105/G/2013/PTUN.Mks

105/G/2013/PTUN-BDG

PUTUSANNomor: 105/G/2013/PTUNBDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganAcara Biasa yang dilangsungkan di Gedung yang ditentukan untuk itu di JalanDiponegoro Nomor 34 Bandung, telah mengambil Putusan, dalam sengketaFt i a1.ENDANG AHMAD, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal di Kp.

Pasirkaliki Barat No. 31,Halaman 1 dari 55 halaman Putusan No. 105/G/2013/PTUNBDG10.11.12.13.Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandunganak dari Ukay alm ; 27+ 2 22 nese nne eeMEMED HENDRAWAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan KaryawanSwasta, bertempat tinggal di Jl.

Jibdja, Kota Bandung, anak Sati alm 5Halaman 2 dari 55 halaman Putusan No. 105/G/2013/PTUNBDG14.15.16.17.18.19.20.21.22A MIN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan, Tidak bekerja, bertempattinggal di Gg. Jibdja, Kota Bandung ;H. AHMAD, Warga Negara Indonesia, Tidak bekerja, bertempat tinggal diJl. Kawat Il No. 17, Komplek KS, Kelurahan Kotabumi, KecamatanPurwakarta, Cilegon Banten, anak dari Esih alm ;ACAH SUTARSAH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan,bertempat tinggal di Jl.

Jibdja, Bandung, anak dari RatnaAIM j = 222 nn nanan an nnn nn nn nn cn nn nnn ne ne nnn ne ee nnn nenHalaman 3 dari 55 halaman Putusan No. 105/G/2013/PTUNBDG23.24.25.26.27.28.29.30.31.IYANG als. ELYA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan tidak bekerja,bertempat tinggal di Cijagra, Bandung, anak dari Ratna alm ;NANA SUHANA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan,bertempat tinggal di Jl.

Sukanegla No. 4,Kelurahan/Desa Buah Batu, Kecamatan Bojongsoang, Bandung,anak dari Kaman alm 5Halaman 4 dari 55 halaman Putusan No. 105/G/2013/PTUNBDG32. IKIN SODIKIN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,bertempat tinggal di Bojong Manjah, Kelurahan Cisaranten Kidul,Kecamatan Gede Bage, Kota Bandung, anak dari Kaman alm ;Kesemuanya adalah Para Ahli Waris dari Rd. Wiradiredja als. Djayaraksaals. Rd. Sukmaatmawidjaja als. Rd.

M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding; ----- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 105/G/2013/PTUN-MDN tanggal 24 Februari 2014 yang dimohonkan banding; -------------------------------------------------- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); ------------------------------------

Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:105/G/2013/PTUNMDN tanggal 24 Februari 2014; 3. Berkas perkara, suratsurat bukti yang diajukan oleh para pihak dan suratsuratyang berkenaan dengan perkata ini; 9 29 noHalaman 2 dari 15 halaman, Putusan No. 76/B/2014/PT.TUNMDN4.

Penetapan Hari Sidang Nomor: 76/PEN.HS/2014/PTTUNMDN pada hari Kamistanggal LO Dull 20(.4 9 esseee seen eee eee eee eanTENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan mengambilalih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan ResmiPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 105/G/2013/PTUNMDNtanggal 24 Februari 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut; MENGADILI:DALAM PENUNDAAN ; Menolak permohonan penundaan Penggugat ; DALAM POKOK PERKARA

105/G/2013/PTUN.SBY

/G/ 2013 / PTUN.Sby., tanggal 31 Juli 2013 tentang :Mengabulkan Permohonan Pemohon Intervensi atas nama Rahmawi ;e Berkas perkara, Berita Acara Sidang Nomor : 105 / G/ 2013 / PTUN.Sby., Suratsurat bukti dan Suratsurat lain yang berkaitan dengan sengketa ini.Telah mendengar : Keterangan dari para pihak yang bersengketa ;e Keterangan Saksisaksi yang diajukan oleh pihak Penggugat, Tergugat danMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 19 Juni2013, yang terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, padatanggal 19 Juni 2013 dibawah Register perkara Nomor : 105 / G / 2013 / PTUN.SBY.kemudian diperbaiki dan diterima pada tanggal 10 Juli 2013, yang isi gugatannya adalahsebagai berikut : Adapun kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan ini karena sebagai pesertaPilkades : Rahmawi Nomor Urut 1 (satu) dengan tanda gambar jagung dilantik sebagaiKepala Desa Kropoh, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep.

