di Indonesia, DR MR Wiryono, pada halaman87, perihal ketiadaan bukti pada poin 2 tersebut, terlihat jelas dannyata bahwa perbuatan tindak pidana yang didakwakan kepadaPemohon kasasi adalah tidak terbukti secara sah dan menyakinkan,oleh karenanya tidak memenuhi asas pembuktian menurut undangundang secara negative serta tidak memenuhi asas batas minimumpembuktian sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 KUHAP.Sehubungan dengan azas pembuktian tersebut Pemohon Kasasipatut dan layak untuk dijatuhkan hukuman

bebas.

Pemohon Kasasi/Terdakwa dan terlihatjelas pula bahwa Judex Facti dalam memberikan pertimbanganhukumnya tidak objektif dan tidak sempurna karena pertimbangannyalebih banyak memperhatikan faktorfaktor dan keadaan saksi, sedangkanfaktor dan keadaan yang dapat mempengaruhi pembuktian unsurtiadanya tindak pidana yang dikemukakan Pemohon Kasasi/Terdakwatidak mendapatkan perhatian dan tidak dipertimbangankan oleh Judexfactie.Oleh karenanya sudah selayaknya dan sepatutnya PemohonKasasi/Terdakwa dijatuhkan hukuman

bebas dari tuntutan hukum (vrijspaark) atau actuittalCARA MENGADIL YANG DILAKUKAN JUDEX FACTIE TIDAKDILAKSANAKAN MENURUT UNDANGUNDANG1.

Semua keterangan saksi pelapor tanoa sumpah, pada umumnyatidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, maka dengandemikian keterangan saksi pelapor tidak mempunyai nilaikekuatan pembuktian menurut hukum.Sehubungan dengan hal tersebut di atas Judex Facti dalammemberikan pertimbangan hukumnya tidak sesuai dengan Pasal 197KUHAP, maka sudah selayaknya dan sepatutnya Pemohon Kasasi dijatuhkan hukuman bebas.1.

Bahwa putusan bebas yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Nabireterhadap Terdakwa ELVIS TABUNI, SE sangatlah tidak sesuai dengan rasakeadilan masyarakat, karena menurut kami alat bukti yang diajukan kepersidangan sangat mendukung Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.Penjatunan hukuman bebas terhadap kasuskasus penghasutan secaralangsung akan mendidik masyarakat di Papua khususnya di wilayah hukumPengadilan Negeri Nabire untuk berbuat hal serupa, dengan adanyapenjatuhan hukuman yang bebas terhadap kasus

Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Jakarta dalam memeriksa danmengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yaitu:1.Bahwa dalam Memori Kasasi kami Penasehat Hukum Terdakwa tidak akanmenguraikan / menyanggah mengenai masalah keputusan Judex Facti,bahwa dalam memori kasasi ini kami hanya mohon kepada Majelis Hakimyang memeriksa dan memutus perkara agar a quo, mengenai hukumanterhadap Terdakwa yaitu untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwadengan hukuman

bebas atau setidaktidaknya menjatunkan hukuman sesuaidengan hukuman yang telah dijalani oleh Terdakwa, yaitu Terdakwa ditahansejak : Tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016oleh Penyidik; Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2016sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016; Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan 15November 2016; Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 2 November 2016sampai dengan 1 Desember 2016; Perpanjangan Wakil

Penjaringan, Kelurahan Pluitsetempat dikenal dengan Green Bay Pluit Jalan Pluit Karang Ayusebagaimana Akta Nomor 45 tertanggal 23 Maret 2017 yang dibuatdihadapan Notaris JOHNY DWIKORA ARON, SH., Notaris di Jakartasebagai Pihak Pertama adalah NINGSIH / Terdakwa dan sebagai pihakkedua adalah ALEX DERMAWAN, merupakan bukti baru yang menunjukkanadanya penyelesaian para pihak yang berperkara, maka bagi Majelis Hakimyang memeriksa dan memutus perkara a quo, ada alasan pemaaf ataupembenar untuk menjatuhkan hukuman

bebas atau menjatuhkan hukumansesuai dengan hukuman yang telah dijalani oleh NINGSIH (Terdakwa);.

Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut Terdakwagunakan untuk aktivitas seharihari; Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merekYamaha Mio JT warna biru yaitu untuk Terdakwa jual;Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik 1 (satu) unitsepeda motor merek Yamaha Mio JT warna biru ketika Terdakwamengambil sepeda motor tersebut; Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman penjaraselama 12 (dua belas) tahun karena melakukan pembunuhan danTerdakwa sedang menjalani hukuman

bebas bersyarat pada saatTerdakwa ditangkap; Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit motorsesuai dengan data kendaraan, motor merek Yamaha Mio JT warna biruisi. silinder 113.0 cc, nomor polisi DT 5129 FA, nomor rangkaMH354P002CK061885, nomor mesin 54P052639 atas nama Radensetelah ditunjukkan ke Terdakwa, sebagai sepeda motor yang telahdiambil Terdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yangmeringankan (a de charge);Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang

telah tertangkap;Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN UnhBahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik 1 (satu) unitsepeda motor merek Yamaha Mio JT warna biru ketika Terdakwamengambil sepeda motor tersebut; Bahwa jumlah kerugian yang Saksi RADEN alami akibat kehilangansepeda motor tersebut sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman penjaraselama 12 (dua belas) tahun karena melakukan pembunuhan danTerdakwa sedang menjalani hukuman

bebas bersyarat pada saatTerdakwa ditangkap;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke3dan Ke5 Kitab Undangundang Hukum Pidana yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1.

MADANI Bin ADNAS;Dikembalikan kepada Terdakwa;Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,(dua ribu lima ratus rupiah).Setelah mendengar pembelaan (pledoi) dari Terdakwa tanggal 22Februari 2017 yang pada pokoknya memohon supaya :1.Memberikan hukuman bebas dengan alasan Terdakwa menyesaliperbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta hanyaingin menjalani sisa usia hidupnya;Bahwa Terdakwa merasa tidak mempunyai niat untuk ikut serta dan terlibatdalam perkara

Besulutu Kabupaten Konawe menuju kerumah kontrakan Terdakwa di Kecamatan Baruga Kota Kendari; Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motortersebut untuk Terdakwa jual; Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik 1 (Satu)unit sepeda motor tersebut ketika Terdakwa mengambil sepeda motortersebut, dalam hal ini adalah Saksi Luksamin; Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukumanpenjara selama 12 (dua belas) tahun karena melakukan pembunuhandan Terdakwa sedang menjalani hukuman

bebas bersyarat pada saatTerdakwa ditangkap; Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu)unit motor Sesuai dengan data kendaraan, motor merek Honda Supra X125 nomor polisi DT 2731 YA, nomor rangka MH1JB91199K920623nomor mesin JB91E1917559 atas nama Basir, Terdakwa mengenalisepeda motor tersebut sebagai sepeda motor yagn diambil olehTerdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yangmeringankan (a de charge);Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut

Besulutu Kabupaten Konawe menuju ke rumahkontrakan Terdakwa di Kecamatan Baruga Kota Kendari; Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor tersebutuntuk Terdakwa jual:;Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik 1 (satu) unitsepeda motor tersebut ketika Terdakwa mengambil sepeda motortersebut, dalam hal ini adalah Saksi Luksamin; Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman penjaraselama 12 (dua belas) tahun karena melakukan pembunuhan danTerdakwa sedang menjalani hukuman

bebas bersyarat pada saatTerdakwa ditangkap; Bahwa pada saat diperlinatkan barang bukti berupa 1 (Satu) unit motorsesuai dengan data kendaraan, motor merek Honda Supra X 125 nomorpolisi DT 2731 YA, nomor rangka MH1JB91199K920623 nomor mesinJB91E1917559 atas nama Basir, Terdakwa mengenali sepeda motortersebut sebagai sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa; Bahwa jumlah kerugian yang Saksi Luksamin alami akibat kehilangansepeda motor milik tersebut sekitar Rp8.000.000,00 (delapan jutarupiah);Menimbang

