105/G/2015/PTUN-BDG

PUTUS AN Nomor. 105/G/2015/PTUNBDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa yang bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di JalanDiponegoro Nomor : 34 Bandung, telah menjatuhkan putusan , dalam sengketaSUITE) eeemneeenesncremeneeeeeresieetnnenencateeetai nt bieria eee Hee Re nn RRSNama SUL SOIPTVAAIN jesse = eects recs nemo eerreeeneneeneneKewarganegaraan

Putusan Perkara Nomor : 105/G/2015/PTUNBDG3. IDA NURFARIDA, SH :p222222noecoe cence4. KRISTANT WAHYUNI, SH ;22o nooo5. RIVA RACHMAN HAKIM, SH ;6. FUJI ASTI PRATAMA R, SH ;7. CEPY FARDINA, SH ;8.

PemeriksaanPersiapan j 22222 n nnn ne nnn nnn nen nn nnn nnn cen nn nnne Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung Nomor : 105/Pen.HS/2015/PTUNBDG, tertanggal 1September 2015,. tentang Penetapan Harie Surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Agustus 2015 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungpada tanggal 11 Agustus 2015, dan telah diperbaiki padaPemeriksaan Persiapan oleh Penggugat pada tanggal' 1September 2015 dan terdaftar dalam register perkara Nomor : 105

/G/2015/PTUNBDG, j~222nn2nn enne Telah membaca berkas perkara dan mendengar keterangan daripara pihak serta keterangan saksi dari Penggugat dan saksi dariTergugat diPETS TSS CAAT TG tress cesar ec ceeeaneceeernEneeeeeTENTANG DUDUKNYA SENGKETABahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2015telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung padatanggal 11 Agustus 2015, di bawah register perkara Nomor : 105/G/2015/PTUNHalaman 3 dari Halaman 72.

Putusan Perkara Nomor : 105/G/2015/PTUNBDGBDG, dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan tanggal 1 September 2015,telah mengajukan gugatan terhadap Bupati Garut, berkedudukan di JalanPembangunan No. 185 Tarogong Kidul, Kabupaten Garut 44151 ;OBJEK GUGATAN/SENGKETA, jesq

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 105/G/2015/PTUN.SBY, tanggal 2 September 2015, yang dimohonkan banding 3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; ----------------------------------------------------------------------------------------

/G/2015/PTUN.SBY, tanggal 2 September 2015 ;Berkas Perkara, suratsurat bukti yang diajukan para pihak sertasuratsurat lainnya yang berkaitan dengan perkaraIN j02 2022220222 2224.

/G/2015/PTUN.SBY.

/G/2015/PTUN.SBY, tanggal 19 Oktober 2015 ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 105/G/2015/PTUN.SBY. diucapkan dalam persidangan terbuka dandinyatakan terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 2 September 2015,dengan dihadiri olen Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan tanpa dihadiri olehTergugat II Intervensi atau Kuasa Hukumnya ; Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-------------
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 105/G/2015/PTUN-JKT tanggal 7 Oktober 2015 yang dimohonkan banding; ----------------------------
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

105/G/2015/PTUN-JKT

/G/2015/PTUNJKT.1.

/G/2015/PTUN.JKT, tanggal 6 Mei 2015 tentang PenunjukanPanitera Pengganti;e Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta Nomor : 105/PENHS/2015/PTUNJKT,tertanggal 11 Juni 2015, tentang Penetapan Hari Sidang;e Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta Nomor : 105/G/2015/PTUNJKT, tertanggal 24Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor : 105/G/2015/PTUNJKT.Juni 2015, tentang Penetapan Pemanggilan melalui Atasan Tergugat;e Telah membaca

/G/2015/PTUNJKT. dan telahdiperbaiki pada tahap Pemeriksaan Persiapan tanggal 11 Juni 2015, Penggugatmengemukakan halhal sebagai berikut : 01.

Halini sesuai dengan surat Tergugat No. 814/1.796.8 tanggal 7 Maret 2013 danmakna pasal 8 huruf g Peraturan Daerah Daerah Khusus lbukota Jakarta No. 7Tahun 1971 yang pada intinya menyatakan SIP tidak dapat diterbitkan terhadaprumah berSIP yang dipersengketakan di Dinas Perumahan dan GedungPemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta; Halaman 19 dari 42 halaman Putusan Nomor : 105/G/2015/PTUNJKT.7.

BuktiP 1b: Surat ditujunkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta DinasPerumahan dan Gedung Pemerintah Daerah, tanggal 25Februari 2013 Perihal : Tindak Lanjut Atas Permohonanperpanjangan Surat Izin Perumahan (SIP) tanggal 19 SeptemberHalaman 23 dari 42 halaman Putusan Nomor : 105/G/2015/PTUNJKT.3. Bukti P 1c:4. Bukti P 1d:5. BuktiP2 :6. Bukti P 3a :7. Bukti P 3b :8.

M E N G A D I L I

• Menerima permohonan banding dari Para Pengggugat/Pembanding; -------------
• Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 105/G/2015/PTUN-MDN tanggal 18 Mei 2016, yang dimohonkan banding;--
• Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat

., serta Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan,selanjutnya Wakil Panitera memberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbandingdan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan PernyataanBanding Nomor 105/G/2015/PTUNMDN tanggal 31 Mei 2016; Formul02/proksi01/KIM Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding telah menyerahkanMemori Banding tertanggal 27 Juni 2016 yang diterima oleh Wakil PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal itu juga dan telahdiberitahukan kepada

Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/TeronTerbanding pada tanggal itu juga, dengan Surat Pemberitah~ *~ "~~~Terbanding ...Memori Banding Nomor 105/G/2015/PTUNMDN, yang pada pokoknyakeberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, danmemohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medanagar memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: 1.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 105/G/2015/PTUNMDN tertanggal 18 Mei 2016;Dengan Mengadili Sendiri;Dalam Eksepsi: Menolak seluruh eksepsi baik eksepsi Tergugat maupun Tergugat Intervensi;Dalam Pokok Sengketa1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.2.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Para Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat II Intervensi/Terbanding melalui kuasanyamengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 03 Agustus 2016 yang diterimaoleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal itu jugadan telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding pada tanggal itu juga, dengan Surat Pemberitahuan dan PenyerahanKontra Memori Banding Nomor 105/G/2015/PTUNMDN, yang pada pokoknyamemohon kepada

Menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor 105/G/2015/PTUNMDN tertanggal 18 Mei 2016;3.

Putusan Nomor 262 K/TUN/2016Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 105/G/2015/PTUNJKT., Tanggal 07 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut:. Dalam Eksepsi Menerima eksepsi Tergugat ;Il.

., Tanggal 19 Januari 2016;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Penggugat pada tanggal 1 Februari 2016, kemudian terhadapnyaoleh Pembanding/Penggugat melalui perantaraan kuasanya diajukanpermohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Februari 2016, sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 105/G/2015/PTUN JKT., yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Putusan Nomor 262 K/TUN/2016Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta mempelajari dengan seksama terhadap PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 105/G/2015/PTUN.JKTtanggal 7 Oktober 2015, Memori Banding Penggugat/Pembanding tanggal14 Desember 2015, serta serta seluruh berkas perkara yang dimohonkanbanding a quo, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Bandingberpendapat tidak ada halhal baru yang dapat membatalkan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara

UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004.Bahwa, Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan PengadilanTingkat banding dalam putusannya halaman 7 alinea kedua yangmenyatakan :Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas,pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor 105/G/2015/PTUN.JKT tanggal 7 Oktober 2015 diambil alin olehMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagaipertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa di tingkat banding,untuk singkatnya

Dengan demikian maka Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta Nomor 105/G/2015/PTUNJKT tanggal 7 Oktober2015 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkanBahwa, pertimbangan Judex Facti tersebut adalah tidak berdasar, karenaPengadilan Tinggi hanya mengambil alin pertimbangan, seharusnyaPengadilan Tingkat Banding memeriksa perkara untuk keseluruhan baikdalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, hal ini sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung R.1 yaitu :Halaman 13 dari 22 halaman.

Tetapi Pembantah menanggapi surat Turut Terbantah denganmengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Perkara No.105/G/2015/PTUN.JKT dengan Petitum Gugatan Penggugat berbunyisebagai berikut :1. Menyatakan batal putusan fiktif negatif yang berupa penolakan dariKepala Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta (Tergugat) atas suratpermohonan perpanjangan Surat Ijin Perumahan (SIP) yang diajukanoleh Lusiana Budiman/Penggugat pada tanggal 19 September 2012;2.