/ G / 2013 /PTUN.Sby., dipersidangan beserta alasanalasan Intervensinya.

Dan selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan PutusanMenimbang, bahwa dalam Putusan Sela Nomor 105 / G / 2013 / PTUN.Sby.

DANAN PRIAMBADA, S.H.Panitera Pengganti,Ttd.LOLY DIANA, S.H., M.H.Perincian ...........Perincian Biaya Perkara Nomor: 105 /G/2013 /PTUN.Sby.1. Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,572. Biaya Kepaniteraan Rp. 158.500,3. Redak Si Rp. 5.000,4. Meter ai Rp. 6.000.Jum1a h:> Rp. 199.500,

M E N GA D I L I :- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ; ----------------------- Menyatakan batal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 105/G/2013/ PTUN.SBY, tanggal 30 Oktober 2013 yang dimohonkan banding; MENGADILI SENDIRI :- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima;---------------------------- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 105/G/2013/PTUN.SBY tanggal 30 Oktober 2013 yang dimohonkan banding,beserta suratsurat lainnya yangRSI TGLRAIA Sastre entail3. Telah membaca berkas perkara dan buktibukti parapihak;4. Telah membaca keterangan saksisaksi para pihak yang memberikanketerangan di bawah5.

Penetapan Majelis Hakim Nomor : 15/PEN.TUN/2014/PT.TUN.SBY tanggal06 Maret 2014 tentang Penetapan Hari Sidang PembacaanPutusan;TENTANG DUDUK SENGKETA Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabya mengambil alin dan menerima keadaankeadaan mengenaiduduk sengketa sebagai mana tercantum dalam putusan PengadilanTata Usaha Negara Surabaya Nomor : 105/G/2013/PTUN.SBY tanggal 30Oktober 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI :1.

30 Oktober 2013 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugatdan Kuasa Tergugat II Intervensi;Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukanpermohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayatersebut ...........tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 06 Nopember 2013,dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepadaPenggugat / Terbanding dan Tergugat Il Intervensi / Turut Terbanding denganSurat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 105

/G/2013/PTUN.SBYtariggal 0.7 NOPeMmbGr 2O 125

No. 105/G/2013/PHI-Sby.Penghargaan masa kerja7 x 1.720.000,- = Rp. 12.040.000,- (+)Total = Rp. 43.000.000,- Uang penggantian hak 15% x Rp. 43.000.000,- = Rp. 6.450.000,- (+)Total yang di terima = Rp. 49.450.000,-2.

105 / G/ 2013 /PHI.Sby

PUT US ANNomor : 105 / G/ 2013 /PHI.Sby.SALINAN."DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"no Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yangmemeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkatpertama,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara1. NamaTempat/ Tg! LahirJenis KelaminNomor KTAPekerjaanAlamat2. NamaTempat/ Tg! LahirJenis KelaminNomor KTAPekerjaanAlamat3.

No. 105/G/2013/PHISby.: Perempuan:0196.18.03.13: Karyawan PT. MEGA MARINE PRIDE: Kepuhrejo, RT/ RW :001/ 013 Desa Gunung Gangsir,Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.: SAMMAH: Pasuruan, 27 Juli 1948: Perempuan:0086.18.03.13: Karyawan PT. MEGA MARINE PRIDE: Pilangbangu, RT/ RW :005/ 002 Desa Gunung Gangsir,Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.: SULASTRI: Sidoarjo, 11 April 1962: Perempuan:0188.18.03.13: Karyawan PT.

No. 105/G/2013/PHISby.Pasal 1 ayat (2) UU. No. 2 Tahun 2004. Perselisinan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibatadanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturanperundangundangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerjaDOISAIMA j nnn nnn nnn nn nnn nn nn nnn rn nnn ne ncn nn ce nnn nna enna nena manana manana na nana nasPasal 1 ayat (17) UU. No. 2 Tahun 2004.

No. 105/G/2013/PHISby. 4. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2013, pihak Penggugat telah mengajukanpemberitahuan kepada Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional (PSPSPN) PT. MEGA MARINE PRIDE tentang keinginannya untuk pensiun dikarenakanusia mereka yang memasuki usia pensiun ; 5. Bahwa menindaklanjuti pemberitahuan dari pihak Penggugat, maka PimpinanSerikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional (PSP SPN) PT.

No. 105/G/2013/PHISby.yang dilakukan Pimpinan Perusahaan PT. MEGA MARINE PRIDE kepada anggotaPimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional (PSP SPN) yang mengajukanpermohonan pensiun (Vide P. 7); nn nnn nnn nnnnnncnnncnncnnnnn14. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2013 pihak Penggugat melalui surat nomor : 032/ BExt/PSP SPN/ V/ 2013 telah mencatatkan perselisinan ke DisnakerSosTrans KabupatenPasuruan (Vide P. 8); nnn nnn nnn nnn nnn nnn15.

105/G/2013/PHI/PN.BDG

AKTA PERDAMAIANNomor : 105/G/2013/PHI/PN.BDGPada hari : Rabu, 23 Oktober 2013, pada persidangan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Bandung yang memeriksa danmengadili perkaraperkara perselisihan hubungan industrial telah dating menghadap :SHOLEH GHOFUR, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Kp.

PARULIAN LUMBANTORUAN,SH, MHHARRIS MANALU, SH PANITERA PENGGANTIYETI NINGSIH, SHRincian Biaya No. 105/G/2013/PHI/PN.BDG : e Biaya pendaftaran Rp. 30.000,e Biaya panggilan Rp. 200.000,e Biaya Materai Rp. 6.000,e Biaya Redaksi Rp. 5.000.Jumlah Rp. 241.000,

105/G/2013/PTUN-MDN

PUTUSANNOMOR : 105/G / 2013 /PTUN MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertamadengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini,dalam perkara antara : 2m 0 nnn one nnn nn nnn nnn nnn nna nenaERIK ESTRADA SEMBIRING : Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanMantan Anggota Polri, bertempat tinggal di KecamatanKabupaten Dairi, Propinsi Sumatera Utara

pihak yang berperkara diDErSidANnQan ; nnn nnn nnn nme nn nme ne nnn ne nen enc nen cnasTelah mendengar keterangan saksi dari pihak yang berperkara diDersidanQan ; =e nnn nn nnn nn nnn en nnn enn nnn nnn ncn nasnaneennnnennennnnnnene TENTANG DUDUKNYA PERKARA ======Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan suratgugatannya tertanggal 21 Oktober 2013 yang diterima dan didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 21Oktober 2013, dibawah register perkara Nomor : 105

/G/2013/ PTUN MDN, dan telah diadakan perbaikan formal pada tanggal 11 Nopember2013 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : 1.

105/G/2013/PHI Mdn

/G/2013/PHI Mdndi bawah Register No. 105/G/2013/PHI.Mdn yang pada pokoknya adalah sebagaiSTR LIT mmm cr mr a1:Bahwa Penggugat adalah mantan karyawan Koperasi Pengangkutan UmumMedan (KPUM), yang diangkat sebagai karyawan mulai September tahun 1990dengan masa kerja + 23 tahun dan menerima gaji/upah terakhir sebesarRp.1.360.000, (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);.

Nomor 105/G/2013/PHI Mdn4.

Nomor 105/G/2013/PH1 Mdn.

/G/2013/PHI MdnApakah antara Tergugat (ic.

FIRIMAN, SH.a BENRI SITINJAK, SSi,SH,MHPanitera Pengganti,Halaman 28 dari 29Putusan PHI Nomore 105/G/2013/PHI MdnPerincian Biaya: Biaya Panggilan RP. 596.000Biaya Materai Rp. 6.000.Redaksi Rp. 5.000,Jumlah Rp..606.000,Terbilang ( Enam ratus enam ribu rupiah)Hebman 29 dart 29Putusan PHI Nomor 105/G/2013/PHI Man

Putusan Perkara No.105/PLW/2013/PTUNJKT.Bahwa, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah melakukanPenetapan Dismissal terhadap gugatan Nomor : 105/G/2013/PTUNJKT padatanggal 18 Juli 2013, sebagai berikut;MENETAPKAN :1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima(Niet onvantkelijkverklaard);2 Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untukmemeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara Nomor :105/G/2013/PTUNJKT., karena pokok gugatannya nyatanyata tidak termasuk dalamwewenang

absolut Pengadilan Tata Usaha Negara; 3 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya yang timbuldalam sengketa ini sebesar Rp. 171.000,(Seratus tujuh puluh satu ribuBahwa, terhadap Penetapan Dismissal Nomor 105/G/2013/PTUNJKT.tanggal 18Juli 2013 diajukan gugatan Perlawanan sebagai berikut:I Objek Gugatan Perlawanan:(1)., Bahwa, yang menjadi objek gugatan Perlawanan adalahPenetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN) Jakarta Nomor: 105/G/2013/PTUNJKT., yangdiucapkan pada sidang terbuka

ALASANALASAN PERLAWANAN :2200 2522025225225(4)., Bahwa, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakartatelah salah/keliru dalam hal menilai objek gugatan Penggugat/Pelawan yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara di atas Nomor Register Perkara 105/G/2013/PTUNJKT;(5).

/G/2013/PTUNMenimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan sengketa ini adalahHal.7 dari 41hal.

/G/2013/PTUN.JKT tanggal 18 Juli 2013untuk memberikan Putusan sebagai berikut :1 Mengabulkan PerlawananPELAWAN 1.

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNomor : 105/G/2013/PTUN.BDG tanggal 15 Januari 2014 ; 3.

Berkas perkara Nomor : 105/G/2013/PTUN.BDG yang dimohonkan banding, dansuratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyasengketa ini sebagaimana tercantum pada Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung Nomor : 105/G/2013/PTUN.BDG tanggal 15 Januari 2014 yangamarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI1 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;2 Menolak permohonan Para Penggugat agar Pengadilan memerintahkanTergugat

/G/2013/PTUN.BDG tanggal 15 Januari 2014 yang dimohonkan bandingdan dengan :Mengadili dan Memutuskan sendiriDalam Penundaan :1.

/G/2013/PTUNBDG tanggal 15 Januari 2014 tersebut, EddyPusung Dendeng, S.H.

Bandung dengan Putusan Sela Nomor 105/G/2013/PTUNBDG tanggal 20November 2013 dengan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat, kuasa Tergugat, dankuasa Pemohon Intervensi yang pada pokoknya menolak permohonan untuk menjadiTergugat Intervensi dalam perkara aquo;Menimbang, bahwa terhadap Putusan Sela Nomor 105/G/2013/PTUNBDGtanggal 20 November 2013 tersebut, Dadi Andriyandi Nugraha, S.H., bertindakuntuk dan atas nama Gubernur Jawa Barat mengajukan permohonan banding padatanggal 28 Januari 2014;Menimbang,

Mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 105 /G/2013/PTUN.SBY., tanggal 30 Oktober 2013 adalahsebagai berikut:1.2sMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor188/318/KEP/435.013/2013 Tentang Pelantikan Kepala Desa TerpilihHalaman 9 dari 20 halaman.

/G/2013/PTUN.SBY., joNomor : 15/B/2014/PT.TUN.SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya, permohonan tersebut disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya padatanggal 25 Juni 1014;Halaman 10 dari 20 halaman.

Oleh karena itu, berdasarkan Keputusan Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Surabaya Nomor: 105/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 30Halaman 11 dari 20 halaman.

Karena fakta dan kenyataan yang ada, putusanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 105/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 30 Oktober 2013 tersebut, masih belum dibatalkan. Akantetapi pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi menyatakandan berpendapat putusan Majelis Hakim PTUN Surabaya telahdibatalkan selanjutnya berkesimpulan bahwa pelantikan yangdilakukan oleh Termohon Peninjauan Kemabali adalah suatu faktualyang berlaku untuk satu kali saja.

Bahwa, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor15/B/2014/PT.TUN.SBY tanggal 13 Maret 2014 yang membatalkanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.105/G/2013/PTUN.SBY tanggal30 Oktober 2013 yang dimohonkan banding.

/G/2013/ = PHI Mdn.

selebihnya; Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp606.000,00 (enam ratusenam ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 13 Mei2014, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 23 Mei 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2014,sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Kas/2014/PHI.Mdn., jo.Nomor 105

/G/2013/ PHI.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memorikasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan pada tanggal 12 Juni 2014;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 4 Juli2014, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan padatanggal 17

/G/2013/PHI.Mdn., tanggal 13 Mei 2014selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yangakan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawahRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal58 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkatperadilan dibebankan kepada Negara;Memperhatikan, UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, UndangUndang Nomor 2 Tahun

/G/2013/PHI.Mdn., tanggal 13 Mei 2014;MENGADILI SENDIRI :Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;Membebankan biaya perkara kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim padaMahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 28 November 2014 oleh H.MAHDISOROINDA NASUTION,S.H.

Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalampersidangan ini;Atau;Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 105/G/2013/PHI.Mdn., tanggal 13 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putuskarena pemutusan hubungan kerja

puluh dua jutaenam ratus empat puluh tiag ribu rupiah); Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya; Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Rp606.000, (enamratus enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 520 K/Pdt.SusPHI/2014 tanggal 28 November 2014 sebagai berikut:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KOPERASIPENGANGKUTAN UMUM KOTA MEDAN DAN SEKITARNYA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PenagdilanNegeri Medan Nomor 105

/G/2013/PHI.Medan tanggal 13 Mei 2014;MENGADILI SENDIRIMenyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;Membebankan biaya perkara kepada Negara;Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut dalam perkara ini Putusan Mahkamah Agung telah diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat padatanggal 18 Januari 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon PeninjauanHalaman 6 dari 15 Put.

Nomor 8 PK/Pdt.SusPHI/2017Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat melalui kuasanya berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 12 Juni 2016 diajukan permohonan pemeriksaanpeninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Juli 2016 sebagaimana ternyata dariAkta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 10/PK/2016/PHI.Mdn junctoNomor 520 K/Pdt.SusPHI/2014 juncto Nomor 105/G/2013/PHIMdn. tanggal 15Juli 2016, permohonan tersebut disertai dengan alasanalasannya

Nomor 8 PK/Pdt.SusPHI/2017Bahwa pertimbangan Hakim Agung tersebut sangat dangkal dan tidaksesuai dengan faktafakta yang terungkap pada persidangan PerkaraNomor 105/G/2013/PHI Mdn, serta tidak mencerminkan rasa keadilan bagiPenggugat selaku buruh yang bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawabpada Tergugat;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor13 Tahun 2003, yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah: hubunganantara pengusaha dengan pekerja/ouruh berdasarkan perjanjian

/G /2013/PTUNBdg, untukmembatalkan = Ijin + Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor:503.641.3/0185/BPPT, tanggal 16 Januari 2012 untuk bangunan gedungDPRD Propinsi Jawa Barat dan jin Mendirikan Bangunan (IMB) untukgedung Convention Hall dan Hotel ;Bahwa kuasa Para Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketadalam sidang persiapan perkara nomor 105/G/2013 /PTUNBdg tanggal 29September 2013, karena ternyata bangunan gedung DPRD Propinsitersebut berdiri atau dibangun di atas tanah warisan Para Penggugatdengan

Para Penggugat setelah sidang gugatan No.105/G/2013/PTUNBDG, tanggal dan hari lupa akan tetapi pada bulanpertengahan bulan Nopember 2013 pada saat memeriksalokasipembangunan Convention Hall dan Hotel, melihat adanya papanpengumuman yang ditempatkan pada sudut belokan JI Parkir Barat dan JI.Diponegoro yang menyatakan bahwa tanah dengan Sertipikat Hak PakaiNomor 11/Kel.Cihapit adalah diakui sebagai milik Pemerintah DaerahProvinsi Jawa Barat, sehingga Para Penggugat merasa heran karenaternyata tanah

Eti Erawati telah meninggaldunia sehingga Para Penggugat dapat menggantikan kedudukanpenggantian ahli waris (p/laatsvervulling) untuk mengajukan gugatan perkaraa quo;Bahwa selain mengenai plaatsvervulling, Para Penggugat sebagaimanadiuraikan pada angka 9 dan angka 14 halaman 5 dan 6 mendalilkan bahwaPara Penggugat baru mengetahui objek sengketa pada sidang persiapanperkara No.105/G/2013/PTUN.BDG pada tanggal 29 September 2013.

Dalilini adalah dalil yang sangat tidak dapat dipertanggungjawabkan secarahukum, karena tanggal 29 September 2013 jatuh pada hari Minggu,bagaimana mungkin pemeriksaan persiapan yang tentunya dihadiri olehpara pihak dalam perkara tersebut dan dihadiri oleh Majelis Hakim yangmemeriksa perkara No.105/G/2013/PTUN.BDG pada waktu itudiselenggarakan pada hari Minggu ;Bahwa pemeriksaan gugatan a quo sudah melalui tahap persiapan dangugatan sudah diperbaiki tanggal 1512014 dan telah disampaikan kepadaTergugat

Mengenai objek sengketa berupa Sertipikat Hak Pakai No.20/KelurahanCitarum atas nama Pemerintah Daerah Tingkat Propinsi Jawa Barat,Para Penggugat baru mengetahui pada saat sidang persiapan perkaraNo.105/G/2013/PTUN.BDG pada tanggal 29 September 2013;b. Mengenai objek sengketa berupa Sertipikat Hak Pakai No.11/KelurahanCihapit atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat Il Bandung,Halaman 18 dari 35 halaman.

Sulastri yang semuanya belum genap berusia 55 tahun, dan karenanyagugatan pihak Penggugat atas gugatan, maka Tergugat mohon agar gugatan bagiyang belum waktunya memasuki masa pensiun untuk ditolak;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 105/G/2013/PHI.Sby tanggal 29 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat

Nomor 105/G/2013/PHI.Sbyyang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanHal. 13 dari 16 hal. Put.

Bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomor 105/G/2013/PHI.Sby haruslahdibatalkan;Hal. 15 dari 16 hal. Put.

26 Juli 2013 yang diterbitkan Tergugat tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas namaErik Estrada Sembiring dengan Pangkat Briptu,Nrp.86050053,Jabatan/Kesatuan Ba Ton Dalmas Polres Dairi hingga perkara inimempunyai keputusan yang berkekuatan hukum yang tetap (in kracht vangewijsde);Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 105

/G/2013/PTUN.MDNtanggal 24 Februari 2014 yang amarnya sebagai berikut:DALAM PENUNDAAN;Menolak permohonan penundaan Penggugat;DALAM POKOK PERKARA;Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Halaman 20 dari 31 halaman.

Putusan Nomor 89/PK/TUN/2016Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 3 Mei 2016, sebagaimana ternyatadari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 105/G/2013/PTUNMDN joNomor 76/B/2014/PT.TUNMDN jo 514 K/TUN/2014 yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Medan, permohonan tersebut disertai alasanalasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan tersebut pada tanggal 3 Mei 2016;Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembalitersebut telah diberitahukan kepada

UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun2009, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari PemohonPeninjauan Kembali : Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara tersebut;Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 514 K/TUN/2014Tanggal 25 Februari 2015, jo. putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan Nomor 76/B/2014/PT.TUN.MDN tanggal 17 Juli 2014 jo. putusanPengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 105

/G/2013/PTUN.MDNtanggal 24 Februari 2014;MENGADILI KEMBALI, Menolak gugatan Penggugat; Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam PeninjauanKembali ini ditetapbkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribuRupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2016, oleh Dr.

Juli 2013 yang diterbitkan Tergugat tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas namaErik Estrada Sembiring dengan Pangkat Briptu, Nrp.86050053, Jabatan/Kesatuan Ba Ton Dalmas Polres Dairi hingga perkara ini mempunyaikeputusan yang berkekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde);Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 105

/G/2013/PTUN.MDNtanggal 24 Februari 2014 yang amarnya sebagai berikut:DALAM PENUNDAAN:Menolak permohonan penundaan Penggugat;DALAM POKOK PERKARA:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan batal Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera UtaraNomor Kep/504/VII/2013, tanggal 26 Juli 2013, tentang PemberhentianHalaman 20 dari 23 halaman.

tersebut telahdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan PutusanNomor 76/B/2014/PT.TUN.MDN tanggal 17 Juli 2014;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2014 kemudian terhadapnyaoleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 9 September 2014 diajukan permohonan kasasi secaralisan pada tanggal 9 September 2014 sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Kasasi Nomor 105

/G/2013/PTUN.MDN dan Nomor76/B/2014/PT.TUN.MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Medan.

Putusan No. 02/G/2015/PTUN.JPRMenimbang, bahwa dengan adanya Gugatan tersebut, Pengadilantelah memanggil Para Pihak ke tiga yang terdapat dikedua obyeksengketa, sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan Surat Panggilan Nomor :83/G/2015/PTUN.JPR ,tertanggal 08 Mei 2015 , memanggil 195 orangdan Surat Panggilan Nomor : 105/G/2013/PTUN.JPR tertanggal 04 Juni2015, memanggil 137 orang , namun pihak ketiga tidak menghadapdipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut ;Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat