- 1971
- 1999
- 2000
-
-
Peraturan Pelaksana Dari
Undang-Undang No 31 Tahun 1999
- pasal : 41 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (2)
-
Peraturan Pelaksana Dari
Undang-Undang No 31 Tahun 1999
- 2001
- 2006
-
-
Gabungan dari
Undang-Undang No 31 Tahun 1999
- varian : Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)
-
Gabungan dari
Undang-Undang No 31 Tahun 1999
-
-
Menyatakan tidak mempunyaii kekuatan hukum mengikat Penjelasan Pasal
Undang-Undang No 20 Tahun 2001
- pasal : Penjelasan Pasal 2; ayat : 1
-
Menyatakan tidak mempunyaii kekuatan hukum mengikat Penjelasan Pasal
Undang-Undang No 20 Tahun 2001
- 2014
-
-
Melengkapi kekosongan aturan pada
Undang-Undang No 20 Tahun 2001
- varian : Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi
-
Melengkapi kekosongan aturan pada
Undang-Undang No 20 Tahun 2001
- 2016
-
-
Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk Pasal tertentu
Undang-Undang No 20 Tahun 2001
- pasal : Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3
-
Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk Pasal tertentu
Undang-Undang No 20 Tahun 2001
-
-
Menyatakan inkonstitusional bersyarat
Undang-Undang No 20 Tahun 2001
- pasal : 15; varian : Frasa "Pemufakatan Jahat" dalam Pasal 15 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah Diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai " pemufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana; frasa : Pemufakatan Jahat, Tindak Pidana Korupsi
-
Menyatakan inkonstitusional bersyarat
Undang-Undang No 20 Tahun 2001
- 2020
-
-
Melengkapi kekosongan aturan pada
Undang-Undang No 20 Tahun 2001
- pasal : 2 dan 3; varian : Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
-
Melengkapi kekosongan aturan pada
Undang-Undang No 20 Tahun 2001
| Jenis | PERMA |
| Nomor | 1 |
| Tahun | 2020 |
| Tentang | Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi |
| Klasifikasi | PERMA Hukum Formil |
| Materi Muatan Pokok | Pedoaman Pemidanaan bertujuan untuk: mencegah perbedaan rentang menjatuhan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupso yang memiliki karakteristik yang serupa tanpa disertai pertimbangan yang cukup dengan tidak mengurangi kewenangan dan kemandirian hakim mewajibkan hakim untuk membertimbangkan alasan dalam menentukan berat ringannya pidana terhdap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang proporsional dalam menjatuhkan pidana terhdap perkara Pasa l2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi |