Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 105/G/2016/PTUN Mks. tanggal 12 April 2017 yang dimohonkan banding tersebut;3. Membebankan kepada Pembanding dahuluPenggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 18 April 2017 dan telahpula diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 19 April 2017;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Memori Banding, tanggal 9 Mei2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassarpada tanggal 9 Mei 2017, pada pokoknya memori banding tersebut menyatakankeberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusanPengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 105

/G/2016/PTUN Mks.

2017/PTTUN Mks.2009, oleh karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi syaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang, oleh karenanya secara formalpermohonan bandingPenggugat dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding secara formalditerima, maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembandingsedangkan kedudukan Tergugat ditetapbkan sebagai Terbanding;Menimbang, bahwa Pembanding dahuluPenggugat dalam Memori Bandingnyatelah mengajukan keberatan atas Putusan Nomor 105

/G/2016/PTUN Mks.tersebut, yang pada pokoknya inti alasan keberatannya adalah:Bahwa pertimbangan hukum halaman 36 alenia dua sampai dengan halaman37 alenia dua adalah pertimbangan yang keliru dan tidak benar, karenaPenggugat telahmengajukan: Bukti P1 kwitansi pembelian tanah tanggal 2 Maret 2016membuktikan peralihan hak,Bukti P2 dan P3 SPPT PBBTahun 2012, 2013, 2015 dan 2016 atas nama H.

/G/2016/PTUN Mks. tanggal 12April 2017 tersebut sudah tepat dan benar, maka haruslah dipertahankan dandikuatkan di tingkat banding, sehingga untuk menghindari pengulanganpertimbangan hukum yang sama terhadap pertimbangan hukum dalam PutusanPengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alin menjadi pertimbangan hukumsendiri dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa danmemutus perkara in litis;Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Nomor 105/G/2016/PTUN Mks.tanggal 12 April 2017 dikuatkan

105/G/2016/PTUN.Mks

PUTUSANNomor : 105/G/2016/PTUN.Mks. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :Nama: H.

/G/2016/PTUN.Mks, pada tanggal 1 Desember 2016, yangdiperbaiki pada tanggal 4 Januari 2017 ;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 105/PENDIS/2016/PTUN.Mks, tanggal 05 Desember 2016 tentang LolosDismissal PrOS@S jqss=ss2seqsnencsesesse etree reirseninee neem iePenetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 05Desember 2016, Nomor : 105/PEN/2016/PTUN.Mks, tentang PenunjukanPutusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.Halaman 2 dari42 halamanMajelis Hakim untuk memeriksa

dengan surat gugatannya tertanggal 30November 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar dibawah Register Nomor : 105/G/2016/PTUN.Mks, padatanggal 1 Desember 2016, yang diperbaiki pada tanggal 4 Januari 2017, yangisinya menerangkan sebagai berikut; OBJEK GUGATAN :Mengenai Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa :Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.Halaman 3 dari42 halamana.

SALAMA yang merintis/menguasai tanahPutusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.Halaman 4 dari 42 halamantersebut dengan cara merawat dan menggarap tanah dengan berkebun sertamembayar pajak setiap tahunnya dan berlanjut ke ahli warisnya yangdipercayakan penguasaannya kepada Bapak Murkis (anak H. Salama)sampai terjadinya pengalihan hak kepada Penggugat secara terusmenerusmenguasai dan mengelola objek tanah tersebut; .

Salama)(penjual), oleh karenanya penerbitan SHM tersebut di atas sangat diragukaneksistensinya terhadap keabsahannya dari sertipikat tersebut; Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.Halaman 5 dari42 halaman7. Bahwa objek tanah tersebut di atas seluas 780 M2 (tujuh ratus delapan puluhmeter persegi) yang sebahagian telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik olehTergugat yakini; ~~ nnn nnn nnn nnera.

105/G/2016/PHI.SBY

No. 105/G/2016/PHI.Sby159.

No. 105/G/2016/PHI.

No. 105/G/2016/PHI.Sby35hubungan kerja kepada Sdr. Aferi Kristiawan dan Sdr.

No. 105/G/2016/PHI.Sby44Hal. 44 dari 43 hal. Put. No. 105/G/2016/PHI.Sby

M E N G A D I L I : Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding; --------------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 105/G//2016/PTUN.SBY, tanggal 10 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut; --------------------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000

/G/2016/PTUN.SBY tanggal 10 Januari 2017 .; 22 22Hal. 2 Putusan No. 71/B/2017/PTTUN.SBY3.

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 71B/PENHS/2017/PT.TUN.SBYtanggal 4 Mei 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;Berkas perkara dan suratsurat lainnya yang terlampir dan berkaitandengan perkara ini ;TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilian Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya mengambil alih dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyaperkara sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor: 105/G/2016/PTUN.SMG tanggal 10 Januari 2017 yang amarnyaberbunyi

105/G/2016/PTUN.SBY sehingga permohonanbanding tersebut masih dalam tenggang waktu pengajuan banding karenadilakukan menurut tata cara yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 oleh karena itu permohonan banding tersebutsecara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya memeriksa

dan meneliti dengan seksama berkas perkara yangbersangkutan yang antara lain terdiri dari : Salinan resmi Putusan PengadilanTata Usaha Negara Surabaya Nomor 105/G/2016/PTUN.SBY tanggal 10 Januari2017, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Suratsurat bukti yang diajukan para pihak, Memori Banding, dan Kontra MemoriBanding, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat danbenar secara hukum, oleh

/G//2016/PTUN.SBY, tanggal 10 Januari 2017 yang dimohonkan bandingOO Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di keduatingkat Pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,(Duaratus lima puluh ribu rupiah ); Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, tanggal 4Mei 2017, oleh :H.

Put. 105/G/2016/PTUN MDN1. Dalam Eksepsi :Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat.Dalam Penundaan:Menolak permohoan penundaan' pelaksanaan objek gugatan.2.

Put. 105/G/2016/PTUN MDNdalam gugatannya?

Put. 105/G/2016/PTUN MDN2. Menyatakan sah dan berharga Surat Penetapan Pemenang Nomor :W2.E38.PL.02.02.0313/PokjaULPBama/PNPS 2017 yang diterbitkanTergugat.;3.

Put. 105/G/2016/PTUN MDNHalaman 53 dari 33 hal. Put. 105/G/2016/PTUN MDNHalaman 54 dari 33 hal. Put. 105/G/2016/PTUN MDNHalaman 55 dari 33 hal. Put. 105/G/2016/PTUN MDNHalaman 56 dari 33 hal. Put. 105/G/2016/PTUN MDNHalaman 57 dari 33 hal. Put. 105/G/2016/PTUN MDNHalaman 58 dari 33 hal. Put. 105/G/2016/PTUN MDNHalaman 59 dari 33 hal. Put. 105/G/2016/PTUN MDNHalaman 60 dari 33 hal. Put. 105/G/2016/PTUN MDNHalaman 61 dari 33 hal. Put. 105/G/2016/PTUN MDNHalaman 62 dari 33 hal.

Put. 105/G/2016/PTUN MDNHalaman 63 dari 33 hal. Put. 105/G/2016/PTUN MDNHalaman 64 dari 33 hal. Put. 105/G/2016/PTUN MDNHalaman 65 dari 33 hal. Put. 105/G/2016/PTUN MDNHalaman 66 dari 33 hal. Put. 105/G/2016/PTUN MDN

Bahwa atas gugatan tersebut telah diputus atau dikeluarkan Penetapan olehKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Mei 2016dengan Nomor : 105/G/2016/PTUNJKT;6. Bahwa isi Penetapan Dismissal Nomor : 105/G/2016/PTUNJKT adalahsebagai berikut :MENETAPKAN1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;2.

Membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 105/G/2016/PTUNJKT, tanggal 23 Mei 2016;3.

Menguatkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor 105/G/2016/PTUNJKT, tanggal 23 Mei 2016;3.

/G/2016/PTUNJKT, tanggal 23 Mei 2016 (Penetapan Dismissal), yang dalam amarpenetapan tersebut menyatakan gugatan Penggugat Nomor : 105/G/2016/PTUNJKT, tertanggal 10 Mei 2016 tidak dapat diterima, dengan pertimbangan hukumbahwa pokok gugatan Penggugat nyatanyata tidak termasuk wewenangPengadilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa dalam gugatan perlawanannya, Pelawan padapokoknya memohon agar Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor : 105/G/2016/PTUNJKT, tanggal 23 Mei 2016 dinyatakan

Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor: 105/G/2016/PTUNJKT., tanggal 23 Mei 2016 dipertahankan ;3.

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Putusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.Halaman 21 dari 99 halaman2.

/G/2016/PTUN.Mks.Halaman 34 dari 99 halaman1.

/G/2016/PTUN.Mks.Halaman 35 dari 99 halaman4.

/G/2016/PTUN.Mks.Halaman 37 dari 99 halaman5.

/G/2016/PTUN.Mks.Halaman 40 dari 99 halaman12.

Mengabulkan gugatan Penggugat; Putusan No. 105/G/2016/PA.Lwk Hal. 2 dari 18 hal.2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadapPenggugat (PENGGUGAT);3. Menyatakan Hak asuh anak harus diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat;4.

Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telahdiperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah Putusan No. 105/G/2016/PA.Lwk Hal. 3 dari 18 hal.bermeterai cukup dan di nezegelin. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, parafdan tanggal;3. Fotokopi Surat Perintah Nomor Sprin/112/VI/2015 yang dikeluarkan olehKomandan Bataliyon Infanteri 714/SM, tanggal 8 Juni 2015.

Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai duaorang anak, yang sekarang diasuh oleh Penggugat; Putusan No. 105/G/2016/PA.Lwk Hal. 5 dari 18 hal.d.

Bahwa, benar awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun danharmonis tetapi sejak bulan Desember 2014 sampai dengan sekarang rumah Putusan No. 105/G/2016/PA.Lwk Hal. 10 dari 18 hal.tangga Penggugatdan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran karenaTergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;3.

Rusdin Putusan No. 105/G/2016/PA.Lwk Hal. 18 dari 18 hal.

., juncto Nomor 105/G/2016/PHI.Sby., yang dibuat olehPanitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya,permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan WHubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya pada tanggal 30 September 2016;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat padatanggal 5 Oktober 2016, kKemudian Para Penggugat mengajukan kontra memorikasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial

Bahwa dalam memori kasasi ini, Pemohon Kasasi I/semula Tergugatberpendapat dan/atau beranggapan bahwa putusan dalam daftar perkaraNomor 105/G/2016/PHI.SBY., tanggal 5 September 2016, Judex Facti telahsalah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;2.

Nomor 1103 K/Padt.SusPHI/201610.11.12.Bahwa namun dalam petitum yang dibuat oleh Majelis Hakim pemeriksaperkara daftar Nomor 105/G/2016/HI.SBY., tanggal 5 September 2016pada point ke4 menyebutkan:"4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaliguskepada Para Penggugat, uang pesangon sebesar satu kali ketentuanpasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja satu kali.....dst..dst..."

Hal ini sesuai dengan pasal 178 ayat (2) dan ayat(3) HIR;Bahwa putusan yang melampaui kewenangan yang dibuat oleh olehMajelis Hakim pemeriksa perkara daftar Nomor 105/G/2016/HI.SBY.,tanggal 5 September 2016, juga nampak dalam petitum Nomor 2 padabagian dalam pokok perkara yang menyebutkan:"2.

No. 105/G/2016/PHI Sby.domisili hukum dan memberikan kuasa kepada Kuasa hukumnya yangbernama H. Rakhmat Santoso, SH.,MH., Joko Suwignyo, SH.,MH.,Tedhi Hermawan, SH, H. Abdul Rouf Al Makki, SH, Rinovianto, SH,Eny Wijayanti, SH dan Edho Nyutan Hadji Putra, SH Para Advokatdan Konsultan Hukum pada Kantor Rakhmat Santoso & Partners LawFirm, beralamat kantor di Gedung Graha Rakhmat JI.

/G/2016/PN Rap di Pengadilan Negeri RantauPrapat ini terdiri dari beberapa gugatan yang masingmasing tundukkepada kewenangan absolut yang berbeda, penggabungan tidak dapatdibenarkan.

