Ditemukan 41 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 18-02-2013 — Putus : 04-04-2013 — Upload : 19-03-2014
Putusan PA ENREKANG Nomor 35/Pdt.G/2013/PA Ek.
Tanggal 4 April 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
1815
Register : 04-04-2013 — Putus : 26-06-2013 — Upload : 11-11-2013
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 35/G/2013/PTUN-BDG
Tanggal 26 Juni 2013 — KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN & KEPARIWISATAAN ( KADIS PORBUDPAR ) KOTA BEKASI VS MUHAMMAD HIDAYAT
9540
  • 35/G/2013/PTUN-BDG
    PUTUSANNOMOR: 35/G/2013/PTUNBDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Informasi Publik, yang dilangsungkan di PengadilanTata Usaha Negara Bandung Jalan Diponegoro No. 34 Bandung, telahmemberikan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam SengketaANLALA : naan nnn nena nnn nnn nnn enn nen neem ennnasKEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN &KEPARIWISATAAN ( KADIS PORBUDPAR ) KOTA BEKASI ,berkedudukan
    Dalam hal ini berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : 180/111Huk/IV/2013 tertanggal 2 April2013 telah memberikan kuasa kepadahalaman dari 27, Perkara Nomor 35/G/2013/PTUNBDG4. GOMOSPUTRA,SH ;5. ADEJAKSANASUHENDDRIA,SH jesseccncsncensencnnasnensnnnnsaennnnnnaemeennnnesKesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil Pada Pemerintahan Kota Bekasi Beralamat di KantorTim Bantuan Hukum Pemerintahan Kota Bekasi di Jl. Jend.
    Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 35/PEN.HS/2013/PTUNBDG, Tanggal 6 Mei 2013 , Tentanghalaman 3 dari 27, Perkara Nomor 35/G/2013/PTUNBDGPenetapan Hari dan Tanggal sidang pertama sengketaTEVSEBUL jeseseessnsenencamemeemnenesnansTelah mendengar Keterangan saksi dari Pihak PemohonKeberatan dan Majelis Komisioner aTelah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas Perkara,SuratSurat Bukti yang diajukan Para Pihak dalam SengketaTENTANG DUDUKNYA SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan
    /G/2013/PTUNBDGSPJ (SuratPertanggungjawaban) ; 0nn nn nnn enone2.
    Bahwa kami keberatan dengan Amar Putusan butir 6.5 yangmemerintahkan PEMOHON untuk memberikan salinan dokumen berupaLaporan Keuangan Disporbudpar Kota Bekasi, lengkap beserta seluruhlampiran dan dokumen pendukungnya termasuk dokumen SPJ (Surathalaman 7 dari 27, Perkara Nomor 35/G/2013/PTUNBDGPertanggungJEWEIDEIN): jaeeesesesese nee eee.
Register : 08-01-2013 — Putus : 21-02-2013 — Upload : 19-02-2014
Putusan PA LAHAT Nomor 35/G/2013
Tanggal 21 Februari 2013 — SISMA WARDINI binti ZAMANUDIN (PENGGUGAT) LAWAN ERFI bin HAMIDIN (TERGUGAT)
1575
  • 35/G/2013
Register : 18-06-2013 — Putus : 08-01-2014 — Upload : 08-04-2014
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 35/G/2013/PTUN.Smg.
Tanggal 8 Januari 2014 — NITA HANDAYANI Melawan I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG II. Ir. LO TIANG KONG Alias MICKEY
9646
  • 35/G/2013/PTUN.Smg.
    PUTUSANNOMOR : 35/G/2013/PTUN.Smg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkatpertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut,dalam perkara antara : 220 nnn nnn n nn nnn ccc ences nceNama : NITA HANDAYAN ; Kewarganegaraan : Indonesia;Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga,; 22cenne nce nce ncnTempat Tinggal : Jl.
    Putusan No. 35/G/2013/PTUN.Smg.Tempat Kedudukan : JI. Ki Mangusarkoro No. 23 Semarang ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:ST2093/SK/60033.74/VII/2013, tertanggal 9 Juli 2013, dan Surat Kuasa Khusus No : 3584/SK/60013/33.74/XII/2013, tertanggal 5 Desember 2013, memberikanKUGSa KEPa0G !nnnennnnnn nnennennennennennennennannannnnnennanasnsansansansannanses: SETIADUJID, S.H.51.
    Putusan No. 35/G/2013/PTUN.Smg.1.
    Putusan No. 35/G/2013/PTUN.Smg.pedukung dari permohonan perolehan hak SHM 602/Kranggan yangdiajukan oleh LO TIANG KONG mencantumkan bahwa Lokasi yangdimohonkan hak adalah Tanah bangunan di jalan WOTGANDUL BARATnomor 29 dan pemohon yaitu LO TIANG KONG juga berdomisili diWOTGANDUL BARAT nomor 29. Adapun dokumen dokumen pendukungpermohonan hak milik SHM 602/Kranggan tersebut adalah : a.
    Putusan No. 35/G/2013/PTUN.Smg.19 Undang Undang Pokok Agraria nomor 5 Tahun 1960 dan Pasal32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
Register : 01-03-2013 — Putus : 23-07-2013 — Upload : 09-09-2013
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 35/G/2013/PTUN.SBY
Tanggal 23 Juli 2013 — ARIFIN DJOKO SUROSO, SP melawan KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PONOROGO
7926
  • 35/G/2013/PTUN.SBY
    PUTUSANNOMOR: 35/ G/ 2013 / PTUN.SBY.* DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acaraPemeriksaan biasa yang bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di JalanRaya H. Ir.
    K/PEN.TUN/2013 /PTUN.SBY tertanggal 27 Maret 2013 tentang Penetapan HariSidang ;Telah mendengar para pihak yang bersengketa;Telah memeriksa dan mempelajari alatalat bukti berupa suratsuratyang diajukan oleh para pihak di persidangan dan saksi yang dihadirkan dipersidangan ; TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26Pebruari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya tanggal 1 Maret 2013 dengan register perkaraNomor : 35
    /G/2013/PTUN.SBY........Nomor : 35/G/2013/PTUN.SBY. yang telah diperbaiki dan diterima oleh MajelisHakim pada tanggal 27 Maret 2013, dengan mengemukakan alasanalasan gugatansebagai berikut:I Obyek Sengketa :Adapun yang menjadi obyek gugatan dalam Sengketa Tata Usaha ini adalahSurat Keterangan Pemberhentian Pembayaran No. 900 / 003 / 405.17 / 2013tertanggal 02 Januari 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo atas nama BupatiPonorogo
Putus : 03-07-2013 — Upload : 04-06-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 35/G/2013/PHI.Sby
Tanggal 3 Juli 2013 — MUHAMAD IMAM ARIF, vs PT. MEGASURYA MAS
8649
  • 35/G/2013/PHI.Sby
    No. 35/G/ 2013/PHI.Sby.1. Bahwa terhitung sejak tanggal 22 Desember 2012 Tergugat telah menghentikanpembayaran upah Penggugat ; n0 nnn nn nn nnn nc nen nc nets nccnas2.
    No. 35/G/ 2013/PHI.Sby.22 Desember 2012 ke Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo pada tanggal 26 Desember 2012;1.
    No. 35/G/ 2013/PHI.Sby.8. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL).
    No. 35/G/ 2013/PHI.Sby.1.
    No. 35/G/ 2013/PHI.Sby.28
Putus : 20-09-2013 — Upload : 06-02-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 35/G 2013/PHI.PBR
Tanggal 20 September 2013 — TOKO AUTO MOBIL lawan
4715
  • 35/G 2013/PHI.PBR
    PENETAPANNomor : 35/G 2013/PHI.PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMajelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru ;Telah membaca berkas perkara No. 35/G/2013/PHI.PBR dalam perkara antara :TOKO AUTO MOBIL yang beralamat kantor di Jalan Soekarno Hatta No.61 PekanbaruRiau,dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu : ABRESIA LUBIS, Pekerjaan Humas/HRD GroupIndonesia, beralamat JIn.Soekarno Hatta No.6 A PekanbaruRiau, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal
Register : 08-11-2013 — Putus : 29-04-2014 — Upload : 05-05-2014
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 35/G/2013/PTUN.JPR
Tanggal 29 April 2014 — ANDRIS MSEN (Penggugat); VS 1. BUPATI SUPIORI (Tergugat I); 2. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG (Tergugat II)
7312
  • 35/G/2013/PTUN.JPR
    PUTUSANNOMOR: 35/G/2013/PTUN.JPR.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama dengan acarabiasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbanganpertimbangan sepertitersebut di bawah ini, dalam perkara antara: ANDRIS MSEN, Kewarganegaraan : Indonesia, pekerjaan : Petani/ MantanPenjabat Kepala Kampung Mapia, Distrik Supiori Barat KabupatenSupioriPapua, Tempat tinggal di Kampung
    SupioriProvinsiPUG. 5 see ese eeeeeenesteereeeeenereneeeeeeneer ene neeeemnenernneremeeneennreeReeniremeeEsebagai TERGUGAT Il 9 sxxnqnscnseeseresecneemnsmnseenemeemeeSelanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT ;; Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut:e Telah Membaca : n nn nnn nn nnn ne nnn ne nn ne nen nn nn nn ncaae Surat Gugatan Penggugat tertanggal 08 November 2013 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura padatanggal 08 November 2013 dengan Register Perkara Nomor : 35
    /G/2013/PTUN.JPR dan telah diperbaiki pada tanggal 04 Desembere Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 35/PEN.MH/2013/PTUN.JPR, Tanggal 11 November 2013 tentangPenunjukan Majelis Hakim ; e Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 35/PEN.PP/2013/PTUN.JPRTanggal 12 November 2013 Tentang Pemeriksaan Persiapan ; Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 35/PEN.HS/TUN/2013/PTUN.JPRTanggal 04 Desember 2013 Tentang Hari Sidang ; Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 35/PEN.HKM/2013/PTUN.JPR
    ,tertanggal 30 Desember 2013, tentang meminta atasan Tergugat (BupatiSupiori) dan atasan Tergugat Il (Badan Pemberdayaan Masyarakat danPemerintahan Kampung) untuk memerintahkan Tergugat dan Tergugat IIatau kuasanya untuk hadir dan/atau menanggapi Gugatan Penggugatdalam Perkara Nomor 35/G/2013/P.TUN.JPR. di Pengadilan Tata UsahaNegara Jayapura ; nn 2m nn nnn nnn nn nnn nn nnn ne ncn nnn nnn nn nne ncn2.
    Bukti surat yang diajukan oleh para pihak ;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 08November 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Jayapura pada tanggal 08 November 2013 dengan Register PerkaraNomor : 35/G/2013/PTUN.JPR dan telah diperbaiki pada tanggal 04 Desember2013, yang isi lengkapnya adalah sebagai berikut: TENTANG OBYEK SENGKETA ; 1.
Register : 06-03-2014 — Putus : 02-04-2014 — Upload : 07-10-2014
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 50/B/2014/PTTUN-MDN
Tanggal 2 April 2014 — TITIN SRI SUNDARI vs KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU
3512
  • M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding; --------------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 35/G/2013/PTUN-Pbr tanggal 19 Desember 2013 yang dimohonkan banding; ------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (duaratus lima puluh ribu rupiah); ----------
    /G/2013/PTUNPbr yang ditandatangani oleh KuasaHukumnya dan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, serta telahdiberitahukan secara seksama oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan BandingNomor: 35/G/2013/PTUNPbr tanggal 24 Desember 2013;Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telahmengajukan Memori Banding tanggal 25 Pebruari 2013 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
    Pekanbaru pada hari itu juga dantelah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan dengan SuratPemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 35/G/2013/PTUNPbrtanggal 25 Pebruari 2014, yang pada pokoknya keberatan atas PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut dan memohon kepada MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar membatalkan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 35/G/2013/PTUNPbr tanggal19 Desember 2013 dan memutus dalam amar putusannya
    dengan mengabulkangugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya; Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Terbanding tidak mengajukan KontraMemori Banding terhadap Memori Banding dalam sengketa ini; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan, kepada masingmasing pihak yang bersengketa telah diberikankesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan SuratPemberitahuan Melihat Berkas Perkara Nomor : 35/G/2013/PTUNPbr tanggal 27Januari 2014; TENTANG
    tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itupertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkatMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, makaPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 35/G/2013/PTUNPbrtanggal 19 Desember 2013 yang dimohon' banding harus dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihakPenggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biayaperkara
    Semua peraturan perundangundangan yang terkait dengan sengketa tata usahaNegara ini;MENGADILIe Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding; e Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 35/G/2013/PTUNPbr tanggal 19 Desember 2013 yang dimohonkan banding;e Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam duatingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,(duaratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Register : 22-07-2014 — Putus : 08-09-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 111/B/2014/PT.TUN.MKS.
Tanggal 8 September 2014 — ANDRIS MSEN, Selanjutnya disebut sebagai.......................................... .....................................PENGGUGAT / PEMBANDING ; M E L A W A N : 1. BUPATI SUPIORI, Selanjutnya disebut sebagai.......................................... .......................................TERGUGAT I / TERBANDING ; 2. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG, Selanjutnya disebut sebagai.......................................... ......................................TERGUGAT II / TERBANDING ;
4711
  • M E N G A D I L I : - Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; - Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 35/G/2013/PTUN.JPR. tanggal 29 April 2014 yang dimohonkan banding tersebut ; - Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
    Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 35/G/2013/PTUN.JPR. tanggal 29 April 2014 ;3.
    Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan suratsurat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam bundel A danbundel B serta suratsurat lain yang berhubungan dengan sengketaini 5TENTANG DUDUK PERKARA Memperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenaiduduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Jayapura Nomor : 35/G/2013/PTUN.JPR. tanggal 29 April2014 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagaiberikutMENGADILI: DALAM PENUNDAAN :Hal
    Tata Usaha Negara Jayapura masingmasing tertanggal 16Juni 2014 ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJayapura Nomor : 35/G/2013/PTUN.JPR. tersebut diucapkan dalampersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 April2014 dengan dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukumnya,Kuasa Tergugat I dan Tergugat II ;Menimbang, bahwa dengan berdasar pada Akta PermohonanBanding tanggal 12 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani olehPanitera
    /G/2013/PTUN.JPR. tanggal 29 April 2014 harus dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Jayapura tersebut dikuatkan dalam pemeriksaan di tingkatbanding, dan Penggugat/Pembanding adalah sebagai pihak yang kalahdalam sengketa ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negarasebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan UndangUndangNomor 51 Tahun 2009, maka kepada Penggugat/Pembanding dihukumuntuk membayar
    /G/2013/PTUN.JPR. tanggal 29 April 2014 yang dimohonkanbanding tersebut ;e Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat bandingditetapkan sebesar Rp. 250.000, (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu tanggal 3September 2014 oleh kami MOH.
