1. Beranda
  2. Peraturan & Perundang-undangan
  3. Undang-Undang

Peraturan & Perundang-Undangan
Undang-Undang

Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor KUHP Tahun 1915
4201 — 5067
  • Tentang : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Badan Peradilan
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950
814 — 233
  • Tentang : Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012
603 — 241
  • Tentang : Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Badan Peradilan
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965
508 — 361
  • Tentang : Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Formiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947
854 — 546
  • Tentang : Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Badan Peradilan
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
2583 — 767
  • Tentang : Kekuasaan Kehakiman
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Badan Peradilan
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
828 — 3875
  • Tentang : Kekuasaan Kehakiman
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Badan Peradilan
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999
406 — 145
  • Tentang : Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Badan Peradilan
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970
371 — 172
  • Tentang : Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Badan Peradilan
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964
386 — 379
  • Tentang : Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Badan Peradilan
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948
448 — 184
  • Tentang : Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Badan Peradilan
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947
403 — 151
  • Tentang : Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Formiil
Undang-Undang Darurat Republik Indonesia
Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951
379 — 241
  • Tentang : Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelengarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan -Pengadilan Sipil
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus Korupsi
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971
1629 — 409
  • Tentang : Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus Korupsi
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009
942 — 274
  • Tentang : Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
2874 — 1600
  • Tentang : Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015
1513 — 469
  • Tentang : Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Formiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
2678 — 736
  • Tentang : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Perdata
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
3539 — 1102
  • Tentang : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Perdata
PERMA
PERMA Nomor 5 Tahun 2019
4502 — 4306
  • Tentang : Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin