Ditemukan 7 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : anta anja anca annas anne wiratma wariata warata wairata wairagya wariatma wiranta wayratta waeirata
Penelusuran terkait : S.e vs gubernur maluku; Anna zuraida Dian isti anna 63/pdt/2014/ptk Anna sarlin nggonggoek Enny mardiana lau-nalle 185/pid.b/2016/pn.msb Baharuddin als kanne anna bin sulemana Penipuan Putusan Banding Pta semarang Cerai gugat Sri anna ridwanah S.ag. M.h. 158/pdt/2016/pt kpg 4/pdt.g/2016/pn mme Anna ung Aloysius g. tunggal 26/pdt/2018/pt kpg Elisabeth anna kanhebi Agung widyantoro 135/pdt.g/ 2017/pn kpg Anna trisula/lo tjioe ing Dkk vs pt. adi sarana armada Tbk. turut termohon : kepala kantor pertanahan kabupaten banjar;; 118/pdt/2015/pt kpg Weklief nisnoni George ferdinand nisnoni Leopold nisnoni Alfonsin elisabeth enggelina amelia nisnoni Anna esther yohanna nisnoni Donna elizabeth k. m. s. nisnoni Donna maria adeleida o. d. nisnoni Donna e. y. a. nisnoni Donna
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 01-09-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 16-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 460 K/TUN/2020
Tanggal 26 Oktober 2020 — ANNA WAIRATTA, S.E vs GUBERNUR MALUKU;
156 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ANNA WAIRATTA, S.E vs GUBERNUR MALUKU;
    Menyatakan Batal Keputusan Gubernur Maluku Nomor 83 Tahun2019, tentang Pemberhentian tidak dengan Hormat Sebagai PNSKarena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau TindakPidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan, atasnama Anna Wairatta, S.E., Tanggal 29 Mei 2019;3.
    Putusan Nomor 460 K/TUN/2020dengan Jabatan, atas nama Anna Wairatta, S.E., Tanggal 29 Mei2019;4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat,martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil,pada Dinas Sosial Provinsi Maluku;5.
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan GubernurMaluku Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tindak DenganHormat sebagai PNS karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan atas nama ANNA WAIRATTA, S.E tanggal 29 Mei 2019;4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat,martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil padaDinas Sosial Provinsi Maluku;5.
    tersebut, TermohonKasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yangmembatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sudah benardan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan putusan badan peradilan yang telah berkekuatanhukum tetap yakni Pengadilan Negeri Ambon Nomor338/Pid.B/2009/PN.AMB, tanggal 12 Maret 2010 Anna
    Wairatta, S.E(Penggugat) telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahunHalaman 3 dari 6 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-09-2014 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 309 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 11 September 2014 — dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph
84 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pembuatan pagar Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )2,500,000.002. Pembuatan saluran air Ema Tuasikal1,500,000.00Harun Lestaluhu1,500,000.00Kadis Sosial Provinsi2,000,000.009,000,000.0031 HERNI WACANNO Nilai Rp 290.000.000, Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )7,000,000.00Desa Soahuku 1. Rehab Mesjid2. Rehab Gereja32 ELISA LAILOSA Nilai Rp 290.000.000,Desa Waraka Pembangunan Pagar Hein WatileteGereja dan musolla 3,500,000.0033 YACOB Nilai Rp 290.000.000, Anna Wairatta ( Peg.
    Rehab gedung gereja Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )4,000,000.006,000,000.0041 ABRAHAM NOYA Nilai Rp 290.000.000, Ferry corputy500,000.00Kel.Letwaru, masohi 1. Pembuatan pagar &jalan Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )1,500,000.002. Rehab gereja dan masjid2,000,000.0042 LISYE MAALU Nilai Rp 290.000.000, Hein Watilete2,500,000.00kel.Dahlia Desa 2. Pembangunan gedung Anna Wairatta ( Peg.
