139/G/2013/PTUN-JKT

Putusan No. 139/G/2013/PTUNJKT.

Putusan No. 139/G/2013/PTUNJKT.8. Bukti T.II 89.

Berkas perkara Nomor 139/G/2013/PTUNJKT yang dimohonkan bandingdan suratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduksengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor 139/G/2013/PTUNJKT tanggal 23 Desember 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :MENGADILI : l. DALAM PENUNDAAN : Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objeksengketa yang dimohon oleh Para Penggugat; Il.

/G/2013/PTUNJKT tanggal 15Januari 2014, memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut : Him.9 dari 25 him.

Bahwa Para Penggugat/ Terbanding tidak mengajukan kontra memoribanding ; Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo dikirim ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang bersengketatelah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing masingdiberitahu dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas PerkaraNomor 139/G/2013/PTUNJKT tanggal 28 Januari 2014; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor 139/G/2013/PTUN.JKT.

No. 55/B/2014/PT.TUN.JKTtanggal 27 Desember 2013 sebagaimana terlihat pada Akta PermohonanBanding Nomor 139/G/2013/PTUN.JKT tanggal 27 Desember 2013.

/G/2013/PTUN.JKT tanggal 23 Desember 2013 yangdimohon banding; Mengadili sendiri:Dalam Eksepsi: Menerima Eksepsi Tergugat Il Intervensi/ Pembanding daneksepsi Tergugat/Pembanding II; Dalam Pokok Perkara 1.

139/G/2013/PHI/PN.BDG

PUTUSANNomor : 139/G/2013/PHI/PN.BDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Bandung yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara perselisihan hubungan industrial pada tingkatpertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:1 BAMBANG EDIWISONO, Warga Negara Indonesia, yangberalamat di Pondok Cipta Mas A3 / Nomor 1719 Kerkof RT/RW :001/016 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan,Kota Cimahi, pekerjaan

Selanjutnya disebut sebagai :TERGUGATPENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUT ;Telah membaca berkas perkara ;Telah mendengar kedua belah pihak ;Telah meneliti suratsurat bukti dan saksisaksi ;TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Nopember2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Klas I A Bandung tanggal 26 Nopember 2013, dibawah register Nomor : 139/G/2013/PHI/PN.BDG., pada pokoknya telah mengemukakan

HARRIS MANALU, SH sebagai HakimHakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum padahari ini, Rabu, tanggal 19 Maret 2014, oleh Ketua Majelis tersebut dengandihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh YETI NINGSIH, SHsebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan kuasaTergugat;HAKIMHAKIM ANGGOTA KETUA MAJELISEKO WAHYUDI, SH, SE, MM PARULIAN LUMBANTORUAN, SH,MHHARRIS MANALU, SHPANITERA PENGGANTIYETI NINGSIH, SHPerincian biaya No. 139

/G/2013/PHI/PN.Bdg. : e Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,e Biaya panggilan Rp. 450.000,e Biaya Redaksi Rp. 5.000,e Biaya Materai Rp. 6.000,Jumlah Rp. 491.000,

Bahwa berdasarkan alasanalasan yang dikemukakan tersebut diatas yaknigugatan Para Penggugattidak memenuhi prosedur pengajuan sebuah gugatan,maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini berkenan untuk menerima eksepsi Tergugat danselanjutnya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima(niet onvankelijk verklaara);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 139

/G/2013/PHI.Sby, tanggal 21 Mei 2014 dengan amar sebagai berikut:Dalam Putusan Sela:Menyatakan permohonan putusan sela Para Penggugat tidak dapat diterima;Dalam Eksepsi:Menyatakan Eksepsi Tergugat ditolak;Dalam Pokok Perkara:1.

Jo Nomor 139/G/2013/PHI.Sby, yang dibuat oleh Wakil PaniteraPengadilan WHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya,permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya pada tanggal 17 Juni 2014;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat padatanggal 25 Juni 2014, kemudian Para Penggugat mengajukan kontra memorikasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan

Surabaya Rending Plastic,Hal. 14 dari 16 hal.Put.Nomor 635 K/Pdt.SusPHI/2014tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya Nomor 139/G/2013/PHI.Sby, tanggal 21 Mei 2014selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amarsebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara ini di bawahRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan ketentuanPasal 58 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004

SURABAYARENDING PLASTIC, tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor 139/G/2013/PHI.Sby, tanggal 21 Mei 2014;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;2. Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 olehH. Yulius, S.H.

Organisasi itu harus representatif;Merujuk kepada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di atas, telahjelas bahwa karena Penggugat II itu adalah bekerja khusus dalam halpemberantasan korupsi sementara objek sengketa dalam perkara a quo adalahterkait dengan pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi, maka Penggugat IItidak memenuhi kualifikasi sebagai Penggugat dalam perkara a quo;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telahmengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 139

/G/2013/PTUN.JKT. tanggal 23Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:I.

sebesarRp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu Rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat danTergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkanoleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 55/B/2014/PT.TUN.JKT., tanggal 12 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding I,Tergugat/Pembanding I; Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 139

/G/2013/PTUN.JKT tanggal 23 Desember 2013 yang dimohon banding;Mengadili sendiri:Dalam Eksepsi: Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi/ Pembanding I dan Eksepsi Tergugat/Pembanding II;Dalam Pokok Perkara: Menyatakan gugatan Penggugat I/Terbanding dan Penggugat IH/Terbanding tidakditerima; Menghukum Penggugat I/Terbanding dan Penggugat II/Terbanding secara tanggungrenteng untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang padatingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus

lima puluh ribuRupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTerbanding/Para Penggugat pada tanggal 22 Agustus 2014, kemudian terhadapnya olehTerbanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 08 Juli 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Agustus2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 139/G/2013/PTUNJKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

faktayang sesungguhnya yang terungkap di persidangan, padahal sudah jelas dangamblang, bahwa Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi tidak terikat dalamsuatu perjanjian kerja, melainkan Para Termohon Kasasi hanya terikat perjanjiankerja dengan Turut Termohon Kasasi I dan II, sedangkan saksi yang diajukanoleh Para Termohon Kasasi adalah Para Saksi yang tidak berkualitas, karenasaksi saksi tersebut selain mempunyai kepentingan langsung juga pihakPenggugat dalam perkara yang sama (vide perkara Nomor 139

/G/2013/PHI.Sby)dan dalam kesaksiannya hanya menyaksikan dan menerangkan tentang dirinyasendiri, sedangkan mengenai Para Termohon Kasasi, apakah dipekerjakan dibagian pokok saksi tidak tahu, akan tetapi anehnya oleh Judex Facti hal inidibuat dasar untuk mengabulkan gugatan Para Termohon Kasasi (vide halaman48), sehingga Putusan tersebut tidak dapat dipertahankan oleh Majelis HakimAgung R.I. melainkan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri yang amarnyaadalah menolak gugatan Para Termohon Kasasi

Perkara No.139/G/2013/PHI/PN.Bdg. Jo. No.541 K/Pdt.SusPHI/2014;e. Perkara No. 66/G/2014/PHI/PN.Bdg. Jo. No.300 K/Pdt.SusPHI/2015;f. Perkara No. 76/G/2014/PHI/PN.Bdg. Jo. No.117 K/Pdt.SusPHI/2015;g. Perkara No. 151/Pdt.SusPHI/2014/PN.Bdg. Jo. No. 422 K/Pdt.SusPHI/2015;h. Perkara No. 117/Pdt.SusPHI/2015/PN.Bdg. Jo. No.87 K/Pdt.SusPHI/2016;2.

No. 92 K/Pdt.SusPHI/2014;Perkara No. 139/G/2013/PHI/PN.Bdg. Jo. No. 541 K/Pdt.SusPHI/2014 ;Perkara No. 66/G/2014/PHI/PN.Bdg. Jo. No. 300 K/Pdt.SusPHI/2015;Perkara No.76/G/2014/PHI/PN.Bdg. Jo. No. 117 K/Pdt.SusPHI/2015 ;Perkara No.151/Pdt.SusPHI/2014/PN.Bdg. Jo. No. 422 K/Pdt.SusPHI/2015 ;g. Perkara No. 117/Pdt.SusPHI/2015/PN.Bdg. Jo.

Keuangan dan tidak berlaku surut ;Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalildalil jawabannyakuasa Tergugat telah mengajukan surat bukti berupa fotocopy yang telahbermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian masingmasingdiberi tanda sebagai berikut :Bukti T 1 : Bab Il Huruf M Angka 5 Pedoman Teknis Administrasi DanTeknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung RI Edisi2007.Bukti T 2 : Salinan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial PadaPengadilan Negeri Klas A Bandung Nomor : 139

/G/2013/PHI/PN.BDG.

030.02/IPTN/HRO000/12/99 tanggal 06Desember 1999 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun IPTN yangtelah disahkan oleh Menteri Keuangan RI dengan Keputusan Nomor:KEP/116/KMK.17/2000 tanggal 24 April 2000 tentang Pengesahan Atas Peraturan yangmengatur penyelenggaraan Program Pensiun karyawan yang bertentangandengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi , dan hal tersebutberlaku pula terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Kelas A Bandung No.139

/G/2013 PHI.PN.BDG tanggal 19 Maret 2014dalam perkara BAMBANG EDIWISONO dkk (bukti T2) , putusan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas A Bandung No.37/G/2013PHI.PN.BDG tanggal 16 Juli 2013 dalam perkara BAMBANG SOLIYANTO dkk(bukti T3a) yang diperkuat dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 92/PDTSusPHI/2014 tanggal 27 Maret 2014 (bukti T3b);Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang menuntut menghukumTergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom), Majelis

Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor : 248/030.02/PTD/UT0000/09/2009, tanggal 11092009;bahwa penerapan Rumus pembayaran manfaat pensiun yangdigunakan oleh Dana Pensiun IPTN untuk membayar manfaatpensiun sekaligusPara Penggugatsebagaimana yangdiuraikan pada jawaban angka 10 tersebut diatas telahdibenarkan dan dikuatkan pula oleh Putusan PengadilanHubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung dalamperkara :Nomor :37/G/2013/PHI/PN.BDG. tertanggal 16 Juli 2013;Nomor :139/G/2013/PHI/PN.BDG. tertanggal

SKEP/248/030.02/ PTD/UT0000/09/2009, karenanya ketentuanyang diatur dalam KEP/05 tahun 1999 secara hukum tidak dapatdipergunakan lagi sebagai landasan dan/atau dasar hukum untuk pembayaranmanfaat pensiun bagi Para Penggugat maka dari itu dalam perkara aquoParaTergugat tidak terikat dengan putusan tersebut;Kebenaran dalil tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan HubunganIndustrial Pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara :Nomor : 37/G/2013/PHI/PN.BDG. tertanggal 16 Juli 2013;14.Nomor :139

/G/2013/PHI/PN.BDG. tertanggal 19 Maret 2014;bahwa oleh karena pembayaran manfaat pensiun terhadapPara Penggugat oleh Para Tergugat telah dilakukan sesuaiperaturan Dana Pensiun yang berlaku bagi Para Penggugat,karenanya tidak terdapat kekurangan pembayaran, maka dariitu. permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslag) yangdimohonkan oleh Para Penggugatterhadap :e CNC MACH CENTER BMC 100.5 yang terletak di Hanggar MachininngAero Structure.e CNC MACH CENTER BMC 100.5E yang terletak di HanggarMachininng

DU0000/PTD/02/2012 tanggal 28 12 2012 tentang Golongan DanBesaran Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) Per 01 Januari 2013 berikutLampirannya ;T.I27 : Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung No. 567/5960Disnakertanggal 16 Juli 2013. atas nama PARA PENGGUGAT (HENNYANDRIANTO,DKK) ;T.28 :Salinan Putusan Pengadilan Hubungan Industral pada Pengadilan NegeriBandung Nomor: 37/G/2013/PHI/ PN.BDG tanggal 16 Juli 2013 ;T.29 :Salinan Putusan Pengadilan Hubungan Industral pada Pengadilan NegeriBandung Nomor: 139

/G/2013/PHI/ PN.BDG tanggal 19 Maret 2014 ;T.I 30 : Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 92K/Pdt.SusPHI/2014 Tanggal 27 Maret 2014 ;T.I3la: Permohonan Pembayaran Manfaat Pensiun Peserta Nomor:KTFP12010009 atas nama Suwandi Achmad M (Penggugat Ill),Tertanggal 6 Januari2012 ;T.I 3lb : Perhitungan untuk pembayaran manfaat pensiun Nomor: KTMP12020007,atas nama Suwandi Achmad M, tertanggal 14 Februari 2012 ;T.I 3lc : Bukti Transfer uang pembayaran hutang Manfaat PensiunNormal

309 K/TUN/2015Hal demikian juga terkait dengan asas umum penyelenggaraan negarasebagaimana tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah, Pasal 20 terdapat beberapa asas yakni :a. asas kepastian hukum ;b. asas tertib penyelenggara negara ;c. asas kepentingan umum ;d. asas keterbukaan ;e. aSas proporsionalitas ;f. asas profesionalitas ;g. asas akuntabilitas ;h. asas efisiensi; dan ;i. asas efektivitas ;Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, berdasarkan YurisprudensiPutusan No. 139

/G/2013/PTUNJKT. yang menyatakan bahwa :Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat melanggar AAUPBsebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) UU PTUN Jo Pasal 3 UUNo. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih danBebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas terbukti dalam menerbitkanKeputusan TERGUGAT tersebut, TERGUGAT tidak memperhatikanAsas Asas Umum Pemerintahan Baik yakni asas kepastian hukum karenaTERGUGAT telah mengabaikan dan

Presiden R.1.dan Lapindo Brantas Incorporated dalam Perkara nomor384/Pdt.G/2006/PN.JKT.Pst di PN Jakarta Pusat Jo Putusan MahkamahAgung Nomor 2710K/PDT/2008 Tahun 2008Oo Sengketa Tata Usaha Negara Antara Yayasan Lembaga Bantuan HukumIndonesia (YLBHI) & Indonesia Corruption Watch (ICW) Lawan PresidenRepublik Indonesia di Putusan PTUN Jakarta Nomor 139/G/2013/PTUN5JKTJOPTTUN Jakarta Nomor 55/B/2014/PT.TUN.JKT.

Presiden R.1.dan Lapindo Brantas Incorporated dalam Perkara nomor384/Pdt.G/2006/PN.JKT.Pst di PN Jakarta Pusat Jo Putusan MahkamahAgung Nomor 2710K/PDT/2008 Tahun 2008Oo Sengketa Tata Usaha Negara Antara Yayasan Lembaga Bantuan HukumIndonesia (YLBHI) & Indonesia Corruption Watch (ICW) Lawan PresidenRepublik Indonesia di Putusan PTUN Jakarta Nomor 139/G/2013/PTUN5JKTJOPTTUN Jakarta Nomor 55/B/2014/PT.TUN.JKT.

;Fotocopy sesuai fotocopy, dari website Mahkamah Agung dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 139/G/2013/PTUNJKT.;Fotocopy sesuai fotocopy, dari website Mahkamah Agungdalam putusan inkrah Pengadilan Tinggi Semarang Nomor420/PDT.G/2015/PTSMG.;Fotocopy sesuai fotocopy, dari website Badan Pemeriksa Keuangan RI, mengenai Tanggapan Pemberitahuan majalahForum Keadilan No. 40,08 Februari 2009 mengenai kasus VLCC.

Presiden R.I. dan Lapindo BrantasIncorporated dalam Perkara nomor384/Pdt.G/2006/PN.JKT.Pst di PN Jakarta Pusat Jo PutusanMahkamah Agung Nomor 2710K/PDT/2008 Tahun 2008;o Sengketa Tata Usaha Negara Antara Yayasan LembagaBantuan Hukum Indonesia (YLBHI) & Indonesia CorruptionWatch (ICW) Lawan Presiden Republik Indonesia di PutusanPTUN Jakarta Nomor 139/G/2013/PTUNJKT. Jo. PTTUNHalaman 15 dari 81 halaman Putusan Nomor 162/G/2019/PTUN.JKT.Jakarta Nomor 55/B/2014/PT.TUN.JKT. Jo.

