Ditemukan 32 data
12 — 6
91 — 22
Memerintahkan kepada Panitera untuk Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk mencoret perkara Nomor : 39/G/2018/PTUN.Mdo dari buku register perkara.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 319.000,-
39/G/2018/PTUN.Mdo
PENETAPANNomor : 39/G/2018/PTUN.MdoDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :JIMMY HANS, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempattinggal di Kelurahan Sindulang Dua Lingkungan RT/RW /001,Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi UtaraDalam hal ini diwakili oleh : REINHAARD MAARENDE
Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 39/G/2018/PTUN.Mdo, tanggal06 September 2018;. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara ManadoNomor : 39/PEN.PP/2018/PTUN.Mdo, tanggal O7 September 2018 TentangHari Pemeriksaan Persiapan;.
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untukmencoret perkara Nomor : 39/G/2018/PTUN. Mdo, dari buku Register Perkara;3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 319.000, (Tigaratus sembilan belas ribu rupiah);Demikian ditetapbkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabutanggal 19 September 2018, oleh BAHARUDDIN, SH,MH, sebagai Hakim KetuaMajelis. ANDI JAYADI NUR, S.H., MH dan MOH.
IRFAN TAHIR, SH, MH masingmasing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu jugadimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atasdengan dibantu oleh JOLLA TUMBUAN, SH sebagai Panitera Pengganti, dengandihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;Halaman 3 dari 4 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 39/G/2018/PTUN.MdoHakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,ANDI JAYADI NUR, S.H., MH. BAHARUDDIN, SH, MHMOH.
Upah tulis Rp. 3.000,JUMI@N"2nnnnnnnnnnnnnnes Rp. 319.000,(Tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)Halaman 4 dari 4 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 39/G/2018/PTUN.MdoHalaman 5 dari 4 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 39/G/2018/PTUN.MdoHalaman 6 dari 4 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 39/G/2018/PTUN.Mdo
IR. LASARUS GANI
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
120 — 100
39/G/2018/PTUN.KPG
Blasius Sedi, SH, Jabatan Kepala Sub Bagian BantuanHalaman 1 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUNKPGHukum pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Manggaral ; 3.
Bahwahingga kini belum ada ketentuan perundangundangan yangmenyatakan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidanaHalaman 11 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUNKPG2:5:2.6.kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
/G/2018/PTUNKPG5.
/G/2018/PTUNKPG9.
JA; Halaman 63 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUNKPG3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JFahli pertama, dan4.
PT.DUTACIPTA PAKAR PERKASA diwakili oleh J.E. Sendjaja, Ir.,MBA,
Tergugat:
GUBERNUR JAWA TIMUR
Intervensi:
AS. SALINDRI LINTANG HAYU
141 — 69
39/G/2018/PTUN.SBY
WARAS, S.H. ju2222ecceneec cee ec cen ceneecenneeeHalaman 1 dari Halaman 84 Putusan Perkara Nomor : 39/G/2018/PTUN.SBY2.
/G/2018/PTUN.SBY. yang telah diperbaiki dan diterima olehHalaman 5 dari Halaman 84 Putusan Perkara Nomor : 39/G/2018/PTUN.SBYMajelis Hakim pada tanggal 3 April 2018 dengan mengemukakan alasanalasan gugatan sebagai berikut:202 en nnen nn ncenennn=OBJEK SENIGKETIA!
/G/2018/PTUN.SBYtuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".
/G/2018/PTUN.SBYh. pelayanan yang baik. 4.
Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Halaman 83 dari Halaman 84 Putusan Perkara Nomor : 39/G/2018/PTUN.SBY2.
RM. ISHAK
Tergugat:
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
Intervensi:
1.H. HERMAN DERU, SH., MM
2.Ir. H. MAWARDI YAHYA
113 — 39
39/G/2018/PTUN.PLG
PU TT U S A NNomor : 39 / G/ 2018 / PTUNPLGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telahmenjatuhkan Putusan sebagaimana terurai dibawah ini, dalam sengketa antara:RM.
ANWAR SADAD, SH ; 2 neemKesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/PenasehatHukum pada Kantor Advokat Alamsyah Hanafiah & Partners. yangberalamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 1C Samping Mapolda SumSelPalembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juli 2018 ;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU ) PROVINSI SUMATERA SELATAN, yangPutusan Perkara No : 39/G/2018/PTUN.PLG.hal 1 dari 44berkedudukan di Jalan Pangeran Ratu Jakabaring Blok B No. 8 Kelurahan
ZAMZAMI RAHMAN, S.Pd., M.M.
