1. Beranda
  2. Peraturan & Perundang-undangan
  3. Undang-Undang

Peraturan & Perundang-Undangan
Undang-Undang

Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor KUHP Tahun 1915
3436 — 4362
  • Tentang : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Badan Peradilan
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950
749 — 200
  • Tentang : Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012
549 — 213
  • Tentang : Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Badan Peradilan
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965
444 — 300
  • Tentang : Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Formiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947
764 — 489
  • Tentang : Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Badan Peradilan
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
2449 — 722
  • Tentang : Kekuasaan Kehakiman
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Badan Peradilan
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
758 — 2084
  • Tentang : Kekuasaan Kehakiman
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Badan Peradilan
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999
351 — 124
  • Tentang : Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Badan Peradilan
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970
323 — 142
  • Tentang : Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Badan Peradilan
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964
337 — 359
  • Tentang : Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Badan Peradilan
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948
401 — 157
  • Tentang : Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Badan Peradilan
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947
352 — 121
  • Tentang : Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Formiil
Undang-Undang Darurat Republik Indonesia
Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951
331 — 198
  • Tentang : Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelengarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan -Pengadilan Sipil
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus Korupsi
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971
1468 — 362
  • Tentang : Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus Korupsi
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009
842 — 229
  • Tentang : Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
2543 — 1460
  • Tentang : Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015
1365 — 414
  • Tentang : Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Formiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
2379 — 691
  • Tentang : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Perdata
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
3129 — 881
  • Tentang : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Perdata
PERMA
PERMA Nomor 5 Tahun 2019
3537 — 2566
  • Tentang : Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin