80/G/2014/PTUN.Mks

Suriati, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Parang Mata, Kecamatan Galesong,Kabupaten Takalar ; Halaman 1 dari 49 Halaman Putusan No.80/G/2014/PTUN.Mks.Selanjutnya disebut Penggugat VII ; dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya masingmasingDEIMAMNG, :~ n= nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nme nena nnn1.2.Syahrir Cakkari, SH.MH. ;Yusri Jafar, SH.

,;Halaman 2 dari 49 Halaman Putusan No.80/G/2014/PTUN.Mks.4. Viani Octavius, SH..

Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat dari Kantor Advokat ABPN Law Firm, berkantordi Jalan Metro Tanjung Bunga Mall GTC GA.9 No.2,Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 31Oktober 2014 ; untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Il Intervensi ; Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;Telah membaca gugatan Para Penggugat tertanggal 29 September2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar pada tanggal 01 Oktober 2014 di bawah Register Perkara Nomor:80

/G/2014/PTUN.Mks yang telah diperbaiki pada tanggal 04 NovemberTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor : 80/PENDIS/2014/P.TUN.Mks, tanggal 06 Oktober 2014tentang Pemeriksaan dengan acara biasa ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor : 80/PEN/2014/P.TUN.Mks, tanggal 06 Oktober 2014tentang Penunjukkan Majelis Hakim;Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar Nomor : 80/PEN.P/G/2014/P.TUN.Mks, tanggal 06 Oktober2014

80/G/2014

PUTUSANNomor : 80/G/2014/PTUN.SBY. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acarapemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara : GITADJAJA SUBAGYA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempatKEPALA KANTORtinggal Jl.

: 80.K/PEN.TUN/2014/PTUN.SBY. tertanggal 08 Mei 2014 tentang susunanMajelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 80.Hk/PEN.TUN/2014/PTUN.SBY. tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan hari dan tanggal pemeriksaanpersiapan ; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 80.Hk/PEN.TUN/2014/ PTUN.SBY. tertanggal 9 Juni 2014 tentang Penetapan hari dan tanggal pemeriksaanpersidangan ; Telah membaca Berkas perkara Nomor : 80

/G/2014/PTUN.SBY. besertaseluruh lampiran yang terdapat didalamnya ; Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertulis tertanggal02 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayapada tanggal 02 Mei 2014 dengan Register Perkara Nomor : 80/G/2014/PTUN.SBY.yangtelah diperbaiki dan diterima pada tanggal 9 Juni 2014, yang selengkapnya mengemukakanhalhal sebagai berikut : 1.Bahwa, bermula atau berawal dari adanya Surat Peringatan pertama tertanggal05 Pebruari 2014

No. 80/G/ 2014/PHI.SbyMengabulkan eksepsi Tergugat ;----------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA : ------------------------------------------------------------------1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);----------------------------------------------------------------------------------------2.

80/G/2014/PHI.Sby

No. 80/G/ 2014/PHI.Sby80/G/2014/PHI.Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1Bahwa pekerja Supranggono mulai masuk bekerja di kelompok Srijaya sejakSeptember 1997 dan ditempatkan di PT. BERIAL SUMBER MEDICA.

No. 80/G/ 2014/PHI.Sbye Agar Pengusaha FA. SRISAYA LAW FIRM memberikan hak hak pekerja Sdr.Supranggono berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang Undang 13 Tahun 2003 tentangKetenagekerjaan ;e Agar Pengusaha FA.

No. 80/G/ 2014/PHI.Sby 2 Bahwa dapat dibuktikan bahwa kedudukan Penggugat adalahBUKAN Karyawan dari Kantor Tergugat, hal ini terbukti :2 Bukti Laporan Pendaftaran Upah Tenaga Kerja / Karyawanke Kantor Jamsostek dalam hal ini BPJS KetenagakerjaanKarimunjawa ; ( Terlampir Bukti T : 1 s/d 4 ) ;Bahwa dengan demikian Penggugat terbukti BUKAN Karyawan dari KantorTergugat.

No. 80/G/ 2014/PHI.Sbysesat dan sangat menyesatkan. Sehingga terbitnya Surat Anjuran oleh Kantor DinasTenaga Kerja Kota Surabaya tersebut perlu dipertanyakan .... Ada apa / adakepentingan apa ....???

No. 80/G/ 2014/PHI.Sby

MENGADILI - Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding;----------------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 80 / G / 2014/ PTUN.SBY tanggal 3 Nopember 2014 yang dimohonkan banding tersebut;-------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 ,- (Dua ratus lima puluh ribu

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 80/G/2014/PTUN.Mks Tanggal 04 Maret 2015 yang dimohonkan banding;--------------------------------------------------------------------------------------3. Menghukum kepada Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ).-----

Mkstanggal 26 Juni 2015 tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ;2 Salinan Putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 80/G/2014/PTUN.

., tanggal 04 Maret 2015 tersebut ;3 Berkas Perkara Banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat suratsebagaimana tersebut dalam Bundel A dan B serta surat surat lain yangterkait dengan sengketa ini ; TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaan keadaan mengenai duduknyaperkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor : 80 / G /2014 /PTUN.

dan selanjutnya pada tanggal11 Juni 2015 salinan Kontra memori Banding tersebut diberitahukan dan diserahkankepada Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kepala kantor Pertanahan Kota makassar /Tergugat, yang pada pokoknya dimohon kehadapan Ketua / Majelis Hakim BandingPengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenanmemutuskan untuk seluruhnya ;1 Menolak permohonan Banding Pembading untukseluruhnya ;2 Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor : 80/G/2014

/ G/ 2014 / PTUN.

bahwa pertimbangan hukum yangdiambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berkaitandengan Eksepsi yang menyangkut gugatan Daluwarsa adalah sudah benar dan tepat,oleh karena itu untuk tidak mengulang kembali seluruh uraian pertimbangan, makaMajelis mengambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan tersendiri dalam memutussengketa tata usaha negara a quo di tingkat banding ini, untuk menguatkan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 80/G/2014/PTUN.

80/G/2014/PTUN.JKT

Putusan Nomor : 80/G/2014/PTUN.JKTalasan bahwa permohonan pinjamannya di Bank masih dalam proses.

Putusan Nomor : 80/G/2014/PTUN.JKTBELI Nomor : 212/2013, yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) HAMBIT MASEH, S.H., yang berkedudukanJin.

Putusan Nomor : 80/G/2014/PTUN.JKT1. Bukti P12. Bukti P23. Bukti P34. Bukti P45. Bukti P56. Bukti P6A7. Bukti P6B8.

Putusan Nomor : 80/G/2014/PTUN.JKT1. Bukti T12.

Putusan Nomor : 80/G/2014/PTUN.JKTmempunyai kekuatan hukum tetap.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 80/G/2014/PTUN SMG, tanggal 22 April 2015, yang dimohonkan banding tersebut ; -----------------------------------------------------3. Menghukum Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II Untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor :150/B/2015/PT.TUN SBY.

/G/2014/PTUNSMG,, tanggal 22 April 2015 ; Hal. 3 dari 15 hal.

Putusan Nomor :150/B/2015/PT.TUN SBY.Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNomor : 80/G/2014/PTUNSMG tersebut diucapkan dalam sidang yangterbuka untuk umum pada tanggal 22 April 2015 dengan dihadiri oleh KuasaHukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa HukumTergugat II Intervensi; Bahwa Tergugat II Intervensi / Pembanding II telah mengajukanpermohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 27 April2015

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNomor : 80/G/2014/PTUN SMG yang diputus pada tanggal 22 AprilDAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :DALAM EKSEPSI :3. Menerima Eksepsi Pembanding II / Tergugat II Intervensi seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA :4. Menolak gugatan Terbanding / Penggugat untuk seluruhnya ; Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor :150/B/2015/PT.TUN SBY.5.

Menolak permohonan banding dari Pembanding dalam perkara ini, sertamenguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalamperkara Nomor : 80/G/2014/PTUN SMG ; 2. Menghukum Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbuldalam perkara ini.Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untukHal.6 dari 15 hal.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNomor : 80/G/2014/PTUN SMG, tanggal 22 April 2015, yangdimohonkan banding tersebut ; 03. Menghukum Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi /Pembanding Il Untuk membayar biaya perkara pada dua tingkatHal. 13 dari 15 hal.

