Bukti Transfer dari Kas Negara ke Kas Daerah Tahap 2 tahun 2011sebesar Rp. 6.750.000.000 tanggal 28 Desember 2011.

Nomor: LHM1792/PW28/1/2012 tanggal 22 Oktober 2012Perihal: LaporanHasil Monitoring Sisa DPPID Tahun Anggaran 2011 padaKabupaten Kepulauan Anambas.

Nomor: LHM1792/PW28/1/2012 tanggal 22Oktober 2012 Perihal: LaporanHasil Monitoring Sisa DPPID TahunAnggaran 2011 pada Kabupaten Kepulauan Anambas.

Nomor: LHM1792/PW28/1/2012 tanggal 22 Oktober 2012 Perihal: LaporanHasilMonitoring Sisa DPPID Tahun Anggaran 2011 pada KabupatenKepulauan Anambas. Ditujukan kepada Bupati KepulauanAnambas (photocopy dilegalisir).Surat Bukti Transfer dari Kas Negara ke Kas Daerah Tahap 1tahun 2011 sebesar Rp. 6.750.000.000 tanggal 13 Oktober 2011.(photocopy dilegalisir).Surat Bukti Transfer dari Kas Negara ke Kas Daerah Tahap 2tahun 2011 sebesar Rp. 6.750.000.000 tanggal 28 Desember 2011.

Nomor: LHM1792/PW28/1/2012 tanggal 22 Oktober 2012Perihal: LaporanHasil Monitoring Sisa DPPID Tahun Anggaran 2011 padaKabupaten Kepulauan Anambas. Ditujukan kepada Bupati Kepulauan Anambas(photocopy dilegalisir).Surat Bukti Transfer dari Kas Negara ke Kas Daerah Tahap 1 tahun 2011 sebesarRp. 6.750.000.000 tanggal 13 Oktober 2011. (photocopy dilegalisir).Surat Bukti Transfer dari Kas Negara ke Kas Daerah Tahap 2 tahun 2011 sebesarRp. 6.750.000.000 tanggal 28 Desember 2011.

ratus empatpuluh juta enam puluh ribu rupiah) sehingga menyebabkan kerugiankeuangan negara sebesar Rp. 715.895.000, (tujuh ratus lima belas jutadelapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) atau setidaktidaknyasejumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dalamrangka penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara pemberiandana hibah APBD Kota Batam tahun 2011 kepada Persatuan SepakbolaBatam (PS.Batam)Nomor : SR2170/PW28

Batam adalah Surat Nomor S2397/PW28/5/2016 tanggal 14 Juli2016 dan Surat Tugas Nomor ST2398/PW28/5/2016 tanggal 14 Juli2016 yang ditandatangani Kepala Perwakilan BPKP Provinsi KepulauanRiau.Bahwa ahli tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluargadengan tersangka tersebut.Bahwa jabatan Ahli pada Kantor Perwakilan Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi KepulauanRiau sebagai Auditor Muda;Bahwa sesuai permintaan Penyidik dari Kejaksaan Tinggi KepulauanRiau, Ahli melakukan

/5/2016tanggal 9 Mei 2016 hal Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN)atas tindak pidana korupsi terhadap penyelewengan dana hibah yangberasal dari APBD Kota Batam tahun 2011 (PS Batam) dan Surat TugasKepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1642/PW28/ 5/2016 tanggal 9 Mei 2016.Bahwa sasaran dan ruang lingkup penugasan adalah untuk melakukanPenghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas perkarapemberian dana hibah APBD Kota Batam Tahun 2011 kepada PersatuanSepakbola Batam (PS Batam

Muhammad Ali,SE., MM selaku Bidang Pertandingan PSBatam tanggal 15 Maret 2016.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitunngan KerugianKeuangan Negara atas perkara pemberian dana hibah APBD Kota Batamtahun 2011 kepada Persatuan Sepakbola Batam (PS Batam) Nomor : SR2170/PW28/5/2016 tanggal 17 Juni 2016, telah terjadi kerugian keuanganNegara sebesar Rp.715.895.000,00.

Namun faktanya Saksi ArisHardy Halim tidak ada membuat laporan pertanggungjawaban tersebut.Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa KHAIRULLAH,dibenarkanoleh Saksi Aris Hardy Halim dan barang bukti yang diperlihatkan olehPenuntut Umum dimuka persidangan berupa dokumen pencairan danadan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara No.SR2170/PW28/5 / 2016, tanggal 17 Juni 2016, bahwa mekanismepencairan dan aliran dana kegiatan PS. Batam adalah sebagai berikut :a.

tanah Kabupaten/Kota menetapkan tempat dantanggal musyawarah dengan mengundang instansi pemerintahyang memerlukan tanah dan para pemilik untuk musyawarahmengenai :Pasal 31 ayat (1) huruf b : Bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.Bahwa berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugiankeuangan negara atas dugaan penyimpangan pembebasan lahan untuk pembangunan USBsekolah terpadu pada bagian administrasi pemerintahan umum sekretariat daerah kotaTanjung Pinang tahun 2009 nomor : SR1836/PW28

(satu milyar delapan ratus juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluhrupiah) atau setidak tidaknya di sekitar jumlah itu sesuai dengan hasil audit BadanPemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Kepulauan Riau di Batam nomor : SR1836/PW28/5/2013 tanggal 1 Juli 2013.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal18 Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagai mana telah diubah dengan Undang undang RI Nomor 20

(satu milyar delapan ratus juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluhrupiah) atau setidak tidaknya di sekitar jumlah itu sesuai dengan hasil audit BadanPemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Kepulauan Riau di Batam nomor : SR1836/PW28/5/2013 tanggal 1 Juli 2013.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 3 Jo pasal 18Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagai mana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2001

(satu milyar delapan ratus juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluhrupiah) atau setidak tidaknya di sekitar jumlah itu sesuai dengan hasil audit BadanPemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Kepulauan Riau di Batam nomor : SR1836/PW28/5/2013 tanggal 1 Juli 2013.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 12 huruf i Jo pasal18 Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20

(dua milyar delapanratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah)Menimbang, bahwa hasil audit BPKP Provinsi Kepulauan Riau Raplan Lumbanbatuterhadap pembebasan tanah untuk pembangunan USB tersebut pada bagian administrasipemerintahan umum sekretariat daerah kota Tanjung Pinang tahun 2009 nomor : SR1836/PW28/5/2013 tanggal Juli 2013 pada angka 8.

empat juta tiga puluh dua ribu delapan ratus lima puluhtujuh rupiah koma enam sen) berdasarkan hasil Audit dalam rangkaHalaman 4 dari 129 Putusan Nomor 14/PID.SUSTPK/2021/PT PBRperhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpanganpemberian izin usaha pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau tahun20182019, atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut sebagimanatercantum dalam Laporan Hasil Audit Perwakilan Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau Nomor :SR527/PW28

melakukan penjualan mineral tergali bauksitkepada PT Gunung Bintan Abadi sebanyak 24.704,14 ton atauHalaman 21 dari 129 Putusan Nomor 14/PID.SUSTPK/2021/PT PBR12.490,1312 ton dengan Nilai sebesar Rp. 1.224.032.857,60 (satumiliar dua ratus dua puluh empat juta tiga puluh dua ribu delapan ratuslima puluh tuhuh koma enam puluh sen) berdasarkan hasil Audit dalamrangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaanpenyimpangan pemberian izin usaha pertambangan pada ProvinsiKepulauan Riau Nomor : SR527/PW28

kerugian Negara atau perekonomian Negarasebesar Rp 2.332.760.338,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh duaHalaman 27 dari 129 Putusan Nomor 14/PID.SUSTPK/2021/PT PBRjuta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah)atau Rp 1.224.032.857,60 (satu milyar dua ratus dua puluh empatjuta tiga puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah komaenam sen) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perwakilan BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ProvinsiKepulauan Riau Nomor : SR527/PW28

atauRp 1.224.032.857,60 (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta tigapuluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah koma enam sen)berdasarkan hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuanganNegara atas dugaan penyimpangan pemberian izin usaha pertambanganpada Provinsi Kepulauan Riau tahun 20182019, atau setidaktidaknyasekitar jumlah tersebut sebagimana tercantum dalam Laporan Hasil AuditPerwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR527/PW28

AzmanTaufik mengakibatkan kerugian Keuangan negara/daerah kurang lebihRp 2.332.760.338,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh dua juta tujuhratus enam puluh ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) atau Rp1.224.032.857,60 (Satu milyar dua ratus dua puluh empat juta tiga puluhdua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah koma enam sen)berdasarkan Laporan Hasil Audit Perwakilan Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau Nomor :SR527/PW28/5/2019 tanggal 30 September 2019

(Bukti T4),selanjutnya dalam Penyidikan tersebut Jaksa Penyidikmemperoleh 2 (dua ) alat bukti yang cukup berupa keteranganSaksi, Ahli, Surat Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PerhitunganKeruugian Keuangan Negara Atas Dugaaan PenyimpanganPemberian Izin Usaha Pertambangan Pada Provinsi KepulauanRiau Tahun 2018 S/D 2019 dari Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dengannomor : SR527/PW28/5/2019 Tanggal 30 September 2019 (buktiT6) sebagaimana diatur Pasal 184 KUHAP

Azman Taufik selaku KepalaPelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau selakuyang menerbitkan IUP OP Untuk Penjualan BauksitLaporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan KeruugianKeuangan Negara Atas Dugaaan Penyimpangan PemberianIzin Usaha Pertambangan Pada Provinsi Kepulauan Riau Tahun2018 S/D 2019 dari Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dengannomor : SR527/PW28/5/2019 Tanggal 30 September 2019Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama ARIEF RATE padahari

(Bukti T4), selanjutnya dalam Penyidikantersebut Jaksa Penyidik memperoleh 2 (dua ) alat bukti yang cukupberupa keterangan Saksi, Ahli, Surat Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPerhitungan Keruugian Keuangan Negara Atas Dugaaan PenyimpanganPemberian Izin Usaha Pertambangan Pada Provinsi Kepulauan RiauTahun 2018 S/D 2019 dari Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dengan nomor : SR527/PW28/5/2019 Tanggal 30 September 2019 (bukti T6) sebagaimanadiatur Pasal 184 KUHAP

juta delapan ratus tigapuluh lima ribu rupiah)sehingga menyebabkan kerugian keuangan negarasebesar Rp. 715.895.000, (tujuh ratus lima belas juta delapan ratusSembilan puluh lima ribu rupiah) atau setidaktidaknya sejumlah tersebutberdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dalam rangkapenghitungan kerugian keuangan negara atasperkarapemberian danahibah APBD Kota Batam tahun 2011 kepada Persatuan Sepakbola Batam(PS.Batam)Nomor : SR2170/PW28

Batam adalah Surat Nomor S2397/PW28/5/2016 tanggal 14 Juli2016 dan Surat Tugas Nomor ST2398/PW28/5/2016 tanggal 14 Juli2016 yang ditandatangani Kepala Perwakilan BPKP Provinsi KepulauanRiau.Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga dengan tersangka tersebut.Bahwa jabatan Ahli pada Kantor Perwakilan Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi KepulauanRiau sebagai Auditor Muda;Bahwa sesuai permintaan Penyidik dari Kejaksaan Tinggi KepulauanRiau,

Muhammad Ali,SE., MM selaku Bidang Pertandingan PSBatam tanggal 15 Maret 2016.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitunngan KerugianKeuangan Negara atas perkara pemberian dana hibah APBD Kota Batamtahun 2011 kepada Persatuan Sepakbola Batam (PS Batam) Nomor : SR2170/PW28/5/2016 tanggal 17 Juni 2016, telah terjadi kerugian keuanganNegara sebesar Rp.715.895.000,00.

SR2170/PW28/5 / 2016, tanggal 17 Juni 2016, bahwa mekanismepencairan dan aliran dana kegiatan PS. Batam adalah sebagai berikut :a. Pencairan Dana Tahap Pertama.Berdasarkan surat permohonan Nomor : 06/PS.Batam/V2011, tanggal17 Januari 2011 perihal permohonan pembayaran anggaranpersiapan PS.

No.27/Pid.SusTPK/2016/PN.Tpgpenyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapbkan dalam APBN/APBDdiancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuanundangundang yang berlaku.Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Auit BPKPPerwakilan Provinsi Kepulauan Riau No.SR2170/PW28/5/2011 tanggal 17Juni 2011, dalam laporan tersebut tercantum telah terjadinya kerugianNegara dalam kegiatan PS.