Tergugat:
1.GUBERNUR JAMBI
2.BUPATI MERANGIN
3.DPRD KABUPATEN MERANGIN
106 — 20
- M E N G A D I L IDALAM PENUNDAANMempertahankan Penetapan Nomor : 39/G/2018/PTUN.JBI tanggal 27 November 2018 mengenai Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau penetapan lain.DALAM POKOK SENGKETA1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya ;2.
39/G/2018/PTUN.JBI
/G/2018/PTUN.JBI4.
/G/2018/PTUN.JBI10.
tersebut.Adapun halhal yang menjadi keberatan Tergugat atas Penetapan dalamsuatu Nomor : 39/G/2018/PTUN.JBI tanggal 27 November 2018 adalahsebagai berikut :a.
/G/2018/PTUN.JBIdimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
sembilan ratus rupiah)Halaman 54 dari 54 HalamanPutusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.JBI
1.HJ. SARTINA, NA, SE, MSi.
2.DEDI ANWAR BANCIN, SE
Tergugat:
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM
Intervensi:
1.H. AFFAN ALFIAN, SE
2.Drs. SALMAZA
146 — 35
39/G/2018/PTUN.BNA
/G/2018/PTUN.BNAVi.k.
/G/2018/PTUN.BNA9.
/G/2018/PTUN.BNAFia.
/G/2018/PTUN.BNAb.
/G/2018/PTUN.BNA1.
H. HENDRIK DG. TULA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA
79 — 42
39/G/2018/PTUN.Mks
MISNIATI SINAGA, S.H.; jabatan Kasubsi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa:Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor: 39/G/2018/PTUN.Mks.3.
Berkas Perkara Nomor: 39/G/2018/PTUN.Mks. beserta seluruh lampiranyang terdapat di dalamnya;TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan, tanggal 09 Mei 2018,yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar padatanggal 09 Mei 2018, dengan Register Nomor: 39/G/2018/P.TUN.Mks., diperbaikiterakhir pada tanggal 7 Juni 2018, yang isinya sebagai berikut:I. Objek Sengketa; nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn cence nnn cncnnnns1.
Sore, padatanggal 07/02/2017 ; 22222 n nnn nn ne nnn nnnHalaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor: 39/G/2018/PTUN.Mks.2.
Tula a quo (Surat Keterangan Nikah menjadi bukti P 1 a quo danSurat Keahliwarisan Penggugat a quo sebagai bukti P 2 a quo);Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor: 39/G/2018/PTUN.Mks.2.
/G/2018/PTUN.Mks.2.
IROH ROHAYATI
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
117 — 71
39/G/2018/PTUN.BDG
/G/2018/PTUNBDG9.
/G/2018/PTUNBDG5.
/G/2018/PTUNBDGb.
;Halaman 65 dari 93 halaman Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUNBDG8.
halaman Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUNBDGMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 jo.
Adlan Nasution, S.Pd
Tergugat:
1.Ketua Pimpinan Daerah Al Jamiyatul Washliyah Kota Binjai
2.Sekretaris Pimpinan Daerah Al Jamiyatul Washliyah Kota Binjai
3.Kepala Madrasah Tsanawiyah Kota Binjai
46 — 12
39/G/2018/PTUN.MDN
KETUA PIMPINAN DAERAH AL JAMIYATUL WASHLIYAH KOTA BINJAI;Berkedudukan di Jalan Perintis KemerdekaanHalamanlPenetapanPencabutanNomor :39/G/2018/PTUNMDNNomor : 148 Kelurahan Kebun Lada, KecamatanBinjai Utara, Kota Binjai, selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT I;2.
/G/2018/PTUNMDNFebruari 2018, Tentang Pengangkatan Kepala Madrasah Tsanawiyah AlWashliyah 48 Kota Binjal ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan ini telah dilakukan PemeriksaanPersiapan yang dinyatakan tertutup untuk umum pada hari Selasa, 20 Maret2018 dan hari Selasa, 3 April 2018, yang dihadiri oleh pihak Penggugat danTergugat dan Il;Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telahmenyampaikan Permohonan Pencabutan perkara No: 39/G/2018/PTUNMDN,secara tertulis kepada Majelis Hakim Pengadilan
Permohonan Penggugat tersebut, terkait denganPencabutan Perkara Nomor: 39/G/2018/PTUNMDN, diajukan sebelum Tergugatmengajukan Jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara, yang menyebutkan:Ayat (1) : Penggugat dapat sewaktuwaktu mencabut gugatan sebelum Tergugatmemberikan Jawaban;Halaman4PenetapanPencabutanNomor :39/G/2018/PTUNMDNAyat (2) : Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu,pencabutan
Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dalam perkaraNomor : 39/G/2018/PTUNMDN ;2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untukmencoret Perkara Nomor : 39/G/2018/PTUNMDN dari Buku Register IndukPerkara yang sedang berjalan;3.
REOAKSI 0... cece ceeeece cece eceeceeeaeeeaeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaees Rp. 5.000,JUNI AD Lo eeccccccceccceeeeseeeeeeeeeesaeeeeseeeeessaeeeeseeeaeseeeees Rp. 267.800,(Dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);Halaman7PenetapanPencabutanNomor :39/G/2018/PTUNMDN
MONTESORI KAJAI LABOK, S.H.
Tergugat:
TIM SELEKSI 1 CALON ANGGOTA KPU KAB KEP. YAPEN, KAB. NABIRE, KAB. KEEROM, DAN KAB. SUPIORI 2018-2023
118 — 47
39/G/2018/PTUN.JPR
/G/2018/PTUN JPR.f.
/G/2018/PTUN JPR.
/G/2018/PTUN JPR.i.
/G/2018/PTUN JPR.6.
1.NASRI
2.ERI AKMAL
3.M. SYAFI'I. DK
Tergugat:
KEPALA DESA SUNGAI LITI KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR PROPINSI RIAU
151 — 59
39/G/2018/PTUN.PBR
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, membacaalat bukti surat para pihak dan mendengar keterangan Para Pihakyang bersengketa;TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatan tertanggal1 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di KepaniteraanPutusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 2 dari 67Pengadillan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 1 Agustus2018 di bawah Register Perkara Nomor : 39/G/2018/PTUNPBR dantelah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan tanggal 4 September2018
Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor:Kpts/140/VI/2018/10 tanggal 25 Juni 2018 tentangPemberhentian Dengan Hormat Saudara Nasri SebagaiKaurPembangunan Desa Sungai Liti Kampar Kiri KabupatenKampar;Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 4 dari 672.
Syafii DK SebagaiKaur Pemeritahan Desa Sungai Liti Kampar Kiri KabupatenKampar, disebut Penggugat III (tiga);Point 1, 2 dan 3 disebut Objek Sengketa.Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 9 dari 674.
/G/2018/PTUN.PBR Hal. 13 dari 678.
Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Liti Nomor.Kpts/140/VI/2018/12 tanggal 25 Juni 2018 tentangPutusan Nomor : 39/G/2018/PTUN.PBR Hal. 20 dari 67Pemberhentian Dengan Hormat Saudara M. Syafii DK SebagaiKaur Pemeritahan Desa Sungai Liti Kampar Kiri KabupatenKampar.4.
MARSAN
Tergugat:
BUPATI BANGGAI LAUT
135 — 56
39/G/2018/PTUN.PL
PUTUSANNomor 39/G/2018/PTUN PI."DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:Nama : MARSAN B. TOMPILAKKewarganegaraan: Warga Negara Indonesia (WNI)Pekerjaan : Petani/Kepala Desa MansaleanTempat Tinggal : Desa Mansalean RT/RW 000, Kec.
Telah membaca Berkas perkara, mendengar keterangan saksi danmendengar keterangan para pihak yang bersengketa dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22Nopember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Palu pada tanggal 23 Nopember 2018 dengan Register PerkaraNomor 39/G/2018/PTUN.PL, dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan padatanggal 9 Januari 2019, dengan mengemukakan dasar dan alasan yang padapokoknya
225 — 193
Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Nomor 39/G/2018/PTUN-Jkt ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret gugatan Para Penggugat dari Register perkara Nomor 39/G/2018/PTUN-Jkt ;
3.
Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor 39/G/2018/PTUN-Jkt sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini kepada Para Penggugat sebesar Rp. 295.000,- (Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
39/G/2018/PTUN.JKT
PENETAPANNOMOR : 39/G/2018/PTUNJKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMembacaPENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 15 Pebruari 2018yang telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta pada tanggal 15 Pebruari 2018 dibawah RegisterPerkara Nomor : 39/G/2018/PTUNJKT., dalam perkaraantara :1.SRI WAHYUMI M. MANALIP, S.E.