80/G/2014/PTUN-MDN

/G/2014/PTUNMDNTelah membaca permohonan pihak ketiga atas nama : RASMI SIRAIT,melalui Kuasanya : BONAR GULTOM, SH, tertanggal 08 Januari 2014 ; Telah membaca Putusan Sela perkara No. 80/G/2014/PTUNMDN tentangmasuknya pihak ketiga ; Telah membaca Surat surat Bukti dari Para Pihak yang telah diajukan dipersidangan ; Telah mendengarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat,Tergugat dan Tergugat II Intervensi di Persidangan ; Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan ; Menimbang

TidakHalaman 23 Putusan No. 80/G/2014/PTUNMDN24mempunyai kedudukan hukum ( legal standing ) sebagai Penggugat dan tidak memilikikompetensi sebagai Penggugat. Sebab yang menjadi ahli waris dari Almarhum DANIELSTHOMBING adalah orang yang masih dalam satu garis keturunan secara vertikal.

/G/2014/PTUNMDN503.

Boru Siregar ; Halaman 63 Putusan No. 80/G/2014/PTUNMDN643 Bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libels), dengan alasan bahwagugatan Para Penggugat adalah mendalilkan masalah ahli waris dan dan warisandari Daniel Sihombing dengan J.S.

/G/2014/PTUNMDN

/G/2014/PTUN.SMG, Tanggal 22 April 2015 adalahsebagai berikut:Dalam Eksepsi :Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Seluruhnya ;Dalam Pokok Perkara :1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor: 2189/Desa Brambang,Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, tertanggal 30 Januari 2014,Surat Ukur Nomor : 00004/Brambang/2014, Luas + 510 M2 tanggal 27 Mei2011 atas nama Ferry Tjiptantyo;.

Membebankan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayarbiaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 315.000,(tiga ratus lima belasridu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya Nomor 150/B/2015/PT.TUN.SBY, Tanggal 10 Desember2015 adalah sebagai berikut:1.Menerima permohonan banding Tergugat / Pembanding dan Tergugat IIIntervensi / Pembanding II tersebut ;Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 80/G/2014/PTUN SMG, tanggal

/G/2014/TUN SMGtanggal 22 April 2015 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan ;Bahwa atas pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya tersebut diatas, maka Pemohon Peninjauan Kembali tidaksependapat dan tidak dapat menerima pertimbangan hukum Judex Facti(Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya) yang membenarkanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 80/G/2014/TUNSMG tanggal 22 April 2015 , terutama pertimbangan hukum baik dalambagian Eksepsi maupun Dalam Pokok

perkara tersebut diputus oleh Majelis Hakim pemeriksaperkara a quo, terbukti dalam jawaban Turut Tergugat (Kepala KantorPertanahan Kabupaten Demak) dalam perkara tersebut, yangsekarang dalam Gugatan TUN No. 80/G/2014/PTUN.Smg. sebagaiTergugat/Pembanding /Pemohon Peninjauan Kembali , menyatakandalam bagian Eksepsi angka 3 halaman 15, telah menerangkan statustanah Eigendom Verponding No. 666 seluas + 521 m2 atas nama TanSioe dan Liauw Sie Kiauw telah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 2189atas nama

Tanggal 10 Desember 2015 jo PUTUSAN PENGADILANTATA USAHA NEGARA SEMARANG Nomor 80/G/2014/PTUN.SMG. tanggal22 April 2015 yang dimohonkan Peninjauan Kembali a quo haruslah dibatalkandan menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/Para TermohonPeninjauan Kembali untuk seluruhnya.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangansebagai berikut : Bahwa putusan Judex Facti yang sudah

Terbanding telah mengetahui pihakpihak yangmenjual/mengalinkan hak atas tanah obyek perkara kepada Pembandingsetidaktidaknya ketika berlangsung Perkara Tata Usaha Negara Makasar Nomor: 80/G/2014/P.TUN.Mks, tanggal 01 Oktober 2014 vide Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Makassar Nomor : 80/G/2014/P.TUN.Mks, tanggl 04 Maret 2015Hal. 6 dari 23 hal. Putusan No. 69/PDT/2018/PT MKS(bukti T.Il2) Jo.

Hal initelah sesuai dengan tujuan diadakannya pendaftaran tanah sesuai amanahUUPA dan tujuan kodifikasi hukum yaitu kepastian hukum dan kesatuan(unifikasi) hukum.Bahwa sesuai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Tata UsahaNegara Nomor : 80/G/ 2014/PTUN.Mks. menyatakan bahwa Penggugat(Terbanding) telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan sejaktanggal 7 Maret 2007 sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Makassarmenyatakan

Putusan No. 69/PDT/2018/PT MKST.l2 yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :80/G/2014/PTUN.Mks. tanggal 04 Maret 2015 Jo. bukti T.l3 yaitu PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 71/B/ 2015/PT.TUN.Mks.Jo. bukti T.I4 yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor : 641/ K/TUN/2015,tanggal 25 Februari 2006.Bahwa oleh karena Judex Facti Pengadilan Negeri Makassar dalampertimbangan hukumnya mengenai eksepsi daluwarsa ini menyatakanbahwa eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 80/G/2014/PHI/PN.Bdg., tanggal 20 Oktober 2014 yang amarnya sebagai berikut:1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2.

bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatankeberatannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggangwaktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, sehingga permohonankasasi tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa keberatankeberatan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:Bahwa Para Pemohon Kasasi keberatan atas Putusan Pengadilan Hubungan IndustrialPada Pengadilan Negeri Kelas A Bandung Nomor 80

/G/2014/PHI/PN.Bdg. tanggal 20Oktober 2014 tersebut, dengan alasanalasan sebagai berikut: Majelis Hakim PHI Bandung telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum padahalaman 34 alinea keempat dan kelima, sepanjang kalimat;..tetapi karena produksinya tergantung pada kondisi tertentu, ada tidaknya pesananatau order yang datang, maka pekerjaan di perusahaan tersebut menjadi pekerjaanyang dapat menjadi objek perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).Bahwa dengan demikian, herdasarkan Penjelasan Pasal 59

ANTON tersebut dan membatalkanPutusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 80/G/2014/PHI/PN.BDG. tanggal 20 Oktober 2014 selanjutnya Mahkamah Agung akanmengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawahRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal58 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkatperadilan dibebankan

ANTON tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBandung Nomor 80/G/2014/PHI/PN.BDG. tanggal 20 Oktober 2014;MENGADILI SENDIRI1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;2 Menyatakan Tergugat melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (7) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003;3 Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus;4 Menghukum Tergugat membayar hakhak kepada Para Penggugat sebagaiberikut:a.

Putusan Nomor 30 PK/TUN/2016Kantor Kelurahan Sukoharjo Kota Malang pada tanggal 6 Januari 2014sedangkan gugatan diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayapada tanggal 2 Mei 2014 (sehingga telah lewat dari 90 hari);Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor 80/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 3 November 2014 adalahsebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menerima eksepsi Tergugat tentang kepentingan Penggugat dalammengajukan gugatan;Dalam Pokok Perkara:1.

Pengadilan TataUsaha Negara tersebut pada tanggal 14 Desember 2015;Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali dariPemohon Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawandengan saksama masingmasing pada tanggal 15 Desember 2015 kemudianterhadapnya oleh Termohon Peninjauan Kembali Il diajukan jawaban memoriPeninjauan Kembali pada tanggal 5 Januari 2016, sedangkan TermohonPeninjauan Kembali tidak menyerahkan jawaban memori Peninjauan Kembalisebagaimana Surat Keterangan Nomor 80

/G/2014/PTUN.SBY.

Bahwa pertimbangan hukum yang dimaksudkan di atas adalahsebagaimana ditulis dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya pada halaman 5 paragraf 2 (dua) menyatakan:Bahwa setelah Majelis Tingkat Banding memperhatikan berkas gugatandari Penggugat/Pembanding dan Memori Banding Penggugat/Pembanding ternyata tidak memuat halhal baru yang dapatmelemahkan pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya Nomor : 80/G/2014/ PTUN tanggal 3 November2014;Bahwa pertimbangan

Nomor 91 PK/Pdt.SusPHI/201723.24.2a.26.2/.28.Hubungan Industrial Medan Nomor 80/G/2014/PHI.

GMTD, Tbk), inimembuktikan bahwa para tergugat telah mengetahui adanya objeksengketa sejak tanggal O07 Maret 2007, sedangkan gugatan tersebutdidaftarkan di PTUN Makassar pada tanggal 01 Oktober 2014 denganregister Nomor 80/G/2014/PTUN. Mks., tersebut.Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar a quo melanggar hukum acara, karena denganHalaman 19 dari 33 halaman.