Tpi. penyimpangan pelaksanaan kegiatan Kegiatan dana Insentif TU/Penjaga Sekolah(Non PNS) Daerah Terpencil, jenjang (tingkatan) TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, danSMA/MA/SMK Kabupaten Lingga periode Januari s/d Desember 2012 Triwulan IVTA.2012 pada DISDIKPORA KAB.LINGGA No.SR2350/PW28/5/2013 tanggal 19Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh Kepala BPKP RI Perwakilan PropinsiKepulauan Riau YONO ANDI ATMOKO menjelaskan telah terdapat kerugiankeuangan Negara Cq.Pemkab Lingga sebesar Rp. 173.300.000,00 (SeratusTujuh

Razaq 65Cadangan06.600.000,00 66 Cadangan06.600.000,00 Total 250.300.000, 173.300.000, Berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan Perwakilan Propinsi Kepulauan Riau atas dugaanpenyimpangan pelaksanaan kegiatan Kegiatan dana Insentif TU/Penjaga Sekolah(Non PNS) Daerah Terpencil, jenjang (tingkatan) TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, danSMA/MA/SMK Kabupaten Lingga periode Januari s/d Desember 2012 Triwulan IVTA.2012 pada DISDIKPORA KAB.LINGGA No.SR2350/PW28/5/2013 tanggal

Lingga hinggabatas waktu 10 Januari 2013 yang mana telah dipergunakan untuk kepentinganpribadi terdakwa.Berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan Perwakilan Propinsi Kepulauan Riau atas dugaanpenyimpangan pelaksanaan kegiatan Kegiatan dana Insentif TU/Penjaga Sekolah(Non PNS) Daerah Terpencil, jenjang (tingkatan) TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, danSMA/MA/SMK Kabupaten Lingga periode Januari s/d Desember 2012 Triwulan IVTA.2012 pada DISDIKPORA KAB.LINGGA No.SR2350/PW28

tanda tangansaksie Benar bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memalsukantandatangan tersebut.Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, terdakwatidak menyatakan keberatan ;Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan RAPLANLUMBAN BATU, SE ,MM di depan persidangan dan dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa, ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga denganterdakwa.e Bahwa, ahli merupakan tim Auditor berdasarkan Surat TugasST2093/PW28

Surat tugas Kepala Perwakilan BPKP Kepulauan Riau nomor : ST2093/PW28/5/2013 tanggal 19 Juli 2013 ;e Bahwa Sertifikat Keahlian Ahli sebagai bukti pengakuan ataskempetensi dan kemampuan profesi auditor adalah :1. Diklat Investigasi di Pusdiklat BPKP Ciawi tahun 2003.2. Diklat Penyidikan di Pusdiklat BPKP Ciawi tahun 2004.3. Diklat Forensik Audit di Pusdiklat BPKP Ciawi tahun 2005.Hal 87 dari 117 Pts.No.02/Pid.Sus/TPK/2014/PN. Tpi.4.

(5) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawabsecara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannyaBahwa akibat perbuatan terdakwa ANGGA FARDIAN SUZANDRA, A.Mdselaku Bendahara Pengeluaran Sekretaris Daerah Kabupaten LinggaTahun 2014 telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp.1.374.059.341, (satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima puluhsembilan ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) sebagaimana sesuaidengan Laporan Audit Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan RiauNomor : SR406/PW28

(5) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawabsecara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANGGA FARDIAN SUZANDRA, A.Mdselaku Bendahara Pengeluaran Sekretaris Daerah Kabupaten LinggaTahun 2014 telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp.1.374.059.341, (satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima puluhsembilan ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) sebagaimana sesuaidengan Laporan Audit Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan RiauNomor : SR406/PW28

(5) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawabsecara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANGGA FARDIAN SUZANDRA, A.Mdselaku Bendahara Pengeluaran Sekretaris Daerah Kabupaten LinggaTahun 2014 telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp.1.374.059.341, (satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima puluhsembilan ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) sebagaimana sesuaidengan Laporan Audit Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan RiauNomor: SR406/PW28