., ; DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SULA

. ; DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SULA

No. 6 tahun 2005 tentangPemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (4) huruf c UndangUndang No. 32 Tahun 2004 ditentukan bahwa putusan Mahkamah Agungterhadap permohonan hak uji pendapat yang diajukan oleh Lembaga Legislatifin casu DPRD Kabupaten Kepulauan Sula bersifat final, sehingga putusan a quotelah berkekuatan hukum tetap ;Menimbang, bahwa didalam UndangUndang No. 32 Tahun 2004 a quotidak mengenal adanya

DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SULA

No. 6 tahun 2005 tentangPemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (4) huruf c UndangUndang No. 32 Tahun 2004 ditentukan bahwa putusan Mahkamah Agungterhadap permohonan hak uji pendapat yang diajukan olen Lembaga Legislatifin casu DPRD Kabupaten Kepulauan Sula bersifat final, sehingga putusan a quotelah berkekuatan hukum tetap ;Menimbang, bahwa didalam UndangUndang No. 32 Tahun 2004 a quotidak mengenal adanya

.;Kewarganegaraan : Indonesia;Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula;Tempat tinggal : di Dusun Anggrek, RT/RW 006/002, Desa Fatce, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;2.

.;Kewarganegaraan : Indonesia;Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula;Tempat tinggal : di Jalan PLN, RT/RW 001/001, Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK-FM/II/2017, tanggal 10 Februari 2017 memberikan kuasa kepada:1) FAHRUDDIN MALOKO, S.H.;2) ISKANDAR YOISANGADJI, S.H., M.H.; 3) KUSWANDI BUAMONA, S.H.;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat Pada Kantor Hukum Fahruddin

;Indonesia;Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula;di Dusun Anggrek, RI/RW 006/002, Desa Fatce,Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, ProvinsiMaluku Utara;SUBHAN ABDUL LATIF BUAMONA, S.E.

,S.Pi berkedudukan sebagai Sekretaris Komisi Il yangmembidangi Pendidikan dan Keuangan serta sebagai Anggota BadanAnggaran DPRD Kabupaten Kepulauan Sula dan atas nama Subhan AbdulLatif Buamona, SE berkedudukan sebagai Sekretaris Komisi Ill yangmembidangi Kesehatan dan Pekerjaan umum serta sebagai Anggota BadanLegislatif DPRD Kabupaten Kepulauan Sula;.

)Kabupaten Kepulauan Sula;Berdasarkan alasan tersebut maka seharusnya yang digugat bukan hanya GubernurMaluku Utara, melainkan Para Penggugat harus pula menggugat:1.

Surat Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula kepada Bupati KepulauanSula Nomor: 170.5/510/DPRDKS//2017, Lampiran 1 (satu) Berkas,Perihal Usul Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu, tanggal 04Januari 2017;2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula kepadaKetua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 01/KPUKab/030.436342//2017, Sifat Rahasia, Lampiran 1 (satu) Berkas, Perihal Pergantian AntarWaktu Anggota DPRD Kab.

Bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kabupaten Kepulauan Sulamenerbitkan Surat Nomor : 051/DPCHANURA/ KS/IV/2016, Hal : Sanksi Etikyang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula, Cq. DewanKehormatan DPRD Kabupaten Kepulauan Sula, tertanggal 28 April 2016, (videBukti T21 = T.ILInt2);3. Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat menerbitkan SuratKeputusan No.: SKEP/133/DPPHANURA/VII/2016 tentang PemberhentianSaudara Subhan Abd.

kalaukalau Penggugatsudah ditarget oleh Tergugat Il dan Tergugat Ill untuk dipecat ataudisingkirkan baik dari keanggotaan Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan (PDIP) maupun dari keanggotaan di Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;Bahwa hal ini terkait dengan adanya fakta hukum bahwa sesungguhnyapada tanggal 24 Juli 2015 berdasarkan surat Nomor643/INDPP/VIV2015 Dewan Pimpinan Pusat Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan ( Tergugat ), Perihal : Pengesahan danPenetapan Wakil Ketua DPRD

Kabupaten Kepulauan Sula, telahmemutuskan halhal sebagai berikut :1.

HONGARTA sebagaiWakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula periode 2014 2019yang diajukan dari PDI Perjuangan ;2. Menginstruksikan kepada seluruh jajaran Struktural Partai danseluruh Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula dari PDIPerjuangan, untuk mengajukan RICHARDO K. HONGARTA menjadiWakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula periode 2014 2019;Putusan No: 12/PDT/2017/PT TTE Halaman 6 dari 21 Halaman3.

untuk membatalkanmerehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Penggugat sebagaiAnggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;22.Bahwa Surat Tergugat Ill dengan Nomor : 040/EX/DPC/XV/2016 yangditujukan kepad Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Sula tertanggalSanana 09 Nopember 2016 prihal PENGUSULAN yang pada intinyaDPCPDIP Kabupaten Kepulauan Sula mengusulkan kembali Sdr.Syahrul Fatgehipon,S.IP untuk menggantikan Sdr.

