9/G/2015/ PHI.Sby

9/G/2015/PTUN.PL

9/G/2015/PTUN.JBI

Menerima jawaban (eksepsi) dari Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor :9/G/2015/PTUN.JBI ;2. Menolak gugatan dari Penggugat ;3. Menyatakan sah Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota JambiNomor : 660/556/BLH/2015, perihal Penolakan Pembahasan Andal, RKL dan RPLPT. Damarindo Perkasa tanggal 25 Juni 2015 ;4.

9/G/2015/PTUN.Mks

9/G/2015/PTUN.MTR

9/G/2015/PTUN.JPR

9/G/2015/PTUN-SRG

9/G/2015/PTUN-TPI

PUTUSANNomor: 9/G/2015/PTUNTPIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkatpertama yang bersidang digedung yang telah ditentukan untuk itu di GedungPengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang di Jalan Ir.

Lubuk Baja, Kota Batam, PekerjaanWiraswasta 5 202202020 2Dalam hal ini diwakili oleh:Charles Lumban Batu, SH, Advokat, KewarganegaraanHalaman 1 dari 120 Halaman dari Putusan No.9/G/2015/PTUN.TPIIndonesia, berkantor di Law Office Charles Lumbanbatu,SH & Associates yang beralamat di Jin Wiratno,Komplek Ramayana Blok A No.23, RT.03/ RW.II,Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan TanjungpinangBarat, Kota Tanjungpinang, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor: 105/SKKHAN/CHSANS/V/2015/BTMtanggal 02 Mei 2015; 220220Selanjutnya

Sudirman Kav.21 Jakarta 12920Halaman 2 dari 120 Halaman dari Putusan No.9/G/2015/PTUN.TPIdan Jin. Raden Fatah, Komplek Sumber Jaya, Blok A,No.56, Nagoya, Batam, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 25 Agustus 2015 ;Selanjutnya disebut sebagai ..................... Tergugat ! ;2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM, berkedudukan diJalan Jaksa Agung R. Suprapto, Sekupang, Batam, yangdalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu: 1.

Nurul Yuni, SH, Jabatan Kasubbag JaringanHalaman 3 dari 120 Halaman dari Putusan No.9/G/2015/PTUN.TPIDan:4.5.Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setdako Batam;Asril, SH, Jabatan Staf Bagian Hukum SetdakoAgus Perdana, SH, Jabatan Staf Bagian HukumSetdako Batam ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK26/HK/VII/2015, tanggal 30 Juli 2015 ;Dan juga telah memberikan kuasa kepada Yusron,SH, MH, Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Batam,selaku Pengacara Negara berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor: SKK27/HK/VII/

Putra Jaya Bintan,beralamat di Jalan Pembangunan, Komplek SrijayaHalaman 4 dari 120 Halaman dari Putusan No.9/G/2015/PTUN.TPIAbadi Blok H, No.8, Nagoya, Kota Batam, diwakilikuasanya: BISTOK NADEAK, SH dan EDWARSIMATUPANG, SH, semuanya kewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di KantorHukum Bistok Nadeak, SH & Associates, di JalanTeuku Umar, Blok G, No. 10, Kota Batam,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 046/APBN/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat Il

9/G/2015/PTUN-Pbr

RiauNomor: 20 Kelurahan Kampung Baru KecamatanSenapelan Kota Pekanbaru Provinsi Riau.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SKH/AP/SA/II/2015 tanggal 05 Februari 2015; Selanjutnya disebut sebagai ...............PENGGUGAT;MELAWANGUBERNUR RIAU, dahulu GUBERNUR KEPALADAERAH TINGKAT I RIAU3Halaman dari 58 Halaman Putusan Nomor :9/G/2015/PTUNPbr.Berkedudukan di2.

G/2015/PTUNPbr.

G/2015/PTUNgugatan tersebut telah diputus pada tanggal 16 Oktober 2014 yang amarnyamenyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard).

Hak menguasai dari negaratersebut memberi wewenang untuk:Menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukkan, penyediaan danpenggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaatkepada rakyat dan negara;Mengatur pengurusan hutan dalam arti yang luas;Halaman 21 dari 58 Halaman Putusan Nomor :9/G/2015/PTUN3.

G/2015/PTUN.Pbrtanggal 20 Mei 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:Halaman 33 dari 58 Halaman Putusan Nomor :9/G/2015/PTUNPor.MENGADILI:1 Menolak Eksepsi Tergugat I tentang kompetensi relatif; 2 Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru secara relatifberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Perkara Nomor9/G/2015/PTUNPbr; 3 Menolak Eksepsi Tergugat II tentang kompetensi absolut; 4 Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru secara absolutberwenang memeriksa, memutus

9/G/2015/PTUN-KPG

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 9/G/2015/PTUN SBY, tanggal 28 Juli 2015 yang dimohonkan banding tersebut ; ------------------------------------------------------------------------------------- Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor : 164/B/2016/PT.TUN SBY.3.

Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 9/G/2015/PTUN SBY, tanggal 28 Juli 2015 ; 3. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 164/PEN.HS/2016/PT TUN SBY,tanggal 18 Agustus 2016, tentang Penetapan Hari Sidang pembacaanPUURUISEIA onnnnn nnn nnn nnn nner nnn A RI4.

Berkas perkara dan surat surat yang terlampir yang berkaitan denganSONQKETA INI 5 === saan secre in ieeeTENTANG DUDUK SENGKETA :Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya mengambil alih dan menerima keadaan keadaan duduksengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 9/G/2015/PTUN SBY, tanggal 28 Juli 2015 , besertasurat surat lain yang bertalian, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :MENGADILI:Dalam Eksepsi : Menerima eksepsi Tergugat dan

G/2015/PTUN SBY, tanggal 28 Juli 2015 ; DENGAN MENGADILI SENDIRI1.

G/2015/PTUN SBY, tanggal 28 Juli 2015 ; DENGAN MENGADILI SENDIRI Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; Menolak jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya ; Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan olehTergugat berupa :a.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :9/G/2015/PTUN SBY, tanggal 28 Juli 2015 yang dimohonkan bandingtersebut ; = === 2 2922 oo nnn nnn nn nnn nn ne nnn nenHal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor : 164/B/2016/PT.TUN SBY.103.

sebagaimana dalam gugatan nomor 6, 7, 8, 9 dan 12,Tergugat membantahnya sebagai berikut:bahwa Penggugat mempersoalkan Surat Keputusan MenteriKehutanan No.154/KptslI/90 tanggal 10 April 1990 tentangPenetapan Kawasan Hutan Sungai Dumai yang terletak di KotaAdministrasi Dumai.bahwa Penggugat (atas nama Sarbini alias Sarbiny) pernah mengujiSK Menteri Kehutanan No.154/KptsII/90 tanggal 10 April 1990dalam Pengadilan Tata Usahan Negara yaitu berdasarkan padaputusan Pengadilan Tata Usaha Negara pekanbarunomor:9/

G/2015/PTUNPbr yang dikuatkan oleh PutusanHalaman 13 dari 18 putusan Nomor 22/PDT/2019/PT PBR(4)Pengadilan Tinggi Medan No.166/B/2015/PT.TUNMDN tertanggal16 Desember 2015.Bahwa gugatan TUN tersebut pada intinya memohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru maupun PengadilanTinggi Medan untuk membatalkan Surat Keputusan MenteriKehutanan No.154/KptsII/90 tanggal 10 April 1990 tentangPenetapan Kawasan Hutan Sungai Dumai yang terletak di KotaAdministrasi Dumai.Bahwa dalam putusan Pengadilan TUN

wajib ditaati.Gugatan Penggugat Bentuk Menghalanghalangi Upaya HukumTermohon.bahwa jika upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat selama inipatut diduga bagian dari skenario untuk menghalanghalangibahkan cenderung merupakan bagian dari untuk membatalkanupaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat.bahwa upaya hukum yang dilakukan dengan alasan yang berulangulang telah mendapatkan kepastian putusan hakim, baik hakimpidana melalui putusan praperadilan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara pekanbaru nomor:9/

G/2015/PTUNPbr yangdikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi MedanNo.166/B/2015/PT.TUNMDN tertanggal 16 Desember 2015,Putusan Perdata Putusan Nomor 10/PDT.G/2014/PN.DUM danPutusan Nomor 35/Pdt.G/2014/PN Dum serta Putusan Tata UsahaNegara melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pekanbarunomor:9/G/2015/PTUNPbr yang dikuatkan oleh PutusanPengadilan Tinggi Medan No.166/B/2015/PT.TUNMDN tertanggal16 Desember 2015.bahwa dalil mengenai penetapan tersangka, penyitaan, alas hakdan penetapan kawasan hutan

G/2015/PTUNPbr yangdikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.166/B/2015/PT.TUNMDN tertanggal 16 Desember 2015.Bahwa gugatan TUN tersebut pada intinya memohon kepada PengadilanTata Usaha Negara Pekanbaru maupun Pengadilan Tinggi Medan untukmembatalkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.154/KptsII/90tanggal 10 April 1990 tentang Penetapan Kawasan Hutan Sungai Dumaiyang terletak di Kota Administrasi Dumai.Bahwa dalam putusan Pengadilan TUN Pekanbaru dan Pengadilan TinggiTUN Medan menolak permohonan

wajibditaati.Gugatan Penggugat Bentuk Menghalanghalangi Upaya Hukum Termohon.bahwa jika upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat selama ini patutdiduga bagian dari skenario untuk menghalanghalangi bahkan cenderungmerupakan bagian dari untuk membatalkan upaya hukum yang dilakukanoleh Tergugat.bahwa upaya hukum yang dilakukan dengan alasan yang berulangulangtelah mendapatkan kepastian putusan hakim, baik hakim pidana melaluiputusan praperadilan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pekanbarunomor:9/

G/2015/PTUNPbr yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan TinggiMedan No.166/B/2015/PT.TUNMDN tertanggal 16 Desember 2015,Putusan Perdata Putusan Nomor 10/PDT.G/2014/PN.DUM dan PutusanNomor 35/Pdt.G/2014/PN Dum serta Putusan Tata Usaha Negara melaluiPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara pekanbaru nomor:9/G/2015/PTUNPor yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi MedanNo.166/B/2015/PT.TUNMDN tertanggal 16 Desember 2015.Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pat.G/2018/PN Dum" bahwa dalil

Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 9/G/2015/PTUNPbr tanggal 20 Agustus2015, selanjutnya diberi tanda T 6;Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pat.G/2018/PN Dum10.11.12.13.14.15.Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negar Medan No.166/B/2015/PT.TUNMDN tanggal 16 Desember 2015, selanjutnya diberitanda T 7;Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 154/KptslI/90 tanggal 10April 1990 sebagai Hutan Wisata, selanjutnya diberi tanda T 8;Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi

G/2015/PTUNPbr tanggal 20 Agustus 2015 yang isi putusannyamenolak permohonan Penggugat;Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta hukum tersebut selanjutnyaMajelis Hakim akan mempertimbangkan dalildalil gugatan Penggugat sebagaiberikut ;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Tergugatyang melakukan penangkapan dan penyitaan terhadap alat berat yang disewaPenggugat serta penetapan Penggugat sebagai Tersangka dalam perkaradugaan Tindak Pidana Bidang Kehutanan yaitu Membawa alatalat berat

Putusan Mahkamah Agung Nomor 370 K/Pdt.SusPHI/2014,tanggal 27 Agustus 2014;29.Bahwa selain Yurisprudensi tersebut di atas, Judex Facti MajelisHakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSerang telah melanggar Yurisprudensi Putusan PengadilanHubungan Industrial Nomor 9/G/2015/PHI/Sby, antara PT Gelora Massebagai Penggugat dan Moch Cholig sebagai Tergugat.Bunyi lengkap Yurispundensi PHI Nomor 9/G/2015/PHI.Sby padahalaman 30 adalah Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerjaantara Penggugat

