105/G/2018/PTUN.BDG

PUTUSANNOMOR:105/G/2018/PT UNBDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan AcaraBiasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung,Jalan Diponegoro Nomor: 34 Bandung, telah memutuskan sebagai berikut dalamSETIQKE1a SN LAI: ~~~ men nnn mr nnn nn cnn nnnnennnenmnna naan nammnnncmavannnHaristanto, S.H., M.M., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDGKEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSIJAWA BARAT, berkedudukan Jalan Soekarno HattaNo. 586, Kota Bandung ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 14/SKU32/XI/2018, tertanggal 08 Nopember 2018memberikan kuasa kepada:14Nama : Dadang M.Fuad, S.H ;Jabatan : Kepala Bidang PenangananMasalah dan PengendalianPertanahan; 2Nama : Cecep Ismail, S.H., M.Hum ;Jabatan : Kepala Seksi PenangananPerkara Pertanahan; 3. Nama : Andang Rahmat, S.H.

Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDGNasional Provinsi Jawa Barat, di Jalan SoekarnoHatta Nomor 586 Bandung Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;YAYASAN BINA PUTERA NUSANTARA, berkedudukan hukum di Tasikmalaya,beralamat di Kampung Pakuluran RT. 02 RW. 10,Kelurahan Penyingkiran, Kecamatan Indihiang KotaTasikmalaya, Jawa Barat, didirikan berdasarkan AktaPendirian Nomor 17 tertanggal 09 Oktober 2006sebagaimana telah disahkan oleh Keputusan Men teriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor C770

Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG3. Zulfikar, S.H.; 4. Dian Nurdianto, S.H.

PutusanNomor : 105/G/2018/PTUN.BDG6. Putusan Sela Nomor: 105/G/2018/PTUN.Bdg, Tanggal 18 Desember 2018; 7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor:105/Pen.MH/2018/PTUNBDG, Tanggal 28 Februari 2019 tentang PenunjukkanPenggantian Sementara Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan Sengketa tersebult;

105/G/2018/PTUN.SMG

Kepala Dinas Propinsi yang ruangHalaman 8 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.SMGlingkup tugasnya meliputi bidangPerdagangan.

/G/2018/PTUN.SMGkerja berikutnya; C.

/G/2018/PTUN.SMGketentuan Undang Undang ini adalah Advokat.

Halaman 40 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.SMGa.

/G/2018/PTUN.SMGSaksi 2.

-----------------------------------M E N E T A P K A N------------------------------

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut Gugatannya ;---------------------------------------------
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret perkara Nomor : 105/G/2018/PTUN-MDN dari buku Register Perkara ; ------------------------------------------------------
3. Membebankan Para Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp

105/G/2018/PTUN.MDN

PENETAPANNOMOR : 105 /G/ 2018 / PTUNMDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara padaTingkat Pertama, dengan Acara Biasa telah mengeluarkanPenetapan sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antalra :L.JUSUF DJAJA, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanWiraswasta, Tempat Tinggal Jalan KL.

Penetapan Hakim Ketua majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Medan No. 105/PENHS/2018/PTUNMdn, tanggal 21Halaman 3Penetapan Perkara No.105/G/2018/PTUNMDNAgustus 2018, tentang Hari Persidangan pada hariSelasa, tanggal 28 Agustus 2018 :5. Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 02 Agustus 2018yang didaftar dan diterima di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Medan pada tanggal 02 Agustus 2018dibawah Register Nomor : 105/G/2018/PTUNMDN ;6.

Surat Permohonan Para Penggugat tertanggal 20 Agustus2018 yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 21Agustus 2018, tentang Permohonan Pencabutan gugatansengketa Tata Usaha Negara Nomor : 105/G/2018/PTUNMIDIN ; 7.

Berkas perkara Nomor : 105/G/2018/PTUNMDN ;TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa Gugatan Penggugat, tanggal 02Agustus 2018, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Medan pada tanggal 02 Agustus 2018, denganRegister Perkara Nomor: 105/G/2018/ PTUN.MDN, yang padapokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal atautidak sah dan mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan TataHalaman 4Penetapan Perkara No.105/G/2018/PTUNMDNUsaha Negara yang berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 387

/G/2018/PTUNMDNsebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum di bawahINI TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan ParaPenggugat sebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan surat,tertanggal 20 Agustus 2018, perihal: Permohonan PencabutanGugatan dalam Perkara Nomor: 105/G/2018/PTUNMdn.; Menimbang, bahwa surat Para Penggugat melaluiKuasanya, tertanggal 20 Agustus 2018, perihal: PermohonanPencabutan Gugatan dalam Perkara Nomor: 105/G/2018/PTUNMdn

105/G/2018/PTUN.SBY

/G/2018/PTUN.SBY.

M E N GA D I L I :- Menerima permohonan banding dari Pembanding-I / Tergugat II Intervensi-1 dan Pembanding-II / Tergugat; ------------------------------------------------------------------ - Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 105/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 14 Maret 2019 yang dimohonkan banding;------ - Menghukum Pembanding-I / Tergugat II Intervensi-1 dan Pembanding-II / Tergugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan secara tanggung

/G/2018/PTUN.

SBY. ( No.105/B/2018/PT.TUN.SBY ) seluruh isi dan lampirannya;Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 140/Pen.HS/2019/PT.TUN.SBY,tanggal 18 Juni 2019 tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya mengambil alin dan menerima keadaankeadaan mengenaiduduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya No. 105/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 14 Maret 2019yang dimohonkan banding dengan

, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya telah memberitahukan amar putusan kepada masingmasing pihakTergugat, Tergugat Il Intervensi 1, Tergugat Il Intervensi 2, Tergugat IlIntervensi 3 dan Tergugat Il Intervensi 4 sesuai Surat Pemberitahuan PutusanNomor : 105/G/2018/PTUN.

yang diikuti pembayaranpanjar biaya banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor :105/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 26 Maret 2019 dan Akta Permohonan BandingNo. 105/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 26 Maret 201 9;Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh KuasaHukum PembandingI / Tergugat Il Intervensi 1 telah diberitahukan kepada parapihak sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor105/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 26 Maret 20193Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding Il/ Tergugattelah

mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya Nomor : 105/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 4 April 2019 sesuaisurat Permohonan Banding tanggal 4 April 2019 26 Maret 2019 dan AktaPermohonan Banding No. 105/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 4 April 201 93;Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh KuasaHukum Pembandingll / Tergugat telah diberitahukan kepada para pihak sesuaiSurat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 105/G/2018/PTUN.SBY, tanggal4 April 2019; 2 n 2 nn

/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 14 Maret 2019 jo.

/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 14 Maret 2019jo.

/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 14 Maret2019 Jo.

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding;-------------------

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 105/G/2018/PTUN.BDG., tanggal 25 April 2019, yang dimohonkan banding;

3. Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar

Putusan Nomor 53 PK/TUN/2021 Gugatan Penggugat Terlalu Dini (premature); Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (Obscuur Libel);Eksepsi Tergugat II Intervensi 1: Objek Sengketa Perkara Aquo Bukan Merupakan Keputusan Tata UsahaNegara; Eksepsi Kewenangan Absolut; Eksepsi Daluawarsa/Lewat Waktu; Eksepsi Error in persona;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 105/G/2018/PTUN.SBY.

/G/2018/PTUN.SBY.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaPerkara Nomor 140/B/2019/PTUN.SBY Juncto Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya Perkara Nomor 105/G/2018/PTUN.SBY.;dan selanjutnya mengadili sendiri :Dalam Eksepsi:1. Menerima eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;2. Menyatakan obyek sengketa bukan termasuk KTUN dan Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya tidak memiliki kompetensi absolut untukmemeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;3.

dibenarkan, karenanovum yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali bersifat menentukan,sehingga dapat menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan JudexFactie;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya Nomor 140/B/2019/PT.TUN.SBY., tanggal 18 Juni2019 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor 105

/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 14 Maret 2019, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.