Ricardo Hongartasebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula adalah termasukperbuatan melawan hukum yakni melanggar Undang Undang Nomor 17Tahun 2014 tentang (MD3) Majelis Permusyawaratan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah pasal 239 ayat 2 huruf (d) Jo Pasal 241 ayat 1 yangberbunyi : dalam hal anggota Partai Politik diberhentikan oleh PartaiPolitik sebagaimana dimaksud dalam pasal 239 ayat 2 huruf (d) danyang bersangkutan mengaujukan keberatan

Menyatakan Surat DPC PDIP Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 040/EX/DPC/IX/2016 tertanggal Sanana 9 Nopember 2016 tentang: Pengusulanyang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Sula adalahtidak sah atau tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;5.

Nomor 72 K/Pdt.Sus.Parpol/2018yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Sula adalahtidak sah atau tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum; Menyatakan segala tindakan yang telah dan atau akan dilakukan oleh ParaTergugat terkait dengan pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 171/KPTS/DPP/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 tersebut, baikyang dilakukan sendirisendiri ataupun secara bersamasama adalah tidaksah atau setidaktidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikatsecara

hari Minggu tanggal 4 Oktober tahun2020 pukul 11.00 WIT bertempat di Desa Auponhia, Kecamatan MangoliSelatan, Kabupaten Kepulauan Sula;Bahwa dari depan rumah Saksi, Saksi melihat Terdakwa berjalan mengiringiPaslon Nomor 01 beserta rombongan menuju ke Tenda tempatdilaksanakannya kampanye namun tidak sampai masuk ke Tenda;Bahwa setelah kampanye selesai dilaksanakan Terdakwa kembali mengan tarrombongan Paslon Nomor 01 sambil berbincang dengan salah satu anggotatim sukses Paslon Nomor 01 yaitu Ketua DPRD

Kabupaten Kepulauan Sula;Bahwa perbuatan Terdakwa dapat dilihat olen warga yang hadir pada acarakampanye;Bahwa Terdakwa adalah Penjabat Kepala Desa Auponhia yang ditunjuk olehBupati Kabupaten Kepulauan Sula;Bahwa Bupati Kabupaten Kepulauan Sula tersebut mencalonkan diri kembaliuntuk menjadi Bupati Kabupaten Kepulauan Sula periode 2021 2024 denganmenjadi Paslon Nomor 01;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebagian.Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang

Kabupaten Kepulauan Sula yang pada saat itu hadir bersamarombongan Paslon Nomor 01 untuk membahas permasalahan Listrik di DesaAuponhia yang sudah terbengkalai selama 1 (satu) tahun;Bahwa Terdakwa tidak hadir pada acara kampanye Pasion Nomor 03 karenaterlambat diberikan surat pemberitahuan dan pada saat Paslon Nomor 02Terdakwa berada di Sanana;Bahwa Terdakwa adalah Penjabat Kepala Desa Auponhia yang ditunjuk olehBupati Kabupaten Kepulauan Sula atas permintaan warga Desa Auponhia;Bahwa sebelum menjabat

Saat Paslon Nomor 01 tiba di pelabuhan Desa Auponhia,Terdakwa berdiri dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari speedboatyang ditumpangi Paslon Nomor 01 kemudian memberi jalan kepada PaslonNomor 01 dengan gestur tangan mempersilahkan; Bahwa benar Terdakwa berjalan dibelakang rombongan Paslon Nomor 01menuju ke Tenda tempat dilaksanakannya kampanye namun tidak sampaimasuk ke Tenda; Bahwa benar setelah kampanye selesai dilaksanakan Terdakwa berbincangdengan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula yang

Kabupaten Kepulauan Sula yang ikut sertadalam rombongan tim sukses Paslon Nomor 01 dapat berkibat padabertambahnya jumlah pemilin Paslon Nomor 01, mengingat masyarakat DesaAuponhia mengetahui Terdakwa adalah seorang Penjabat Kepala Desa yangdihormati dan memiliki pengaruh dimasyarakat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas makaunsur kedua dianggap telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188 Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang penetapan peraturan

datangmenghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datangmenghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangansebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil oleh JurusitaPengganti Pengadilan Agama Labuha dan tidak ternyata ketidak hadiranTergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa Pengugat sebagai pegawai negeri sipil (PNS) Sekretaris Dewanpada Sekretariat DPRD

Kabupaten Kepulauan Sula yang masih aktif, telahmendapatkan izin dari atasannya dengan Nomor 175/05/ SETWANKS/VIII/2020, yang dikeluarkan oleh Plt Sekretariat DPRD Kabupaten Sulauntuk melakukan perceraian dengan Tergugat;Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar kembalimembina rumah tangga dengan Tergugat secara muasyarah bil maruf namuntidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalildalil gugatannya untuk tetapbercerai

Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146RBg. yakni tidak kurang tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwaketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harusdinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkantanpa hadirnya Tergugat; (verstek);Menimbang, Bahwa Pengugat sebagai pegawai negeri sipil (PNS)Sekretaris Dewan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sula yangmasih aktif, telah mendapatkan izin dari atasannya dengan Nomor 175

karena sudah mamsuki H min 2 Pileg;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan dengansengaja sebagai opzet als oogmerk sebagaimana diuraikan di atas dalam memberikanimbalan uang atau materi lainnya kepada saksi ASRUL BUTON dan MANSURFATRUBA sebagai pemilin secara langsung untuk memilih Partai Politik PesertaPemilih tertentau yaitu Partai Golkar dengan Caleg bernomor Urut 5 (lima) atas namaAMAN UMANAHU Caleg DPRD

Kabupaten Kepulauan Sula pada hari Rabu tanggl 09April 2014 tersebut, dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terbukti secarasah dan meyakinkan menurut hukum ;3.

Putusan Nomor 21/PID.SUSTPK/2019/PT.DKIBahwa Terdakwa selaku Bupati Kepulauan Sula periode Tahun 20052010, bersamasama dengan Zainal Mus selaku Ketua Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sula periode tahun 20092014,Hidayat Nahumarury selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah Maluku(BPDM) Cabang Sanana, Majestisa selaku Bendahara SekretariatPemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, Ema Sabar Selaku Plt.Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (masingmasing

Pasal 55 ayat (1) ke1 dan Pasal 64ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana.ATAUKEDUA:Bahwa Terdakwa selaku Bupati Kepulauan Sula periode tahun 20052010, bersamasama dengan Zainal Mus selaku Ketua Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sula periode tahun 20092014,Hidayat Nahumarury selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah MalukuHalaman 11 dari 42 hal.

Haryono Kav. 23 Tebet Pancoran, Jakarta Selatan;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGItersebut ;Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan suratsurat lainyang berhubungan dengan perkara ini;Pertama:Bahwa Terdakwa selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Kepulauan Sula periode tahun 20092014 bersamasama denganAhmad Hidayat Mus selaku Bupati Kepulauan Sula periode tahun 20052010,Hidayat Nahumarury selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah Maluku(BPDM) Cabang

Pasal 55 ayat (1) ke1 dan Pasal 64 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana.AtauKedua:Bahwa Terdakwa selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Kepulauan Sula periode tahun 20092014 bersamasama denganAhmad Hidayat Mus selaku Bupati Kepulauan Sula periode tahun 20052010,Hidayat Nahumarury selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah Maluku(BPDM) Cabang Sanana, Majestisa selaku Bendahara SekretariatPemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, Ema Sabar Selaku Pit.Kepala Bagian Umum Sekretariat

dari Kepala DinasPekerjaan Umum, karena saat itu saksi masih baru, serta adaperintah Kepala Dinas Pekerjaan Umum ;Bahwa saat itu saksi tidak tahu jika konsep kontrak itu menyalahiaturan ;Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penandatanganan MoUantara Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula dan PTNefan Pratama Mandiri, saksi hanya menyerahkan konsep / draftdan setelah diterima kembali sudah ditandatangani ;Bahwa dalam pembuatan kontrak pembangunan Mesjid Raya Sulajuga dibuat kontrak anak sebanyak

(lima belas milyarrupiah) lebih ;Bahwa saksi lupa kapan proses pekerjaan proyek pembangunanMesjid Raya Sula dimulai ;Bahwa yang mengerjakan pekerjaan pembangunan Mesjid RayaSula tersebut adalah PT Nefan Pratama Mandiri, yang DirekturnyaMange Munawar Tjiarso yang ditunjuk langsung oleh Kepala DinasPekerjaan Umum Mahmud Syafrudin ;Bahwa menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum pekerjaanpembangunan Mesjid Raya Sula tersebut ditunjuk langsung setelahada persetujuan dari DPRD Kabupaten Kepulauan Sula ;Bahwa

Nefan Pratama Mandiridengan Pimpinan Cabang Mange Munawar Tjiarso dengan BupatiKabupaten Kepulauan Sula serta DPRD untuk membangun MesjidRaya di Kabupaten Kepulauan Sula;Bahwa saat menandatangani MoU dan Kontrak untuk pekerjaanproyek pembangunan Mesjid Raya Sula tersebut saksi sebagaiKetua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula, dan Selaku PanitiaAnggaran pekerjaan pembangunan Mesjid Raya Sula tidak dibawake Banggar dan sudah terkonsep dan saksi tidak ingat lagi siapayang tandatangan lebih dulu;Bahwa Mou

