35/G/2016/PTUN.MTR

PUTUSANNOMOR : 35/G/2016/PTUNMTR DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalampersidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikutdalam sengketa antara :NamaKewarganegaraanPekerjaanTempat Tinggal : ABDUL HARIS; .....0) gSPegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Bim@; Di Desa Rasabou, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima,Provinsi NTB;

Putusan No. 35/G/2016/PTUNMTRMELAWAN :Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA,; Berkedudukan : Di Jalan Lintas Sumbawa, Desa Dadibou, KecamatanWoha, Kabupaten Bima; Dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1.M. Hasan, SH., NIP. 19640415 198303 1 001,Pangkat/Golongan Penata (llV/c), Jabatan Kepala SeksiSengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan; 2. M. Salahuddin, SH., NIP. 1983307 200903 1 003,Pangkat/(Golongan Penata Muda Tk. (Ilo), JabatanKepala Subseksi Perkara Pertanahan; 3.

Surat Gugatan Penggugat tertanggal 30 Agustus 2016 yang telah terdaftardi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal30 Agustus 2016 dengan Register Perkara Nomor : 35/G/2016/PTUNMTR;2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 35/PENDIS/2016/PTUNMTR tertanggal 1 September 2016 tentang Penetapan Lolos Dissmissal;Halaman 2 dari 51 hal.

Putusan No. 35/G/2016/PTUNMTRPenetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 35/PENMH/2016/PTUNMTR tertanggal 1 September 2016 tentang PenunjukanMajelis Hakim; Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 35/PENPP/2016/PTUNMTRtertanggal 1 September 2016 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan; Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor: 35/PENHS/2016/PTUNMTRtertanggal 15 September 2016 tentang Penetapan Hari Sidang; Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara dan buktibukti Suratdan Saksi

Putusan No. 35/G/2016/PTUNMTRberitikad baik, yang dilakukan sesuai dengan UndangUndang yangDISTAL, wssmewnaasanciescsecmeinnt seinem ieintntnnctncinh itiesBahwa akibat dikeluarkannya Keputusan Tersebut diatas Penggugatdirugikan Sebagal BenKUt :

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 35/G/2016/PTUN.JKT.;

Berkas perkara banding Nomor 35/G/2016/PTUN.JKT dan suratsurat lainnyayang berkaitan dengan sengketa TIN pa a rn nna x STENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan ten menerima keadaankeadaan mengenai duduknyaperkara sepeiti tetera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartatanggal 73> Juli 2016 Nomor: 35/G/2016/PTUN.JKT yang amarnyaberbunyisebagai berikut :? MENGADILI1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;2.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 35/G/2016/PTUN-PTK;

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 35/G/2016/PTUN-SRG;

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 35/G/2016/PTUN JKT, tanggal 2 Maret 2017 ;3. Berkas perkara tersebut dan suratsurat lainnya yang berhubungan dengan sengketasini ;TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyasengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Serang Nomor 35/G/2016/PTUN.SRG, tanggal 2 Maret 2017 yang amarmya berbunyi sebagai berikut :Hal. 3 dari 10 hal. Put.

Menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serangdalam perkara No. 35/G/2016/PTUN. SRG ; 3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupaSertipikat Hak Milik No.00060/Kosambi Barat tanggal penerbitan 15 Mei 2000dan Surat Ukur No.06/Kosambi Barat /2000 tanggal 26042000 dengan luas5645 M2 atas nama Kurniawati Luhur : 4.

tanpa Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding ;Menimbang, bahwa Pengadilan TataUsaha Negara Serang telahmemberitahukan isi Putusan tersebut Kepada pihak Tergugat / Terbandingdengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SRG tertanggal 2 Maret 2017 ;Menimbang,.bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukanpermohonan banding pada tanggal 15 Maret 2017, oleh karenanya permohonanbanding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tatacara sebagaimana dimaksud Pasal 123 ayat (