Jelas gugatanPenggugat dalam Perkara Nomor : 105/G/2016/PNRap di PengadilanHalaman 250 dari 830 halaman Putusan nomor 119/Pdt/2019/PT MDNNegeri Rantau Prapat ini terdiri dari beberapa gugatan yang masingmasing tunduk kepada kewenangan absolut yang berbeda,penggabungan tidak dapat dibenarkan.

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 23 September2016, yang gugatannya terdaftar di Pengadilan Negeri Rantauprapatdalam Perkara Nomor 105/G/2016/PN Rap tanggal 23 September 2016pada posita halaman 11 poin 24, halaman 12 poin 25, halaman 13 s/d 56point 26 yaitu poin 26.1 s/d 26.61 menyebutkan yang menjadi obyektanah sengketa adalah sebanyak 61 (enam puluh satu) bidang tanahSertipikat Hak Milik yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 444 s/d 474/DesaNegeri Lama Seberang tanggal 23122003

/G/2016/PN Rap tanggal 23September 2016 dianggap sebagai dasar dalam mengajukan gugatanRekonvensi ini oleh Penggugat Rekonvensi;Bahwa segala yang diuraikan dalam Eksepsi dan dalam PokokPerkara pada Jawaban Tergugat XV dalam Konvensi di atasmerupakan bagian dalam mengajukan gugatan Rekonvensi ini olehPenggugat Rekonvensi / Tergugat XV dalam Konvensi;Bahwa dalam gugatan semula dalam surat gugatan Penggugat dalamKonvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi (PT.

Belunkut) tertanggal 23September 2016, yang gugatannya terdaftar di Pengadilan NegeriRantauprapat dalam Perkara Nomor : 105/G/2016/PNRAP tanggal 23September 2016 Tergugat Rekonvensi mendalilkan adalah pemiliksah atas obyek perkara berdasarkan Sertipikat Hak Guna UsahaNomor : 1/ Belongkut atas nama PT.

ABSOLUTBahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 23 September2016, yang gugatannya terdaftar di Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalamPerkara Nomor 105/G/2016/PN Rap tanggal 23 September 2016 pada halaman94 s/d 95 dalam petitum amar putusan yang dimohonkan Penggugat pada point15 yaitu : point 15.1 dan 15.2. yang menyebutkan:Menyatakan tidak memiliki Kekuatan hukum atas suratsurat yang dikeluarkandan atau diberikan Tergugat XV kepada Tergugat (Hadrian), Tergugat IX(Herawani), Tergugat II

/G/2016/PN Rap di Pengadilan Negeri Rantau Prapat ini terdiri daribeberapa gugatan yang masingmasing tunduk kepada kewenangan absolutyang berbeda, penggabungan tidak dapat dibenarkan.

Jelas gugatan Penggugat dalamPerkara Nomor : 105/G/2016/PNRap di Pengadilan Negeri Rantau Prapat initerdiri dari beberapa gugatan yang masingmasing tunduk kepadakewenangan absolut yang berbeda, penggabungan tidak dapat dibenarkan.Dalam perkara a quo terdapat gugatan sengketa tata usaha negara dansekaligus gugatan perdata sengketa hak milik dan perbuatan melawanhukum;Oleh karena itu gugatan mengenai sengketa perdata hak milik danperbuatan melawan hukum tidak dapat dicampur/digabungkan dengansengketa

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 23 September 2016,yang gugatannya terdaftar di Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam PerkaraNomor 105/G/2016/PN Rap tanggal 23 September 2016 pada posita halaman11 poin 24, halaman 12 poin 25, halaman 13 s/d 56 point 26 yaitu poin 26.1 s/d26.61 menyebutkan yang menjadi obyek tanah sengketa adalah sebanyak 61(enam puluh satu) bidang tanah Sertipikat Hak Milik yaitu Sertipikat Hak MilikNomor : 444 s/d 474/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23122003

Belunkut) tertanggal 23September 2016, yang gugatannya terdaftar di Pengadilan NegeriRantauprapat dalam Perkara Nomor : 105/G/2016/PNRAP tanggal 23September 2016 Tergugat Rekonvensi mendalilkan adalah pemilik sah atasHalamanPutusan Nomor 105/Pdt.G/2016/PN Rap379.obyek perkara berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1/Belongkut atas nama PT.