DR. H. NASRUL, S.Pd., M.Pd vs WALIKOTA PEKANBARU;

Menetapkan daya berlaku Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor730 Tahun 2018, tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang AdaHubungannya dengan Jabatan atas nama Dr. H. Nasrul, S.Pd., M.Pd.,tanggal 26 Desember 2018, ditunda atau dihentikan sampai perkaraa quo berkekuatan hukum tetap;3.

Mewajibkan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yangmenangguhkan pelaksanaan Surat Keputusan Walikota PekanbaruNomor 730 Tahun 2018, tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yangAda Hubungannya dengan Jabatan atas nama Dr. H. Nasrul, S.Pd.,M.Pd., tanggal 26 Desember 2018;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota PekanbaruNomor 730 Tahun 2018, tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yangAda Hubungannya dengan Jabatan atas nama Dr. H. Nasrul, S.Pd.,M.Pd., tanggal 26 Desember 2018;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata UsahaNegara berupa Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 730 Tahun2018, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang AdaHubungannya dengan Jabatan atas nama Dr. H. Nasrul, S.Pd., M.Pd.,tanggal 26 Desember 2018;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan dan hakhakPenggugat Dr. H. Nasrul, S.Pd., M.Pd. sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS) sebagaimana mestinya;5.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali Dr. H. NASRUL, S.Pd., M.Pd.;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 5 November 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.

DR. H. NASRUL, S.Pd.,M.Pd VS WALIKOTA PEKANBARU;

Menetapkan daya berlaku Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor730 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Dr. H. Nasrul, S.Pd., M.Pd.,tanggal 26 Desember 2018, ditunda atau dihentikan sampai perkaraa quo berkekuatan Hukum tetap;.

Mewajibkan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yangmenangguhkan pelaksanaan Surat Keputusan Walikota PekanbaruNomor 730 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Dr. H. Nasrul, S.Pd.,M.Pd., tanggal 26 Desember 2018;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota PekanbaruNomor 730 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Dr. H. Nasrul, S.Pd.,M.Pd., tanggal 26 Desember 2018;. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata UsahaNegara berupa Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 730 TahunHalaman 2 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 26 K/TUN/20202018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Dr. H. Nasrul, S.Pd., M.Pd.,tanggal 26 Desember 2018;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan dan hakhakPenggugat, Dr. H. Nasrul, S.Pd., M.Pd. sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS) sebagaimana mestinya;5.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Dr. H. Nasrul, S.Pd.,M.Pd.;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, bersamasama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,M.H., dan H.

Dr. H. NASRUL, S.Pd., M.Pd.

Dr. H. NASRUL KADIR VS FANTONI, S.T.

menerapkanhukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Tergugat telah wanprestasi terhadap Penggugat denganmemutus secara sepihak Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perumahantanggal 28 November 2010 antara Penggugat dan Tergugat yangmengakibatkan kerugian bagi Penggugat dan harus dibayar oleh Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi Dr

H.

NASRUL KADIR tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka PemohonKasasi dihnukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Dr. H. NASRUL KADIRtersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biayaperkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi iniditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Selasa, tanggal 2 Agustus 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,Dr.

Pembanding/Tergugat : WALIKOTA PEKANBARU
Terbanding/Penggugat : DR H NASRUL MPd

DR. H. NASRUL, M.Pd, tertanggal 30 Desember 2020, pada poinkedua: Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama: DR.H.NASRUL,M.Pd, NIP: 19671201 198902 1 001,Tempat/tanggal lahir: Pekanbaru, 1 Desember 1967, Pangkat/golonganruang: Pembina TK.!

DR. H.

NASRUL,M.Pd, tertanggal 30 Desember 2020, pada poin kedua: Memberhentikantidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama:DR.H.NASRUL,M.Pd, NIP: 19671201 198902 1 001, Tempat/tanggal lahir:Pekanbaru, 1 Desember 1967, Pangkat/golongan ruang: Pembina TK.I(Gol.IV/b), Jabatan: Pelaksana, Unit Kerja: Badan Kesatuan Bangsa danPolitik Kota Pekanbaru, Instansi: Pemerintah Kota Pekanbaru;Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasikedudukan dan Hakhak Penggugat seperti semula atau yang setaraHalaman

Pembanding/Tergugat : WALIKOTA PEKANBARU
Terbanding/Penggugat : DR. H. NASRUL, S.Pd, M.Pd

Penggugat:
DR. H. NASRUL, S.Pd, M.Pd
Tergugat:
WALIKOTA PEKANBARU

Menyatakan Terdakwa DR. H. NASRUL. S.pd. M.pd, tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primairhalaman 12 dari 80 halaman Putusan Nomor: 1/G/2019/PTUNPBR2. Membebaskan Terdakwa DR. H. NASRUL. S.pd. M.pd dariDakwaan Primair3. Menyatakan Terdakwa DR. H. NASRUL. S.pd. M.pd telah terbuktisecara Sah dan Menyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaKorupsi secara bersama sama sebagaimana Dakwaan Subsider4.

DR. H. Nasrul, S.Pd, M.Pd (Sesuaidengan aslinya);Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru Nomor: 77/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Pbrtanggal 5 Maret 2018 (sesuai dengan salinan resminya);Surat Penggugat Dr. H. Nasrul, S.Pd, M.Pd tanggal 31Oktober 2018 perihal Permohonan Pengaktifan statuskepegawaian (Sesuai dengan aslinya);Surat Boy Gunawan, SH, dkk, Kuasa Hukum Dr. H.

Bukti P17 :Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor10/Akta.Pid.SusTPK/PK/2018/PN.Pbr tanggal 17 September2018 atas nama Dr. H. Nasrul, S.Pd, M.Pd, selaku PemohonPK (Sesuai dengan fotokopinya);Akta Penerimaan Memori Peninjauan Kembali Nomor10/Akta.Pid.SusTPK/PK/2018/PN.Pbr tanggal 17 September2018 atas nama Dr. H.

Dr. H. Nasrul, S.Pd., M.Pd., NIP. 19671201198902 1001 Pangkat/Golongan Pembina TK. (Gol.

Menyatakan Terdakwa DR. H.

Terdakwa:
DR. H. NASRUL, S.Pd, M.Pd

Pembanding/Tergugat : DR. H. NASRUL KADIR Diwakili Oleh : IDRIS YASIN, SH
Terbanding/Penggugat : FANTONI, ST

Wenny Wendia Sari binti Dr. H. Nasrul Qadir);

Penggugat:
1.MURLISNI QADIR
2.EVIE YANTI
3.EKA MUSTIKA WATI
4.FITRI BAHAR
Tergugat:
4.RAMZI ALIAS UCOK Bin M JAMIL
5.BUDIMAN BIN M JAMIL
6.GUNAWAN BIN M JAMIL
7.ATENG BIN TAHARUDIN
8.AGUSRIDANI BIN TAHARUDIN
9.RAF BIN TAHARUDIN
10.ZAMZAMI BIN TAHARUDDIN
11.dr H NASRUL QADIR
12.EDI EFRIANTO BIN M JAMIL

ABDUL KADIR;

4.3

dr. H. NASRUL QADIR Bin H. ABDUL KADIR;

4.4

MURNI KADIR Binti H. ABDUL KADIR;

4.5.

MURWIANI KADIR Binti H. ABDUL KADIR;

4.6.

MURLISNI KADIR Binti H.

ABDUL KADIR

1. /9 bagian;

6.3

dr. H. NASRUL QADIR Bin H. ABDUL KADIR

1. /9 bagian;

6.4

MURNI KADIR Binti H. ABDUL KADIR

1. /9 bagian;

6.5.