No. 139/B/2017/PT.TUN.JKT.Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, Jawaban,Replik, Duplik, Suratsurat bukti yang diajukan oleh para pihak, Keterangansaksi dari pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi, kKesimpulan dari parapihak serta salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SerangNomor : 35/G/2016/PTUN.SRG tanggal 2 Maret 2017 yang dimohonkanbanding, serta suratsurat lainnya yang terkait dengan sengketa ini, dan jugamemori banding Penggugat / Pembanding, Majelis Hakim

No. 139/B/2017/PT.TUN.JKT.Menimbang, bahwa dengan seluruh pertimbangan tersebut diatas makaputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 35/G/2016/PTUN.SRGtanggal 2 Maret 2017 yang dimohonkan Banding patut dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 35/G/2016/PTUN.SRG tanggal 2 Maret 2017 dikuatkan,maka Penggugat / Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, olehkarena itu kKepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara padakeduatingkat

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 35/G/2016/PTUN.PLK;

Berkas perkara banding Nomor 35/G/2016/PTUN.PLK tanggal 16 Maret 2017 ,dan suratsurat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini (Bande! A dan Bundel B ; weTENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tala Usaha Negara Jakartamemperhatikan dan mengambil alin semua keadaankeadaan mengenai duduknyaperkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PalangkaRaya tanggal 16 Maret 2017 Nomor 88/G/2016/PTUN.PLK yang amarnya berbunyisebagai berikut :. Pacnesnu.

, maka terhadappermohonan banding Tergugat tersebut secara formal tidak dapat diterima;Hal 6 dari 15 hal Put No.143/B/2017/PT.TUN.JKTMenimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi pada waktu pembacaanputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 35/G/2016/PTUN.PLKtanggal 16 Maret 2017 tidak hadir dipersidangan, dan kepada Tergugat IlIntervensi oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telahdilakukan Pemberitahuan putusan dengan Surat Pemberitahuan Amar putusanNomor

35/G/2016/PTUN.PLK tanggal 16 Maret 2017, dan selanjutnya Tergugat IIIntervensi telah mengajukan permohonan banding dengan Akta PermohonanBanding Nomor 35/G/2016/PTUN.PLK tanggal 23 Maret 2017, sehingga biladihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding dari Tergugat IlIntervensi tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 (emput belas) harisesuai dengan ketentuan pasal 123 ayat 1 Undangundang No.5 Tahun 1986sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UndangU 0.9 tahun 2004 danUndangUndang No

Menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Tingkat pertama padaPengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 35/G/2016/PTUN.PLK tanggal 16 Maret 2017 tersebut ;DENGAN MENGADILI SENDIRI :Dalam Eksepsi :Hal 7 dari 15 hal Put No.143/B/2017/PT.TUN.JKT1. Menyatakan mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat II Intervensi sekarangsebagai Para Pembanding tersebut ; 2.

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka RayaNo.35/G/2016/PTUN.PLK tanggal 16 Maret 2017 ; 3.

35/G/2016/PTUN.Mdo

PUTUSANNOMOR: 35/G/2016/PTUN.MDO DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertamadengan acara biasa telah mengambil Putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam sengketa antara : Nam a : HARIONO BOWONSET $:KewarganegaraanIndonesia iPekerjaan = Swerstey t

35/G/2016/PTUN.JKT

/G/2016/PTUNJKT.

Mengucapkan sumpah/anji jabatan ;Putusan perkara nomor 35/G/2016/PTUNJKT.

Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Perkara Nomor: 35/G/2016/PTUN-Pbr dari Daftar Register Perkara yang sedang berjalan ;-----3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;--------------------------------

35/G/2016/PTUN.PBR

PENETAPANNo. 35/G/2016/PTUNPbrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa, telah menetapkan dengan pertimbanganpertimbangan sebagai berikut,dalam sengketa antara :=2n2 nnn nnn nnn noe nee nn ne neeDODDY SAPUTRA, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,Tempat tinggal Jalan Sei Sampai Niat RT/RW 003/013Kepenghuluan Panipahan, Kecamatan

Penetapan Nomor :35/G/2016/PTUNPbrJalan Jalil No. 1 Kepenghuluan Panipahan KecamatanPasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir,Dalam halini memberikan kuasa kepada : FADLI, S.H., ARBAEN,S.H., IRWAN. AR.,S.H., M.H., DINA RUSIANA, S.H.,ELITA ERMAWATI, S.H.,MH., DINO PREDI, S.STP.,M.Si., M.

Penetapan Nomor : 35/G/2016/PTUNPbrTENTANG DUDUKNYASENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratgugatannya tertanggal 25 Agustus 2016, yang diterima dan telah pula didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 25Agustus 2016 dibawah Register Nomor : 35/G/2016/P TUNPbr; Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 19 September2016 telah menyampaikan secara lisan untuk mencabut gugatannya dan kemudiantanggal 20 September 2016 telah

Tata Usaha NegaraPekanbaru diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor: 35/G/2016/PTUNPbrdari Daftar Register Perkara yang sedang berjalan dan membebankan biaya yangtimbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang besarnya akan termuat dalamAmar Penetapan;= Rp. 5.000, Materai : Rp. 6000,Jumlah :Rp. 141.000,Terbilang (seratus empat puluh satu ribu rupiah)Hal 5 dari5 hal.

Penetapan Nomor : 35/G/2016/PTUNPbr

Dalam Permohonan Penundaan:-------------------------------------------------- Menguatkan Penetapan Nomor: 35/G/2016/PTUN.SMD tentang Permohonan Penundaan yang dimohonkan Penggugat sampai adanya putusan pengadilan dalam sengketa a quo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau terdapat penetapan lain di kemudian hari;------------------------------------------------------------------------II.

35/G/2016/PTUN.SMD

PUTUSANNOMOR : 35/G/2016/PTUN.SMDDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilantingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusansebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam sengketa antara : NORHIDAYATI, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Gunung Triyu RT.054, Kelurahan Loa lpuh, Kecamatan Tenggarong,Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur,Pekerjaan

Awang Long Senopati No.20 RT.04, KelurahanSukarame, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten KutaiKartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Pekerjaan Advokatpada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum H.NASRUN MU'MIN, S.H., M.H. & REKAN yang, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2016;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWAN:Halaman Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMDBUPATI KUTAI KARTANEGARA, tempat kedudukan di Jalan WolterMonginsidi Tenggarong, Provinsi Kalimantan Timur,dalam hal ini

digajin memakai danaBahwa Mistriyani juga adalah guru honorer di SDN 031 Tenggarong ; Bahwa yang dasar saksi membuat Surat Pernyataan yang dibuat olehSupriati A.Ma.Pd tanggal 12 Agustus 2015 (T18) adalah dikarenakansecara nyata di SDN 031 Tenggarong tidak ada tenaga guru honorernamun ada SK pembagian tugas ; Bahwa saksi tahu kalau gajih Norhidayati (Penggugat) diberhentikan ; Bahwa saksi tahu kalau Norhidayati (Penggugat) diberhentikan sebagaiCPNS dari pemberitaan Koran ; Halaman 75 Putusan Nomor : 35

/G/2016/PTUN.SM D Bahwa adapun berita didalam Koran tersebut adalah Norhidayati(Penggugat) diberhentikan karena memanifulasi data atau memalsukanEy nnn nnn nnn nnn nnn rn nn nmin Bahwa adapun data yang dipalsukan oleh Norhidayati (Penggugat)adalah SK honor tahun 2004 ; Bahwa saksi tidak pernah melihat Norhidayati (Penggugat) memalsukanSK honor tersebut ; one non non nme ee cre nme ne ene nec nne ne Bahwa saksi dipanggil oleh polisi pada tahun 2016 tanggalnya lupa ; Bahwa saksi tidak pernah melihat

35/G/2016/PTUN.PLK

Pkr No. 35/G/2016/PTUN.PLKPengadilan Tata Usaha Negara tersebut: 1. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 2 Nopember 2016, yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal2 Nopember 2016 dengan Register Perkara Nomor : 35/G/2016/PTUN.PLK,sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 24 Nopember 2016 ;2.

Telah membaca Berkas Perkara Nomor : 35/G/2016/PTUN.PLK beserta seluruhlampiran yang terdapat didalamnya ; 20 nn 2 n2n2 oo ren nnn noneMenimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 3Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraPalangka Raya pada tanggal 3 Nopember 2016 dengan Register Perkara Nomor :35/G/2016/PTUN.PLK, setelah melalui proses Pemeriksaan Persiapan, GugatanHalaman 3 dari 75 hal. Put.

Pkr No. 35/G/2016/PTUN.PLKMilik Nomor. 8624 dan 8625 An. Nani Wati dan 8626 An Readi yangberakibat merugikan Penggugat.

Pkr No. 35/G/2016/PTUN.PLKUndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yangmenyatakan bahwa:Ayat (1) Gugatan harus memuat : 22272222 222a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat,ataU KU@SANYA $9" 2 noe nme noe non non nnn en ee nn nee one nee eee neb. Nama, jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;c.

Pkr No. 35/G/2016/PTUN.PLKUndang Nomor 9 Tahun 2004), dan gugatan Penggugat telah pula ditandatanganioleh Kuasa Penggugat, dengan demikian oleh karena gugatan Penggugat telahmemuat halhal yang dipersyaratkan khususnya sebagaimana dimaksud dalamketentuan Pasal 56 Ayat (1) huruf a, b, dan c, dan Ayat (2) UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 Jo.

35/G/2016/PTUN.PL

PUTUSANNomor: 35/G/2016/PTUN.PLDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Palu, yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, dengan acarabiasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.Jalan Prof. Moh. Yamin, nomor 52 Kota Palu. Propinsi Sulawesi Tengah, telahmenjatuhkan putusan, dalam sengketa antara :1. ACHMAD M. BELLUANO. Kewarganegaraan Indonesia.Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraPalu Nomor : 35/Pen.MH/2016/PTUN.PL. tanggal 7 Nopember 2016tentang Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa, Memutus danMenyelesaikan Sengketa nomor : 35/G/2016/PTUN.PL;3. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan TataUsaha Negara Palu Nomor: 35/PEN.PP/2016/PTUN.PL. tanggal 8Nopember 2016 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan PersiapanSENQKE LA A QUO jn wenn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn enna nn nnn nnn nen4.

Membaca Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara PaluNomor 35/G/2016/PTUN.PL tanggal 5 Januari 2017 terhadapPermohonan Intervensi tertanggal 22 Desember 2016;6.

Membaca berkas sengketa serta mendengar keterangan parapihak yang bersengketa dan mendengarkan keterangan saksiHalaman 3yang diajukan diDErSiIDANQAN enon enna en ene en enn en en ene esTENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannyatertanggal 31 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Palu pada tanggal 31 Oktober 2016 dengan registerperkara nomor: 35/G/2016/PTUN.PL dan telah diperbaiki pada tanggal 29Nopember 2016 2016 pada pokoknya

/G/2016/PTUN.PL dapat mempertimbangkan sertamemutuskan yang amar putusannya sebagai berikut;1.

M E N E T A P K A N - Menyatakan perkara Gugatan Pengadilan Hubungan Industial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 35/G/2016/PHI.Sby dicabut;- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk segera mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register gugatan yang sedang berjalan; - Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

35/G/2016/PHI.Sby

PENETAPANNomor : 35/G/2016/PHI.SbyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabayayang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial padaPeradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara1. ANDI RIZAL, Warga Negara Indonesia, alamat / KTP : Jin. WonokusumoLor 5/28, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;2. V.

Kec.Tambaksari Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII;Hal.1 dari 4 hal Penet.No.35/G/2016/PHI.Sby.9. OPI SUROYO, Warga Negara Indonesia, alamat / KTP Jin. Ds.Kenongorejo RT.004, RW.001, Pilangkenceng, Madiun,selanjutnya disebutsebagai Penggugat X;10. MOCHAMAD RIADI, Warga Negara Indonesia, alamat / KTP:JIn. KembangKuning Kulon 1/89, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai PenggugatX;11.

Arif Rohman Hakim 150 Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2016;2MELAWANHal.2 dari 4 hal Penet.No.35/G/2016/PHLSby.Direktur PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE, yang beralamat diKomplek Perkantoran Mega Galaxy, Jalan Kertajaya Indah TimurBlok 16B, No. 7 8 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepadaYudi Saputra, SH, M. Daffi Nasroen R, SH, Pangeran Bernes, SH,Bobby Bresly Tampubolon, SH, Agung Sugiharto, SH, Viti Sunarto,SH, semuanya karyawan PT.

Pasal 85 Ayat (1) UndangUndang No. 2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, makapencabutan tersebut dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Penggugat diatasRp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukanHal.3 dari 4 hal Penet.No.35/G/2016/PHI.Sby.dalam pasal 58 UndangUndang No. 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalamperkara gugatan dibebankan kepada Penggugat sebesar Rp.301.000,00 (tigaratus satu ribu rupiah);Sarees Mengingat HIR

Hal.4 dari 4 hal Penet.No.35/G/2016/PHI.Sby

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ---Nomor : 35/G/2016/PTUN.KPG. tanggal 27 April 2017 yang ------- dimohonkan banding ;---------------------------------------------------------------- 3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya ------ perkara pada dua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding-- ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 35/G/2016/PTUN.KPG. tanggal 27 April2017 beserta surat surat lainnya yang GrTala jeeeeneeeee nearer eenHal 2 Putusan 109/B/2017/PTTUN.SBY3. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 109/PENHS/2017/PTTUN SBY. tanggal23 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;4.

/G/2016/PTUN KPG. tanggal 27 April 2017 dan memberikan putusan yangamarnya sebagai berikut :1.Mengabulkan gugatan Pembanding (dahulu Penggugat) untukseluruhnya ;.

/G/2016/PTUN KPG.

: 35/G/2016/PTUN.KPG. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017, dihadiri oleh KuasaHukum Penggugat , dan Kuasa Hukum Tergugat 5Hal. 5 Putusan 109/B/2017/PTTUN.SBYMenimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraKupang Nomor : 35/G/2016/PTUN.KPG tanggal 27 April 2017 tersebut Pembanding / Penggugat telah mengajukan Permohonan Banding tanggal27 April 2017 , sehingga permohonan banding tersebut masih dalamtenggang wakiu pengajuan banding

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 35/G/2016/PTUN.KPG. tanggal 27 April 2017 yang dimohonkan banding ; 27+ 2222 nnn ene one nn eee3.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 35/ G/2016/ PTUN.MTR. tanggal 16 Nopember 2016 yang dimohonkan banding; -------------------------------------------- 3. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;----------------------------------------------------------

SBY tanggal 13 Maret 2017 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tatausaha negara ini ; === =. foto copi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No:35/G/2016/PTUN. MTR tanggal 16 Nopember 2016 ;. Berkas perkara banding didalamnya berisi kelengkapan surat surattersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat surat lain yangberhubungan dengan Sengketa Tata Usaha Negara ini ; HaL. 2 dari 7 Hal. Perkara 53/B/2017/PT.TUN.SBY.4.

Penetapan Ketua Majelis Nomor : 53 /PEN.HS/2017/PT.TUN.SBYtanggal 9 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang ; TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMemperhatikan dan menerima segala keadaankeadaan mengenaiduduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan PengadilanTata Usaha Negara Mataram Nomor : 35/G/2016/PTUN.

kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal7 Desember 2016 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepadaPenggugat / Terbanding padatanggal 8 Desember 2016;Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak yang bersengketatelah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing masingtertanggal 5 Januari 2017; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram Nomor 35

/G/2016/PTUN.MTR, yang dimohon banding, diucapkanpada tanggal 16 Nopember 2016 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat /Terbanding dan tidak dihadiri Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding ; Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Mataram Nomor 35/G/2016/PTUN.MTR, tanggal 16 Nopember 2016Tergugat /Pembanding mengajukan banding di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Mataram pada tanggal 7 Desember 2016 sebagaimanatersebut dalam Akta permohonan banding nomor 35/G/2016/PTUN.MTR ;Menimbang

Perkara 53/B/2017/PT.TUN.SBY.Pemberitahuaan Isi Putusan oleh pihak Tergugat / Pembanding pada tanggal25 Nopember 2016 dan pada tanggal 7 Desember 2016 mengajukanpermohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram Nomor 35/G/2016/PTUN.MTR tanggal 16 Nopember 2016, makapengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu secara formalpormohonan

35/G/2016/PTUN-BNA

35/G/2016/PTUN-SRG

Tergugat IIIntervensi, dalam Perkara Nomor: 35/G/2016/PTUNSRG;Telah membaca Berkas Perkara Nomor: 35/G/2016/PTUNSRG;Telah membaca dan mempelajari buktibukti surat yang diajukan para pihak dipersidangan;Telah mendengarkan keterangan para pihak dan saksisaksi yang diajukan dipersidangan;TENTANG DUDUK SENGKETAHalaman 3 dari 59.

Putusan Nomor 35/G/2016/PTUNSRG1 Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 00060/Kosambi Barat tertanggal 15 Mei2000 dan Surat Ukur No.06/Kosambi Barat/2000 tertanggal 26 April 2000seluas 5645 M?

Putusan Nomor 35/G/2016/PTUNSRGtanggal 20 Desember 2000, dan saat ini adalah tahun 2012 in casu gugatan PENGGUGATtersebut telah lewat waktunya.

Putusan Nomor 35/G/2016/PTUNSRG3).menyebutkan: Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenangperadilan umum untuk memeriksa dan memutuskannya;2).

Putusan Nomor 35/G/2016/PTUNSRG

35/G/2016/PTUN-PLG

/G/2016/PTUNPLG;3:7;Kab.

/G/2016/PTUNPLG;3.

Halaman 58 dari 73 halaman Putusan No: 35/G/2016/PTUNPLG;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dipersidangan yangbernama M.

Menolak pengaduan Pengadu untukHalaman 59 dari 73 halaman Putusan No: 35/G/2016/PTUNPLG;seluruhnya; b.

/G/2016/PTUNPLG;H.Rizal Friady, SH dan Peresmian Pengangkatan Sdr.

35/G/2016/PTUN-KPG

PUTUSANNOMOR : 35/G/2016/PTUNKPGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan AcaraBiasa, telah menjatuhnkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PT. JEHOVAH RAFA, yang diwakili oleh dr. Fransiscus Nanga Roka berdasarkanAD/ART nomor 51 tanggal 23 Agustus 2011, KewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Direktur PT.

Herry Riyadi, SH., M.Si NIP. 1962122619850310054. wan Fajar Nugroho,SH., MH NIP. 197401042002121003Halaman 1 dari 105 Halaman Putusan No. 35/G/2016/PTUNKPG5. Susi Handayani, SH., MH NIP. 1980121020031220016. Erwin Wahyutrianto, SH NIP. 1967062819970310027. W. Karana Andika, SH NIP. 1980021920070810018. Bobby Ariawan, SH NIP. 1982040620060410069. Lukman Hakim, SH NIP. 19840208201105100110. Dadan Hendrawan, SH NIP. 19790615200501101211. Akbar Kurniawan, SH NIP. 19850819201005100112.

/G/2016/PTUNKPG Telah membaca berkas perkara, buktibukti Para Pihak dalam persidangan ; Telah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa dalam persidangan; Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita AcaraPersidangan dalam perkara ini ; TENTANG DUDUK SENGKETANYAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal5 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Kupang pada tanggal 19 Desember 2016 dibawah register perkara Nomor: 35/G/2016/PTUNKPG

Artinya sistem Peradilan Tata Usaha Negara dengan adanya UUHalaman 4 dari 105 Halaman Putusan No. 35/G/2016/PTUNKPGNo 30 tahun 2014 harus berdasarkan pada UU No 30 tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan serta peraturan perundangundangan lainnyayang terkait ; one nen nnn non nnn nnn nn nnn con nnn cen nee cnnBahwa Pasal 4 UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahanmenyatakan "Ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan dalamUndangUndang ini meliputi semua aktivitas : a.

Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ; c. berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB ; Halaman 5 dari 105 Halaman Putusan No. 35/G/2016/PTUNKPGd. bersifatfinal dalamartilebihluas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibathukum; dan/atauf. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

MENGADILI :

• Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;---------------
• Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 35/G/2016/PTUN-PTK tanggal 3 November 2016 yang dimohonkan banding;
• Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah