53/G/2013/PTUN-BDG

Putusan Nomor : 53/G/2013/PTUNBDG4. POPPY YULIARTI,S.H. ; Kewarganegaraan Indonesia, keseluruhannya merupakanAdvokat, Penasehat Hukum dari Kantor Hukum BAKTI &ASSOCIATES berkedudukan di JI.

Putusan Nomor : 53/G/2013/PTUNBDGBahwa surat yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah memenuhi Pasal 1angka 3 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 jo.

/G/2013/PTUN.BDG telahmemanggil Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 29 Mei2013 untuk datang dalam acara Pemeriksaan Persiapan sehubungan gugatanyang diajukan oleh Ny.Andriana Maria dan Ny.Yati Mulyati melalui kuasaSdr.H.Tb.Bakti Sudjana,SH.Dkk yang terdaftar di Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung tanggal 20 Mei 2013 No.53/G/2013/PTUN.BDG ;Halaman 15 dari Halaman 58.

Putusan Nomor : 53/G/2013/PTUNBDGADMINISTRATION) terutama asas kepastian hukum (principle of legalsecurity), asas bertindak cermat ( principle of carefulness ) dan olehKOENTJORO PURBOPRANOTO, pada Asas Kebijaksanaan (principleof sapiently).

Putusan Nomor : 53/G/2013/PTUNBDGmilik sdr.

53/G /2013/PTUN.Smg.

PUTUSANNOMOR : 53/G /2013/PTUN.Smg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertamadengan acara biasa telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:Nama ARISSUPARMAN.

/G/2013/PTUN.Smg dan telah diperbaiki pada tanggal 10 Oktober 2013 yang isiselengkapnya sebagai berikut: 200220 ncnn ne nc nn neeI.

OBYEK SENGKETAGUGATAN :n2222222222neeneneeHalaman 3 dari 61 halaman, Putusan Nomor : 53/G/2013/PTUNSMGKeputusan Kepala Desa Kamulyan Nomor : 141.1 / 012 / VI / 2013Tanggal 28 Juni 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSaudara. ARIS SUPARMAN Dari Jabatan Kepala Dusun MulyadadiDesa Kamulyan Kecamatan Bantarsari;Il.

Bahwa Penggugat telah menjalankan tugasnya dengan baiksebagai Kepala Dusun Mulyadadi sejak tanggal 26Desember 2001 sampai dengan dikeluarkannya Obyek SengketaHalaman 5 dari61 halaman, Putusan Nomor : 53/G/2013/PTUNSMGoleh Tergugat, Penggugat tidak pernah berurusan denganmasalah hukum, baik hukum negara maupun norma hukum adatyang berkembang di Masyarakat;3.

Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Kepala DesaKamulyan Nomor : 141.1 /012 / VI / 2013 tanggal 28Juni 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatHalaman 11 dari 61 halaman, Putusan Nomor : 53/G/2013/PTUNSMGSaudara ARIS SUPARMAN dari Jabatan Kepala Dusun MulyadadiDesa Kamulyan, Kecamatan Bantarsari;3.

53/G/2013/PHI.MDN

/G/2013/PHI.Mdn telah mengemukakan hal hal sebagai berikut :Halaman 1Putusan PHI No. 53/G/2013/PHI.Mdn.

Menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karenaPemutusan Hubungan Kerja akibat kesalahan Tergugat;Halaman 7Putusan PHI No. 53/G/2013/PHI.Mdn3. Menetapkan kewajiban Tergugat untuk membayar hakhak normatif Penggugatsebesar Rp 143.763.592, (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluhtiga ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah)dengan perincian:a.

Saksil (T) Suwandi;e Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bekerja ditempat Tergugat;Halaman 17Putusan PHI No. 53/G/2013/PHI.Mdn18Bahwa saksi bekerja di CV.

/G/2013/PHI.MdnMenimbang, bahwa berdasarkan buktibukti tersebut setelah dihubungkandengan jawabjinawab antara kedua belah pihak maka Majelis Hakim telah menemukanfaktafakta hukum sebagai berikut :1.

Redaksi Rp. 5.000,Jumlah Rp.561.000,Terbilang : (Limaratus enampuluh satu ribu rupiah.Halaman 29Putusan PHI No. 53/G/2013/PHI.Mdn30

M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding; ------------------------------------------------------------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 53/G/2013/PTUN-MDN, tanggal 30 Oktober 2013 yang dimohonkan banding; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua

Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan Nomor : 53/G/2013/PTUNMDN 30 Oktober 2013;3. Berkas perkara, suratsurat bukti, Saksisaksi yang diajukan olehpihakpihak, dan suratsurat yang berkenaan dengan perkara ini;4.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan Nomor: 14/PEN.HS/2014/PT.TUNMDN, tanggal 19 Pebruari2014 tentang Penetapan Hari Sidang;TENTANG DUDUK SENGKETAn Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan, mengambil alih duduk sengketa seperti yang diuraikandalam salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor: 53/G/2013/PTUNMDN, tanggal 30 Oktober 2013, yang amarselengkapnya berbunyi sebagai berikut;MENGADILIDalam Eksepsi.e Menolak eksepsi

/G/2013/PTUNMDN yang ditanda tanganioleh kuasa hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding AHMAD HIDAYAT,SHdan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan telahdiberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan kepadapihak yaitu Para Penggugat/Terbanding, Tergugat/Turut Terbanding denganSurat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 53/G/2013/PTUNMDNmasingmasing pada tanggal 11 November 2013;Halaman 5 dari 12 halamanPutusan Nomor: 14/B/2014/PTTUN.MDNn Menimbang, bahwa pihak Tergugat II

diterima di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Medan pada tanggal 29 Januari 2014, dan telahdiberitahukan kepadap pihak lawan, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 53/G/2013/PTUNMDN masingmasing pada tanggal 29 Januari 2014, yang pada pokoknyamemohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor: 53/G/2013/PTUNMDN tanggal 30 Oktober 2013 ;6 Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim

/G/2013/PTUNMDN tanggal 30 Oktober 2013 harus dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Medan Nomor: 53/G/2013/PTUNMDN tanggal 30 Oktober 2013tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkatbanding, maka pihak Pergugat II Intervensi/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah dalam sengketa ini, oleh sebab itu harus dihukum untukmembayar biaya perkara pada tingkat banding, sebesar yang ditetapkandalam amar putusan tersebut dibawah ini; Mengingat Undang

53/G/2013/PTUN.MKS

PUTUSAN Nomor : 53/G/2013/P.TUN.Mks.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor : 53/G/2013/P.TU.Mks.6.

Telah mendengar keterangan pihakpihak serta saksisaksi dipersidangan;Tentang Duduknya Perkara :Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juni2013 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar padatanggal 24 Juni 2013, dibawah register Nomor : 53/G/2013/P.TUN.Mks, yang diperbaikipada tanggal 18 Juli 2013, yang isinya menerangkan sebagai berikut; Berkenaan dengan diterbitkannya Suratsurat Keputusan Tata Usaha Negara (Kep.TUN)oleh Para Tergugat, masingmasing

,Panitera Pengganti. ttdANDI MAPPANYUKKI, SHPerincian Biaya Perkara Nomor : 53/G/2013/P.TUN.Mks. :1. Biaya Meterai Rp. 12.000.2. Biaya Redaksi Rp. 5.000.3. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000.4. Biaya pemeriksaan ditempat Rp.2.200.000,5. Biaya Panggilan Sidang Rp. 245.000.Jum 1 a h Rp.2.492.000,(dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)43

53 / G / 2013 /PHI.PN.PTK

PUTUSANNO.53 /G/ 2013 /PHI.PN.PTKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang mengadiliperkaraperkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Peradilan Tingkat Pertama, telahmenjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :1.JULIANA, pekerjaan Swasta, alamat Sungai Ambawang Desa Sungai Ambawng,Kec. Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.

No.53 / G/2013/PHI.PN.PTK, telah mengemukakan halhal sebagai berikut :1.oeBahwa Para Penggugat adalah Pekerja PT. WANA BANGUN AGUNG;Bahwa Para Penggugat bekerja dengan Tergugat di PT.

53/G/ 2013/PHI.Sby

/G/2013/PHI.Sby telah mengajukanhalhal sebagai berikut: 1.

No. 53/G/2013/PHISby.1. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pekerja/Buru Borongan dengan upah yang diterimaPenggugat tiap Minggu, berkisar mulai sebesar Rp. 245.682, pada tahun 2012 (bukti : P.1)sampai Rp. 341.600, pada tahun 2012 (Bukti : P.2) dan untuk tahun 2013 upah per Minggutertinggi sebesar Rp. 462.200, (Bukti : P.3); 2.

No. 53/G/2013/PHISby.temu karena Tergugat hanya sanggup memberikan uang pesangon sebesar 3 (tiga) bulan gajiyang tentu saja ditolak oleh Penggugat; 1.

No. 53/G/2013/PHISby.1.

No. 53/G/2013/PHISby.I. Uang Penggantian hak = 15 % X 48.720.000 = Rp. 7.308.000, Total =Rp.56.028.000,(lima puluh enam juta dua puluh delapan ribu Rupiah); Maka berdasarkan uraian tersebut diatas dengan ini Penggugat memohon kepada MgjelisHakim yang Terhormat untuk berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:4. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat secara keseluruhan; 1.

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 53/G./ 2013/PTUN.Smg. tanggal 23 Januari 2014 yang dimohonkan banding ;----------------------------------------------------------------------3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;---------------------------

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 53/G./ 2013/PTUN.Smg. tanggal 23 Januari 2014 yang dimohonkan banding besertasuratsurat lainnya yangDIGIT nnn nroPenetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 72/PEN/2014/PT.TUN.SBY.

,tanggal 10 Juni 2014 tentang Penetapan hariSIGN jessqsseseseteeneseeneteneeaceneeeneneeeeeTENTANG DUDUKNYA SENGKETAMemperhatikan dan menerima kejadiankejadian yang diuraikan dalamPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 53/G./ 2013/PTUN.Smg. tanggal 23 Januari 2014 yang dimohonkan banding beserta suratsurat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikandi atas, sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut : Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding

/G./ 2013/PTUN.Smg. tanggal 23Januari 2014, telah mengadili dengan amar putusan yang berbunyi sebagaiDISTIKUT r nnonane ner norm nome nn nnn nn mene a RR RR A A IGDALAM EKSEPSI:2 22000 202 2 noone nnn nnn nnn nnnnnn nnn nne nee Menolak eksepsieksepsi Tergugat; 202 nn nn nn nn nn nnnnoneDALAM POKOK SENGKETA:z:2222222o noon nn nnn nnn nnn nnn ence nee1.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.288.500,(dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratusMenimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan TataUsaha Negara Semarang Nomor : 53/G./ 2013/PTUN.Smg. tanggal 23 Januari2014 tersebut diucapkan dalam sidang yang terobuka untuk umum dengan dihadirioleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukanpermohonan bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNomor : 53/G./ 2013/PTUN.Smg. tanggal 23 Januari 2014 yangdimohonkan banding 5 290 nnn none en nner3.

53/G/2013/PTUN-SMD

di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 24September 2013 dengan Register Perkara Nomor : 53/G/2013/PTUNSMD, sebagaimanatelah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 05 Maret 2014, yang pada pokoknyamengemukakan dalildalil gugatannya sebagai berikut :Adapun yang menjadi dasar gugatan ini adalah sebagai berikut :1.

Sopyan, H.BT.Sebelah Barat berbatasan dengan Rumadi.Halaman 13 dari 44 halaman Putusan No.53/G/2013/PTUN SMD.10).11).12).Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, tertanggal 16 Oktober2008 dengan Register Camat Samarinda Utara No.590/4314/X/KASU/2008tanggal 28102008 An. WINARDI;seluas 200 M?

Bahwa segala hal yang termuat di dalam eksepsi jawaban Tergugat dapat dianggaptermuat kembali di dalam pokok perkara jawaban ini;Halaman 29 dari 44 halaman Putusan No.53/G/2013/PTUN SMD.2.

/G/2013/PTUN SMD.Intervensi (PT.

,Panitera Pengganti,Halaman 47 dari 44 halaman Putusan No.53/G/2013/PTUN SMD.SURIANSYAH, S.H.

53/G/2013/PTUN-JKT

PUTUSANNOMOR : 53/G/2013/PTUNJKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertamadengan Acara Biasa telah memutuskan dengan pertimbanganpertimbanganseperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : 1.

BNI46 Rawamangun), JakartaTimur 13220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9April 2013, selanjutnya disebut sebagai,wanes PARA PENGGUGAT ;Halaman dari 72 halaman, Putusan Nomor 53/G/2013/PTUNJKTLawan:1. KEPALA SATUAN POLIS PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASIJAKARTA TIMUR, berkedudukan di Jalan Dr. Sumarno, Pulogebang,Cakung, Jakarta Timur, dengan ini memberi Kuasa kepadaH. Sukrawinata, S.H.,M.Si., Arlis Chaniago, S.H., HendriSembiring, S.H.,M.Si., Desti Emaningsih, S.H.,M.H., Samuel,S.H.

/G/2013/PTUNJKT, tanggal 20 Juni 2013, Tentangditetapbkannya DANA PENSIUN BANK MANDIRI TIGA dan didudukkansebagai Pihak TERGUGAT II INTERVENSI ; 2222 === Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ; Halaman 3 dari 72 halaman, Putusan Nomor 53/G/2013/PTUNJKT Telah memeriksa suratsurat bukti dan mendengarkan keterangan SaksiPara Penggugat dipersidangan ; nnn nnn nnn nnn nnn Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita AcaraPersidangan dalam sengketa yang bersangkutan

/G/2013/PTUNJKTsiapa TERGUGAT bagaimana mungkin TERGUGAT melakukanSosialisasi dengan PARA PENGGUGAT ; d.

mohon agar Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara iniHalaman 11 dari 72 halaman, Putusan Nomor 53/G/2013/PTUNJKT12menerbitkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa ( VidePasal 67 ayat 4) huruf a UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU NO. 9 Tahun 2004JO.

53/G/2013/PTUN-MDN

PUTUSANNOMOR : 53/G/2013 /PTUNMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acarabiasa telah mengambil putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara ;1. RIA DI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun III, Desa BandarBaru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, PekerjaanWiraswasta ; 2.

ARMAN SAMARA, SH, masingmasingKewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor JAS& ASSOCIATES, Tempat kedudukan Jalan Bhayangkara No. 443Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Mei 2013,selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ; Halaman 1 dari 57 hal.Put.53/G/2013/PTUNMdn1. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTATEBING TINGGI, Tempat kedudukan Jalan Gunung Bromo TebingDalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1.

HS/2013/PTUNMDN tertanggal 24 Juni 2013 tentang penetapan hari persidangan ; Telah membaca Putusan Sela No.53/G/2013/PTUNMDN tanggal 1 Juli2013 tentang masuknya Meika Damayanti sebagai pihak Tergugat II Intervensi ; Telah membaca alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak dipersidangan. 2 22Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketadipersidangan ; +=Telah mendengar keterangan saksisaksi yang diajukan oleh para pihakyang Berperkara di persidangan ; Menimbang, bahwa Penggugat

telah menggugat Tergugat dengan suratgugatannya tertanggal 22 Mei 2013 yang diterima dan terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 53/G/2013/PTUNMDN pada tanggal 22 Mei 2013 dan terhadap gugatan tersebut telah dilakukanperbaikan formal tanggal 24 Juni 2013 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut ;Objek Gugatan ; Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28221/U/TT/2007 Tanggal 8 Agustus 2007 atasnama Melka Damayanti ; a.

/G/2013/PTUNMDN).

Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarindaNomor 53/G/2013/PTUNSMD tanggal 21 Juli 2014;3. Berkas perkaraNomor 53/G/2013/ PTUNSMD.tanggal 21 Juli 2014dansuratsurat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenaiduduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan PengadilanTata Usaha Negara Samarinda Nomor 53/G/2013/PTUN.SMD. tanggal 21Juli 2014 yang amarnya berbunyisebagai berikut : MENGADILI:1.

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 1.624.500, (Satu juta enam ratusdua puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 53/G/2013/PTUNSMDdiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada tanggal 21 Juli 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum ParaPenggugat/ Para Pembanding dantanpa dihadiri oleh Kuasa HukumTergugat/Terbanding serta Kuasa Hukum Tergugat Il Intervensi/T@PD@NdIing j~ nnn nnn nnn nnn nnn nnn nein nn nnn nn

Kuasa Hukum Para Penggugat /Para Pembanding secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Bandingmemeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari Gugatan, BeritaAcara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Suratsuratbukti dari kedua belah pihak dan keterangan 3saksi dari Para Penggugat/Para Pembanding, 1 saksi dari Tergugat Il Intervensi/ Terbandingsertakesimpulan dari parapihak,Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara SamarindaNomor:53

/G/2013/PTUNSMD tanggal 21 Juli 2014,maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwapertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan TingkatPertama sudah tepat dan benar, oleh karena ituuntuk menghindaripengulangan dalam pertimbangan hukum putusan ini, maka segala apayang menjadi dasar dan alasan pertimbangan hukum Putusan MajelisHakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis HakimPengadilan Tingkat Banding dapat disetujui dan dijadikan pula sebagaidasar pertimbangannya

No. 270/B/2014/PT.TUN.JKTMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartaberpendapat bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarindaNomor 53/G/2013/PTUNSMDtanggal 21 Juli2014 yangdimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini dikuatkan;Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarindaNomor:53/G/2013/PTUN.SMD tanggal 21 Juli 2014dikuatkan,makaPara Penggugat /Para Pembanding adalah sebagai pihak yang

Hubungan Industrial Jawa Barat pada PengadilanNegeri Kls I A Bandung tidak berwenang untuk menangani perkara antaraPenggugat dan Tergugat berdasarkan dasar dan alasan sebagaimana terurai padapoint di atas maka kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 53

/G/2013/PHI/PN.Bdg.

Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IABandung tidak berwenang mengadili perkara Nomor 53/G/2013/PHI. PN.Bdg;3.

Pengadilan lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanperundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan membatalkanputusan yang bersangkutan;Bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat sangat keberatan dan secara tegasmenolak pertimbanganpertimbangan yang diuraikan pada putusan Nomor : 53/G/2013/PHI/PN.Bdg., tertanggal 10 September 2013, sebab pertimbanganpertimbangan pada putusan a quo tidak mencerminkan rasa keadilan, salah ataukeliru dalam menerapkan hukum, tidak menggali akar permasalahan

/G/2013/PHI/PN.Bdg., tertanggal10 September 2013 karena Judex Facti tidak mempertimbangkan secara benarmengenai latar belakang atau duduk permasalahan yang terjadi sehingga putusanyang dikeluarkan menjadi berat sebelah, tidak obyektif dan memihak kepada salahsatu pihak dikarenakan putusan hanya mempertimbangkan keteranganketeranganyang diajukan oleh Termohon Kasasi/semula Tergugat tanpa mempertimbangkansama sekali keteranganketerangan dari Pemohon Kasasi/semula Penggugat,keterangan dimaksud diantaranya

Mulyadadi, Desa Kamulyan, KecamatanBantarsari Kabupaten Cilacap;Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbuldalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1.Gugatan Penggugat Mempunyai Cacat Formil, yaitu Pihak Tergugat TidakLengkap (Plurium Litis Consortium);Bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 2 September 2013, yangterdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan NomorPerkara : 53

/G/2013/PTUN.SMG, tertanggal 9 September 2013,Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 49 PK/TUN/2015mengandung cacat formil, karena Pejabat/Badan yang ditarik sebagaiPihak Tergugat tidak lengkap (Plurium Litis Consortium).

/G/2013/PTUN.Smg., Tanggal 23 Januari 2014 adalahsebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsieksepsi Tergugat;Dalam Pokok Sengketa:1.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :53/G/2013/PTUN.Smg., tanggal 23 Januari 2014 yang dimohonkanbanding;3.

., Tanggal 10 Juni 2014, diberitahukankepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 17 Juli 2014, kemudianterhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan peninjauankembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang pada Tanggal 8 Januari 2015, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Peninjauan Kembali Nomor 53/G/2013/PTUN.Smg., yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, permohonan tersebutdisertai alasanalasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

tentangPenunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikanSEPGKESLA, (STSEDUT 5 ~~~n~ = nnn nnn memnnnnennnnmennenns amenTelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 176/PENHS/2013/PTUNJKT, tertanggal 9 Oktober2013, tentang Penetapan Hari Sidang Sengketa tersebut ; Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 5 September 2013 yangdidaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Menadotanggal 5 September 2013, dalam register perkara Nomor : 53

/G/2013/PTUNMDO, dan telah dilimpahkan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta tanggal 7 Oktober 2013, dalam register perkaraNorrior: 1 76/G/2013/P TUNSIKT;

/G/2013/PTUNMDN).

Untuk itudimohon ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 53/G/2013/PTUN.MDN tanggal 30 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:e Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;Dalam Pokok Sengketa:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugatseluruhnya;2.

/G/2013/PTUNMDN danNomor 14/B/2014/PT.TUNMDN yang dibuat oleh Wakil Panitera PengadilanTata Usaha Negara Medan.

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor14/ B/2004/PT.TUN.MDN tertanggal 26 Februari 2014 juncto PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 53/G/2013/PTUN.MDNtanggal 30 Oktober 2013 tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara;Bahwa Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004menyatakan orang atau badan hukum perdata yang merasakepentingannya

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor14/B/2004/PT.TUN.MDN tertanggal 26 Februari 2014 juncto PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 53/G/2013/PTUN.MDNtanggal 30 Oktober 2013 tersebut bertentang dengan Pasal 66 ayat (2)juncto Pasal 71 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan;e Bahwa objek gugatan sebagai Akta Pencatatan Sipil, berdasarkanPasal 67 ayat (4) memuat:a. Jenis Peristiwa Penting;b. NIK dan Status Kewarganegaraan;c.

Bakti Sudjana, S.H. dan kawankawan yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 20Mei 2013 Nomor 53/G/2013/PTUN.BDG;Bila dihitung secara kasuistis antara surat pemberitahuan dari Tergugat,surat Penggugat yang diajukan kepada Tergugat sebagaimana penjelasantersebut di atas dengan surat pengajuan gugatan di Pengadilan Tata UsahaNegara perkara a quo, maka fakta jelas dan terang gugatan Penggugattelan melewati masa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sehinggasudah tidak memenuhi

permohonanPembanding/Para Penggugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negaratersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartadengan Putusan Nomor 167/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 14 Agustus 2014;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Para Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2014 kemudianterhadapnya oleh Pembanding/Para Penggugat diajukan permohonan kasasisecara lisan pada tanggal 6 November 2014 sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Kasasi Nomor 53

/G/2013/PTUN.BDG juncto Nomor167/B/2014/PT.TUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung.

Putusan Nomor 149 K/TUN/2015oleh Pemohon Kasasi, semula Penggugat/Pembanding akan tetapi hanyamembahas mengenai tenggang waktu pernyataan Banding dariPembanding/semula Penggugat;Bahwa pada halaman 7 alinea kedua, terdapat kesalahan di mana dalamputusan banding tersebut berbunyi: Menimbang, bahwa setelahmempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor 53/G/2013/PTUN.BDG, ...

:Bahwa seharusnya yang tertulis disitu adalan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Bandung Nomor 53/G/2013/PTUN.BDG, sehingga bias jadiMajelis Hakim tingkat banding telah keliru dalam mempertimbangkan dalildalil hukum karena kekeliruan tersebut:Bahwa dalam dalildalil kKeberatan Pemohon Kasasi, semula Penggugat/Pembanding adalah halhal yang Majelis Hakim Tingkat pertama tidakmempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya sehingga PutusanMajelis Hakim tingkat pertama menjadi sangat tidak adil bagi pihakPemohon

Undang Republik IndonesiaNomor 13 Tahun 20.03 tentang Ketenagakerjaan Pasal 167 ayat (5) untukmembayar tunai uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uangPenggantian Hak kepada Penggugat yaitu lbu Sulastri sebesar =Rp56.028.000,00 (lima puluh enam juta dua puluh delapan ribu rupiah);Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Atau:Mohon putusan yang seadil adilnya;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 53

/G/2013/PHLSby., tanggal 16 September 2013 yang amarnya sebagai berikut:1.2sMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terputus sejakputusan ini dibacakan pada tanggal 16 September 2013 karena usiapensiun;Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaanmasa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat secara tunai dansekaligus:a.

Nomor 53/G/2013/PHI.SBY., yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya,permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya pada tanggal 11 Oktober 2013;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal24 Oktober 2013, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri

Putusan Nomor 87 K/TUN/2014antara Pemohon dengan dokumendokumen yang diminta a quo (bacaIndroharto, Usahausaha Memahami tentang Peradilan Tata Usaha Negara,Buku Il, hal 3740, Tahun 1996);Bahwa hal senada dinyatakan pula dalam Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung Nomor 53/G/2013/PTUNBDG antara Walikota Bandungmelawan Rahardian P.

Hidayat tanggal 18 September 2013 pada halaman 15 yangmenyatakan bahwa tolok ukur adalah adanya kepentingan Pemohon sendiniyang bersifat pribadi dan bersifat atau memiliki hubungan langsung antaraPemohon dengan dokumendokumen yang diminta a quo (baca Indroharto,Usahausaha Memahami Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, hal3740, Tahun 1996); ~ ~ =~ == n= n= won nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn neeBahwa hal senada dinyatakan pula dalam Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung Nomor : 53

/G/2013/PTUNBDG antara Walikota Bandungmelawan Rahardian P.