Drs. AMON DJOBO

SAMUEL JE KAMENGMAU ALIAS SANY KAMENGMAU VS Drs. AMON DJOBO

Penggugat:
SAMUEL JE KAMENGMAU alias SA NY KAMENGMAU
Tergugat:
Drs. AMON DJOBO

AMONDJOBO;Bahwa saksi tidak tahu kalau ada sesuatu yang dijadikan jaminansehubungan dengan pinjaman uang oleh Tergugat Drs. AMON DJOBO dariPenggugat SAMUEL JE KAMENGMAU;Bahwa saksi tidak tahu Penggugat SAMUEL JE KAMENGMAU pernahmengirimkan Somasi atau Teguran kepada Tergugat Drs. AMON DJOBO;Bahwa tergugat menjadi bupati Drs.

Amon Djobo penggugat juga andil ataumemiliki kuntribusi dengan membantu dana kampaye periklanan, baliho danspanduk tergugat Drs Amon djobo untuk menjadi calon bupati Alor padatahun 2013Bahwa uang Rp. 400.000.000.

AMON DJOBO di ruangan kerja Bupatisehubungan dengan uang yang dipinjam oleh Tergugat dari PenggugatSAMUEL JE KAMENGMAU, respon dari tergugat Drs.

AMON DJOBO danPenggugat SAMUEL JE KAMENGMAU melalui adik Penggugat yangHalaman 24 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Padt.G/2017/PN.Kilbbernama WELEM KAMENGMAU telah menerima dan menyerahkan uangyang dipinjam oleh Tergugat Drs. AMON DJOBO dari Penggugat SAMUELJE KAMENGMAU untuk kemudian diserahkan kepada Tergugat;Bahwa Tergugat Drs.

AMON DJOBO dari Penggugat SAMUEL JEKAMENGMAU, saksi tidak sempat membaca isi kwitansi tersebut;Pak Nur Udin Djawa menyampaikan kepada saksi ini kwitansi yang sayabawa ke Alor, namun tidak menemui Tergugat Drs. AMON DJOBO dansampai sekarang Tergugat belum mengembalikan uang pinjaman tersebut;Bahwa uang yang dipinjam oleh Tergugat Drs.

MM
3.Drs Amon Djobo
Turut Tergugat:
Jakub S. Lapenangga, S.Pi

Drs. Amon Djobo, NIK: 5305012202600002, Tempat/ Tanggal Lahir:PURAWEMATANG, 22 Februari 1960, Umur: 60 Tahun,Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Bupati Alor Periode/masa jabatan 20182023 (jabatan sebelumnya Bupati Alor),Halaman 1 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN KIbAlamat: Kantor Bupati Kabupaten Alor Provinsi NTT, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat III;4. Jakub S.

MM
3.Drs Amon Djobo
Turut Tergugat:
Jakub S. Lapenangga, S.Pi

Drs Amon Djobo, NIK 5305012202600002, tempat tanggal lahirPurawematang, 22 Februari 1960, umur 60 Tahun,agama Kristen Protestan, kewarganegaraanIndonesia, Jabatan sekarang Bupati Alor, Jabatansebelumnya Bupati Alor, beralamat di Kantor BupatiKabupaten Alor, Kelurahan Welai Timur, KecamatanTeluk Mutiara, Kab. Alor, Nusa Tenggara Timur,sebagai Tergugat Ill;4. Jakub S.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, Penggugat telahmengajukan keberatan atas hasil pemilihan Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Alor Nusa Tenggara Timur yang menetapkan PasanganCalon nomor urut 2 (Drs. Amon Djobo/Petahana dan Imran Duru,S.Pd/Petahana) sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilin hasil pemilinantahun 2018 sebagaimana diuraikan dibawah ini :a.

Bahwa dari Aspek Substansi, seluruh dokumen tersebut di atas telahmenetapkan dan mengusulkan Drs. Amon Djobo dan Imran Duru, S.pd;sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah. Hal ini telah ditetapkan pula dalam Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 60/PHP.BUPXVI/2018 tanggal 10 Agustus 2018.11.

Bahwa berkenaan dengan Keputusan Bupati tersebut jugasesungguhnya telah dilaporkan oleh Saudara Mahmed Bensolihin SalimEnga kepada Bawaslu RI yang diterima oleh Bawaslu RI dengan buktipenerimaan laporan Nomor: 01/LP/PB/RI/00.00/1/2019 tanggal 17 Januari2019 dengan terlapor Bupati Alor atas nama Drs. Amon Djobo.

