Ditemukan 3 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 15-05-2012 — Upload : 08-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 216 K/Pdt/2012
Tanggal 15 Mei 2012 — PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT REPUBLIK INDONESIA dan atau GUBERNUR JAWA BARAT, dk vs. ABDUL AZIS, dk.
12585 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 13-12-2018 — Upload : 10-01-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 351/Pid.Sus/2018/PT.DKI
Tanggal 13 Desember 2018 — Stephen Walters
272268
  • Putusan Nomor 351/PID.SUS/2018/PT.DKIFAKTA pada September 2014 PT Prima sebagai Vendor Pani JV dan Mitra padaProyek Pani mengajukan Clash action terhadap KUD yang asli melalui PT. PaniDharma Massebuah perusahaan JV yang didirikan pada 2013 antara PT. Prima danKUD yang asli untuk mentransfer izin pertambangan KUD (TUP).
Register : 28-01-2020 — Putus : 26-02-2020 — Upload : 28-02-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 9/PDT/2020/PT BNA
Tanggal 26 Februari 2020 — Pembanding/Tergugat I : BUPATI ACEH BARAT
Pembanding/Tergugat IV : SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ,STAIN, TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
Terbanding/Penggugat I : Irwan Gunawan TU alias Irwan TU alias T Ridwan TU
Terbanding/Penggugat II : M. Yunus
Terbanding/Penggugat III : Syahril Saputra
Terbanding/Penggugat IV : Rustam Efendi
Terbanding/Penggugat V : Herlan Toni
Terbanding/Penggugat VI : Suharti
Turut Terbanding/Tergugat II : YAYASAN PENDIDIKAN TEUKU UMAR JOHAN PAHLAWAN
Turut Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat V : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH BARAT
Turut Terbanding/Tergugat VI : PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ,PPAT, CUT IDA KHAIRANI, S.H,M.Kn
Turut Terbanding/Tergugat VII : PT. HARUM JAYA
Turut Terbanding/Tergugat VIII : PT. BELALANG JAYA PRIMA
155158
  • Hal itudilakukan karena banyaknya oknum masyarakat yang kembali menggaraptanah lokasi kampus UTU tersebut, sehingga mengakibatkan terjadinyatumpang tindih inventarisasi data penggarap yang belum mendapat gantipeunayah/santunan;Bahwa pada tahun 2011 kelompok penggarap Serikat 16 dan Serikat 23malah mengajukan clash action terhadap Pemda Aceh Barat, dimanaPenggugat V dalam clash action tersebut adalah Penggugat 1 sendiri,namun gugatan tersebut ditolak, sebagaimana dalam Putusan nomor21/PDT.G/2011/PN.MBO