    ANNA WAIRATTA. SE membayarkanhonorhonor itu. dengan sekehendak hati tanpa membuat buktipenerimaan uang yang sebenarnya.
    Pembuatan 75 lampu 2 Anna Wairatta ( Peg. Dinsos ) 15,000,000.00jalan2. Pembuatan Bak 20,000,000.00penampung21 UDIN EMANI/La Taba Nilai Rp 307.400.000, Anna Wairatta ( Peg. Dinsos ) 300,000.00Ds Batu Merah Ds Harapan 1. Pemb. Masjid & Sal. AirJaya2. Pengadaan material danalat22 HERMAN PALAGAMA Nilai Rp 417.600.000, 1 Diserahkan melaluiTimotius Kaliduan 10,000,000.00Dusun Ahuru 1. Rehab jin setapak 2 Anna Wairatta ( Peg. Dinsos ) 29,000,000.002.
    Rehab gedung gereja 3 Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )4,000,000.006,000,000.0041 ABRAHAM NOYA Nilai Rp 290.000.000, 1 Ferry corputy500,000.00Kel.Letwaru, masohi 1. Pembuatan pagar &jalan 2 Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )1,500,000.002. Rehab gereja dan masjid2,000,000.0042 LISYE MAALU Nilai Rp 290.000.000, 1 Hein Watilete2,500,000.00kel.Dahlia Desa Nuweletutu 2. Pembangunan gedung 2 Anna Wairatta ( Peg.
Pengadilan PN AMBON Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 16-09-2009 — Upload : 17-10-2011
Putusan PN AMBON Nomor NOMOR : 336/Pid.B/2009/PN.AB.
dr FENNO TREES TAHALELE, M.ph
61 — 17
  • Pembuatan Talud 2 Anna Wairatta ( Peg. Dinsos 500,000.002. Pemb Gdg serba 3 Vin Talapessy (Peg. Dinas 500,0guna Sosial) 00.0045,500,000.00HENDRIKUS TANATE Nilai Rp 1 Pendamping dan ketua 30,000,000.290.000.000, kelompok untuk 2 Desa 00DS ISU DAN DS 1. Penyelesaian 35 2 Anna Wairatta ( Peg. Dinsos 3,000,000WATLUDAN sumur ) 002. Penyelesaian 15 33,000,000sumur 003. Pembuatan 8 MCKOLGA PALIJAMA Nilai Rp 1 Anna Wairatta ( Peg. Dinsos 2,000,000290.000.000, ) .00DESA URIMESING 1.
    Pembuatan pagar Anna Wairatta ( Peg. Dinsos 2,500,000.002. Pembuatan saluran Ema Tuasikal 1,500air ,000.00Harun Lestaluhu 1,500,000.00Kadis Sosial Provinsi 2,000,000.009,000,000.0031 HERNI WACANNO Nilai Rp Anna Wairatta ( Peg. Dinsos 7,000290.000.000, ) ,000.00Desa Soahuku 1. Rehab Mesjid2. Rehab Gereja32 ELISA LAILOSA Nilai Rp290.000.000,Desa Waraka Pembangunan Pagar Hein Watilete 3,500Gereja dan musolla ,000.0033 YACOB LESIMANUAYA Nilai Rp Anna Wairatta ( Peg.
    Renov KantorNegeri34 FREDY PAPILAYA Nilai Rp Anna Wairatta ( Peg. Dinsos 40290.000.000, ) 0,000.00Desa Sehaati 1. Pembuatan 2 BakAir2. Pemb Balaipertemuan35 JULIANUS SIAHAYA Nilai Rp Anna Wairatta ( Peg. Dinsos 1,000435.000.000, ) ,000.00Kelurahan Namasina 1. Pembuatan pagar Hein Watilete 50mesjid 0,000.002.