Bahwa awal mula Pembangunan Masjid Raya Sanana adalah Visidan Misi Terdakwa sebagai Bupati dan tidak ada tanggapan dariAnggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula dan ketika ada yangmembawa MoU untuk ditandatangani saksi tandatangani sajasebelum penandatanganan MoU tidak ada pembicaraan khususantara saksi dengan Terdakwa; Bahwa saksi tidak sempat membaca MoU tentang bagaimanaklausul terkait proyek pembangunan Mesjid Raya Sula hal tersebutsematamata karena demi kepentingan umat ; Bahwa saksi tidak bisa

Kabupaten Kepulauan Sula sejak tahun 2004sampai tahun 2005;Bahwa ide membangun Mesjid Raya Sanana adalah visi misi Terdakwasaat pencalonannya sebagai Bupati Kepulauan Sula.

Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 01 PK/PKHS/2008 tanggal 20 Agustus 2008 tentangPermohonan Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 03 P/KHS/2007 tanggal 29 November 2007 tentang UjiPendapat DPRD Kabupaten Kepulauan Sula (Bukti T2);3.

DPRD Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan Surat RekomendasiNomor 048/01/2010 yang inti isinya adalah sama dengan SuratRekomendasi yang dikeluarkan oleh Tergugat Rekonvensi (PemdaKabupaten Kepulauan Sula);Halaman 27 dari 66 hal. Put. Nomor 2931 K/Pdt/201516.17.18.c. Tergugat Rekonvensi (Pemda Kabupaten Kepulauan Sula) dan TajudinDuwila (Tergugat VI) dan selaku Kuasa dari pemilik lahan objeksengketa telah membuat kesepakatan harga tanah seluas 196.250 m?

Saksi SYAMSUDIN LA DJUPA, = dibawah sumpah memberikanketerangan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa pada tahun 2009 Saksi sebagai Anggota DPRD KabupatenKepulauan Sula sebelumnya Saksi sebagai Kepala Desa Loseng ;Bahwa sebelumnya saksi diperiksa oleh Penyidik Polda Maluku Utaratentang Bandara Bobong ;Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2009, Saksi pernah turun turunmelihat lahan bandara Bobong atas inisiatif sendiri karena sebagaiAnggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula di Komisi Ill yangmembidangi tentang

ZAINAL MUS, S.Pd alias HAJI ZAIL di bawah sumpahmenerangkan sebagai berikut :e Bahwa Saksi sebagai Anggota DPRD dan sejak September 2009saksi sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula sampai tahun2014 ;e Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan denganmasalah pembebasan lahan bandara Bobong ;e Bahwa mengenai pembebasan lahan bandara Bobong tersebutsepengetahuan Saksi, Lokasinya di Taliabu Kabupaten KepulauanSula, masalah ini sebenarnya tidak bermasalah karena tidak adatuntutan dari pihak

ZAINAL MUS, S.Pd alias HAJI ZAIL di bawah sumpahmenerangkan sebagai berikut :Bahwa Saksi sebagai Anggota DPRD dan sejak September 2009saksi sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula sampai tahun2014;Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan denganmasalah pembebasan lahan bandara Bobong ;Bahwa mengenai pembebasan lahan bandara Bobong tersebutsepengetahuan Saksi, Lokasinya di Taliabu Kabupaten KepulauanSula, masalah ini sebenarnya tidak bermasalah karena tidak adatuntutan dari pihak manapun

Kegiatan Peningkatan Rp.6.550.000 Saksi tidak tahu Halaman 113 dar 342 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2019/PN Tte Sarana dan Prasarana dilaksanakan atau tidak Pendukung Posyandu Bahwa saksi lupa kapan tim dari DPRD Kabupaten Kepulauan Sula turun ke DesaKou dan tim dari DPRD Kabupaten kepulauan Sula turun ke Desa Kou dalamrangka pemeriksaan lapangan apakah pelaksanaan Dana Desa Kou 2016 sesuaidengan APBDesa Kou 2016.Bahwa Dapat saksi jelaskan yang turun ke Desa Kou yang saksi tahu adalah :1.

Kegiatan Peningkatan .Saksi tidak tahuSarana dan Prasarana Rp.6.550.000 =dilaksanakan atau tidakPendukung Posyandu Bahwa saksi lupa kapan tim dari DPRD Kabupaten Kepulauan Sula turun keDesa Kou dan tim dari DPRD Kabupaten kepulauan Sula turun ke Desa Koudalam rangka pemeriksaan lapangan apakah pelaksanaan Dana Desa Kou 2016sesuai dengan APBDesa Kou 2016.Bahwa Dapat saksi jelaskan yang turun ke Desa Kou yang saksi tahu adalah :1. KetuaKomisi Zulfi Umasangadji.2.