penerapan Rumus pembayaran manfaat pensiun yangdipergunakan oleh Tergugat untuk membayar manfaat pensiun sekaligurPara Penggugat sebagaimana yang diuraikan di atas telah dibenarkan oleh :Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 92 K/Pdt.SusPHI/2014 Tanggal 27 Maret 2014 Jo Nomor : 37/G/2013/PHI/PN.BDG,tertanggal 16 Juli 2013;Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 361K/Pdt.Sus.PHI/2013, tertanggal21 Oktober 2013;Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Klas IABandung Nomor : 139

/G/2013/PHI/PN.BDG, tertanggal 19 Maret 2014;Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Klas IABandung Nomor : 76/G/2014/PHI/PN.BDG, tertanggal 21 Oktober 2014;Bahwa Tergugat menolak tegas dalil gugatan Para Penggugat hal. 20 angka16 s/d 23 yang menafsirkan besaran sebagian dari penghasilan adalahsebagai gaji pokok terakhir (Base Pay) sesuai dengan sebagian penghasilanyang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) Keputusan Menteri Keuangan Nomor :343/KMK/1998 tentang luran dan Manfaat Pensiun

SKEP/263/030.02/UT0000/PTD/08/2010tentang Perubahan Upah Pokok (Base Pay) Karyawan Tetap.Bukti T32 Anjuran Disnakertrans Kota Bandung, No. 567/5481 Disnaker, tanggal 30Juni 2014.Bukti T33 Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Nomor 37/G/2013/PHI/PN.Bdg tanggal 16 Juli 2013, antara Bambang Soliyanto, dkk melawan PT.Dirgantara indonesia (Persero), .Bukti T34 Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Nomor 139/G/2013/PHI/PN.BDG antara Bambang Ediwisono, dkk melawan PT.

Dirgantara Indonesia(Persero);19.Bukti P12.a:Foto copy Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 541K/PDT.SUS.PHI/2014, tertanggal 19 November 2014, dalamperkara antara Bambang Ediwisono, Dkk melawan PT.Dirgantara Indonesia (Persero);20.Bukti P12.b:Foto copy Putusan Pengadilan Hubungan Industrial PadaPengadilan Negeri Klis 1A Bandung Nomor :139/G/2013/PHI/PN.Bdg., tertanggal 19 Maret 2014, dalamperkara antara Bambang Ediwisono, Dkk melawan PT.

dibayar oleh pihakPerusahaan adalah dua kali lipat dari iuran yang harus dibayar oleh karyawan/peserta;12 Bahwa di Dana Pensiun IPTN acuan nilai yang digunakan untuk pembayaranmanfaat pensiun mutlak harus sama dengan acuan nilai yang digunakan untukmembayar iuran manfaat pensiun;13 Bahwa gaji pokok dengan Penghasilan Dasar Pensiun adalah merupakan dua halyang berbeda.Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kelas I.A Bandung telah memberikan putusan Nomor 139

/G/2013/PHI/PN.BDG tanggal 19 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARAe Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;e Membebankan biaya perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp491.000,00(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Kelas I.A Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Penggugatpada tanggal 19 Maret 2014, terhadap

Sengketa Tata Usaha Negara Antara Yayasan Lembaga Bantuan HukumIndonesia (YLBHI) & Indonesia Corruption Watch (ICW) Lawan PresidenRepublik Indonesia di Putusan PTUN Jakarta Nomor 139/G/2013/PTUNJKT., jo. PTTUN Jakarta Nomor 55/B/2014/PT.TUN.JKT., jo. MahkamahAgung (Kasasi) Nomor 495 K/TUN/2014.b. Sengketa Tata Usaha Negara Antara Yayasan Lembaga Bantuan HukumIndonesia (YLBHI) Lawan Gubernur Sumatera Barat dalam Putusan PTUNPADANG Nomor 2/P/FP/2017/PTUN.PDG Tahun 2017.c.

Saksi ahli di PTUN Jakarta dalam perkara no.139/G/2013/PTUNJkt sengketagugatan Koalisi LSM terhadap Keppres RI no.87/P tentang PengangkatanPatrialis dan Maria Farida sebagai hakim konstitusi.41. Fasilitator dalam Pelatihnan Bantuan Hukum untuk Kopertis di seluruhIndonesia yang diselenggarakan oleh Ditjen Dikti, Kemendikbud RI di Bandung,Jawa Barat, tanggal 2022 November 2013.42.