ABDUL KADIR;

13.3. dr. H. NASRUL QADIR Bin H. ABDUL KADIR;

13.4. MURNI KADIR Binti H. ABDUL KADIR;

13.5. MURLISNI KADIR Binti H. ABDUL KADIR;

14. Menetapkan bagian MURWIANI KADIR Binti H. ABDUL KADIR menjadi hak saudara kandungnya sebagaimana petitum angka 13 di atas dengan bagian masing-masing sebagai beikut;

14.1.	H. THAHARUDIN Bin H.	dr. H. NASRUL QADIR Bin H. ABDUL KADIR	/8 bagian;
14.4.	MURNI KADIR Binti H. ABDUL KADIR	/8 bagian;
14.5.	MURLISNI KADIR Binti H. Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Putus : 20-01-2009 — Upload : 30-09-2010 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1147 K/PID.SUS/2008 Tanggal 20 Januari 2009 — Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh ; Drs. HARWADI, MPA Bin H. SADIM JOHOR, 43 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap MANSYURDIN, dr. H. NASRUL QADIR (30 orang tersebuttelah diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Drs. H. Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Upload : 06-07-2011 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52 PK/Pid.Sus/2009 Muntalia, SH. (Kuasa Pemohon); H. Baharudin By bin Badu Yakin, dkk. 63 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap JAAFAR TAHLIB KASIM Dpt, ERNAWATI ZEN, H.MANSYURDIN, dr, H. NASRUL QADIR, Drs. HARWADI MPA (9 orangtersebut dalam berkas perkara terpisah), Drs. H. JAAFAR THALIB KASIM Dpt, ERNAWATI ZEN, H.MANSYURDIN, dr, H. NASRUL QADIR, Drs. HARWADI MPA (9 orangtersebut dalam berkas perkara terpisah), Drs. H. Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Putus : 14-11-2013 — Upload : 16-06-2015 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 263 PK/Pid.Sus/2011 Tanggal 14 Nopember 2013 — ZAINAL ARIFIN bin H. ALI KURUNG, DKK 54 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap MUHAMMAD IMAM, II. dr. H. NASRUL QADIRHal. 33 dari 34 hal. Put. No. 263 PK/Pid.Sus/201134bin H. ABDUL QADIR, yang amar putusan pada pokoknya antara lainberbunyi : Menyatakan Terdakwa I. H. MANSYURDIN bin H. MUHAMMADIMAM, dan Terdakwa II. dr. H. NASRUL QADIR bin H. Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Putus : 17-12-2014 — Upload : 13-02-2017 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42 PK/Pid.Sus/2013 Tanggal 17 Desember 2014 — H. NASRUL MADIN, SE bin H. MADIN 46 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap MANSYURDIN,dr. H. NASRUL QADIR, Drs HARWADI MPA (17 orang tersebut dalam berkasperkara terpisah), Drs. H. MANSYURDIN, dr. H. NASRUL QADIR, Drs. HARWADI MPA (17orang tersebut dalam berkas perkara terpisah), Drs. H. Pengadilan PTA JAMBI Perdata Agama Register : 05-09-2022 — Putus : 11-10-2022 — Upload : 11-10-2022 Putusan PTA JAMBI Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Jb Tanggal 11 Oktober 2022 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi 102 — 10	dr. H. NASRUL QADIR Bin H. ABDUL KADIR	2/9 bagian;
6.4.	MURNI KADIR Binti H. ABDUL KADIR	1/9 bagian;
6.5.	MURWIANI KADIR Binti H. ABDUL KADIR	1/9 bagian;
6.6. ABDUL KADIR; dr. H. NASRUL QADIR Bin H. ABDUL KADIR; MURNI KADIR Binti H. ABDUL KADIR; MURLISNI KADIR Binti H. ABDUL KADIR; 14. Menetapkan bagian MURWIANI KADIR Binti H. ABDUL KADIR menjadi hak saudara kandungnya sebagaimana petitum angka 13 di atas dengan bagian masing-masing sebagai beikut; 14.1.	dr. H. NASRUL QADIR Bin H. ABDUL KADIR	2/16 bagian;
14.5.	MURNI KADIR Binti H. ABDUL KADIR	1/16 bagian;
14.6.	MURLISNI KADIR Binti H. ABDUL KADIR	1/16 bagian;

15.

MASYURDIN, dr. H. NASRUL QADIR, Drs. HARWADI MPA (24 orangtersebut dalam berkas perkara terpisah), Drs. H.