Haji Yuliwiyanto) merasadirugikan oleh Terdakwa.Penjatuhan hukuman bebas putusan Pengadilan Militer Il 10 Semarangmerupakan melampaui batas kewenangannya karena telah melakukanpengujian terhadap suatu aturan hukum mengenai pertanggung jawabanpidana dengan cara : melakukan rangkaian kebohongan menggerakkanorang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya : sehingga Saksi1 (Sdr.Haji Yuliwiyanto) mengalami kerugian meterial maupun immateril bahwaperbuatan Terdakwa yang dirumuskan dalam dakwaan alternatif

Haji Yuliwiyanto).Penjatuhan hukuman bebas Pengadilan Militer Il10 Semarang adalah kelirumelaksanakan hukum pembuktian yaitu kurang memperhatikan keteranganSaksi1, Saksi3, Saksi4 dan Saksi5 (fakta hukum), petunjukpetunjuk yangsebagaimana telah dikemukakan Pemohon Kasasi selaku Penuntut Umumadalah dalam persidangan.Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwaMajelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tidak menerapkan peraturanperaturan atau ketentuanketentuan hukum maupun

Bahwa putusan bebas yang dijatunkan Hakim Pengadilan Negeri Nabireterhadap Terdakwa Simon Alom, S.Sos sangatlah tidak sesuai dengan rasakeadilan masyarakat, karena menurut kami alat bukti yang diajukan kepersidangan sangat mendukung Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.Penjatuhan hukuman bebas terhadap kasuskasus penghasutan secaralangsung akan mendidik masyarakat di Papua khususnya di Wilayah HukumPengadilan Negeri Nabire untuk berbuat hal serupa, dengan adanyapenjatuhan hukuman yang bebas terhadap kasus

Olen karenanya memohon agarTerdakwa dijatuhi hukuman bebas atau setidaktidaknya hukuman percobaan.Bahwa selengkapnya Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan alasanHalaman 5 Putusan Nomor 84/PID/2021/PT.DKIalasannya terurai dalam memori bandingnya tertanggal 16 Maret 2021 yangterlampir dalam bendel perkara dan dianggap termuat dalam putusan inimerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksasecara seksama dan menelaah serta mempelajari berkas

Doyok (DPO) lebihdulu selesai/keluar menjalankan hukuman (bebas) lalu Terdakwa seringberkomunikasi dengan Sdr. Doyok (DPO) melalui telepon dan setelahTerdakwa keluar dari Lapas Gunungsindur, Terdakwa menghubungi/telponSdr. Doyok (DPO) lalu Terdakwa diajak bertemu oleh Sdr. Doyok (DPO)didekat jalan Tol Cibinong, Kabupaten Bogor, dan setelah bertemu lalu Sdr.Doyok (DPO) mengajak Terdakwa berbisnis barang Narkotika jenis Sabusabu, dan Terdakwa pada saat itu menerima tawaran Sdr.

Faisal dan Sadr.Deni (masing masing DPO).Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2020/PN CbiBahwa selesai menjalankan hukuman (bebas) Terdakwa seringberkomunikasi dengan Sdr. Doyok (DPO) sudah sekitar 6 (enam) bulanyang lalu.Bahwa Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Doyok (DPO) bertemu di dekat TolCibinong Kabupaten Bogor.Bahwa Terdakwa diajak berbisnis oleh Sdr. Doyok (DPO) menjualNarkotika jenis sabu sabu.Bahwa Terdakwa menerima tawaran Sdr.