Surat Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukanoleh Para Penggugat tertanggal 14 Maret 2018 tentangPencabutan Gugatan Perkara No. 39/G/2018/PTUNJKTHalaman 3 dari 7 Halaman. Penetapan Nomor : 39/G/2018/PTUNJKTMenimbangyang diserahkan melalui Bagian Persuratan dan diterima olehMajelis Hakim tanggal 14 Maret 2018 ;7. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidanganserta berkas perkara yang bersangkutan ;.
Bahwa perkara Nomor : 39/G/2018/PTUNJKT tersebutsudah terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;2. Bahwa terhadap perkara tersebut baru pada tahapSurat Kuasa dan Jawaban Tergugat serta Sikap MajelisHakim atas Permohonan Pihak Ketiga ;3. Bahwa Para Penggugat melalui suratnya tanggal 14Maret 2018 pada pokoknya menyatakan mencabutgugatannya dalam perkara Nomor 39/G/2018/PTUNJKT ;4.
Penetapan Nomor : 39/G/2018/PTUNJKTNegara Jakarta untuk mencoret gugatan Para Penggugatdari Register perkara Nomor 39/G/2018/PTUNJKT ;3.
Penetapan Nomor : 39/G/2018/PTUNJKTMARIA MAGDHALENA HUTAPEA, S.H., M.H.Rincian Biaya: Pendaftaran ...........0.. Rp. 30.000,Se NS Ge Rp.125.000,= PANIQGIAM cess xeasninnaivernra Rp.129.000, Materai Penetapan ....... Rp. 6.000, Redaksi Penetapan ...... Rp. 5.000,Rp. 295.000,(Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)Halaman 7 dari 7 Halaman. Penetapan Nomor : 39/G/2018/PTUNJKT
1.Musafid
2.Fitria Thastiani Hadi
Tergugat:
Kepala Desa Jali Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak
86 — 33
39/G/2018/PTUN-SMG
/G/2018/PTUN.Smg telah mengajukan gugatanyang pada pokoknya adalah sebagai berikut:1.
Surat dari Rektor Universitas Indonesia, pada tanggal, 6 Maret 2018,Halaman 8 dari 98 Halaman Putusan Nomor 39/G/2018/PTUN.SmgNomor 295/UN2.R/HKP.05/2018 Perihal, Tanggapan Informasi Terkait Kerjasama;2.
/G/2018/PTUN.Smg1.
/G/2018/PTUN.Smglegalisir);8.
/G/2018/PTUN.Smg10.
32 — 19
Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 39/G/2018/PTUN.SBY. Tanggal 11 Oktober 2018 yang dimohonkan banding; ------------------------------------------------------------------------------------------3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); --------------------------------
Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 39/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 11 Oktober 2018 yang dimohonkancae Berkas perkara, suratsurat bukti dan suratsurat lain yang berkaitandengan sengketa ini ; 20 204.
Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor7/PENHS/2019/PT.TUN.SBY. tanggal 25 Februari 2019 tentangPenetapar Hari Sidang 00nnnnnnnaanneneannnnnnannnennnenTENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai dudukperkara sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 39/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 11 Oktober 2018 yangamarmya sebagai Derikutie1=ses2 neers ene nee eninemannennnnminimnneciaHal.5 Putusan.
84 — 39
MENGADILI Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat ;------- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNomor : 39/G/2018/PTUN. SMG. tanggal 29 Agustus 2018 yang dimohonkan banding ; -------------------------------------------MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak diterima;---------2.
Copy PutusanPengadilan TataUsaha NegaraSemarang Nomor Putusan Nomor. 237/B/2018/PT.TUN.SBY halaman 6 39/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 29Agustus 2018;2. Suratpermohonanbanding dariTergugat tanggal10 SeptemberPermohonanBanding Nomor :39/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 10September 2018;4. Surat KuasaUntuk Membayar(SKUM) Nomor :39/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 10September 2018untuk PanjarBiaya Banding;5.
KehadiranKuasa HukumTergugat padawaktu. pembacaanputusan menuruthukum dianggap(praesumtio)sebagai suatupemberitatuan isiputusan.Kuasa HukumTergugatmengajukanbanding terhadapPengadilan TataUsaha NegaraNomor :39/G/2018/P TUN.SMG. tanggal 29Agustus 2018adalah pada tanggal10 September 2018.
/G/2018/PTUN.
141 — 33
M E N G A D I L I Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding; --------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor. 39/G/2018/PTUN.KPG tanggal 16 Mei 2019 yang dimohonkan banding ; ----------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor.39/G/2018/PTUN.KPG tanggal 16 Mei 2019 beserta surat suratlainnya yang berhubungan dengan sengketa kedua belah pihak ; Putusan Nomor. 211/B/2019/PT.TUN.SBY halaman 2Penetapan Ketua Majelis Nomor. 211/PEN.HS/PT.TUN.SBYtanggal 19 Nopember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ; Surat surat yang terlampir dalam berkas perkara ini ; TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya mengambil alin dan menerima
kejadian kejadian duduksengketa yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraKupang Nomor.39/G/2018/PTUN.KPG tanggal 16 Mei 2019 yang amarnyaberbunyi sebagai berikut ; 7= === 22222MENGADILIDALAM EKSEPSI.Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;DALAM POKOK SENGKETA: .
/G/2018/PTUN.KPG diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada tanggal 16 Mei 2019 yang dihadiri oleh Kuasa HukumPenggugat , Kuasa Hukum Tergugat ; Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat /Pembanding telah mengajukan permohonan banding tertanggal 29 Mei2019 dengan demikian permohonan banding dari Tergugat / Pembandingtersebut masih dalam tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari sebagaimanaditentukan dalam pasal 123 ayat ( 1) Undang Undang Nomor. 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha
, bahwa Penggugat / Terbanding telah mengajukanKontra Memori Banding yang pada intinya sependapat dan sangatPutusan Nomor. 211/B/2019/PT.TUN.SBY halaman 5mendukung dengan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Kupang ; nnn nnn nnn nnn enn nce nee nnnMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya, setelah memeriksa berkas perkara dan mempelajariBerita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupangtanggal 16 Mei 2019 Nomor. 39
/G/2018/PTUN.KPG, sertamemperhatikan alat alat bukti yang diajukan oleh para pihak yangbersengketa, Memori Banding dan Kontra Memori Banding berpendapatbahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraKupang tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenaitu alasan alasan danpertimbangan pertimbangan hukum tersebut diambil alin menjadi alasan alasan dan pertimbangan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalamtingkat banding
Pembanding/Penggugat I : HJ. SARTINA, NA, SE, MSi. Diwakili Oleh : ZULFIKAR SAWANG, Dkk
Terbanding/Tergugat : KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM
Terbanding/Tergugat II Intervensi II : Drs. SALMAZA
Terbanding/Tergugat II Tergugat II Intervensi I : H. AFFAN ALFIAN, SE
39 — 20
M E N G A D I L I
Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat; -----------------------
Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 39/G/2018/PTUN.BNA tanggal 30 Oktober 2018 yang dimohonkan banding; -----
Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah
13 — 4
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya; Putusan No. 39/G/2018/PA.LwkHal. 5 dari 26 hal.Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis mempersilahkan kepada Pemohon untukmengajukan replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi secara lisan,yang pada pokoknya sebagai berikut :A. DALAM KONVENSI :1.
Bahwa, Tergugat rekonvensi sanggup memberikan mutah kepadaTergugat rekonvensi; Putusan No. 39/G/2018/PA.LwkHal. 6 dari 26 hal.Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis mempersilahnkan kepada Termohon untukmengajukan duplik dalam konvensi yang pada pokoknya Termohon tetap padajawaban semula.
/G/2018/PA.LwkHal. 12 dari 26 hal.R.Bg, jo.
/G/2018/PA.LwkHal. 18 dari 26 hal.selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, berbunyi sebagaiberikut : ,laos!
M.HI.Hamsin Haruna, S.HI.Hakim Anggota; Putusan No. 39/G/2018/PA.LwkHal. 25 dari 26 hal.Rokiah binti Mustaring, S.HI.Panitera Pengganti;Ahmad Shabri Zunnurain, SH.Rincian biaya perkara ini :1. Biaya Pendaftaran2. Biaya Proses5. Biaya PemanggilanA. Hak Redaksi : Rp.5. Biaya Meterai : Rp. Jumlah Rp.261.000,00(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) Putusan No. 39/G/2018/PA.LwkHal. 26 dari 26 hal.Rp. 30.000,00Rp. 50.000,00Rp.170.000,00