Direktori Putusan

Jenis	Undang-Undang
Nomor	31
Tahun	1999
Tentang	Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Klasifikasi	Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus Tindak Pidana Korupsi
Materi Muatan Pokok	Untuk memperlancar proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi, Undang-undang ini mengatur kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakimsesuai dengan tingkat penanganan perkara untuk dapat langsung meminta keterangantentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa kepada bank dengan mengajukanhal tersebut kepada Gubernur Bank Indonesia. Di samping itu Undang-undang ini juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruhharta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orangatau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan,dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya. Undang-undang ini juga memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat berperan serta untuk membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan terhadap anggota masyarakat yang berperan serta tersebut diberikan perlindungan hukum dan penghargaan.Selain memberikan peran serta masyarakat tersebut, Undang-Undang ini juga mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan diatur dalam Undang-undang tersendiri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan. Keanggotaan Komisi Pemberantasan TindakPidana Korupsi terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat.

Sejarah Lengkap

1971
Undang-Undang No 3 Tahun 1971
1999
Undang-Undang No 31 Tahun 1999
- Mencabut Undang-Undang No 3 Tahun 1971
2000
Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000
- Peraturan Pelaksana Dari Undang-Undang No 31 Tahun 1999
  - pasal : 41 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (2)
2001
Undang-Undang No 20 Tahun 2001
- Mengubah Undang-Undang No 31 Tahun 1999
2006
Undang-Undang No 7 Tahun 2006
- Gabungan dari Undang-Undang No 31 Tahun 1999
  - varian : Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)
Putusan Mahkamah Konstitusi No 003/PUU-IV/2006 Tahun 2006
- Menyatakan tidak mempunyaii kekuatan hukum mengikat Penjelasan Pasal Undang-Undang No 20 Tahun 2001
  - pasal : Penjelasan Pasal 2; ayat : 1
2014
PERMA No 5 Tahun 2014
- Melengkapi kekosongan aturan pada Undang-Undang No 20 Tahun 2001
  - varian : Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi
2016
Putusan Mahkamah Konstitusi No 23/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
- Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk Pasal tertentu Undang-Undang No 20 Tahun 2001
  - pasal : Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3
Putusan Mahkamah Konstitusi No 21/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
- Menyatakan inkonstitusional bersyarat Undang-Undang No 20 Tahun 2001
  - pasal : 15; varian : Frasa "Pemufakatan Jahat" dalam Pasal 15 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah Diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai " pemufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana; frasa : Pemufakatan Jahat, Tindak Pidana Korupsi
2020
PERMA No 1 Tahun 2020
- Melengkapi kekosongan aturan pada Undang-Undang No 20 Tahun 2001
  - pasal : 2 dan 3; varian : Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Lampiran

Undang-Undang-31-1999.pdf

Statistik

3700

980

Dilaksanakan oleh Peraturan Pelaksana

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000

Peraturan & Perundang-Undangan

Sejarah Lengkap

Undang-Undang No 3 Tahun 1971

Undang-Undang No 31 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000

Undang-Undang No 20 Tahun 2001

Undang-Undang No 7 Tahun 2006

Putusan Mahkamah Konstitusi No 003/PUU-IV/2006 Tahun 2006

PERMA No 5 Tahun 2014

Putusan Mahkamah Konstitusi No 23/PUU-XIV/2016 Tahun 2016

Putusan Mahkamah Konstitusi No 21/PUU-XIV/2016 Tahun 2016

PERMA No 1 Tahun 2020

Lampiran

Statistik

Dilaksanakan oleh Peraturan Pelaksana

MS BIREUEN Nomor 67/Pdt.P/2025/MS.Bir

MS BIREUEN Nomor 68/Pdt.P/2025/MS.Bir

MS BIREUEN Nomor 135/Pdt.G/2025/MS.Bir