., tanggal 29 November 2010, Terdakwa AMIRSYARIFUDIN dijatuhi hukuman bebas dari segala tuntutan hukum (Ontslagvan alle Rechtsvervolging), dan dalam tingkat Kasasi di Mahkamah AgungRI dalam perkara Nomor : 442 K/PID.SUS/2011 tanggal 26 Mei 2011,Terdakwa AMIR SYARIFUDIN dijatuhi hukuman yang sama (dikuatkan)dengan putusan dari Pengadilan Negeri Kepahiang yaitu bebas dari segalatuntutan hukum (Ontslag van alle Rechtsvervolging), dan dasarpertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memutus perkaraini

MOHAMMAD AZIZ bin CIK USMANdiputus Hukuman Bebas.2. Salinan Putusan Perkara Nomor : 442 K/PID.SUS/2011 tanggal 26 Mei2011.3. Surat Pernyataan dari AMIR SYARIFUDIN tanggal 14 Januari 2014tentang Pengelolaan Pasar Tradisional tidak lagi dipegang oleh H.MOHAMMAD AZIZ bin CIK USMAN.4. Surat Pernyataan dari AMIR SYARIFUDIN tanggal 14 Januari 2014tentang Angsuran Cicilan Hutang kepada Kementerian Koperasi danUKM RI sebesar Rp. 24.000.000, (dua puluh empat juta rupiah).5.

MOHAMMADAZIZ bin CIK USMAN diputus Hukuman Bebas. Bukti PK2 : Salinan Putusan Perkara Nomor : 442 K/PID.SUS/2011 tanggal 26 Mei 2011. Bukti PK3 : Surat Pernyataan dari AMIR SYARIFUDIN tanggal14 Januari 2014 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional tidak lagidipegang oleh H. MOHAMMAD AZIZ bin CIK USMAN.

Hukuman bebas dari segala dakwaan (vrijspraak) tentunyatidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelaku dan juga masyarakattentunya;Sejalan dengan itu fungsi edukatif dari suatu putusan hakim tidak akan tercapaiapabila si pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apayang telah diperbuatnya;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapatmembuktikan bahwa putusan tersebut adalah

./2012Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkaraTerdakwa JENNI LIZ SARAGIH Anak Dari Almarhum SARAGIH yang telahmenjatuhkan hukuman bebas, ternyata telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwaputusan tersebut merupakan putusan pembebasan tidak murni, maka Penuntut Umumberdasarkan surat Mahkamah Agung : MA/Pemb/2651/1983 tanggal 04 Agustus 1983 yang

mencobacoba memakai sabu sabu; Terdakwa merasa menyesal dan malu atas perbuatannya;Terdakwa memohon putusan yang seadiladilnya yang pada akhirnya memohonuntuk diberikan hukuman yang seringan ringannya atas perbuatan yang telahdilakukannya.Setelan mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang padapokoknya sebagai berikut:memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim, agar kiranya berkenanmembebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu dan kedua tersebut danmemberikan putusan yang seadiladilnya dengan hukuman

bebas karenasesuai faktafakta persidangan Terdakwa mengakui dan terbuktiMenyalahgunakan Narkotika Golongan bagi diri sendiri Narkotika Golongan bukan tanaman dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009Tentang Narkotika, sedang dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umumtidak dicantumkan sehingga Dakwaan dan Tuntutan menjadi kabur tidak sesualfaktafakta yang terungkap dalam persidangan, dan dengan pertimbangan darisikap Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa menyatakan menyesal atasperbuatannya

dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN MggMenimbang, bahwa terhadap pokok nota pembelaan yang diajukan olehTerdakwa akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;Menimbang, bahwa terhadap pokok nota pembelaan yang diajukan olehPenasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknyamemohon kepada Majelis Hakim agar berkenan untuk membebaskanTerdakwa dari dakwaan Kesatu dan Kedua dan memberikan putusan yangseadiladiinya dengan hukuman

bebas dengan alasan bahwa sesuail faktafaktapersidangan Terdakwa mengakui dan terbukti menyalahgunakan NarkotikaGolongan bagi dir!

danmeminta agar Saksi2 mau mengantarkan Saksi1 melaporkan Terdakwake kesatuannya yang kemudian melaporkan ke Danki Demlat I/BB yaituLettu Inf Rumin Berutu karena Saksi1 telah dianiaya oleh Terdakwa.Dengan melihat beberapa alat bukti tersebut di atas, makaketerangan para Saksi maupun alat bukti berupa Visum et Repertum yangdikeluarkan oleh Klinik Asia Medika Kota Binjai Nomor : Asmed/210/2016tanggal 25 Februari 2016 tersebut telah sangat bersesuaian sehinggaseharusnya Majelis Hakim tidak menjatunkan hukuman

bebas dari segaladakwaan padahal fakta di persidangan sangat jelas sekali keterangan parasaksi dan alat bukti yang diajukan sudah saling berkaitan / bersesuaian.Bahwa dengan melihat faktafakta tersebut maka seharusnya dapatdijadikan bukti petunjuk oleh Majelis Hakim, bahwa benar telah terjaditindak pidana / perbuatan melawan yang dilakukan oleh Terdakwaterhadap Saksi1 namun bukan malah sebaliknya Majelis Hakim kemudianmengambil alin seluruh keterangan Terdakwa untuk dijadikan sebagaibahan pertimbangan

SuratDan semua alat bukti tersebut saling bersesuaian sehingga terbentuk suatu petunjuksebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHAP ;Oleh karena itu sudah ditemukan 2 (dua) alat bukti yang mana dalam Pasal 183KUHAP ditentukan bahwa dalam perkara ini sudah ada 2 (dua) alat bukti, sehinggaMajelis Hakim seharusnya tidak menjatuhkan hukuman bebas kepada TerdakwaBERNANDUS BILI NONO.Bahwa dalam perkara sesuai fakta yang terungkap di persidangan di tentukan alatbukti petunjuk sesuai dengan ketentuan Pasal 188

pada terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi serta adanyapengakuan dari diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwatelah terbukti dengan melawan hukum dengan tidak keluarnya terdakwa daribangunan rumah/ruko tersebut walaupun terdakwa mengetahui kalaubangunan rumah/ruko tersebut adalah milik saksi koroan SRI GANDINI, dengandemikian unsur kedua telah terpenuhi;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknyamenyatakan agar Majelis Hakim menjatunkan hukuman

bebas dan lepas segalahukum, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas makapembelaan Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsurunsur dari pasalyang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulanbahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanHalaman 13 dari 16 Putusan Nomor 264/Pid.B/2017/PN Tnntindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 167 ayat(1) KUHP;Menimbang, bahwa selama persidangan

pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segalatuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telahmelampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasankasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukanmerupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :1.Penjatuhan Hukuman

Bebas terhadap Terdakwa ANTON RADITYA PRATAMAbin HARTONO dengan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakpidana dari seluruh dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair : melanggarPasal 114 ayat (2) Jo.

Nomor : 1885 K/Pid/2010dan semua alat bukti tersebut di atas saling bersesuaian sehinggaterbentuk suatu petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana ;Oleh karena itu sudah ditemukan 2 (dua) alat bukti yang mana dalam Pasal183 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana ditentukan bahwa dalammemutuskan suatu perkara diperlukan sedikitnya 2 (dua) alat bukti,sedangkan dalam perkara ini sudah ada 2 (dua) alat bukti sehingga MajelisHakim seharusnya tidak menjatuhkan hukuman

bebas kepada Terdakwa l,Terdakwa II dan Terdakwa Ill.

No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi,maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa H.MUHAMAD TOHRI yang pada pokoknya menyatakan : mohon kepada ketuaMajelis Hakim memberikan putusan Hukuman bebas dengan alasanalasanTerdakwa H.