Register : 24-03-2014 — Putus : 09-06-2014 — Upload : 07-10-2014
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 57/B/2014/PTTUN-MDN
Tanggal 9 Juni 2014 — Drs. KHAIRULLAH, M.Si vs KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA
790
  • M E N G A D I L I- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding; -------------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 35/G/2013/PTUN-PLG., tanggal 8 Januari 2014 yang dimohonkan Banding; -- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); ----------------------------------------------
Register : 17-04-2014 — Putus : 10-06-2014 — Upload : 22-09-2014
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 77/B/2014/PT.TUN.SBY
Tanggal 10 Juni 2014 — NITA HANDAYANI. vs I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG. II. Ir. LO TIANG KONG Alias MICKEY
4228
  • M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; ---------------------- - Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 35 / G / 2013 / PTUN.SMG tanggal 8 Januari 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;--- - Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; ----------------------------------
    Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 35/ G/2013/ PTUN SMG tanggal 8 Januari 2014 ;3.
    Berkas perkara beserta surat surat lain yang berhubungan dengan sengketaINI 5TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyasengketa dalam perkara ini seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang tanggal 8 Januari 2014 Nomor :35/G/ 2013 /PTUN SMG.yang amarnya sebagai berikut ; TIALA MEK SEPT (sciences seein nea caren erence Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat IL Intervensi tidak dapatditerima; DALAM PORKOK PERRARA jqseccsescseceesessseeennns
    /G/ 2013/ PTUN.SMG diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum pada tanggal 8 Januari 2014 yang dihadiri oleh kuasa Penggugat /Pembanding dan Kuasa Tergugat I / Terbanding dan Tergugat I Intervensi /Terbanding; Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonanbanding pada tanggal 21 Januari 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Semarang pada tanggal 21 Januari 2014 sesuai Akta PermohonanBanding Nomor: 35/G./2013/ PTUN.
    /G/2013/PTUN.SMG tanggal 8 Januari 2014, dan memohon agarMajelis Hakim Banding menjatuhkan putusannya sebagai berikut ;1, Mengabulkan gugatan Pembanding dahulu Penggugat seluruhnya; 2.
    /G/2013/PTUN.
Register : 01-10-2013 — Putus : 19-12-2013 — Upload : 17-02-2014
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 35/G/2013/PTUN-Pbr
Tanggal 19 Desember 2013 — TITIN SRI SUNDARI Melawan KAPOLDA RIAU
7975
  • 35/G/2013/PTUN-Pbr
    PUTUSANNomor : 35/G/2013/PTUNPbr.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkatpertama dengan acara biasa yang dilaksanakan digedung yang telahditentukan untuk itu terletak di Jalan H.R.
    . tanggal 17 Oktober 2013 tentangPenetapan Hari Persidangan dalam perkara ini ; Telah membaca dan meneliti suratsurat bukti dari para pihak; Telah mendengarkan saksisaksi dari para pihak; Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sengketa TataUsaha Negara tertanggal 30 September 2013 yang diterima dandidaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru pada tanggal 30 September 2013 dengan Register perkaraNomor : 35
    /G/2013/PTUNPbr yang diperbaiki pada PemeriksaanPersiapan tanggal 17 Oktober 2013 dengan mengemukakan dasar danalasan sebagai berikut : Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatanPenggugat adalah sebagai berikut : A.
Register : 04-09-2013 — Putus : 13-03-2014 — Upload : 20-03-2014
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 35/G/2013/PTUN-SMD
Tanggal 13 Maret 2014 — PT. SENTIKA MITRA PERSADA; melawan BUPATI PENAJAM PASER UTARA; PT. KALTIM JAYA MINERAL (TERGUGAT II INTERVENSI);
12057
  • 35/G/2013/PTUN-SMD
    Putusan Nomor 35/G/2013/PTUNSMDBahwa obyek sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi PT.
    Putusan Nomor 35/G/2013/PTUNSMDKalimantan Timur tentang dugaan tindak pidana pemalsuan tandatangan BupatiPenajam Paser Utara yakni H. Andi Harahap, S.
    Putusan Nomor 35/G/2013/PTUNSMDBerdasarkan apa yang terurai di atas, terbukti menurut hukum bahwa IUP OP PT.
    Putusan Nomor 35/G/2013/PTUNSMD10.11.12.13.14.PT. Kaltim Jaya Mineral yang ditujukan kepada Direktur Pembinaan PengusahaanBatubara PT.
    Putusan Nomor 35/G/2013/PTUNSMDJumlah Rp 342.000,00(tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah)
Register : 01-08-2013 — Putus : 16-04-2014 — Upload : 03-02-2015
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 35/G/2013/PTUN-PTK
Tanggal 16 April 2014 — KIKI ZULKIFLI, SE. MM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin S. Gg. Sepakat VI Rt.003/Rw.020, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota , Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT : MELAWAN KEPALA DESA MEGA TIMUR KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA, Berkedudukan di Jalan Raya Mega Timur No. 20 Desa Mega Timur , Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, untuk selanjutnya sebagai TERGUGAT ;
8127
  • 35/G/2013/PTUN-PTK
Register : 03-04-2013 — Putus : 15-07-2013 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 35/G/2013/PHI/PN.BDG
Tanggal 15 Juli 2013 — AHMAD APANDI; LAWAN; PT. BANGUN PERKASA ADHITAMASENTRA;
560
  • 35/G/2013/PHI/PN.BDG
Register : 01-10-2013 — Putus : 08-01-2014 — Upload : 28-01-2014
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 35/G/2013/PTUN-PLG
Tanggal 8 Januari 2014 — Drs. KHAIRULLAH. M.Si, vs KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
6321
  • 35/G/2013/PTUN-PLG
    Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 35/G/2013/PTUNPLG tertanggal 02 Oktober 2013, tentang PenunjukanMajelis Hakim;2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara PalembangNomor: 35/G/2013/PTUNPLG tertanggal 02 Oktober 2013, tentang PenetapanHari Pemeriksaan Persiapan; 3.
    Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara PalembangNomor: 35/G/2013/PTUNPLG, tertanggal 22 Oktober 2013, tentang PenetapanHari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara ini; 4.
    adalah sebagai berikut; Adapun DUDUK PERKARANYA adalah sebagai berikut :Halaman 3 dari 54 Putusan No. 35/G/2013/PTUNPLG1.
    /G/2013/PTUNPLG1818memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.
    HUSNUDDIN, SH.Perincian Biaya Perkara No : 35/G/2013/PTUNPLG : 1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000.Halaman 53 dari 54 Putusan No. 35/G/2013/PTUNPLG54Jumlah7.Rp. 291.500.Biaya ATK Rp.Biaya PanggilanBiaya SumpahBiaya RedaksiBiaya Leges Rp.Materai Putusan100.000.Rp. 107.000.Rp. 40.000.Rp. 5.000.6.000.Rp. 6.000.Terbilang (Dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).54
Register : 26-08-2013 — Putus : 07-01-2014 — Upload : 10-03-2014
Putusan PTUN SERANG Nomor 35/G/2013/PTUN-SRG
Tanggal 7 Januari 2014 — ALIAS M E L A W A N BUPATI TANGERANG DAN H. AHMAD NURYADI
10037
  • 35/G/2013/PTUN-SRG
    PUTUS ANNomor : 35 / G/ 2013 / PTUNSRGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ALIAS, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kp.Pabuaran RT/RW : 004/02 Kecamatan Cikupa Kabupaten TangerangProvinsiBieNTGN Saesese see ence eee eee eeeBerdasarkan Surat Kuasa Khusus
    Usaha Negara Serang Nomor : 35/PENMH/2013/PTUNSRG, tanggal 27 Agustus 2013 tentangPenunjukan Majelise Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraSerang Nomor: 35/PENHS/2013/PTUNSRG, tanggal 27 Agustus2013 tentang Penentuan Hari dan Tanggal PemeriksaanPersiapan j 220222 2e Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraSerang Nomor: 35/PENHS/2013/PTUNSRG, tanggal 24 September2013 tentang Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan Yang TerbukaUntuk Umum 5e Putusan Sela Nomor : 35
    /G/2013/PTUNSRG tanggal 16 Oktober Berkas perkara Nomor : 35/G/2013/ PTUNSRG beserta seluruh lampiran yangterdapat di dalaiMmNny aj=+=9=2 sn nnene nnn nse nen eee nn seemenesnansenssseeTENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal22 Agustus 2013, yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Serang pada tanggal 26 Agustus 2013 dalam Register PerkaraNomor : 35/G/2013/PTUNSRG, gugatan mana telah dilakukan perbaikan terakhirkalinya pada
Register : 19-03-2013 — Putus : 11-04-2013 — Upload : 04-06-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 35/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 11 April 2013 — Hj. LILY CHADIDJAH WAHID;1. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 2. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
4015
  • 35/G/2013/PTUN-JKT
    ANHHNOMOR : 35/G/2013/PTUNJKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, pada Tingkat Pertamadengan Acara Biasa, menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara : Hj.1.LILY CHADIDJAH WAHID, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaananggota DPRRI, bertempat tinggal di Jalan Kp. RawaSelatan RT/RW. 010/04, Kel. Kampung Rawa, Kec.
    /G/2013/PTUNJKT.Telah membaca Surat Gugatan Penggugat, tertanggal 19 Maret2013,yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartapada tanggal 19 Maret 2013, Register Perkara Nomor : 35/G/2013/PTUNTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor : 35/PENDIS/2013/PTUNJKT., tertanggal 19 Maret2013, tentang Pemeriksaan Dengan Acara Biasa ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor : 35/PEN/2013/PTUNJKT., tertanggal 19 Maret 2013,tentang
    /G/2013/PTUNJKT. dari Register Perkara Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankanKepada PENQQGUGAL 5 nn nne nnn nnn nen nnninnnnnnnnnnnnnmennnnnMengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,serta PeraturanPeraturan lain yang berkaitan : MENETAPKANHalaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor : 35/G/2013/PTUNJKT.1.
    Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta untuk mencoret Perkara Nomor : 35/G/2013/PTUNJKT., dariRegister Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;3.
    IQBAL AROZA, S.H.Perincian Biaya Perkara :e Pendaftaran > Rp. 30.000,e ATK : Rp. 50.000,e Panggilan : Rp. 180.000,e Materai Penetapan: Rp. 6.000,e Redaksi Penetapan : Rp. 5.000,e Leges Penetapan : Rp. 3.000, +Jumlah : Rp. 274.000, (dua ratus tujuh puluh empat riburupiah) ; Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor : 35/G/2013/PTUNJKT.
Register : 28-08-2013 — Putus : 07-10-2013 — Upload : 25-03-2014
Putusan PTUN MATARAM Nomor 35/G/2013/PTUN-MTR
Tanggal 7 Oktober 2013 — ARIS MUNANDAR S.T., MELAWAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN DOMPU
10444
  • 35/G/2013/PTUN-MTR
    Bahwa dengan dikeluarkanya obyek sengketa a quomenimbulkan kerugian kepada Penggugat sehinggaPenggugat Putusan Nomor : 35/G/2013/PTUNMTRa.
    /G/2013/PTUNMTR228.
    /G/2013/PTUNMTR40Usaha Negara adalah sebagaiberikut : naen 1.
    Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan peraturanperundangundangan yangPutusan Nomor : 35/G/2013/PTUNMTR46 berlaku ;b.
    /G/2013/PTUNMTR62DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H.PANITERA PENGGANTIAGUS SURAJI, S.H.Rincian Biaya Perkara Nomor 35/G/2013/PTUNMTR. : Biaya Pendaftaran Gugatan ss.u......