    Fenno T Tahalele 1,000,000.006,500,000.0037 JESAYAS TEWERNUSA Nilai Rp Anna Wairatta ( Peg. Dinsos 4,000290.000.000, ) ,000.00Desa Lesluru malteng 1. Buat 3 bakPenampung & sumur2. Pembelian 2 mesinpompa38 HERMAN LAKATONI Nilai Rp Anna Wairatta ( Peg. Dinsos 3,000290.000.000, ) ,000.00Desa Wotai dan Bumei 1. Rehab Balaidesa &6 sumur2. Pembuatan pagargereja39 NIRWAN SANGAJI Nilai Rp Anna Wairatta ( Peg. Dinsos 3,000290.000.000, ) ,000.00Negeri Yaputih 1. Pembuatan jalan( Usinaman Tehoru setapak2.
    Rehab gedung 3 Anna Wairatta ( Peg. Dinsos 4,000gereja ) ,000.006,000,000.0041 ABRAHAM NOYA Nilai Rp 1 Ferry corputy 50290.000.000, 0,000.00Kel.Letwaru, masohi 1. Pembuatan pagar 2 Anna Wairatta ( Peg. Dinsos 1,500&jalan ) ,000.002. Rehab gereja dan 2,000masjid ,000.0042 LISYE MAALU Nilai Rp 1 Hein Watilete 2,500290.000.000, ,000.00kel.Dahlia Desa 2. Pembangunan 2 Anna Wairatta ( Peg.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 30-07-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 12/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 17 Desember 2019 — Nama : ANNA WAIRATTA, S.E.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS); Tempat tinggal : Jalan W.R. Supratman (Tanah Tinggi), RT.001/RW.003, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2019, memberikan kuasa kepada SEMUEL A.R.
303 — 155
  • Menyatakan batal Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 83 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Anna Wairatta, S.E., tanggal 29 Mei 2019;3.
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 83 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Anna Wairatta, S.E., tanggal 29 Mei 2019;4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat, martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Provinsi Maluku;5.
    Nama : ANNA WAIRATTA, S.E.;Kewarganegaraan : Indonesia;Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS);Tempat tinggal : Jalan W.R. Supratman (Tanah Tinggi), RT.001/RW.003, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2019, memberikan kuasa kepada SEMUEL A.R.
    Wairatta, S.E.
    Ambon Nomor:338/Pid.B/2008/PN.AB, tanggal 12 Maret 2010,dimana Putusan tersebutdicatat telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana Anna Wairatta, S.E.
    Wairatta,S.E.
    Menyatakan batal Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 83 Tahun 2019tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana KejahatanYang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Anna Wairatta, S.E.,tanggal 29 Mei 2019;3.
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN
Register : 02-03-2020 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 19-03-2020
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 42/B/2020/PT.TUN.MKS
Tanggal 18 Maret 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
109 — 25
  • Putusan Nomor 42/B/2020/PTTUN Mks.Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana KejahatanYang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama ANNA WAIRATTA, SE,tanggal 29 Mei 2019,ow Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur MalukuNomor 83 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormatsebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan AtauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atasnama ANNA WAIRATTA, SE., tanggal 29 Mei 2019 ;4.
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-02-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PT AMBON Nomor 08 /PID/2011/PT AMBON
Tanggal 9 Februari 2011 — dr. FENNO TREES TAHALELE,M.Ph
71 — 32
  • Payssebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial ProvinsiMaluku Nomor : 050/9509 tanggal 09 November 2006,sedangkan Anna Wairatta, SE diangkat sebagai BendaharaPengeluaran Tahun Anggaran 2006 sesuai Surat KeputusanKepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku Nomor050/9509a, tanggal O09 November 2006 akan tetapi terdakwamengetahui pada tanggal 3 Nopember 2006 Drs.
    Proses pencairan dana yang ditujukan langsung ke pihakrekanan (kontraktor) sebesar Rp 14.200.000.000,(empat belas miliar dua ratus ribu rupiah) tersebutdilakukan oleh Anna Wairatta selaku Bendahara sebagaiberikut : eee ee eee eeMenyiapkan dokumen dokumen berupa Formulir A (Surat Permintaan Pembayaran Anggaran) yangberisi jumlah dana, sumber dana, nama rekanan/kontraktor,dan nomor rekening bank tiap rekanan/ kontraktor. SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yangditandatangani Dr.
    Anna Wairatta selaku Bendahara sebagaiberikut scHssseecssssseminseeeeminseeeemnsesa) menyiapkan ~~ formulir A (Surat Permintaan PembayaranAnggaran) yang memuat besarnya dana, sumber dana, namakelompok, nama bank yang dituju) (Bank Pembangunan DaerahMaluku) dan nomor rekening dari masing masing kelompoktersebut.b) Menyiapkan SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja)yang ditandatangani dr. Fenno T.
    satu juta seratus tiga juta rupiah).Dana Bantuan korban bencana sosial SKPA Nomor : 220 /WPB.X / PB.03 / 2006, tanggal 09 Oktober 2006 dicairkandari KPPN Ambon langsung kepada : a Rekening bank 25 rekanan Rp 14.200.000.000,0. 0b Rekening Bank 65 kelompok Rp 20.590.000.000,0masyarakat penerima bantuan 0Jumlah Rp 34.790.000.000,00 Proses pencairan dana yang ditujukan langsung ke pihakrekanan (kontraktor) sebesar Rp 14.200.000.000, (empatbelas miliar dua ratus' riobu rupiah) tersebut dilakukanoleh Anna
    Wairatta selaku Bendahara sebagai berikuta).
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 25-07-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 11/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 17 Desember 2019 — Nama : Ir. FRANKY KAREL HITIPEUW, M.Si.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS); Tempat tinggal : SKIP, RT/RW. 001/005, Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2019, memberikan kuasa kepada SEMUEL A.R. SAHETAPY, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE SAHETAPY & PARTNERS, beralamat di Jalan Aman Lanite, RT.001/RW.004, Dusun Waimahu, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : GUBERNUR MALUKU; Tempat Kedudukan : Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180-78 Tahun 2019, tanggal 5 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada: 1) Henry Morton Far Far, S.H., Jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 2) Hendrik R.Herwawan, S.H., M.H., Jabatan Kabag Bantuan Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 3) Franky Sapardi, S.H., Jabatan Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Kantor Gubernur Maluku; 4) David Watutamata, S.H., Jabatan Kasi Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum pada Dinas Kehutanan Promal; 5) Jerrold I.D. Leasa, S.H., M.H., Jabatan Kasubag Sengketa Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 6) Resna Hukom, S.H.,Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 7) Mirella V. Tuakora, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
321 — 153
  • membuat SK PTDH, tidak ada rapatdengan BKD atau Pejabat yang lain;Bahwa saksi menyatakan SK tersebut dibuat dan ditandatangan olehGubernur;Bahwa saksi menyatakan setelah saksi buat dan diserahkan ke BKDuntuk diproses tanda tangan;Bahwa saksi menyatakan setelah dibuat SK PTDH, diberikan ke BKDuntuk proses tanda tangan, saksi tidak tahu apa ada usul dari Sekda;Halaman 24 dari 50 Halaman Putusan Nomor 11/G/2019/PTUN.ABN Bahwa saksi menyatakan 2 (dua) orang yang diusulkan yaitu FRANKYKAREL HITIPEUW dan ANNA
    WAIRATTA; Bahwa saksi menyatakan diusulkan pertengahan Mei 2019, tapitanggalnya lupa; Bahwa saksi menyatakan tidak ada keterlibatan permintaan data, hanyapenyiapan draft; Bahwa saksi menyatakan sebelum menerima berkas, tidak ada rapathanya terima draft langsung diketik; Bahwasaksi menyatakan kedudukan Biro Hukum dibawah Sekda; Bahwa saksi menyatakan kantor tidak pisah, tapi ada 10 Biro dibawahSekda yaitu: Biro Pembangunan dan Ekonomi, Biro Kesra, BiroPemerintahan, Biro Administrasi, Biro Umum, Biro