Drs. Amon Djobo dengan Imran Duru, S.Pd, 2. DR, Imanuel E. Blegeur,M.Si dengan H. Taufik Nampira, SP., MM; Bahwa saksi mengetahuipasangan calon terpilih merupakan Bupati dan Wakil Bupati Petahana, yaitu: 1.Drs.

Taupik Nampira, SP., MM sebagai pasangancalon dengan nomor urut 1 dan Drs. Amon Djobo dan Imran Duru, Spdsebagai pasangan calon dengan nomor urut 2;Hal. 42 dari 50 hal. Putusan Perkara No. 121/G/2019/PTUNJktb.

Putusan Nomor 409 K/TUN/2020a.Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.538772 Tahun2018, tentang Pengangkatan Bupati AlorPropinsi Nusa TenggaraTimur atas nama Drs. Amon Djobo, tertanggal 21 Desember tahun2018;Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.538773 Tahun2018, tentang Pengangkatan Wakil Bupati AlorPropinsi NusaTenggara Timur atas nama Imran Duru, S.Pd, tertanggal 21Desember tahun 2018:3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:a.Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.538772 Tahun2018, tentang Pengangkatan Bupati AlorPropinsi Nusa TenggaraTimur atas nama Drs. Amon Djobo, tertanggal 21 Desember tahun2018;Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.538773 Tahun2018, tentang Pengangkatan Wakil Bupati AlorPropinsi NusaTenggara Timur atas nama Imran Duru, S.Pd, tertanggal 21Desember tahun 2018:4.

Fotokopi Surat Keterangan untuk Melakukan perceraian NomorBKPSDM.800/723/II/2021 yang ditandatangani pada tanggal 22 februari2021 oleh Bupati Alor Drs. Amon Djobo, oleh Hakim diberi tanda P1;2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara nama Tergugat dan Penggugatberdasarkan akta perkawinan nomor 5305KW180620120002 tertanggal31 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Imanuel Koliham , oleh Hakimdiberi tanda P2;3.

Meskipun demikianHalaman 3 dari 18, Putusan Nomor 83/Padt.G/2020/PA.KIbMajelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembalidengan Tergugat, namun tidak berhasil;Bahwa selanjutnya Penggugat dalam persidangan telah menyerahkanSurat Izin dari Pejabat yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan UntukMelakukan Perceraian dengan Nomor : BKPSDM.860/1245/X/2020 tertanggal27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Bupati Alor, Drs.

Amon Djobo;Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan denganmembacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 27 November 2020 yangterdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor83/Pdt.G/2020/PA.Klib yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukanalatalat bukti berupa :A.

Meskipun demikian Majelis Hakimtelah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat,namun tidak berhasil;Bahwa selanjutnya Penggugat dalam persidangan telah menyerahkanSurat Izin dari Pejabat yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan UntukMelakukan Perceraian dengan Nomor : BKPSDM.800/1678/XII/2020 tertanggal22 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Bupati Alor, Drs.

Amon Djobo;Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan denganmembacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Januari 2021 yangterdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor3/Pdt.G/2021/PA.Klb yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukanalatalat bukti berupa :A.

8 dari 52 Putusan Nomor 5/Padt.G/2017/PN Kib20.21.berdasarkan surat kepala Kantor BKN Regional XDenpasar kalauNiPpenggugat dan kawankawan tidak dapat diproses dengan alasanijazah penggugat dan kawankawan tidak sah;Bahwa setelah penggugat dan kawankawan sudah mengetahui secaralangsung dengan tertulis permasalahan nasip penggugat dan kawankawan dari kepala Kantor BKN Regional X Denpasar, tertangal 17Oktober tahun 2013, maka penggugat dan kawankawan bertemu denganBupati Alor yang baru yaitu bapak Drs

AMON DJOBO dirumah JabatanBupati Alor pada tanggal 13 Mei tahun 2014,untuk menceritakan nasippenggugat dan kawankawan, kemudian menyampaikan kepada BupatiAlor Drs AMON DJOBO tentang surat kepala Kantor BKN Regional XDenpasar tertanggal 17Oktober tahun 2013yang penggugat perolehnyasecara langsung sebagai balasan dari surat penggugat dan kawankawantertanggal 3 Oktober tahun 2013;Bahwa selanjutnya Bupati Alor meminta agar keesokan harinya yaitutanggal 14 Mei 2014, penggugat dan kawankawan supayabertemuBupati

Alor Drs.

AMON DJOBO di Kantor Bupati Alor yangberalamat di Batu Nirwala Kalabaahi,maka penggugat dan kawankawantelah bertemu denganBupati Alor pada tanggal 14 Mei tahun 2014 jam 8pagi di ruangan Bupati Alor tergugat,pada saat pertemuan tersebut Bupatimemanggil hadir beberapa orang Pegawai (tiga orang) dariBKDKabupaten Alor melalui teloon, kemudian setelah mereka (pegawaiBKDKabupaten Alor) sampai di ruanganBupati Alor danBupati Alormenayakan kepada para Pegawai (berjumlah 3 orang) yang oleh BupatiAlor adalah

PermohonanKembali Bekerja (Bukti P.36), Surat Penggugat tanggal 7 Januari2006 tentang : Susulan Permohonan Kembali Kerja (Bukti P.37).Pada tanggal 21 Januari 2006 keluar surat dari Ketua DPRDKabupaten Alor kepada Bupati Alor, tentang susulan permohonankembali kerja (Bukti P.38), pada tanggal 21 Januari 2006Penggugat berkoordinasi dengan Bupati Alor dan oleh Bupati Alormengatakan Keputusan Telah Final dan Penggugat berkoordinasiHalaman 13 dari 94 halaman Putusan No. 5/G/2017/PTUNKPGdengan Asisten Ill (Drs

Amon Djobo), beliau mengatakan akanmengadakan Rapat pada hari senin tanggal 23 Januari 2006.Kemudian pada tanggal 23 Januari 2006, telah diadakan RapatKoordinasi antara Bapak Wakil Bupati Alor, Sekda KepalaBawasda dan Kepala Bagian Urusan Kepegawaian SetwildaKabupaten Alor untuk membahas masalan Kepegawaian PNSPenggugat dan Sdr. Drs. Simeon TH.

AsasKecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatuKeputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasidan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapandan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehinggakeputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkandengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebutditetapkan dan/atau dilakukan ; Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan : Bahwa Tergugat Bupati Alor, Bapak Drs.

Amon Djobo, diangkatsebagai Bupati sejak Tanggal 18 Maret 2014, namunmenandatangani surat yang berlaku mundur/ melampaui / sebelummasa jabatannya dan tidak $menggunakan prosedurPemberhentian sebagai PNS tetapi langsung dengan menetapkanberdasarkan surat atau usulan dari Badan Kepegawaian saja.

Amon Djobo yang disebut dalam materi gugatandalam alasan gugatan sebagai pejabat yang tidak berwewenangoleh karena tindakan yang diambil adalah sebagai PejabatPembina Kepegawaian bukan sebagai oknum pribadi yangdimaksudkan oleh Penggugat ; Asas keterbukaan yang mana Penggugat menyatakan obyeksengketa a quo melanggar asas keterbukaan adalah sebuahpernyataan yang keliru ; Bahwa obyek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telahsesuai asas keterbukaan dimana Tergugat telah memberitahukankepada

halaman putusan No.141/PDT/2017/PT.KPG20.21dan tertulis berdasarkan surat kepala Kantor BKN Regional XDenpasar kalauNiPpenggugat dan kawankawan tidak dapat diproses dengan alasan ijazahpenggugat dan kawankawan tidak sah;Bahwa setelah penggugat dan kawankawan sudah mengetahui secaralangsung dengan tertulis permasalahan nasip penggugat dan kawankawandari kepala Kantor BKN Regional X Denpasar, tertangal 17 Oktober tahun2013, maka penggugat dan kawankawan bertemu dengan Bupati Alor yangbaru yaitu bapak Drs

AMON DJOBO dirumah Jabatan Bupati Alor padatanggal 13 Mei tahun 2014,untuk menceritakan nasip penggugat dan kawankawan, kemudian menyampaikan kepada Bupati Alor Drs AMON DJOBOtentang surat kepala Kantor BKN Regional X Denpasar tertanggal 17Oktobertahun 2013yang penggugat perolehnya secara langsung sebagai balasan darisurat penggugat dan kawankawan tertanggal 3 Oktober tahun 2013;.