Sehingga putusan Judex Facti Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telahbertentangan dengan Yurispundensi PHI Nomor 9/G/2015/PHI.Sby,maka haruslah dinyatakan ditolak;Berdasarkan alasanalasan dan uraian diatas, terobukti bahwa Judex FactiPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah salahmenerapkan hukum atau melanggar hukum.

proses pemutusan hubungan kerja, maka sesuaiketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan Upah tidak dibayar apabilapekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan, maka Penggugat tidak berhakatas upah selama proses PHK dan karenanya terhadap tuntutanPenggugat yang berkaitan dengan upah selama proses PHK sejak bulanMaret 2015 sampai dengan Februari 2016;22.Bahwa berdasarkan T12 yang berisi Yurisprudensi Putusan PengadilanHubungan Industrial Nomor 9/

G/2015/PHI/Sby antara PT.

Cholig sebagai Tergugat.Bunyi lengkap Yurispundensi PHI Nomor 9/G/2015/PHI.Sby padahalaman 30 adalah Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerjaantara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus sejak tanggal 30 April2014 dan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya bekerja selamaproses penyelesaian perselisihan hubungan kerja sesuai ketentuan Pasal155 juncto Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 sejak tanggal 10 April 2014 dengan demikianTergugat tidak berhak

keduaduanya terletak di KelurahanSrengsem, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, ProvinsiLampung atas Nama Hermansyah yang kemudian beralih dan terdaftar atas nama Indra Wijaya;Menghukum Para Pengugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;Berdasarkan urayan fakta hukum dan dasar hukum dalam Eksepsi dan dalamPokokPerkara Tersebut di atas, Mohon Kiranya Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa dan memutus PerkaraTata Usaha Negara dengan Nomor:9/

G/2015/PTUNBL, tanggal 31 Oktober2013,Berkenan Memberikan Putusan Dengan Amar Putusan sebagai berikut:A.

Tjk (Fotokopi sesuai dengan Salinan Putusan); Bukti T.IK5 : Salinan Resmi Putusan No.9/G/2015/PTUNBL (Fotokopi sesuai dengan Salinan Putusan);Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, selainmengajukan buktibukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orangsaksi, yang kesaksian lengkapnya tercantum dalam Berita Acara Sidang yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini:Halaman 36 Putusan Nomor:20/G/2015/PTUN.BLTugino, Tempat/Tanggal Lahir, Tanjung Baru, 08071948, Agama Islam,Jenis Kelamin

Tahun 2015 Tentang Pengupahan (PP Pengupahan), bahwa karyawantidak dibayar apabila tidak melakukan pekerjaan, sebagaiman dikutip sebagaiberikut :Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak masuk kerja dan/atautidak melakukan pekerjaanBahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.9/G/2015/Phi. Sbytanggal 29 April 2015 dalam perkara antara PT.

Foto copy dari foto copy Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNo. 26 Tahun 2008 tentang Kawasan Lindung Nasional, yang telah diberimaterai secukupnya diberi tanda T13 ;14 Foto copy surat Keputusan Nomor :9/G/2015/TUN Pbr.tanggal 21 Agustus 2015,telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, diberi tanda T 14;Menimbang, saksisaksi ataupun ahli yang diajukan oleh Tergugat adalahsebagai berikut:1.

Tergugat beipendapat surat ParaPenggugat tersebut terlalu dini untuk diajukan, karenaPutusan Perkara Nomor : comntsHalaman 20 dari 40 Halamanterhadap Perkara dimaksud saat ini masih dalampemeriksaan di tingkat Peninjauan Kembali oleh MahkamahAgung RI sebagaimana Akta Permohonan PeninjauanKembali tanggal 19 Oktober 2017 No. 13 9/G/2015/PTUN.SB Y jo. No. 132/B/2016/PT.TUN.SBY jo. No. 18K/TUN/2017.